Media Dinamika Global.id.-- Sekolah adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan siswanya. Karena itu secara logika pengelolaan, akan jauh lebih efektif jika sekolah dilibatkan langsung sebagai pengelola utama program ini.
Sekolah bisa bekerja sama dengan kantin sekolah untuk mengelola anggaran serta mengolah makanan yang benar-benar berkualitas dan bergizi. Pemerintah cukup menunjuk ahli gizi sebagai pengawas utama, sehingga standar nutrisi tetap terjaga.
Dengan sistem seperti ini, kantin tidak perlu memproduksi ribuan porsi dalam waktu singkat seperti dapur besar terpusat.
Tenaga kerja juga tidak perlu sampai belasan atau puluhan orang, sehingga tanggung jawab setiap pekerja menjadi lebih jelas dan pengawasan lebih mudah dilakukan.
Untuk bahan baku, sekolah bersama ahli gizi yang ditunjuk pemerintah dapat melakukan fit and proper test terhadap supplier, mulai dari kualitas bahan hingga harga.
Beberapa supplier bisa dipilih sekaligus agar:
tidak terjadi monopoli, UMKM lokal tetap mendapat kesempatan dan persaingan harga tetap sehat.
Kerja sama antara sekolah dan supplier dibuat transparan dan memiliki perjanjian yang jelas, sehingga apabila terjadi masalah dapat diketahui dengan mudah dari mana sumber masalahnya dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Jika ada sekolah yang tidak memiliki kantin atau fasilitas dapur yang memadai, maka pengolahan makanan bisa dilakukan di lokasi terdekat dari sekolah tersebut, agar jalur distribusi tidak terlalu jauh dan makanan tetap segar saat diterima siswa.
Saya yakin pihak sekolah maupun kantin akan berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa, karena mereka berhadapan langsung dengan siswa dan orang tua setiap hari.
Tujuan program MBG sebenarnya sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak.
Namun yang sering menjadi persoalan adalah cara pelaksanaannya, terutama ketika sistem terlalu besar dan terlalu terpusat.
Apakah jika dikelola kantin sekolah tidak ada potensi korupsi?
Tentu saja kemungkinan itu tetap ada. Tetapi secara kontrol, risikonya jauh lebih mudah diminimalisir, karena pengawasan berada langsung di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
Untuk skema anggaran, misalnya jika pemerintah menyediakan Rp10.000 – Rp12.000 per porsi, maka bisa dibuat pembagian sederhana seperti:
sekitar Rp10.000 untuk bahan baku, pengolahan, dan kemasan,
sekitar Rp2.000 menjadi margin bagi pengelola kantin. (nominal hanya sekedar contoh)
Atau alternatif lain, pekerja kantin bisa digaji langsung oleh pemerintah, terpisah dari anggaran makanan per porsi, sehingga kualitas bahan makanan tidak dikorbankan demi mengejar keuntungan.
Dengan sistem seperti ini:
kualitas makanan bisa lebih terjaga, UMKM lokal ikut bergerak, distribusi lebih dekat dan segar dan pengawasan lebih transparan.
Karena pada akhirnya, program sebesar ini tidak cukup hanya dibanggakan dari jumlah penerimanya saja.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai ke piring anak-anak, bukan hilang di tengah rantai distribusi yang terlalu panjang.
Kalau sekolah sebenarnya mampu mengelola dengan pengawasan yang jelas, melibatkan kantin, UMKM lokal, dan ahli gizi, maka pertanyaannya menjadi sederhana:
Kenapa harus dibuat begitu jauh dari sekolah?
Karena semakin panjang rantai pengelolaan sebuah program, biasanya semakin besar pula ruang yang terbuka untuk masalah.
Sementara kebutuhan anak-anak sebenarnya sangat sederhana:
makanan yang sehat, bergizi, segar, dan benar-benar sampai ke mereka.
Bukan sekadar program besar yang terlihat hebat di angka, tetapi harus benar-benar terasa manfaatnya di piring anak-anak setiap hari.
Menurut kalian, lebih efektif mana: dikelola langsung oleh sekolah atau sistem terpusat seperti sekarang?
