Media Dinamika Global

Rabu, 06 Mei 2026

Kasus Chromebook Lotim Menguat, FKR NTB Minta Mantan Bupati dan Sekda Diperiksa

     

Ketua DPW WIB NTB, Dewi Wiliam, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Ketua Forum Keadilan Rakyat NTB (FKR NTB), Asmuni A.Ma, menegaskan bahwa perkembangan terbaru dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Lombok Timur bukan sekadar dinamika persidangan biasa, melainkan sinyal kuat adanya keterlibatan aktor kekuasaan yang selama ini belum tersentuh hukum.

Menurut Asmuni, perintah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram untuk memeriksa mantan Bupati Lombok Timur berinisial TSA serta Sekda M. JT merupakan fakta hukum yang tidak bisa dianggap remeh.

“Ini adalah alarm keras bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Jangan berhenti di bawah. Aktor utama harus diusut tuntas,” tegasnya.

Berdasarkan fakta persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terungkap adanya dugaan aliran dana miliaran rupiah yang mengarah kepada dua pejabat tersebut. Meski sempat terjadi pencabutan keterangan oleh saksi di persidangan, Majelis Hakim menegaskan bahwa keterangan itu tetap sah dan memiliki nilai pembuktian karena didukung alat bukti lainnya.

Asmuni menilai, secara logika hukum dan akal sehat publik, sangat tidak mungkin aliran dana dalam jumlah besar terjadi tanpa relasi kekuasaan.

“Tidak mungkin proyek bernilai besar berjalan tanpa pengondisian. Tidak mungkin aktor utama tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam skema tersebut. Jika fakta-fakta ini diabaikan, maka penegakan hukum hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi keadilan,” ujarnya.

FKR NTB pun menyampaikan sikap tegas dengan mendesak Kejaksaan agar segera menindaklanjuti perintah Majelis Hakim tanpa penundaan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aliran dana dengan pendekatan follow the money hingga ke aktor utama.

Selain itu, FKR menolak segala bentuk praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, meminta transparansi penuh kepada publik, serta mendorong pengawasan ketat dari masyarakat sipil dan lembaga independen.

Menurut Asmuni, kasus ini menjadi ujian integritas penegakan hukum di NTB. Jika aparat hanya berhenti pada pelaku teknis dan tidak berani menyentuh elit kekuasaan, maka publik berhak menyimpulkan bahwa hukum masih tunduk pada kekuatan politik.

FKR NTB bahkan mengeluarkan peringatan keras bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan tinggal diam jika terdapat indikasi pembiaran, perlambatan, atau upaya melindungi pihak tertentu.

“Jika ada upaya melindungi pihak tertentu, kami akan melakukan aksi publik, melaporkan ke lembaga pengawas nasional, dan membuka fakta-fakta ini kepada masyarakat luas. Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan. Hukum harus berdiri tegak di atas keadilan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPW WIB NTB, Dewi Wiliam, juga menilai bahwa perintah hakim bukan tanpa dasar. Dalam fakta persidangan dan BAP, terdapat indikasi aliran dana dengan nilai signifikan kepada dua pejabat tersebut.

“Keterangan saksi kunci meskipun sempat dicabut, tetap dinilai memiliki kekuatan pembuktian oleh Majelis Hakim karena didukung alat bukti lainnya. Ini menunjukkan perkara tidak berdiri sendiri,” ujarnya.

Dewi menegaskan bahwa pengembangan perkara adalah kewajiban hukum, bukan pilihan bagi aparat penegak hukum. Aliran dana menjadi pintu masuk utama untuk menelusuri aktor intelektual di balik proyek tersebut.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin aliran dana miliaran rupiah bisa terjadi tanpa sepengetahuan atau keterlibatan aktor kekuasaan.

“Apakah proses pengadaan telah dikondisikan sejak awal? Siapa pihak yang paling diuntungkan? Sangat tidak logis jika penanganan perkara hanya berhenti pada pelaku teknis atau pihak swasta,” katanya.

Menurut Dewi, kasus ini harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Jika fakta persidangan dan BAP telah mengarah pada dugaan keterlibatan pihak tertentu, maka pengusutan harus berani menyentuh siapa pun tanpa pengecualian,” tutupnya.

