Media Dinamika Global

Rabu, 19 Agustus 2026

Dokumen Eksekusi 1982 Disorot, Kuasa Hukum Warga Pertanyakan Dasar Eksekusi Lahan Kuripan dan Tanaman Sumber Kehidupan

     

Kuasa Hukum Warga, Sahri, SH., MH bersama Warga, (Ist/Surya)

LOMBOK BARAT, Media Dinamika Global - Pelaksanaan eksekusi lahan di wilayah Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, pada 2026 kembali mendapat sorotan. Sejumlah warga yang selama puluhan tahun menguasai, menggarap, dan merawat lahan tersebut mempertanyakan proses eksekusi yang dikaitkan dengan putusan pengadilan mengenai kepemilikan lahan yang disebut sebagai tanah wakaf untuk Masjid Kuripan.

Keberatan warga semakin mencuat setelah sejumlah pohon yang berada di atas objek lahan ditebang dalam rangkaian pelaksanaan eksekusi. Bagi warga, tanaman tersebut bukan sekadar pohon, melainkan bagian dari aset yang selama ini dirawat dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan mereka.

Kuasa hukum warga Kuripan, Sahri, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengabaikan atau melawan putusan pengadilan. Namun, menurutnya, warga berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai dasar hukum dan objek yang menjadi sasaran eksekusi.

“Kami menghormati proses hukum. Tetapi masyarakat juga perlu mengetahui secara jelas putusan yang dijadikan dasar eksekusi. Jangan sampai warga hanya mengetahui ketika tindakan eksekusi sudah berlangsung,” ujar Sahri.

Menurutnya, transparansi menjadi penting karena terdapat warga yang telah menempati dan menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun. Bahkan, menurut informasi yang diterima pihaknya, terdapat pula objek lahan tertentu yang sebelumnya dimenangkan oleh warga dalam proses hukum.

Karena itu, Sahri meminta agar seluruh dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat, termasuk amar putusan, identitas para pihak, batas-batas objek perkara, serta hubungan antara putusan dengan lahan yang saat ini dieksekusi.

Sorotan lain muncul terkait adanya dokumen eksekusi yang disebut berasal dari 1982 dan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kuripan.

Sahri mempertanyakan bagaimana dokumen tersebut dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan eksekusi pada 2026, setelah rentang waktu lebih dari empat dekade.

“Kalau memang ada dokumen eksekusi tahun 1982 yang menjadi dasar, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Apa isi dokumennya, objeknya di mana, siapa pihak yang berkepentingan, dan bagaimana keterkaitannya dengan pelaksanaan eksekusi pada 2026,” tegasnya.

Ia menilai rentang waktu yang sangat panjang tersebut membutuhkan penjelasan yang komprehensif, terutama karena kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan di lapangan telah berlangsung selama puluhan tahun.

Selain status lahan, kuasa hukum warga juga menyoroti persoalan tanaman yang ditebang. Menurut Sahri, perlu dilakukan pendataan untuk mengetahui siapa yang menanam, siapa yang selama ini merawat, serta nilai ekonomi tanaman yang telah ditebang.

“Kalau tanaman itu ditanam dan dirawat oleh warga selama bertahun-tahun, tentu harus dilihat apakah ada kerugian yang timbul. Kami akan menginventarisasi kerugian warga dan mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh,” katanya.

Sahri menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh berkembang menjadi pertentangan antara masyarakat dengan pihak masjid. Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan penyelesaian secara damai.

“Kami tidak ingin ada konflik dengan pihak masjid. Kami menghormati tempat ibadah dan lembaga keagamaan. Tetapi pada saat yang sama, hak dan kepentingan warga juga harus dihormati,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah desa, pihak masjid, warga, serta pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat duduk bersama untuk menjelaskan seluruh persoalan secara terbuka.

Menurutnya, penyelesaian melalui dialog dapat menjadi jalan untuk mencegah munculnya persoalan baru di tengah masyarakat.

“Yang kami inginkan sederhana, yaitu kejelasan, transparansi dan penyelesaian yang sesuai hukum. Jangan ada pihak yang merasa ditekan. Kalau semua dokumen dibuka dan persoalan dibicarakan bersama, kami yakin masih ada ruang untuk mencari solusi yang terbaik,” pungkas Sahri.

