" Mari kita dukung pembangunan sektor maritim untuk memperkuat konektivitas, Meningkatkan ekonomi daerah, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia".
Pelepasan ekspor secara simbolis dilakukan Senin (21/9/2026) oleh Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram Hafit Rahman, bersama Kepala Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Baiq Yuliani Hidayati, di Unit Pengolahan Ikan PT HPF, Kabupaten Lombok Timur.
Ekspor tersebut sekaligus memperlihatkan tumbuhnya kapasitas industri pengolahan hasil perikanan NTB dalam memenuhi standar mutu, keamanan pangan dan persyaratan pasar internasional. PT HPF mulai dibangun pada 2022 dan memasuki pasar ekspor pada 2025. Pada tahun pertama, perusahaan merealisasikan 29 kontainer dengan produksi sekitar 597 ton dan nilai produksi sekitar Rp54,6 miliar.
Kinerja itu berlanjut pada 2026. Hingga 21 September, HPF telah merealisasikan 18 kontainer ekspor, dengan volume produksi lebih dari 355 ton dan nilai produksi melampaui Rp43,4 miliar. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, dengan produk fillet tuna sirip kuning (yellowfin tuna) dalam berbagai bentuk, antara lain saku, cube hand cut, ground meat, dan loin.
Namun, menembus pasar Amerika tidak semata-mata soal volume. Mutu menjadi fondasi utama daya saing.
PT HPF telah menerapkan sejumlah standar dan sertifikasi penting, antara lain BRC (British Retail Consortium Global Standards), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Standar tersebut menjadi bagian dari jaminan keamanan pangan, konsistensi kualitas dan ketertelusuran produk yang dibutuhkan pasar global.
Pada saat yang sama, pengembangan industri tetap diarahkan pada prinsip perikanan yang bertanggung jawab. Perusahaan menggunakan bahan baku yang dapat ditelusuri, mendorong praktik penangkapan yang lebih ramah lingkungan dan memberi perhatian terhadap perlindungan biota laut yang dilindungi.
Dampak ekonomi juga mulai dirasakan di daerah. PT HPF telah menyerap lebih dari 80 tenaga kerja lokal, menunjukkan bahwa industri pengolahan tidak hanya memperpanjang rantai nilai komoditas, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi baru di daerah asal bahan baku.
Bagi NTB, perkembangan tersebut penting karena potensi kelautan dan perikanan baru memberikan manfaat optimal apabila ditopang rantai usaha yang utuh—mulai dari penyediaan bahan baku, ketertelusuran, pengolahan, pengendalian mutu hingga pemasaran ke pasar internasional.
Penguatan industri pengolahan perikanan berorientasi ekspor juga sejalan dengan Misi Ketiga Provinsi NTB, yakni membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan dan kelautan-perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan.
Karena itu, ekspor tuna dari Lombok Timur tidak sekadar mencatat pengiriman produk ke luar negeri. Di dalamnya terdapat proses membangun nilai tambah, standar mutu, lapangan kerja, rantai pasok daerah dan keberlanjutan sumber daya laut.
Dari pesisir Lombok Timur, tuna NTB kini tidak hanya bergerak menuju pasar Amerika. Yang ikut bergerak adalah nilai tambah daerah, daya saing industri, dan peluang NTB membangun ekonomi agromaritim yang mampu bersaing di pasar dunia.
Redaksi |
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Halik memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.
Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur Kementerian/Lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Pria yang akrab disapa Aka ini, tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo, membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah,
Di hadapan forum tersebut, Aka membawa satu pertanyaan sederhana: setelah data tersedia, digunakan untuk apa?
Menurutnya, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.
Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset, dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”.
Namun, Aka menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir.
“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan.”
Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program hingga mengevaluasi hasil.
Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus pengembangan tersebut. Menurut Aka, pimpinan tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas pertanyaan: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil.
Atas kebutuhan itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan untuk membawa data lebih dekat kepada kebutuhan analisis dan informasi pimpinan.
Paparan tersebut mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah pemerintah daerah peserta forum. Beberapa daerah menyatakan keinginan untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama untuk mempelajari tata kelola NTB Satu Data dan bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.
Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Yang perlu direplikasi, menurutnya, bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.
Forum nasional tersebut akhirnya memperlihatkan satu pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.
Bagi NTB, perjalanan itu belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya.
Redaksi |
Kemenangan tersebut menjadi langkah awal bagi SMP Negeri 2 Sape untuk melanjutkan perjuangan menuju babak berikutnya. Permainan tim yang berada di bawah asuhan Ardianto, S.Pd. itu mendapat apresiasi dan menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.
