Media Dinamika Global

Jumat, 10 April 2026

Momentum Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima Ke-24 Tahun di Halaman Kantor Walikota Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus berbenah di berbagai sektor pembangunan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Bima, Jumat, 10 April 2026.



Upacara peringatan HUT ke-24 Kota Bima turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bima, Bupati Dompu, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, jajaran Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Turut hadir juga mantan Wali Kota Bima, H. M. Qurais H. Abidin.


Dalam amanatnya, H. Rahman menyampaikan bahwa usia 24 tahun menjadi momentum refleksi perjalanan daerah sekaligus penguatan komitmen pembangunan ke depan.


“Hari ini, tepat 24 tahun perjalanan Kota Bima, kita berdiri bersama bukan sekadar memperingati usia, tetapi merenungkan perjalanan, mensyukuri pencapaian, dan meneguhkan harapan masa depan,” ujarnya.


Ia menegaskan, perjalanan Kota Bima selama lebih dari dua dekade diwarnai berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga dinamika sosial. Namun, melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat, daerah ini mampu bertahan dan terus berkembang. “Kota kecil juga berhak untuk bermimpi besar,” tegasnya.


Pada peringatan HUT ke-24 ini, Pemerintah Kota Bima mengusung tema “Kota Bima Berbenah, Kota Bima Bisa” yang menekankan pentingnya perubahan di berbagai aspek pembangunan.

“Tema ini bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen perubahan. Berbenah dalam pelayanan, berbenah dalam tata kota, berbenah dalam mentalitas kerja, dan berbenah dalam cara kita mencintai daerah ini,” ujarnya.


Pada akhir amanatnya Walikota Bima mengajak seluruh masyarakat memeriahkan rangkaian HUT ke-24 Kota Bima, salah satunya melalui Pawai Rimpu Mantika yang dijadwalkan berlangsung pada 25 April 2026.

(Redaksi Sekjend MDG)

Tongkat Estafet Kepemimpinan KOTI Mahatidana Berpindah, Eri Bukit Siap Perkuat Sinergi di Pekanbaru

     

 


Pekanbaru – Tongkat estafet kepemimpinan Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila resmi berpindah tangan dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung khidmat. Berdasarkan arahan Ketua MPC Pemuda Pancasila, Iwan Pansa, Syafrizal secara resmi menyerahkan mandat jabatan Komandan KOTI kepada Eri Bukit. Jumat 10 April 2026.


Prosesi sertijab ini dihadiri jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah. Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru bagi organisasi loreng oranye dalam memperkuat peran dan kontribusinya di tengah masyarakat.


Penyegaran untuk Penguatan Organisasi

Dalam sambutannya, Syafrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh anggota selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga semangat dan soliditas.


“Pergantian kepemimpinan adalah hal yang lumrah sebagai bentuk penyegaran organisasi. Saya yakin Bung Eri Bukit mampu membawa KOTI Mahatidana menjadi lebih solid, progresif, dan tetap menjaga marwah organisasi,” ujar Syafrizal.


Usai resmi menerima mandat, Eri Bukit langsung menegaskan komitmennya untuk membawa KOTI Mahatidana lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan internal organisasi sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.


Adapun beberapa fokus utama kepemimpinannya meliputi:

- Penguatan sinergitas dengan Pemerintah Kota dalam mendukung program pembangunan.

 - Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menjadikan anggota KOTI sebagai garda terdepan.

- Mendorong kegiatan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan humanis dan aksi nyata.


“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Ibu Wali Kota serta seluruh jajaran Forkopimda. KOTI Mahatidana bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pengabdian. Kami hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kota yang kita cintai,” tegas Eri Bukit. 


Perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sertijab secara tertib dan khidmat. Pemerintah berharap di bawah kepemimpinan baru, KOTI Mahatidana semakin berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.


KOTI Mahatidana juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak generasi muda yang kreatif, disiplin, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di Kota Pekanbaru.