Redaksi |

Babinsa Koramil 1608-01/Rasanae, Pimpin Apel Pengecekan Personil Patroli Cipkon

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Kegiatan pengamanan wilayah terus dilakukan oleh jajaran Koramil 1608-01/Rasanae, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selasa, (05/05/26)

Maka dalam hal ini, Babinsa Kelurahan Monggonao Serka Iksan memimpin apel pengecekan personil dengan dihadiri oleh 5 orang Anggota Koramil 1608-01/Rasanae, dengan sasaran kegiatan patroli adalah, 

1. Kelurahan Kumbe

2. Kelurahan Rabangodu utara

3. Kelurahan Penaraga

4. Kelurahan Pena toi

5. Kelurahan Manggemaci 

6. Kelurahan Dara

Sebelum melaksanakan kegiatan Patroli para personil melaksanakan apel pengecekan yang di pimpin oleh Babinsa Kelurahan Ntobo Serka .Abdul Manan c bertempat di Posramil Rasanae Timur Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae timur Kota Bima.

Kemudian Pukul 20.10 Wita personil patroli melaksanakan patroli keliling Star dari Kel Kumbe menuju sepanjang jalan Sukarno Hatta dengan menggunakan kendaraan Roda dua

Pukul 21.15 Wita' Anggota patroli menghingbau kepada masyarakat terutama anak anak remaja untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Salah satu bentuknya adalah tidak menggunakan atau memasang knalpot racing/Brong pada kendaraan bermotor, karena dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dalam pelaksanaan, dAnggota patroli melaksanakan pemeriksaan salah Satu warga yang menggunakan sepeda motor knalpot resing sekaligus menegur dan mengingatkan agar knalpot resing di copot dan tidak menggunakannya kembali, guna terciptanya kenyamanan bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Jajaran Koramil-01 Rasanae ini, tentunya diharapkan kepada masyarakat juga agar dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku, termasuk aturan lalu lintas, dan mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Bima.

Pada pukul 21,45 wita' Anggota patroli tiba di kantor Koramil 01 Rasanae', kegiatan patroli Cipta Kondisi selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Selasa, 05 Mei 2026

Dugaan Korupsi Dana PMI, Legislator Lobar Haris Karena Diperiksa Kejari Mataram

     

Haris Karnaen Ketua PMI dan Anggota DPRD Lobar, (Ist/Surya)

Mataram, NTB, Media Dinamika Global – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat. Kasus yang menyita perhatian publik ini mencuat setelah adanya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana darah yang diduga bermasalah.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Gde Made Pasek Swardhyana, mengungkapkan bahwa indikasi kerugian dalam perkara tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp150 juta. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pendalaman secara intensif guna memastikan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam keterangannya pada Selasa (05/05), Kajari menegaskan bahwa penanganan perkara masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atau penyelidikan awal.

“Nanti hasilnya akan kami evaluasi dan dalami lebih lanjut untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” tegas Dr. Gde Made Pasek Swardhyana di ruang kerjanya.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak berspekulasi berlebihan, sebab proses hukum masih berjalan dan membutuhkan ketelitian agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan akuntabel.

Sejauh ini, Kejari Mataram telah memanggil sedikitnya lima orang pengurus PMI Kabupaten Lombok Barat untuk dimintai klarifikasi. Salah satu yang telah memenuhi panggilan adalah Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karena.

Usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Mataram, Haris Karena bersama sejumlah pengurus lainnya terlihat memilih irit bicara. Mereka enggan memberikan komentar kepada awak media terkait materi pemeriksaan dan hanya menyampaikan bahwa masih memiliki agenda lain yang harus segera diselesaikan.

Sikap tertutup para pengurus PMI tersebut justru semakin menambah sorotan publik terhadap kasus yang menyangkut dana kemanusiaan itu. Publik menilai, transparansi sangat penting mengingat dana PMI bersumber dari pelayanan sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Diketahui, selain menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnaen juga merupakan anggota aktif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Kejaksaan Negeri Mataram menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih, demi memastikan dana kemanusiaan benar-benar dikelola sesuai aturan serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas lembaga kemanusiaan, sekaligus menjadi perhatian publik agar pengelolaan dana sosial tidak dijadikan ruang penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Redaksi |

Dapur MBG 3T di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu Gelar Doa Syukuran

     


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Rabu, 6 Mei 2026, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang berlokasi di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, menggelar doa syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya program tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar. Program MBG 3T diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan.

Acara doa syukuran berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kehadiran warga mencerminkan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG 3T di wilayah tersebut.



Pemilik dapur, Arif Rahman, SH, bersama Ny. Misbah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta apresiasi atas dukungan masyarakat sekitar. Mereka berharap dapur MBG 3T dapat terus beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dengan adanya dapur MBG 3T ini, diharapkan kebutuhan gizi masyarakat di Desa Hidirasa dan sekitarnya dapat terpenuhi dengan lebih baik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga secara keseluruhan.(Team.MDG.03)

Servis Tanpa Biaya, Brimob Riau Bantu Ojol Tetap Produktif di Jalan

     


Pekanbaru — Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Satuan Brimob Polda Riau melalui program bengkel motor gratis yang dikhususkan bagi pengemudi ojek online (ojol). Kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan humanis Polri dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal. Rabu (06/05/2026)

Para pengemudi pun terlihat antusias memanfaatkan kesempatan ini, mengingat kendaraan merupakan aset utama dalam menunjang pekerjaan mereka sehari-hari.

