Media Dinamika Global

Kamis, 19 November 2026

Wagub NTB Pastikan Pelayanan Lansia di PPSLU Mandalika Terus Ditingkatkan


Mataram, Media Dinamika Global - Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak, lingkungan yang nyaman, serta perhatian dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Komitmen inilah yang ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, saat mengunjungi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika di Mataram, Kamis (19/11).

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Wagub menyempatkan diri menyapa para penghuni, berdialog, sekaligus meninjau langsung kondisi ruang hunian dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan para lansia memperoleh pelayanan sosial yang manusiawi dan berkualitas.

Saat ini, PPSLU Mandalika memberikan pelayanan kepada sekitar 67 penerima manfaat, terdiri atas 41 perempuan dan 26 laki-laki, dengan rentang usia 60 hingga 90-an tahun. Bahkan, tempat pelayanan sosial tersebut pernah merawat seorang lansia berusia 115 tahun yang meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu.

Di tempat ini, para lansia juga hidup dalam keberagaman. Mereka berasal dari berbagai wilayah di NTB maupun luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi, serta memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda, mulai dari Islam, Hindu hingga Kristen. Keberagaman tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan sosial hadir tanpa membedakan asal daerah maupun agama.

Selain memastikan kondisi pelayanan dan hunian, Wagub NTB turut memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan di lingkungan PPSLU Mandalika. Salah satunya keberadaan klinik yang saat ini masih dalam proses pengurusan perizinan.

Ia mendorong agar proses administrasi tersebut dapat segera dituntaskan sehingga klinik bisa beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh para penghuni panti.

Tidak hanya itu, Wagub juga melihat potensi PPSLU Mandalika untuk dikembangkan menjadi tempat praktik sekaligus pusat pelatihan bagi calon tenaga pendamping lanjut usia atau caregiver, khususnya mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.

“Semoga kliniknya bisa segera aktif. Ke depan, kita juga mendorong agar di sini dapat diadakan pelatihan-pelatihan untuk caregiver yang ingin persiapan bekerja di luar negeri,” ujar Wagub.

Gagasan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi PPSLU Mandalika. Selain menjalankan fungsi pelayanan sosial, fasilitas ini juga berpotensi menjadi ruang peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga pendamping lansia yang dibutuhkan, baik di dalam maupun luar negeri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala PPSLU Mandalika Mataram, Dina Nurlaily Aprinaida, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan arahan pimpinan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kelayakan bangunan hunian.

Menurutnya, perhatian utama diarahkan pada kondisi fisik bangunan agar para penerima manfaat dapat menempati fasilitas yang masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka.

“Arahan Bu Wagub pertama agar pelayanan kepada para lansia terus ditingkatkan. Terutama untuk bangunan-bangunan yang dianggap tidak layak untuk ditempati, sehingga para lansia ditempatkan pada fasilitas yang masih berfungsi dengan baik,” jelas Dina.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, serta Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Nunung Triningsih.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan lansia merupakan bagian penting dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, para lanjut usia bukan sekadar penerima layanan, melainkan bagian dari masyarakat yang telah memberikan kontribusi sepanjang perjalanan kehidupan dan berhak menikmati hari tua dengan aman, nyaman, sehat, serta penuh penghormatan.

Redaksi |

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Miq Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT


Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, melepas pengiriman perdana 20,7 ton telur ayam ras produksi peternak NTB ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi upaya konkret memperluas pasar hasil produksi peternak lokal, menyusul surplus produksi telur NTB yang berdasarkan prognosa sementara November 2026 mencapai 5.890 ton.

Pengiriman yang dilepas di halaman Kantor Gubernur NTB tersebut ditujukan ke dua wilayah di NTT, yakni Kota Kupang sebanyak 9,6 ton dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 11,1 ton. Pelepasan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, jajaran perangkat daerah terkait, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Koperasi Produsen Petarung NTB, serta para peternak dan pelaku usaha.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, surplus produksi harus menjadi peluang ekonomi bagi peternak, bukan justru menjadi persoalan akibat terbatasnya pasar. Karena itu, perluasan akses perdagangan antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat posisi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di NTB.