PORSENI DIKDAYA PGRI Kecamatan Sape sendiri menjadi salah satu wadah bagi para peserta didik untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni, sekaligus mempererat silaturahmi antarsatuan pendidikan di wilayah Kecamatan Sape.(Team.MDG.03)
Marsela mengungkapkan, dirinya baru mengetahui adanya transaksi mencurigakan di akun DANA miliknya setelah mendapat informasi dari kerabat. Setelah dicek, terdapat mutasi transaksi yang mengarah ke platform judi online.
"Saya tidak pernah bermain judi online. Akun saya dipakai orang lain. Saya merasa nama baik saya dicemarkan," tegas Marsela saat dikonfirmasi http://mediadinamikaglobal.id, Selasa (22/9/2026).
Warga Pekon Way Panas ini mengaku sangat dirugikan. Selain saldo yang berkurang, ia juga khawatir data pribadinya disalahgunakan untuk kejahatan digital lainnya.
*Lapor ke Pekon dan Akan Lapor Polisi*
Atas kejadian tersebut, Marsela telah melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga dan akan segera melapor ke Aparat Pekon Way Panas serta Polsek Wonosobo untuk ditindaklanjuti.
Ia juga telah berupaya menghubungi pihak DANA untuk melakukan pengamanan akun dan memblokir transaksi yang tidak sah.
"Saya berharap pelaku segera ditemukan. Saya juga minta warga lain lebih hati-hati jangan sembarangan kasih pinjam akun DANA," tambahnya.
*Imbauan untuk Warga*
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat Tanggamus, khususnya di Pekon Way Panas, untuk lebih waspada terhadap modus pembobolan akun e-wallet. Modus peminjaman akun, phising, hingga jual beli akun kerap dimanfaatkan pelaku judi online untuk menghindari pelacak masih berupaya mengkonfirmasi pihak DANA Indonesia dan Aparat Penegak Hukum terkait mekanisme pelaporan penyalahgunaan akun untuk judi online.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diduga menyalahgunakan akun DANA atas nama Marsela belum diketahui identitasnya.
*(Tim Redaksi - http://mediadinamikaglobal.id)*(UMAR.MDG)
Peninjauan lokasi ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diwakili oleh Suraji, S.H., perwakilan sah dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KNMP Merah Putih wilayah Nusa Tenggara, turut didampingi juga dari dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima H. Junaidin, S.T., Camat Rasanae Barat Idham, S.H., Lurah Tanjung Irwan, S.Sos., Danramil Rasanae, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, unsur RT/RW, penyuluh perikanan dan pihak terkait lainnya.
H. Junaidin mengatakan pembangunan KNMP merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan pesisir Kota Bima. Ia berharap pembangunan tersebut tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya pembangunan Kampung Nelayan ini, kami berharap ekonomi masyarakat meningkat dan aktivitas UMKM semakin berkembang,” kata H. Junaidin.
Program Kampung Nelayan ini hadir di Kota Bima tidak lepas dari dukungan komunikasi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama tim KNMP KKP pusat, sehingga bisa mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, Kota Bima mendapatkan dua lokasi untuk dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2026 ini.
“Insyaallah, di tahun selanjutnya kita akan ditambah lagi anggaran lanjutan untuk pembangunan KNMP di dua lokasi tersebut, yaitu Tanjung dan Kolo,” kata H. Junaidin.
Pembangunan KNMP Tanjung dikerjakan CV Marangga Jaya Perkasa berdasarkan kontrak/SPMK Nomor B.24784/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2026 tertanggal 3 September 2026, dengan nilai kontrak Rp2,32 miliar.
Menurut H. Junaidin, kawasan tersebut juga memiliki peluang dikembangkan menjadi ruang ekonomi sekaligus destinasi wisata pesisir.
“Tidak menutup kemungkinan ke depan kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata. Karena itu, pemanfaatannya harus dimaksimalkan dan bisa menjadi ikon bagi Kelurahan Tanjung,” ujarnya.
Selain Tanjung, pembangunan KNMP di Kelurahan Kolo juga telah dimulai beberapa pekan sebelumnya. Proyek tersebut dikerjakan CV Sinar Lima dengan nilai kontrak Rp4,355 miliar berdasarkan kontrak/SPMK Nomor B.23741/DJPT.6/PI.420/PPK/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.
Usai meninjau lokasi, tim KKP berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Masukan yang disampaikan mencakup optimalisasi kawasan, pengembangan UMKM, penguatan aktivitas ekonomi nelayan hingga peluang pengembangan wisata.
Pemkot Bima berharap dua kawasan KNMP tersebut menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir dan memberi manfaat jangka panjang bagi nelayan serta pelaku usaha di Tanjung dan Kolo.(Sekjend MDG)