Media Dinamika Global

Senin, 22 Desember 2025

Ciptakan Suasana Aman Bagi Warga, Serda Junaidi Babinsa Sari Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Serda Junaidi Babinsa Desa Sari Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(22/12/2025)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Sari Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Sari Kecamatan Sape,Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.

Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Sari Kecamatan Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.



Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Pemkot Bima Hadiri Kongres Lingkungan Hidup Bima Raya di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bima Tahun 2025

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Pemerintah Kota Bima menghadiri Kongres Lingkungan Hidup Bima Raya Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Jaringan Peduli Lingkungan Hidup Bima (JPLHB). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bima, Senin ( 22/12/25 ).

Kongres ini menjadi forum penting bagi berbagai elemen masyarakat, pemerhati lingkungan, serta pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan bertukar gagasan terkait isu-isu lingkungan hidup serta upaya pelestarian lingkungan di wilayah Bima Raya.

Pemerintah Kota Bima pada kegiatan tersebut diwakili oleh Hj. Suharni, S.E., selaku Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kehadiran perwakilan Pemkot Bima menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung gerakan dan inisiatif masyarakat yang berfokus pada perlindungan serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam kongres tersebut, dibahas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini, sekaligus merumuskan rekomendasi dan langkah strategis ke depan guna mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bima Raya.

Pemerintah Kota Bima menyambut baik pelaksanaan kongres ini dan berharap hasil-hasil yang dihasilkan dapat menjadi masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

Politeknik AMA Lahir dari Tekad Kharismafullah, Seorang Pemuda 28 Tahun kelahiran Desa Kala Kecamatan Donggo, Ia Merintis Kampus Ini Selama Tiga Tahun

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. – Pulau Sumbawa akhirnya memiliki politeknik pertama. Namanya Politeknik AMA, yang resmi berdiri di Jln. L. Imam Bonjol No. 31, Salama, Kota Bima.

Kampus ini hadir berdasarkan SK Kemendiktisaintek Nomor: 475/B/0/2025, dengan tiga program studi perdana: Bisnis Digital, Akuntansi Sektor Publik, dan Agribisnis Peternakan.

Direktur Politeknik AMA, Kharismafullah, S.Pt., M.Pt., mengatakan ratusan mahasiswa telah mendaftar pada tahun perdana.

“Alhamdulillah, ada 215 mahasiswa yang telah bergabung. PKKMB akan digelar 27–28 September, dan kuliah aktif dimulai 6 Oktober mendatang. Ini bukti kepercayaan masyarakat terhadap Politeknik AMA,” ujarnya, Senin (22/9)

Buah Karya Anak Muda

Politeknik AMA lahir dari tekad Kharismafullah, seorang pemuda 28 tahun kelahiran Desa Kala, Kecamatan Donggo. Ia merintis kampus ini selama tiga tahun.

“Semangat kita sederhana, menghadirkan pendidikan tinggi yang murah, berkualitas, dan beridentitas sebagai ‘Kampus Rakyat,” kata alumni Universitas Mataram dan Universitas Brawijaya.

Menurut mahasiswa pendidikan Doktoral Universitas Brawijaya ini, Politeknik AMA dibangun untuk menyediakan kesetaraan akses menyongsong pendidikan tinggi.

Lulusan disiapkan menjadi generasi cerdas, terampil, serta berdaya saing tinggi. Untuk memandu cita-cita mulia itu, Politeknik AMA dibangun dengan tiga pilar filosofi yakni, Mengakar (berbasis kebutuhan rakyat) Membumi (dekat dengan rakyat) dan Menjulang (mencetak lulusan yang kompetitif).

“Politeknik AMA harus benar-benar menjadi Kampus Rakyat, hadir untuk semua kalangan, tapi tetap menjunjung kualitas setara perguruan tinggi besar,” tegas Kharis.

Ia menambahkan, kampus ini akan menjadi mitra strategis pembangunan daerah, terutama di sektor unggulan pertanian, peternakan, kehutanan, dan kelautan.

Siapkan 7 Prodi Baru

Selain tiga prodi awal, Politeknik AMA tengah menyiapkan tujuh program studi baru: Promosi Kesehatan, Teknologi Pengelolaan Hutan, Pertanian Presisi, Agribisnis Perikanan, Seni, Desain Grafika, dan Administrasi Publik.