Redaksi |

Akibat Dugaan Pengerusakan Lahan, Warga Keluhkan Hilangnya Sumber Kehidupan, Kades Beri Penjelasan

     

Sejumlah warga di lokasi lahan, (Ist/Surya)

LOMBOK BARAT, Media Dinamika Global - Sengketa lahan di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, kembali memanas. Dugaan pengerusakan lahan dengan pemotongan sejumlah pohon memicu keluhan warga yang selama puluhan tahun menggantungkan kehidupan dari lahan tersebut.

Warga mengklaim sebagian objek tanah yang mereka tempati dan garap merupakan bagian dari lahan yang telah dimenangkan melalui putusan pengadilan. Mereka mempertanyakan dasar tindakan pemotongan pohon lantaran mengaku tidak pernah menerima surat pengosongan maupun surat eksekusi secara langsung dari pengadilan.

Salah seorang warga, Renah, mengatakan lahan yang ditempati keluarganya merupakan bagian dari objek yang menurutnya masuk dalam putusan yang memenangkan warga.

Menurutnya, terdapat sekitar 14 warga yang memenangkan objek lahan dalam putusan pengadilan. Namun, di lapangan sejumlah bidang tanah tersebut justru diklaim sebagai bagian dari tanah wakaf masjid.

“Kami menuntut hak kami karena lahan ini masuk dalam lahan yang kami menangkan. Tapi diklaim pihak masjid melalui kepala desa sebagai lahan yang dimenangkan masjid,” ujar Renah saat diwawancarai, Rabu (19/8/26).

Renah juga mempersoalkan pemotongan pohon di lahan tersebut. Ia menyebut tanaman yang ditebang merupakan sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak.

“Pohon yang ditebang ini sumber kehidupan sehari-hari, untuk anak kuliah dan kebutuhan lainnya. Kami meminta pertanggungjawaban karena merasa dirugikan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan dasar surat pengosongan yang digunakan dalam tindakan tersebut. Menurutnya, warga hanya menerima surat dari kuasa hukum pihak masjid, bukan surat resmi dari pengadilan.

“Kami ingin melihat surat eksekusi dari pengadilan. Surat pengosongan dari pengadilan tidak ada, yang kami terima hanya dari kuasa hukumnya,” ungkapnya.

Warga lainnya, Baharuddin, mengatakan pihaknya sebelumnya telah mendatangi Kantor Desa Kuripan dan meminta agar tidak ada tindakan pengerusakan terhadap tanaman maupun lahan yang selama ini ditempati warga.

Menurutnya, sejumlah bidang tanah bahkan telah dipasangi plang yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah wakaf milik masjid.

“Kami sudah sampaikan langsung kepada kepala desa agar diberhentikan supaya tidak ada pengerusakan di lahan yang sudah ditempati warga puluhan tahun,” kata Baharuddin.

Baharuddin mengaku keluarganya telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun. Ia juga pernah berupaya mengurus sertifikat ketika terdapat program prona, namun persoalan status tanah kemudian muncul.

“Mereka mengatakan dasarnya putusan tahun 1982. Sementara ada putusan lain yang dimenangkan warga dan objeknya berbeda dari yang dimenangkan masjid,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar sengketa tidak berkembang menjadi pertentangan antarwarga.

"Pihak kepolisian agar segera atensi, sebelum adanya konflik lebih besar di tengah masyarakat," harapnya.

Kades Kuripan saat ditemui di Ruang kerja, (Ist/Surya)

Sementara itu, Kepala Desa Kuripan, Hasbi, memberikan penjelasan berbeda. Ia mengatakan persoalan tersebut terjadi karena adanya perbedaan objek dalam sejumlah putusan pengadilan.

Menurut Hasbi, terdapat sejumlah putusan yang memenangkan pihak masjid dengan objek lahan yang saat ini ditempati sekitar 10 warga. Di sisi lain, terdapat pula objek lahan yang memang dimenangkan warga dan menurutnya tidak pernah diganggu oleh pihak masjid.

“Jadi ada putusan yang dimenangkan masjid dan ada lahan yang dimenangkan warga. Warga yang objeknya dimenangkan warga itu tidak diganggu,” kata Hasbi.

Hasbi menjelaskan, perkara yang menjadi dasar klaim pihak masjid bermula dari putusan tahun 1982. Menurutnya, putusan tersebut telah dieksekusi dan menyatakan lahan yang menjadi objek perkara tetap merupakan milik masjid, sementara warga tetap berstatus sebagai penggarap.

Ia mengatakan putusan tersebut tidak menyebutkan luas tanah secara rinci, tetapi menggunakan batas-batas objek serta nama pihak yang berkaitan dengan perkara.