Dengan kepemimpinan baru ini, KOTI Mahatidana Pemuda Pancasila diharapkan semakin solid dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai organisasi yang hadir untuk masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Kabupaten Dan Kota Siap Siaga Hadapi El Nino Godzilla Berdampak Terhadap Produksi Pangan dan Perekonomian Daerah.

     

Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang berdampak besar terhadap produksi pangan dan perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Koordinasi Mitigasi El Nino di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat 10 April 2026.

Ia menegaskan bahwa Provinsi Lampung harus bersiap menghadapi fenomena yang diprediksi terjadi mulai Mei hingga September 2026.

Menurutnya, dampak El Nino akan sangat luas, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang berpotensi mengalami gagal panen dan gangguan produksi.

"Fenomena El Nino ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan kita. Karena itu, kita harus kompak, bersinergi, dan berkolaborasi dalam melakukan langkah mitigasi sejak dini," ujar Mirza.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan BMKG dan BBWS untuk memperkuat langkah antisipasi bersama pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Lampung akan memasuki musim kemarau sejak Mei, dengan puncak pada Juli hingga September. Curah hujan yang diprediksi rendah, setiap kabupaten/kota harus mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang.

"Kehadiran saya dan wakil gubernur menandakan ini menjadi perhatian serius dalam menghadapi ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga produksi pangan dan kelangsungan hajat hidup orang banyak," katanya.

Mirza menekankan bahwa Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional, khususnya untuk komoditas padi, jagung, dan singkong. 

Produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menyuplai wilayah lain di Indonesia.

"Bukan hanya kepada masyarakat Lampung, secara tidak langsung ini juga menjadi tanggung jawab kita terhadap masyarakat luar yang selama ini menikmati hasil panennya dari Lampung," ujarnya.

Mirza mengambil contoh jika produksi jagung menurun, maka akan berdampak pada kenaikan harga pakan, yang kemudian memicu kenaikan harga ayam dan telur.

Ia menyebut dampak tersebut akan berpengaruh besar terhadap petani, stabilitas ekonomi, hingga pertumbuhan ekonomi Lampung yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.

"Pertumbuhan ekonomi Lampung sangat ditopang oleh tiga komoditas utama. Jika produksi dan harga terganggu, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut menurun," tegas Mirza.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa El Nino Godzilla berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, bukan hanya di Lampung, tetapi juga nasional.

Lampung sendiri berhasil meningkatkan produksi padi dari 2,73 juta ton GKG pada tahun 2024 menjadi 3,25 juta ton GKG pada tahun 2025. 

"Ini capaian yang harus kita jaga, apalagi Lampung adalah salah satu lumbung pangan nasional," ujar Jihan.

Jihan menyebut fenomena ini juga berpotensi berdampak pada sektor kesehatan dan lingkungan. 

"Kita harus antisipasi masalah kesehatan yang mungkin terjadi seperti ISPA, berpotensi mengalami krisis air bersih, serta meningkatnya risiko karhutla," katanya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan terpadu melalui penguatan sumber daya air, seperti optimalisasi pompa, sumur bor, embung, serta perbaikan jaringan irigasi. 

Selain itu, sektor pertanian juga didorong untuk menerapkan pola tanam adaptif dan penggunaan benih tahan kekeringan.

"Kesiapsiagaan karhutla juga harus ditingkatkan melalui pemantauan hotspot, patroli rutin, serta respons cepat di wilayah rawan. Dalam kondisi tertentu, rekayasa cuaca juga perlu dipertimbangkan untuk menekan dampak kekeringan ekstrem," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan.

"Langkah tindak lanjut harus segera dilakukan secara jelas, mulai dari penetapan status siaga di daerah rawan, koordinasi rutin antar OPD, hingga integrasi sistem peringatan dini berbasis data sampai ke tingkat daerah," pungkasnya.(Fs/Red) 

Rikkes Tahap I Taruna/i Akpol 2026 Panda Polda Sumbar Berjalan Lancar, 147 Peserta Ikuti Seleksi

     

Padang – Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap I dalam rangka penerimaan Taruna/i Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 Panda Polda Sumatera Barat berlangsung lancar dan tertib, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut digelar di ruang Jenderal Polisi (Purn) Awaloeddin Djamin, lantai 3 Gedung Ditsamapta Polda Sumbar, di bawah pimpinan Kabiro SDM Polda Sumbar selaku Ketua Pelaksana.