“Politeknik AMA harus jadi pusat ilmu pengetahuan sekaligus motor pembangunan ekonomi lokal. Untuk itu, partisipasi publik sangat penting. Kami terbuka pada saran dan kritik agar kampus ini tumbuh relevan, unggul, dan bermanfaat luas bagi rakyat,” tutupnya.(Sekjend MDG)

Ketua DPD Demokrat NTB Hadapi Masalah Hukum, Sekjen DPP Tegaskan Pendampingan dan Taat Proses

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan sikap partai terkait persoalan hukum yang tengah dihadapi Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman Putra. DPP memastikan akan memberikan pendampingan hukum, namun tetap taat terhadap seluruh proses hukum yang berlaku.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan bahwa partai menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum serta asas praduga tak bersalah. Pendampingan hukum diberikan sebagai bentuk perlindungan hak kader, tanpa mengganggu independensi aparat penegak hukum.

"Kami menyadari proses hukum harus dilakukan seadil-adilnya dan kami juga menyadari bahwa proses hukum ditegaskan oleh karenanya pada saat terjadi persoalan hukum terhadap Indra Jaya Usman Putra, kami segera mengirim Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) menangani bidang hukum bersama dengan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) bantuan hukum dan pengamanan partai.

"Keduanya ini punya kemampuan hukum untuk melihat sejauh mana musibah terjadi terhadap Ketua DPD Demokrat NTB," ucapnya saat konferensi pers usai rakerda DPD NTB di hotel lombok Astoria Mataram.

Lanjutnya, tiga hari kami mengirimkan Kepala sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Si Made Rai Edi Astawa untuk melakukan pengumpulan data apa sebenarnya yang terjadi,  akhirnya kami mengambil keputusan untuk segera menempatkan Si Made Rai Edi Astawa Sebagai Pelaksana tugas (Plt) DPD partai Demokrat NTB agar tetap bisa menjaga berjalannya organisasi partai Demokrat di NTB sejalan dengan terus memberikan semangat dan membangun soliditas internal supaya tetap bisa menjaga spirit partai.

"Alhamdulillah Si Made Rai Edi yang dipercaya oleh DPP untuk menjalankan roda organisasi di NTB bisa menjalankan dengan baik, tentunya dalam rakerda hari ini memperlihatkan kepada publik bahwa partai Demokrat tentu memiliki semangat yang tetap dan spirit bahkan meningkatkan, sejalan dengan itu kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," tuturnya.

Sambung Sekjen DPP mengatakan, dampak itu ada, ia meminta semua orang untuk move on dan tentu mengembalikan kepercayaan publik bahwa sesungguhnya partai Demokrat memiliki sejarah panjang dalam menorehkan prestasi dan memberantasan korupsi. Kemudian partai menjadi lemah, tetapi dengan cara ini kita menunjukkan semangat balik bahwa sesungguhnya ini juga bagian penegakan hukum yang terus kami dukung.

"Namun kami tetap berdoa, memberikan pendampingan hukum dan juga tetap memberikan support doa mudah-mudahan Indra Jaya Usman Putra terlepas dari musibah ini," terangnya.

Ia menyampaikan pesan terhadap anggota DPRD se-NTB dengan persoalan yang terjadi ini, kita harus selalu menjaga diri. 

"Pertama, kita harus menjaga lisan dan perbuatan supaya kita tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan kalian. Kedua, jangan sampai melanggar aturan peraturan perundang-undangan supaya kita juga bisa menjalankan amanah dengan baik," pungkasnya.

Redaksi ||

Hj. Mariamah SH. Pj Sekda Kota Bima Hadiri Rapat Banggar Dampingi DPRD Kota Bima

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.//Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kota Bima, Senin (22/12/2025). Dalam agenda penting ini, Pj Sekda didampingi oleh Tim TPAD Kota Bima.

Rapat Banggar tersebut membahas berbagai aspek terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ke depan.

Pemerintah Kota Bima menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai target.

Melalui forum ini, pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima menyamakan persepsi terkait evaluasi kebutuhan anggaran, penyelarasan program OPD, serta penguatan kebijakan fiskal daerah.

Hasil rapat tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan lainnya.

Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah S.H., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Pemerintah Kota Bima berharap sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat proses perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

DPRD KOTA BIMA GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM KERJA DAN PENJELASAN NOTA KEUANGAN APBD 2026

      Comment   


Sekretariat Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan laporan sejumlah alat kelengkapan dewan serta penjelasan Wali Kota Bima atas Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11) malam di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Bima, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta undangan lainnya.