Menurut Hasbi, setelah putusan tersebut, perkara kembali bergulir hingga tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.

“Masjid dimenangkan sampai kasasi. PK terakhir juga menolak permohonan peninjauan dari warga, ini untuk lahan yang dimenangkan masjid atau di lahan yang digarap 10 warga,” ujarnya.

Hasbi menyebut pihaknya memiliki sekitar delapan putusan yang menjadi dasar untuk menjelaskan riwayat sengketa tersebut.

Ia menegaskan objek yang saat ini dipersoalkan berbeda dengan objek yang dimenangkan warga.

“Kami tidak pernah mempersoalkan mereka yang menang sebagai ahli waris Muhsin. Putusan yang memenangkan warga dengan objek berbeda, itu tidak kami ganggu,” tegasnya.

Redaksi |

Presiden RI Mengintruksikan Penanganan Karhutla dilakukan Secara Maksimal

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secara maksimal. Pemerintah pun memperkuat berbagai upaya, mulai dari pemantauan titik api, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, hingga pengerahan helikopter dan pesawat pemadam.

Di tengah kondisi kering dan ancaman El Nino, kewaspadaan menjadi tanggung jawab bersama. Mari jaga hutan dan lingkungan, serta hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung langkah pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas.

Redaktur II 

Sambil Menahan Sakit Hamil Tua, Tangan Ibu Fatmawati Menjahit Sang Saka Merah Putih

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Di balik kibaran gagah Bendera Pusaka pada 17 Agustus 1945, ada helaan napas berat dan cucuran air mata seorang perempuan tangguh. Dialah Fatmawati, Ibu Negara pertama Republik Indonesia, yang menyatukan dua helai kain merah dan putih menjadi simbol kemerdekaan bangsa.

Kala itu, Agustus 1945, atmosfer Jakarta dipenuhi ketegangan. Janji kemerdekaan dari Jepang mulai mendekati kenyataan. Di tengah suasana yang bergejolak, Fatmawati menyadari satu hal krusial: Indonesia membutuhkan bendera nasional untuk dikibarkan saat proklamasi. Namun, mendapatkan kain polos berkualitas di masa pendudukan Jepang bukanlah perkara mudah. Seluruh barang impor dikuasai ketat. Berkat bantuan Hitoshi Shimizu, seorang perantara perundingan, kain merah dan putih akhirnya berhasil didapatkan dari gudang di kawasan Pintu Air.

Perjuangan sesungguhnya baru dimulai saat kain berada di tangan Fatmawati. Kondisi fisiknya saat itu sangat rentan. Beliau sedang hamil tua putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra, dan sudah memasuki detik-detik menjelang persalinan. Rasa pegal, nyeri, dan lelah yang luar biasa menjalar di tubuhnya.

Dokter bahkan telah melarang keras Fatmawati untuk menggunakan kaki dalam menggerakkan mesin jahit demi keselamatan janinnya. Namun, keterbatasan itu tak menyurutkan langkahnya. Dengan sabar, tangan Fatmawati mengayuh roda mesin jahit Singer secara manual, senti demi senti, merajut kain merah dan putih.

Tak jarang air mata Fatmawati menetes ke atas kain yang sedang dijahitnya. Campuran rasa haru, cemas akan keselamatan kandungan, dan kepasrahan pada takdir bangsa menyatu dalam setiap kayuhan tangan. Dalam kepayahan fisik yang menekan, jemarinya terus bergerak hingga dua warna itu menyatu sempurna.

Beberapa hari kemudian, bendera hasil jahitan tangan dalam kepayahan itu berkibar tinggi di Pegangsaan Timur 56, mengiringi dentang suara Proklamasi. Ibu Fatmawati tidak hanya menjahit selembar kain, tetapi juga merajut harga diri dan identitas sebuah bangsa yang baru lahir.

Redaktur II 

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Kongkow-Kongkow, Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan

     


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), para Babinsa Koramil 1608-03/Sape bersama warga binaan melaksanakan kegiatan patroli dan kongkow-kongkow pada Rabu malam, 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah desa binaan dengan menyampaikan imbauan keamanan kepada masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

Kegiatan diawali sekitar pukul 20.00 Wita oleh Sertu Syarif Hidayat, Babinsa Desa Naru, Kecamatan Sape. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal.