Salah satu pengemudi ojol yang hadir mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Selain menghemat biaya perawatan, ia juga merasa diperhatikan oleh aparat kepolisian yang hadir langsung memberikan pelayanan.

Komandan Satuan Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Melalui program bengkel gratis ini, kami berharap dapat membantu para pengemudi ojek online agar tetap produktif dan aman dalam bekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dansat Brimob menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara anggota Polri dengan masyarakat. Dengan interaksi yang lebih dekat, diharapkan tercipta kepercayaan dan sinergi yang semakin kuat.

Program bengkel gratis ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis kendaraan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih humanis, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya membangun kepercayaan publik melalui aksi nyata di lapangan.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Massa Aksi Dipukul, Mobil Komando Dirusak, FPMR Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Polri

     

 

Koordinator FPMR Irawan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar pada Selasa, 5 Mei 2026, di depan Kantor Gubernur NTB, berujung ricuh. Dua orang massa aksi dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi saat demonstrasi berlangsung.

Salah satu korban merupakan anggota FMN yang harus dilarikan ke puskesmas setelah mengalami luka bocor di bagian kepala akibat terkena hantaman benda tajam saat aksi memanas.

Tak hanya itu, massa aksi juga menuding aparat melakukan pengrusakan terhadap mobil komando yang digunakan dalam unjuk rasa tersebut. Insiden ini memicu kecaman keras dari berbagai elemen gerakan mahasiswa dan rakyat.

Koordinator Front Perjuangan Masyarakat Rakyat (FPMR), Irawan, mengecam keras tindakan aparat yang dinilai represif dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi secara konstitusional.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kegagalan aparatur negara dan jelas mencederai konstitusi,” tegas Irawan.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan represif terhadap massa aksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara Pasal 28E Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

“Ketika aparat mencoba membungkam suara rakyat dengan kekerasan, itu bukan lagi pengamanan, tetapi bentuk nyata pembungkaman demokrasi. Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap institusi Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap massa aksi,” lanjutnya.

FPMR juga mengingatkan agar tindakan serupa tidak dinormalisasi dalam setiap agenda penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di Kota Mataram.

Irawan menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan mendesak adanya evaluasi serius terhadap aparat yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap demonstran.

“Jangan sampai kekerasan seperti ini dianggap biasa. Negara tidak boleh kalah oleh watak represif aparatnya sendiri,” tutupnya.

Redaksi |

Kepsek SDN 3 Maria Gelar Musyawarah Pembentukan Panitia Revitalisasi Sekolah

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id – Kepala Sekolah SDN 3 Maria gelar langsung kegiatan musyawarah khusus dalam rangka pembentukan panitia program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan di lingkungan sekolah.

Rapat musyawarah dihadiri oleh Korwil Dikbudpora Kecamatan Wawo Ismail, S. Pd, Kepsek SDN 3 Maria Syamsiah, S. Pdi, ketua Komite Adnan Ismail, bhabinkamtibmas Desa Ntori Aipda Jurrahman, SH, Kanit Intelkam Polsek Wawo Aipda Ahmad dan seluruh guru. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mengenai rencana kerja, struktur kepanitiaan, hingga pembagian tugas yang jelas agar program revitalisasi dapat berjalan efektif dan terarah.

"Kami mengadakan musyawarah ini untuk menyamakan persepsi dan menyusun tim yang solid. Revitalisasi ini sangat penting dilakukan demi perbaikan berbagai aspek, mulai dari sarana prasarana, manajemen sekolah, hingga kualitas pembelajaran," ujar Kepala Sekolah SDN 3 Maria Syamsiah, S. Pdi. 

Lebih lanjut dijelaskan, pembentukan panitia dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Panitia ini nantinya akan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan perbaikan serta pembaruan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Dengan terbentuknya panitia ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan target yang diharapkan. Semua pihak pun menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama demi kemajuan SDN 3 Maria ke depannya. 

Sementara Korwil Dikbudpora Kecamatan Wawo Ismail S. Pd mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk memformalkan tim kerja yang akan menangani program revitalisasi sekolah. Revitalisasi ini sangat penting karena bertujuan untuk memperbaiki dan membenahi berbagai aspek di sekolah, baik itu sarana prasarana, manajemen, maupun kualitas pendidikan agar menjadi lebih baik dan layak bagi anak-anak didik.