Rikkes Tahap I ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Plt Kabiddokkes Polda Sumbar selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, Kabagpsi Ro SDM sebagai Ketua Tim Konseling, serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam. Selain itu, turut hadir tim medis dari Biddokkes Polda Sumbar dan tim pemeriksa eksternal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumbar serta PDUI.

Dari total 150 peserta yang terdaftar, sebanyak 147 orang mengikuti pemeriksaan, terdiri dari 136 pria dan 11 wanita. Tiga peserta pria dinyatakan tidak hadir dengan berbagai keterangan, mulai dari nomor kontak tidak valid hingga kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi.

Adapun rangkaian pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan THT, gigi dan mulut, tekanan darah dan denyut nadi, pemeriksaan mata dan buta warna, hingga pemeriksaan fisik dan pendalaman kesehatan. Selain itu, peserta juga mengikuti pengisian informed consent serta tahapan administrasi lainnya.

Di akhir kegiatan, panitia mengumumkan hasil pemeriksaan, yang mengklasifikasikan peserta dalam kategori memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai standar kesehatan yang berlaku. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Computer Assisted Test (CAT) psikologi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Bagi peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi konseling bersama tim kesehatan dan tim psikologi dari Bagpsi Ro SDM Polda Sumbar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rikkes Tahap I ini berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh dari panitia dan tim medis yang profesional. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas calon Taruna/i Akpol yang sehat, prima, dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi menuju pembentukan SDM Polri yang unggul di era digital.

#CulturePolicing

POLRI PRESISI – Indonesia Maju

Semangat Bhinneka Tunggal Ika, Polsek Banjar Agung Gelar Kerja Bakti, Mako Transformasi Menjadi Lebih Asri Dan Reprentatif.

     

 Tulang Bawang, Lampung – Mediadinamikaglobal.Id || Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan kondusif serta mewujudkan Mako Polri yang Asri, Rapi, Indah dan Damai (ARID), jajaran Polsek Banjar Agung menggelar kegiatan kerja bakti massal, Jumat 10 April 2026.
 
Dipimpin langsung oleh Ps. Kapolsek Banjar Agung, AKP Irwansyah, S.H., M.H., seluruh personel Polsek Banjar Agung turun tangan bahu-membahu melaksanakan kegiatan pembersihan dan perawatan fasilitas kantor dengan penuh semangat kebersamaan.
 
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB ini fokus pada perbaikan dan penataan lingkungan Mako. Berbagai titik strategis menjadi sasaran utama perawatan, antara lain:
 
Pembersihan Total: Pembersihan siringan/selokan depan kantor serta pemotongan rumput liar di halaman Mako dan area sekitar Mushola agar terlihat lebih rapi dan bersih.

Renovasi dan Perbaikan: Melakukan pengecatan ulang pagar kantor untuk tampilan yang lebih segar. Selain itu, dilakukan pembuatan siring sementara dan penimbunan jalan di samping Mushola yang sebelumnya terkikis oleh air guna mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempermudah akses.
 
Suasana kekeluargaan sangat terasa selama kegiatan berlangsung. Gotong royong yang dilakukan personel bukan hanya sekadar rutinitas dinas, melainkan bukti nyata kedisiplinan dan loyalitas terhadap institusi.
 
"Kegiatan kerja bakti ini merupakan wujud nyata dari kedisiplinan dan kepedulian kita bersama terhadap fasilitas dinas. Lingkungan yang bersih dan terawat akan menunjang kinerja kami dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tegas AKP Irwansjyah, S.H., M.H.
 
Kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga selesai pada pukul 10.30 WIB. Sebagai penutup rangkaian kegiatan yang penuh keakraban ini, seluruh personel melaksanakan makan siang bersama yang semakin mempererat tali persaudaraan dan soliditas di antara anggota.
 
Dengan kondisi Mako yang kini semakin bersih dan representatif, Polsek Banjar Agung siap melayani masyarakat dengan semangat yang lebih baru. (Fs/Red) 

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Patroli “Kongkow-Kongkow” Bersama Warga, Tekankan Kamtibmas dan Pencegahan Narkoba

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli sekaligus komunikasi sosial bertajuk “kongkow-kongkow” bersama warga di desa binaan masing-masing, Jumat (10/4/2026) malam. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat serta memberikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pada pukul 19.45 WITA, Serda Junaidin selaku Babinsa Desa Sari, Kecamatan Sape, melaksanakan patroli bersama warga. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kamtibmas, mempererat silaturahmi, serta menghindari konsumsi barang terlarang seperti narkoba jenis sabu-sabu dan minuman beralkohol yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Selanjutnya, pada pukul 20.00 WITA, Serka Abdul Hafit Babinsa Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, melakukan kegiatan serupa dengan warga binaannya. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak, khususnya remaja yang masih bersekolah, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada RT/RW maupun Babinsa apabila menemukan potensi gangguan keamanan.



Pada pukul 20.30 WITA, Sertu Buyung Babinsa Desa Buncu, Kecamatan Sape, menggelar kongkow-kongkow dengan warga guna membahas situasi kamtibmas. Ia mengingatkan agar setiap permasalahan di lingkungan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat serta menghindari tindakan main hakim sendiri demi menjaga keharmonisan dan hubungan kekeluargaan.

Sementara itu, pada pukul 20.55 WITA, Serka Ridwan Babinsa Desa Sumi, Kecamatan Lambu, melaksanakan patroli bersama para pemuda desa. Dalam arahannya, ia mengajak generasi muda untuk menjauhi perbuatan negatif, tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan kongkow-kongkow ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena dinilai mampu memperkuat komunikasi antara aparat kewilayahan dengan warga serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. (Team.MDG.03)

Petani Antre Berhari-hari di Gudang Pandai, Dua Truk Diduga Milik Kades Selalu Lolos

     


Bima, Media Dinamika Global – Sejumlah petani mengeluhkan dugaan intervensi kepala desa di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam proses pembongkaran jagung di Gudang Bulog Desa Pandai. Mereka menilai adanya perlakuan khusus terhadap dua truk yang diduga milik kepala desa yang disebut mendapat jatah bongkar setiap hari tanpa mengikuti nomor antrian.

Keluhan itu disampaikan sejumlah petani yang telah menunggu selama berhari-hari di luar gudang untuk membongkar hasil panen mereka. Para petani mengaku telah berada di lokasi selama empat hingga lima hari, bahkan terpaksa tidur di pinggir jalan sambil menunggu giliran.

"Kami sudah empat sampai lima hari menunggu di luar gudang. Ada yang tidur di pinggir jalan karena belum dapat nomor antrian. Sementara ada dua mobil yang setiap hari bisa langsung bongkar tanpa nomor antrian," kata seorang petani yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat, 10 April 2026.

Menurutnya, sistem antrian pembongkaran sebelumnya telah disepakati bersama oleh para petani. Setiap kendaraan yang datang seharusnya memperoleh nomor antrian dan menunggu giliran sesuai urutan.

Namun, para petani menilai aturan itu tidak berjalan karena adanya dua kendaraan yang disebut selalu mendapat prioritas. Mereka menduga kendaraan tersebut berkaitan dengan kepala desa setempat.

"Seharusnya semua mengikuti nomor antrian. Kalau ada mobil yang langsung masuk tanpa nomor, tentu petani lain merasa dirugikan," ujar petani lainnya.