“Tidak ada satu solusi tunggal yang menyelesaikan semuanya, sehingga semua lini harus kita benahi bersama. Dengan terbukanya jalur perdagangan ke NTT, kita berharap pasar semakin luas dan margin keuntungan peternak kita semakin membaik,” ujar Gubernur.

Berdasarkan prognosa tahun 2026, produksi telur ayam ras NTB diperkirakan mencapai 52.413 ton, sementara kebutuhan konsumsi daerah sekitar 46.523 ton. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,81 juta jiwa dan rata-rata konsumsi telur 8 kilogram per kapita per tahun, NTB memiliki potensi pasokan yang dapat dipasarkan ke luar daerah.

Data produksi kabupaten/kota menunjukkan sentra produksi telur terbesar berada di Lombok Tengah dengan sekitar 17.412 ton, disusul Lombok Timur sekitar 15.911 ton dan Lombok Barat sekitar 13.575 ton. Total produksi dari seluruh kabupaten/kota mencapai 52.413.314 kilogram.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa pengiriman perdana ini merupakan hasil koordinasi dan proses analisis risiko selama empat bulan terakhir. Hasil analisis dari pihak NTT menyatakan produk telur asal NTB masuk kategori risiko rendah (low risk), sehingga lalu lintas komoditas tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.

Pemerintah bersama pelaku usaha dan koperasi berharap pengiriman ini berkembang menjadi hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk itu, mutu telur harus dijaga sejak pengemasan hingga pengangkutan, pasokan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan seluruh persyaratan karantina dipenuhi.

Pengiriman perdana ini bukan sekadar perpindahan komoditas dari satu provinsi ke provinsi lain. Lebih dari itu, langkah tersebut membuka peluang bagi produk peternakan NTB untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan memperluas pasar harus berujung pada meningkatnya penyerapan produksi, membaiknya pendapatan peternak, dan tumbuhnya usaha peternakan yang semakin berdaya saing.

Redaksi |

Vokasi di SMA: Antara Cita-Cita Idealistis dan Realitas Anggaran yang Rapuh

Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar
Universitas Muhammadiyah Mataram, (Ist/Surya)

Opini

Gagasan menghadirkan pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdengar menjanjikan. Di tengah persoalan pengangguran terdidik dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, SMA diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kuat secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis.

Namun, di balik gagasan tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh ditutup-tutupi: dari mana anggarannya dan seberapa siap infrastruktur pendidikan kita menopang kebijakan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi penting karena pendidikan vokasi bukan sekadar menambahkan beberapa mata pelajaran keterampilan ke dalam kurikulum. Pendidikan vokasi membutuhkan fasilitas praktik, laboratorium, perangkat teknologi, mesin, bahan praktik, tenaga pengajar yang kompeten, serta hubungan yang nyata dengan dunia industri.

Persoalannya, kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang sejak awal dirancang untuk pendidikan vokasi, masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan fasilitas dan pembaruan peralatan praktik.

Lantas, apakah realistis jika beban pendidikan vokasi kembali diperluas ke SMA tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan anggarannya?

Pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara terbuka oleh para pembuat kebijakan.

Jangan sampai pendidikan vokasi di SMA hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas.

Sebab, jika fasilitas tidak tersedia, siswa hanya akan mendapatkan pembelajaran berbasis teori. Mesin dan perangkat praktik mungkin tersedia di ruang laboratorium, tetapi tidak dapat digunakan secara optimal karena keterbatasan perawatan, bahan praktik, atau tenaga pengajar.

Pada titik tersebut, cita-cita mencetak lulusan siap kerja justru berisiko berubah menjadi sekadar slogan.

Seperti disampaikan Achmad Abdul Hawabi, Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram, pendidikan vokasi membutuhkan komitmen fiskal yang kuat agar tidak berhenti pada tataran wacana.