Warga juga diingatkan agar menghindari berbagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Babinsa mengimbau setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat agar diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Selanjutnya, sekitar pukul 20.35 Wita, Serda Sanusi, Babinsa Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, melaksanakan kongkow-kongkow malam bersama warga binaan, terutama anak-anak muda yang berada di pinggir jalan.

Dalam arahannya, Serda Sanusi meminta para pemuda menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Ia juga mengingatkan agar menjauhi minuman keras, narkoba, perjudian, balap liar, tawuran serta berbagai kegiatan negatif lainnya.

Para pemuda juga diminta tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya, menggunakan waktu malam untuk kegiatan positif, menghormati warga sekitar serta segera melaporkan kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas atau aparat setempat apabila menemukan gangguan keamanan.

Sementara itu, pada pukul 20.50 Wita, Serda Aladin, Babinsa Desa Parangina, Kecamatan Sape, melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama masyarakat. Ia mengajak warga bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan desa.

Serda Aladin juga meminta masyarakat segera memberikan informasi kepada aparat desa, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas apabila menemukan adanya gangguan keamanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kegiatan serupa dilaksanakan Serka Jamaluddin, Babinsa Desa Sangga, anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, sekitar pukul 21.10 Wita. Dalam kegiatan tersebut, ia mengingatkan warga agar menjaga etika dalam berkomunikasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban desa.

Serka Jamaluddin juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi narkoba, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya karena dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun keluarga.

Ia turut mengimbau warga agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri ketika menghadapi persoalan. Setiap permasalahan hendaknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan kongkow-kongkow tersebut, jajaran Babinsa Koramil 1608-03/Sape berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara warga dan aparat kewilayahan dalam menciptakan situasi desa yang aman, tertib dan kondusif.(Team.MDG.03)

Ribuan Karyawan PT. BSA Lakukan Aksi Damai Di Mapolda Lampung, Tuntut Penegakkan HUkum Atas Pengerusakan Dan Pembakaran.

     
Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.Id || Sebanyak 1500 massa dari Karyawan PT. Bumi Senttosa Abadi ( BSA) melakukan aksi damai menuntut proses penegakan Hukum Atas Kericuhan yang terjadi sebelumnya atas pengerusakan, pembakaran fasiltas PT.BSA yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan anak tuha, aksi ini dilaksanakan didepan pintu masuk mapolda lampung. 

Dalam aksi damai yang dilakukan oleh karyawan PT. BSA menyampaikan beberapa orasi atau tuntutan untuk proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian, menangkap pelaku yang melakukan pengerusakan bahkan pembakaran rumah dan aset fasilitas PT.BSA yang dilakukan warga dusun sriwaya, kampung aji tuha kecamatan anak tuha, rabu 19 Agustus 2026.

Sejumlah perwakilan akhrinya diterima audensi bersama wakapolda lampung, Ditreskrimum, kapolres lampung tengah maupun kapolres lampung selatan serta sejumlah PJU. 

Usai diterima audensi bersama wakapolda lampung, korlap aksi Budi Sukoco, menyampaikan, bahwa para pekerja meminta aparat kepolisian segera menangkap para pelaku insiden tersebut. Selain itu, karyawan juga mendesak adanya jaminan keamanan agar aktivitas operasional perusahaan dapat kembali berjalan normal.

 "Kami mendukung penuh Polri dalam menegakkan hukum. Selain penangkapan pelaku, kami meminta jaminan keamanan agar karyawan dapat kembali bekerja serta lahan perusahaan dikembalikan," tegas Budi Sukoco. 

Budi menjelaskan, konflik klaim lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT BSA oleh sejumlah masyarakat telah terjadi sejak 2012.  

Panen Sawit Sepihak Picu Amuk Massa di PT BSA, 8 Bangunan Rusak Meski sempat beberapa kali mencapai kesepakatan damai, pendudukan lahan kembali berulang sejak 17 Agustus 2025 yang mengganggu jam kerja operasional karyawan.

Eskalasi konflik memuncak pada 12 Agustus 2026, ditandai dengan aksi pembakaran dan perusakan masif di area internal PT BSA. Kerugian material akibat kejadian mencapai 30 milliar tutup Budi sukoco. 

Disamping itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni lsawandari Yuyun mengatakan, perwakilan dari pendemo tadi sudah diterima, sudah didengarkan aspirasi atau keinginannya, pihak polda lampung bersama polres lampung tengah terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini, ujarnya. 