Pemerintah Kota Bima ditolak oleh Pejabat Sekretaris Daerah, Hj. Mariamah, SH, yang hadir mewakili Wali Kota Bima dalam agenda penyampaian penjelasan Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, disampaikan tiga laporan utama, yaitu: (1) Laporan Badan Musyawarah (Banmus) terhadap Rancangan Program Kerja Tahunan DPRD Kota Bima Tahun 2026; (2) Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bima Tahun 2026; dan, (3) Pengambilan keputusan terhadap Program Kerja Tahunan DPRD Tahun 2026 dan Pembentukan Perda Tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD, Alfian Indrawirawan, S.Adm, dalam berbagai hal menyampaikan bahwa penyampaian laporan ini merupakan rangkaian penting untuk memastikan kesinambungan perencanaan legislasi dan penguatan fungsi DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah.

Mengawali penyampaian nota keuangan, Hj. Mariamah, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih Pemerintah Kota Bima kepada DPRD yang telah menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 menghadapi tantangan fiskal yang berat, akibat menurunnya transfer pemerintah pusat dan terbatasnya ruang fiskal daerah. Kemunduran perekonomian berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja rutin, termasuk belanja pegawai, operasional, serta sejumlah kebutuhan wajib lainnya.

Ia juga menyampaikan beberapa poin dalam kebijakan anggaran 2026, antara lain: (1) Prioritas pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan administrasi publik; (2) Efisiensi belanja non-produktif dan pengaturan ulang kegiatan yang tidak mendesak; (3) Peningkatan PAD melalui optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset, serta perbaikan tata kelola pajak daerah; dan (4) Penyederhanaan operasional birokrasi untuk menekan biaya rutin pemerintah.

Belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar lebih kurang Rp728 miliar, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, pembiayaan daerah yang diproyeksikan nihil karena SILPA diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengakhiri rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Bima menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam menyempurnakan pembahasan RAPBD 2026.

Pihaknya menekankan bahwa kondisi fiskal yang menantang harus dijawab dengan kebijakan yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan pelayanan publik sebagai mandat utama pemerintah daerah.

Rapat Paripurna ditutup dengan pesan optimisme untuk menjaga stabilitas daerah melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berfokus pada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)

Buka Rapat Pendataan Lahan KDKMP, Bupati Ratu Wula Talu Tekankan Sinergitas Lintas Sektor

      Comment   


Tambolaka, Media Dinamika Global.id. – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., secara resmi membuka Rapat Pendataan Lahan Potensial untuk Pembangunan Kawasan Distribusi Kader Mandiri Pangan (KDKMP). Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya pada Senin, 22 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wula Talu menyampaikan bahwa pendataan lahan potensial merupakan langkah krusial dalam memastikan program KDKMP tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, program ini adalah upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memberdayakan ekonomi masyarakat lokal secara mandiri.

“Kita perlu memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar siap dan sesuai secara teknis agar pembangunan KDKMP ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya,” ujar Bupati Ratu Wula.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBD, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBD, Perwakilan dari Kodim 1629/SBD, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), para Asisten pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Turut hadir pula para pimpinan instansi vertikal, kepala badan, bagian, dan kantor di lingkungan Pemkab SBD. Guna memastikan data dari tingkat akar rumput akurat, para Camat se-Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) juga hadir sebagai peserta aktif dalam rapat tersebut.

Bupati berharap, melalui pertemuan ini, seluruh jajaran dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dapat bersinergi melakukan validasi data lahan. Keterlibatan Tenaga Ahli Desa diharapkan mampu mengawal identifikasi potensi di wilayah pelosok agar program pembangunan ini berjalan transparan dan efektif.

Pembangunan KDKMP sendiri diproyeksikan menjadi pusat distribusi pangan yang terintegrasi, yang ke depannya akan dikelola dengan melibatkan peran aktif UMKM dan koperasi di bawah koordinasi dinas terkait.(Sekjend MDG)


Minggu, 21 Desember 2025

Walikota Bima, Setda kota Bima, Dampingi DPRD Kota Bima Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7

      Comment   


Sekretariat DPRD Kota Bima, Media Dinamika Global.id. — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima pada malam tadi resmi melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 dengan tiga agenda utama, yaitu Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan Raperda APBD 2026, serta Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Bima.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, dan didampingi oleh Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin, SE, unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, anggota DPRD, camat, lurah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers.

Rapat berjalan khidmat dan penuh kehati-hatian sebagai bagian dari rangkaian proses finalisasi APBD 2026.