Para petani juga mempertanyakan keterlibatan kepala desa dalam pengaturan proses pembongkaran jagung. Mereka menilai urusan penyerapan dan pembongkaran jagung merupakan kewenangan Bulog dan pihak terkait, bukan pemerintah desa.

"Yang kami pertanyakan, kenapa kepala desa ikut mengatur pembongkaran. Seharusnya kepala desa mengurus masyarakatnya, bukan menentukan mobil mana yang lebih dulu bongkar," ujar warga.

Akibat lamanya menunggu, petani mengaku harus menanggung biaya tambahan. Untuk setiap malam, biaya sewa truk disebut mencapai Rp500 ribu. Jika menunggu hingga empat hari, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp2 juta, belum termasuk kebutuhan makan dan minum sopir.

"Kalau satu malam tambah Rp500 ribu, empat hari sudah Rp2 juta. Itu belum makan dan minum sopir. Jadi petani benar-benar rugi," ujar seorang petani.

Petani berharap aparat kepolisian turun langsung mengawal proses pembongkaran agar berlangsung tertib dan sesuai nomor antrian. Mereka juga meminta tidak ada pihak di luar kewenangan resmi yang ikut mengatur jalannya pembongkaran.

"Kami minta polisi mengawal proses bongkar jagung ini supaya adil. Jangan ada lagi mobil yang masuk tanpa antrian," kata salah seorang petani.

Sejumlah petani juga mengaku keberatan karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari kepala desa terkait dugaan adanya prioritas terhadap dua kendaraan tersebut. Mereka berharap pihak Bulog, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti keluhan itu agar tidak memicu konflik di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kades maupun pihak gudang.

Redaksi |

BPD Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima segel Kantor Desa karena Kepala Desa tidak pernah melaporkan penggunaan anggaran desa senilai 5M sejak tahun 2023-2025

     


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Aksi yang dilakukan oleh Anggota BPD ini merupakan puncak amarah para BPD yang dipicu oleh sikap pengabaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Laju terhadap hal yang sensitif, yakni Penggunaan dan pengelolaan anggaran desa yang diperoleh dari DD, ADD, PADES dll. Menurut anggota BPD, melaporkan penggunaan anggaran desa sesungguhnya adalah kewajiban Kepala Desa sebagai kuasa anggaran agar BPD dan masyarakat mengetahui uang itu digunakan untuk apa saja dan masuk di mana saja. 

Alih-alih melaporkan penggunaan anggaran desa seperti yang diminta oleh BPD, Kepala Desa justru menyuruh masyarakat untuk melakukan aksi privat di tiap rumah anggota BPD menggunakan Ambulan desa karena tak kunjung dilakukan pembahasan RKPDes 2026 yang ditahan oleh BPD karena Kades belum menyelesaikan kewajiban dia sebagai penguasa anggaran. 

Aksi itu memunculkan ketegangan yang serius karena masa aksi mendatangi rumah pribadi BPD atas perintah Kepala Desa. BPD yang merasa dirugikan atas tindakan masyarakat yang diakomodir oleh Kepala Desa tersebut langsung membeberkan apa masalah yang terjadi. 

"Kepala Desa tidak mau memberikan laporan akhir Penggunaan Uang Desa, uang itu di kemanakan saja, selesaikan kewajiban dia dulu baru ada pembahasan RKPDES. Kenapa takut jika tidak salah," Ucap Supriadi anggota BPD Sakolo yang terdengar melalui siaran langsung media Facebook salah satu akun masa aksi. 

"Kenapa kami tak kunjung melakukan pembahasan RKPDes karena Kades tidak menyelesaikan kewajiban. Kami telah meminta berkali-kali agar Kepala Desa melaporkan penggunaan anggaran desa yang sejumlah 1,9 M setiap tahun sejak 2023. Jika 3 tahun tidak melaporkan, kurang lebih ada total 5 M anggaran desa yang tidak mau dilaporkan. Itu yang digunakan untuk apa saja," lanjut nya. 