"Kita sudah memeriksa saksi saksi terkait kerusuhan yang terjadi di PT. BSA, penegakkan hukum pasti akan kita laksanakan terkait kerusuhan dan pembakaran atas fasilitas yang berada di PT. BSA, mohon doanya agar penyelidikan bisa berjalan lancar, tutup kabid humas kombes pol Yuni lsawandari Yuyun.

Heboh, Dua Balon Ketua KONI NTB Gagal, Nama Lalu Pathul Bahri Muncul Jadi Solusi Masa Depan KONI

     


MATARAM, Media Dinamika Global - Dinamika pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menjadi perhatian publik. Setelah dua nama yang sebelumnya mencuat sebagai bakal calon Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi dan H. Lalu Muhamad Iqbal, disebut tidak melanjutkan proses pencalonan karena persoalan persyaratan administrasi, kini muncul nama baru yang mulai ramai diperbincangkan.

Nama H. Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah, disebut-sebut sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin KONI NTB ke depan.

Munculnya nama tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan insan olahraga dan masyarakat NTB, siapa sosok yang mampu menyatukan kepentingan cabang olahraga, memperkuat pembinaan atlet, sekaligus membawa KONI NTB melewati dinamika internal yang terjadi saat ini.

Sejumlah kalangan muda NTB pun mulai menyampaikan pandangan. Salah satunya Agil, pemuda NTB, yang menilai KONI NTB membutuhkan figur dengan pengalaman kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas daerah, serta komitmen kuat terhadap kemajuan olahraga.

“Dengan kondisi seperti sekarang, tentu masyarakat berharap muncul sosok yang bisa menjadi jalan keluar dan menyatukan seluruh elemen olahraga NTB. Nama H. Lalu Pathul Bahri mulai dibicarakan karena dianggap memiliki pengalaman kepemimpinan dan jaringan yang cukup kuat,” ujar Agil di akun Facebook resminya "Nur Agil Mismui II". Rabu, (19/8/26).

Menurutnya, Pathul Bahri memiliki pengalaman di bidang olahraga. Selain menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, ia disebut pernah menjadi Ketua Askab PSSI Lombok Tengah dan Ketua Kempo Kabupaten Lombok Tengah, serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Asprov PSSI NTB.

“Pengalaman tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana seorang calon ketua mampu membangun komunikasi dengan seluruh cabang olahraga dan menjadikan pembinaan atlet sebagai prioritas,” jelasnya.

Agil juga menilai posisi kepemimpinan di KONI NTB bukan semata-mata soal perebutan jabatan. Menurutnya, organisasi olahraga tersebut memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga NTB.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar siapa yang menjadi ketua, tetapi siapa yang mampu bekerja untuk atlet dan cabang olahraga. Jangan sampai dinamika organisasi justru mengganggu pembinaan dan prestasi atlet NTB,” tegasnya.

Munculnya nama Pathul Bahri pun menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Terlebih, setelah dua nama yang sebelumnya mencuat dalam bursa pencalonan disebut terkendala persoalan persyaratan administrasi.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, nama H. Lalu Pathul Bahri masih sebatas aspirasi dan wacana yang berkembang di tengah masyarakat. Belum ada pernyataan resmi dari Pathul Bahri terkait kemungkinan dirinya maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB.

Publik kini menanti bagaimana dinamika selanjutnya, termasuk siapa figur yang akhirnya benar-benar memenuhi persyaratan dan mendapatkan dukungan untuk memimpin KONI NTB.

Redaksi |

H. Mori Hanafi DPR RI The Best.

     


Mataram, Media Dinamika Global.id.-- Perjuangan H. Mori Mori Hanafi untuk merebut kembali ketua KONI NTB sejatinya bukan sekedar obsesi mengantarkan NTB meraih lima besar pada ajang bergengsi PON NTB 2028 tetapi ada obsesi kultural yg lebih penting dari semua itu yakni ingin mempertahankan harkat dan martabat serta harga diri etnis Mbojo dan etnis samawa yang selalu terpental dari setiap setiap pertarungan kepentingan dewasa ini. 

Menurut mori hanafi pencalonan kembali dirinya sebagai Ketua KONI NTB semata mata didorong oleh keinginan luhur mengantarkan KONI NTB agar bisa diperhitungkan di kancah nasional bahkan internasional. Anggota DPR RI duta Nasdem ini sangat menyadari bahwa aspek SDM KONI NTB dewasa ini selalu menjadi masalah ketika dihadapkan pada persoalan persoalan taktis dan lobi lobi program yang selalu tergusur oleh Hegemoni Pusat. 