"Alhamdulillah, rapat berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, kita telah sepakat membentuk struktur panitia yang lengkap. Anggotanya melibatkan unsur sekolah, komite, hingga tokoh masyarakat agar program ini berjalan kolaboratif dan gotong royong. Tugas dan wewenang sudah dibagi jelas agar pelaksanaan nanti tidak tumpang tindih dan maksimal,"ungkapnya.

Ia berharap, panitia yang sudah terbentuk ini bisa bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pihak Korwil Dikbudpora Kecamatan Wawo tentu akan terus mendukung, memantau, dan memfasilitasi agar program revitalisasi di SDN 3 Maria ini bisa berjalan sesuai target dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan di wilayah kita.(MDG05) 

Menu Dapur Al-Habir SPPG Bima Sape Bugis 2 Semakin Variatif dan Menggugah Selera

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Dapur Al-Habir SPPG Bima Sape Bugis 2 terus meningkatkan kualitas sajian makanannya dengan menghadirkan menu yang semakin enak dan mantap. Hal ini disampaikan dalam laporan harian pada Rabu pagi (6/5/2026).

Dalam laporan tersebut, kepada awak media pihak penyelenggara menyampaikan rincian menu yang disajikan kepada para penerima manfaat. Adapun menu hari ini terdiri dari nasi putih sebagai makanan pokok, dilengkapi dengan ayam crispy yang gurih, tahu goreng marinasi yang kaya rasa, serta lalapan segar berupa selada dan timun.

Tak hanya itu, menu juga dilengkapi dengan buah jeruk sebagai pencuci mulut serta sambal yang menambah cita rasa hidangan secara keseluruhan.

Pihak dapur berharap sajian yang disediakan dapat terus memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan kepuasan para penerima manfaat. Laporan ditutup dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak.

Dengan variasi menu yang semakin baik, Dapur Al-Habir menunjukkan komitmennya dalam menyajikan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan berkualitas.(Team.MDG.03)

Pernyataan “Duel” Suparman Dinilai Picu Kegaduhan, Narasi VS Berpotensi Seret Masyarakat ke Arah Benturan

     

PEKANBARU – Situasi polemik antara Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa, dan mantan Bupati Rokan Hulu, Suparman, memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Pernyataan terbuka Suparman yang menantang duel satu lawan satu dinilai bukan sekadar emosi sesaat, tetapi berpotensi memantik kegaduhan luas di tengah masyarakat.

Disampaikan di hadapan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Senin (4/5/2026), pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Dalam narasinya, Suparman tidak hanya menyatakan siap menghadapi Iwan Pansa, tetapi juga membuka ruang konfrontasi langsung di luar jalur formal.

Di tengah kondisi sosial yang sensitif, narasi “adu satu lawan satu” dan framing “VS” dinilai berbahaya. Sejumlah kalangan menilai, ucapan tersebut bisa ditafsirkan sebagai legitimasi konflik terbuka, yang berpotensi menyeret massa pendukung ke arah benturan fisik.

“Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Ini bisa menjadi pemantik. Kalau tidak dikendalikan, efeknya bisa meluas ke bawah,” ujar seorang pengamat sosial di Pekanbaru.

Ironisnya, di saat yang sama Suparman juga mengklaim telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Polda Riau, serta mengimbau masyarakat tetap tenang. Namun, kombinasi antara ajakan menahan diri dan tantangan duel justru dinilai kontradiktif dan membingungkan publik.

Dalam perspektif budaya Melayu, sikap seperti itu dinilai jauh dari nilai adab dan kebijaksanaan. Negeri Melayu dikenal menjunjung tinggi diplomasi, musyawarah, dan penyelesaian bermartabat—bukan konfrontasi terbuka.

“Kalau bicara marwah Melayu, tidak ada ruang untuk duel. Yang ada itu duduk bersama, bicara baik-baik, atau serahkan ke hukum,” tegas tokoh masyarakat setempat.

Kekhawatiran lain yang mencuat adalah potensi kepanikan sosial. Narasi keras dari tokoh publik dapat dengan cepat menyebar di media sosial, memicu spekulasi liar, hingga membentuk opini yang memecah masyarakat.

Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa klarifikasi dan penurunan tensi, bukan tidak mungkin konflik personal akan berkembang menjadi konflik kelompok. Hal inilah yang mulai diwaspadai berbagai pihak.

Sejumlah elemen masyarakat pun mendesak agar semua pihak, khususnya figur publik, lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan. