KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id.-- Abdul Rabbi Syahrir, melontarkan pernyataan tegas terkait polemik status kepemilikan lahan Lapangan Serasuba.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada masyarakat, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti sah yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Bima.
Dalam pernyataannya, Abdul Rabbi mengaku mendapat berbagai tekanan setelah menyampaikan pandangannya ke publik.
Ia disebut menyebarkan hoaks hingga dinilai tidak profesional. Namun, ia menegaskan tidak akan mundur dari sikapnya.
“Ini bukan soal saya, ini soal kebenaran. Saya berbicara berdasarkan dokumen, data, dan fakta di lapangan,” tegasnya, Sabtu, 4 April 2026.
Tantang Pemerintah Tunjukkan Dokumen Sah.
Abdul Rabbi menantang pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut untuk menunjukkan bukti legal yang valid, bukan sekadar opini atau narasi.
Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya jika pernyataannya terbukti tidak benar.
“Jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai fakta, saya siap diproses melalui jalur apa pun,” ujarnya.
Soroti Dokumen BAST
Dalam suratnya, ia juga menyoroti dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang beredar di publik.
Menurutnya, dokumen tersebut hanya mencatat penyerahan bangunan senilai sekitar Rp6,3 miliar, bukan kepemilikan tanah
Penggunaan dokumen tersebut untuk mengklaim kepemilikan lahan dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Kalau dokumen dipakai tidak sesuai isinya, maka yang rusak adalah kepercayaan publik,” katanya.
Kepada Pemerintah Kota Bima
Abdul Rabbi menegaskan bahwa DPRD adalah mitra, bukan lawan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan pemerintah harus berdiri di atas kebenaran, bukan pembenaran.
Ia juga mengimbau seluruh ASN agar tetap menjaga integritas dan tidak membangun narasi yang bertentangan dengan fakta.
Seruan untuk Masyarakat
Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara jernih dan menilai berdasarkan hati nurani, bukan sekadar opini yang berkembang.
“Kalau hari ini kita diam terhadap sesuatu yang tidak jelas, maka besok kita akan menghadapi masalah yang lebih besar,” ungkapnya.
Sikap sebagai Kader Partai
Sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya, Abdul Rabbi menegaskan bahwa langkah yang diambilnya merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga amanah rakyat dan integritas pengelolaan daerah.
Ia menutup dengan pernyataan keras bahwa sikapnya bukan untuk mencari popularitas, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat Kota Bima.
“Diam dalam kondisi seperti ini adalah pengkhianatan. Dan saya tidak akan mengkhianati kepercayaan rakyat," tandasnya. (Sekjend MDG)
.jpg)