Fakta tersebut asli menantang dan memicu api semangatnya utk terus maju dalam ikhtiarnya mengantarkan KONI NTB sebagai Induk Organisasi Olah Raga mencetak atlit atlit Handal berprestasi untuk persiapan mengikuti ivent ivent olah raga skala nasional maupun skala internasional pada tahun tahun yang aman datang. 

Redaksi II 

Selasa, 18 Agustus 2026

Ir. Mutakkun Ketua DPRD Adakan Kegiatan Lomba Orasi Ilmiah Antar Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Tingkat Kabupaten Dompu

     


Dompu, Media Dinamika Global.id.-- Ketua DPRD Kabupaten Dompu mempolopori kegiatan lomba orasi ilmiah antar aktivis pemuda dan mahasiswa tingkat Kabupaten Dompu dengan tema Merawat Nalar Kritis Aktivis Melalui Orasi Ilmiah yang dilaksanakan di RTH Karijawa pada tanggal 28 - 29 Agustus 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun., Rabu (19/08/2026) menyebutkan bahwa lomba ini menjadi ruang kompetisi sekaligus ruang belajar bagi para aktivis untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, mengolah data, menyusun argumentasi, serta menawarkan gagasan dan solusi terhadap persoalan masyarakat.

Menurut dia, aktivis tidak hanya dituntut memiliki keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu membangun argumentasi yang rasional, berbasis data, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang begitu cepat, ruang publik semakin dipenuhi berbagai informasi, opini dan narasi yang belum tentu memiliki dasar ilmiah. Kondisi tersebut menuntut lahirnya tradisi intelektual yang mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan sekadar kegaduhan," cetusnya.

Katanya, orasi ilmiah dinilai menjadi media strategis untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Melalui orasi, aktivis dapat menyampaikan gagasan, kritik, solusi dan pandangan terhadap persoalan daerah maupun nasional secara sistematis, komunikatif dan argumentatif.

Lomba ini terbuka untuk masyarakat atau mahasiswa yang berasal dari organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, komunitas, lembaga kemasyarakatan, maupun unsur aktivis lainnya di Kabupaten Dompu.

Redaksi II

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas

     


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Koramil 1608-03/Sape terus memperkuat komunikasi dan sinergitas dengan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di sejumlah desa binaan, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para Babinsa di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu dengan menyambangi pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga binaan. Komsos menjadi salah satu upaya TNI untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Serda Aladin melaksanakan Komsos bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat sekitar pukul 09.00 WITA. Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.




Serda Aladin mengimbau apabila terjadi perselisihan antara warga maupun dengan Pemerintah Desa, agar persoalan diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mengedepankan musyawarah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan berkembang dan merugikan nama baik individu maupun institusi pemerintah desa.

Sementara itu, Serka Jamaluddin, Babinsa Desa Sangga sekaligus anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, melaksanakan Komsos bersama warga binaan sekitar pukul 09.20 WITA. Ia mengajak masyarakat menjaga lingkungan serta membangun komunikasi yang baik antarsesama warga.

Warga juga diingatkan untuk saling memberikan nasihat positif dan menghindari berbagai tindakan yang dapat melanggar hukum. Menurutnya, perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat berdampak terhadap keluarga.

Kegiatan serupa dilaksanakan Serda Sanusi, Babinsa Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, sekitar pukul 09.35 WITA. Dalam Komsos tersebut, Babinsa menyampaikan sejumlah imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Serda Sanusi mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian serta kewaspadaan terhadap kondisi sekitar. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh berita maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Apabila terjadi persoalan di lingkungan masyarakat, warga diimbau mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat terkait apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Di Desa Naru, Kecamatan Sape, Sertu Syarif Hidayat juga melaksanakan Komsos bersama warga binaan sekitar pukul 09.50 WITA. Ia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan tempat tinggal masing-masing serta menjaga hubungan baik dengan tetangga dan warga lainnya.

Sertu Syarif Hidayat juga mengingatkan para orang tua agar memberikan perhatian, pengawasan, dan pembinaan kepada anak-anak sehingga terhindar dari berbagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

Melalui rangkaian kegiatan Komsos tersebut, Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat. Sinergitas yang terbangun diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan kondusif di wilayah binaan.

Kegiatan Komsos juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk menyerap berbagai informasi dan perkembangan situasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan edukasi serta imbauan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan.(Team.MDG.03)