Supriadin pun menyayangkan tindakan yang diambil oleh Kepala Desa yang merasa punya superioritas terhadap keuangan negara. "Itu uang negara untuk masyarakat, bukan uang kades Pribadi. Kalau uang masyarakat, maka Kades wajib melaporkan uang itu digunakan untuk apa saja."

Supriadi menyinggung tentang sikap arogan Kepala Desa terhadap BPD yang sudah beritikad baik untuk menyurati sejak 2023 yang tidak ditanggapi, baik surat yang meminta Kades untuk melakukan monev anggaran hingga surat permintaan hasil pelaporan akhir. 

Di kesempatan yang sama juga Supriadi menyinggung sikap tiba-tiba kades yang meminta BPD untuk melakukan monev ulang anggaran tahun 2023-2025 yang sebelumnya BPD telah meminta namun tidak dilakukan oleh Kades. 

"Kami sudah melayangkan undangan dari tahun 2023 meminta Kepala Desa untuk melakukan monev anggaran, namun Kades tak mau karena merasa dialah pemegang kendali,. Namun di tahun 2026, kades meminta dilakukan pembahasan ulang anggaran tahun 2023-2025. Ini bernegara seperti apa yang mau dikehendaki oleh Kepala Desa." Kata Supriadi. 

Kenapa mau dibahas ulang memangnya ada apa, kenapa surat kami yang meminta dulu tidak ditanggapi, kenapa sekarang tiba-tiba?, dan kami jelas tidak mau, BPD bukan bawahan Kepala Desa, BPD adalah legislatif Desa, kita sama-sama punya kekuatan hukum, tidak ada yang bisa saling mendikte satu sama lain." Ucap supriadi. 

"Kalau mau masuk penjara, masuk aja sendiri, jangan ajak-ajak kami BPD, yang penting BPD sudah melaksanakan kewajibannya, terlepas bagaimana respon kades terhadap surat BPD itu urusan lembaga dia." Lanjutnya menyampaikan keterangan di hadapan masyarakat desa laju yang datang aksi privat di kediamannya. 

BPD meminta kepada Bupati Bima agar segera menindaklanjuti tuntutan BPD yang meminta Bupati agar memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa laju. "Kami meminta kepada Bupati agar memerintah Inspektorat agar melakukan audit penggunaan anggaran di desa laju sejak 2023 hingga 2025, jika BPD tidak memiliki fungsi lebih baik kami undur diri, dan biarlah Kades bernegara semau dia tanpa ada pengawasan." Tutupnya.(Team MDG)

Tambak Udang “Misterius” di Pesisir Lombok Utara, Warga Resah Bau dan Limbah

     

Ilustrasi, (Google)

Lombok Utara, Media Dinamika Global – Menjamurnya tambak udang misterius di sepanjang pesisir Kabupaten Lombok Utara memicu tanya dan keresahan masyarakat. Selain menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, keberadaan tambak yang tertutup pagar seng tinggi dan dijaga ketat itu juga memunculkan pertanyaan soal legalitas perizinannya.

Warga menduga areal tersebut merupakan tambak udang vaname karena bau amis khas yang kerap tercium hingga ke permukiman dan kawasan pantai. Namun, minimnya informasi mengenai pemilik maupun izin usaha membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan tambak-tambak tersebut.

“Yang kita sesalkan itu sepanjang pantai KLU sudah dibangun tambak. Di perbatasan Lombok Utara juga sudah dibangun. Yang terbesar di KLU itu di Beraringan (dusun, red), luasnya lebih dari 100 hektare,” kata seorang warga pesisir yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, tambak-tambak itu dibangun di kawasan pesisir yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan dan jalur wisata. Di sejumlah lokasi, areal tambak disebut membentang hingga ke tepi pantai dan menutup akses masyarakat.

Warga menilai keberadaan tambak tidak hanya mengubah bentang pesisir, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan lingkungan. Bau yang ditimbulkan disebut kerap tercium sepanjang hari, terutama saat angin mengarah ke permukiman.