Dalam laporannya, Banggar DPRD Kota Bima menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berlandaskan peraturan terbaru, meliputi: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyesuaian wajib berdasarkan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.

Banggar menekankan bahwa pemerintah daerah menjamin tertundanya dan tertundanya belanja yang tidak prioritas, demi menjaga kerahasiaan layanan publik, belanja pegawai, serta belanja wajib lainnya.

Banggar menyampaikan struktur APBD tahun 2026 hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut: Total Pendapatan Daerah: Rp704.723.407.517, dengan rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp98.654.344.961

Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, Transfer Pendapatan: Rp606.069.062.556

Berupa Dana Transfer Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik yang dikhususkan untuk sektor: pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan sosial dasar lainnya.

Banggar menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan diarahkan pada program-program produktif dan berdampak langsung, seperti strategi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan sosial, serta penguatan reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah juga diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta menggali sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat.

Setelah mendengarkan laporan Banggar dan Pendapat Akhir Wali Kota Bima, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum dan memberikan persetujuan. Dengan kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif, Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi APBD Kota Bima Tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan Kota Bima tahun 2026 berjalan efektif, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna ditutup dengan harapan agar APBD Tahun 2026 menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

Komisi II DPRD Kota Bima Bahas Penataan PKL Kawasan Amahami

      Comment   


Sekretariat DPRD Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Komisi II DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Amahami serta pengelolaan kawasan pasar dan UMKM, 11 Desember 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Kota Bima tersebut dipimpin oleh pimpinan Komisi II dan dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kota Bima, yakni Ginna Adriani, Asnah Madilau, Sudarmon, Selvy Novia Rahmayani dan Mira Isnaini.

Sementara dari unsur eksekutif, hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat Rasanae Barat, serta Lurah Dara. 

Pembahasannya dipusatkan pada sinkronisasi kebijakan lintas OPD agar penataan kawasan Amahami berjalan selaras dengan konsep Kota BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). DLH menyoroti perubahan fungsi kawasan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi area perdagangan sehingga memerlukan kajian menyeluruh. Dinas Koperasi pentingnya fasilitasi bagi pelaku UMKM agar tetap dapat berjualan secara tertib, sementara Satpol PP menegaskan komitmennya menerapkan prinsip penataan, bukan menggusur. 

Anggota Komisi II, Asnah Madilau, menekankan perlunya konsistensi kebijakan antar OPD agar penyelenggaraannya tidak menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mendorong pendekatan persuasif dan pemberdayaan warga. Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bima dalam menjaga kebersihan dan kebersihan kawasan, seluruhnya dilaksanakan secara manusiawi dan berkeadilan. 

Hasil rapat menyepakati beberapa poin penting, yaitu memperkuat koordinasi OPD, melakukan penataan secara persuasif, melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan, serta menugaskan Camat dan Lurah sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan pedagang. 

Rapat ditutup dengan harapan agar hasil pembahasan segera ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi teknis guna menghasilkan kebijakan penataan kawasan Amahami yang tertib, bersih, dan berkeadilan. (Sekjend MDG)

Ketua Jurnalis Polda Lampung Ibu Kusmawati Terima Penghargaan Khusus Dari JMSI.

      Comment   

Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung memberikan penghargaan khusus satu-satunya buat wartawan kepada Ketua Jurnalis Polda Lampung ibu Kusmawati yang telah menjalani profesinya secara konsisten sejak tahun 1999 yang dilaksanakan di Azana Hotel pada Minggu 21 Desember 2025.

Ibu Kusmawati bersama penerima penghargaan lainnya dari mulai Gubernur Lampung, Pangdam XXI/Radin Intan, Kapolda Lampung tokoh pendidikan dan yang juga Bupati mendapatkan penghargaan untuk keamanan dan kemajuan wilayah.

Penghargaan JMSI ini atas kontribusi signifikan dalam pengembangan daerah dan keberhasilannya menjalin hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum JMSI, Teguh Santosa pada Musyawarah Daerah (Musda) II JMSI Lampung, “Pers Sehat, Profesional Menuju Indonesia Emas.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi penerima untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pers . 

Saat ditanya perasaan ibu Kusmawati menyampaikan,"
Saya tidak mengira akan mendapatkan penghargaan atas pekerjaan saya selama ini sebagai wartawan. Saya menyampaikan terimakasih buat semuanya atas penghargaan JMSI ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya atas pencapaian ini," ungkapnya.
( Fs/Red)