"Tanpa komitmen fiskal yang kuat, pengembalian kejuruan di SMA hanya menjadi retorika elitis yang indah di ruang seminar, namun menyiksa di lantai kelas"

Pernyataan tersebut patut menjadi bahan renungan. Pemerintah jangan sampai terjebak pada romantisme kebijakan yang terlihat bagus secara statistik, tetapi tidak memiliki fondasi pembiayaan yang kuat.

Sebelum kebijakan vokasi di SMA diterapkan secara luas, pemerintah semestinya membuka secara transparan kebutuhan anggaran dan peta jalan fasilitas pendidikan.

Apakah negara benar-benar mampu membiayai pembangunan serta renovasi laboratorium, menyediakan alat praktik, memperbarui perangkat teknologi, dan memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak?

Atau justru pada akhirnya beban tersebut bergeser kepada komite sekolah dan orang tua siswa?

Jika opsi kedua yang terjadi, maka kebijakan pendidikan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara berpotensi menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dunia Usaha Harus Dilibatkan

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, keterlibatan dunia usaha sebenarnya dapat menjadi salah satu jalan keluar.

Perusahaan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima lulusan sekolah. Dunia industri juga perlu dilibatkan sejak proses pendidikan berlangsung.

Kemitraan dapat dibangun melalui penyediaan alat praktik, pelatihan guru, kehadiran instruktur industri, program magang, hingga pemanfaatan fasilitas perusahaan sebagai tempat pembelajaran siswa.

Skema insentif seperti super-deduction tax juga dapat dioptimalkan untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam pendidikan vokasi.

Dengan pola tersebut, sekolah tidak berjalan sendiri. Pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan fiskal, sekolah menyiapkan peserta didik, sedangkan dunia usaha ikut memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri.

Namun, kemitraan tersebut tetap membutuhkan pengawasan.

Jangan sampai kerja sama pendidikan hanya menjadi seremoni penandatanganan nota kesepahaman, sementara siswa tidak mendapatkan manfaat nyata.

Jangan Mengorbankan Fungsi SMA

Yang juga harus diperhatikan adalah jangan sampai obsesi mencetak lulusan siap kerja justru menghilangkan fungsi utama SMA sebagai lembaga pendidikan yang membangun fondasi akademik dan kemampuan berpikir kritis.

Tidak semua siswa SMA akan langsung masuk dunia kerja. Sebagian akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, penguatan keterampilan harus dirancang secara proporsional tanpa mengorbankan kemampuan akademik siswa.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah vokasi di SMA merupakan gagasan yang baik atau buruk.

Gagasannya bisa saja baik. Tetapi kebijakan yang baik tidak cukup hanya bermodalkan niat baik.

Ia membutuhkan anggaran, fasilitas, guru, regulasi, pengawasan, serta kemitraan industri yang benar-benar berjalan.

Jika pemerintah serius ingin mencetak generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja, maka yang harus dibangun bukan sekadar kurikulum baru, melainkan ekosistem pendidikan yang mampu menjalankannya.

Sebab pendidikan tidak boleh menjadi eksperimen kebijakan yang dibebankan risikonya kepada siswa, guru, sekolah, dan orang tua.

Vokasi di SMA boleh menjadi cita-cita. Tetapi jangan sampai cita-cita tersebut dibangun di atas anggaran yang rapuh.

Penulis: Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram

NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional, Wagub Indah: Integritas Kunci Menjaga Kepercayaan Program JKN


Jakarta, Media Dinamika Global - Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat pengakuan di tingkat nasional. NTB meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pada kategori ini, Provinsi Bali meraih peringkat pertama, disusul Nusa Tenggara Timur pada peringkat kedua, dan NTB di posisi ketiga.

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta JKN.

Ia menegaskan, upaya menekan kecurangan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kecurangan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendaliannya perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, serta penguatan regulasi.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi NTB untuk terus membangun sistem pelayanan kesehatan yang berintegritas. Sebab, menjaga keberlanjutan JKN bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi dan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Redaksi |

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Babinsa Koramil 1608-03/Sape, Sertu Iksa bersama satu orang anggota melaksanakan patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Bajo Pulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Kamis (19/11/2026) malam.

Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 20.10 WITA tersebut melibatkan dua anggota Koramil, empat aparat desa, dan enam orang masyarakat. Patroli menyasar kawasan permukiman warga serta tempat-tempat yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya anak muda.

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama anggota melakukan pemantauan situasi wilayah sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.



Sertu Iksa mengingatkan warga, khususnya kalangan pemuda, agar mampu mengendalikan emosi dan menghindari konsumsi minuman keras yang dapat memicu perselisihan hingga perkelahian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Patroli dilanjutkan dengan pemantauan wilayah desa binaan dan berakhir pada pukul 21.20 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan patroli Siskamling ini, Koramil 1608-03/Sape berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta memperkuat sinergi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif.(Team.MDG.03)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Kongkow-Kongkow, Ajak Warga Jaga Kamtibmas


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama warga di sejumlah desa binaan, Kamis (19/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Serda Junaidin di Desa Sari, Sertu Aladin di Desa Parangina, Serka Ridwan di Desa Rato, Kecamatan Lambu, serta Serka Jamaluddin di Desa Sangga.



Dalam kegiatan tersebut, para Babinsa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, mempererat tali silaturahmi, serta menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, dan kondusif.

Selain itu, warga juga diimbau untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta menjaga etika dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perselisihan.

Para Babinsa juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan permasalahan atau gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan patroli kongkow-kongkow ini, diharapkan terjalin komunikasi dan kedekatan yang semakin baik antara TNI dan masyarakat, sehingga tercipta situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.(Team.MDG.03)

Kucurkan Rp671,8 Juta, Pemerintah Revitalisasi TK Negeri Ntori, Dua Ruang Kelas Baru Segera Rampung

BIMA, Mediadinamikaglobal.id — Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini terus diwujudkan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Salah satunya melalui pembangunan dan pembenahan fasilitas di TK Negeri Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/11/2026). 

Melalui bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp671.841.000, TK Negeri Ntori kini mendapatkan sejumlah fasilitas baru guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Program revitalisasi tersebut meliputi pembangunan dua ruang kelas baru, fasilitas toilet, pagar tembok, serta tempat bermain anak-anak. Saat ini, seluruh pekerjaan telah memasuki tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Kepala TK Negeri Ntori, Misbah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perhatian pemerintah melalui program revitalisasi tersebut.

Ia mengaku sangat bersyukur karena bantuan yang diberikan pemerintah dapat direalisasikan sesuai harapan. Bahkan, dirinya merasa puas dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para pekerja.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan serta perhatian yang diberikan kepada satuan pendidikan TK Negeri Ntori. Dengan adanya program revitalisasi ini, fasilitas sekolah menjadi lebih baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar," ungkap Misbah.

Menurutnya, saat ini pekerjaan sudah berada pada tahap akhir. Pihak sekolah bersama para pekerja sedang melakukan kegiatan pembersihan, termasuk membersihkan lantai ruang kelas dan toilet dari sisa-sisa cat yang menempel pada keramik.

"Kami berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai target waktu yang telah ditentukan. Hari ini kami sedang melakukan pembersihan lantai ruangan kelas dan toilet dari sisa cat yang tumpah di keramik," tambahnya.

Adapun program revitalisasi TK Negeri Ntori tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Negeri Ntori dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Misbah kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan dan bantuan yang telah diberikan. Ia berharap fasilitas baru tersebut dapat memberikan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak usia dini.

Program revitalisasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya pada jenjang TK/PAUD, sehingga anak-anak di wilayah pedesaan juga memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan memadai.

(MDG05)