“Kalau angin ke darat, baunya sangat menyengat. Yang terganggu bukan hanya warga, tapi juga nelayan dan wisatawan yang melintas di pantai,” ujarnya.

Polemik lain muncul karena sejumlah tambak disebut berdiri di dekat lokasi yang memiliki nilai sejarah. Salah satu area yang dipersoalkan berada di Teluk Ulingan. Warga menyebut di kawasan itu terdapat situs kuburan massal dan jejak permukiman lama.

“Kemarin sempat ada rencana menggusur kuburan massal itu. Padahal, menurut cerita orang tua, pelabuhan pertama ada di Teluk Ulingan. Di situ ada pemukiman lama dan kuburan massal,” ujarnya.

Masyarakat juga mempertanyakan legalitas pembangunan tambak karena pemerintah kabupaten disebut tidak pernah menerima laporan maupun dilibatkan dalam proses awal pembangunan.

“Di kabupaten tidak ada. Tiba-tiba lahan sudah dibeli investor dan alat berat langsung masuk,” kata sumber tersebut.

Menurut warga, kewenangan perizinan kawasan pesisir dan laut berada di pemerintah provinsi. Karena itu, izin tambak diduga diterbitkan melalui pemerintah provinsi, terutama menyangkut tata ruang, lingkungan hidup, dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Namun, warga menilai proses tersebut berlangsung tanpa keterbukaan. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Sampai hari ini kami tidak melihat bagaimana kebijakan investasi itu dijalankan. Mana yang boleh dibangun, mana yang tidak, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” katanya.

Warga menduga keberadaan tambak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Mereka menyebut kawasan pesisir Kecamatan Bayan hingga ke arah timur telah ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan ruang laut, bukan untuk tambak di sempadan pantai.

“Perda RTRW sudah jelas. Bayan ke timur itu kawasan pemanfaatan ruang laut. Tapi sekarang justru dibangun tambak di sepanjang pesisir,” ujar warga.

Sorotan juga diarahkan ke kawasan Selengen, Kecamatan Kayangan. Warga menyebut tambak dibangun di atas lahan milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

“Yang di Selengen itu tanah milik daerah, tetapi dipakai untuk tambak,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran tata ruang, masyarakat juga menyoroti persoalan sempadan pantai. Mereka menyebut sejumlah tambak dibangun terlalu dekat dengan garis pantai.

“Kalau sempadan pantai itu 100 meter seharusnya tidak boleh dibangun. Tapi rata-rata tambak di sini masuk sampai ke pinggir pantai,” ujarnya.

Keberadaan tambak juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan penggunaan air laut dan pembuangan limbah. Sebab, tambak udang vaname memerlukan pasokan air laut dalam jumlah besar dan menghasilkan limbah yang dikhawatirkan dibuang langsung ke laut.

“Yang dipakai itu air laut, dan limbahnya juga kembali ke laut. Itu yang dikhawatirkan masyarakat,” kata sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi perizinan belum memberikan tanggapan secara resmi.

Redaksi |

Sat Binmas Polres Bima Kota Gelar Jum’at Curhat Bersama Karyawan SPBE Elnusa Petrofin Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Satuan Binmas Polres Bima Kota kembali melaksanakan kegiatan Jum’at Curhat sebagai bentuk pendekatan humanis kepada masyarakat, pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 09.00 WITA, berlangsung di SPBE PT. Elnusa Petrofin Bima, yang berlokasi di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasat Binmas IPTU Agus Suprianto menjelaskan bahwa kegiatan Jum’at Curhat ini merupakan bagian dari Program Quick Wins Polri yang bertujuan untuk membuka ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

“Personel Sat Binmas melaksanakan giat Jum’at Curhat sekaligus silaturahmi dengan para karyawan SPBE PT. Elnusa Petrofin Bima guna menyerap langsung aspirasi, saran, maupun keluhan terkait situasi kamtibmas,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, tanggapan, serta informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan kerja maupun di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan adanya komunikasi dua arah seperti ini, diharapkan tercipta sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.(Redaksi Sekjend MDG)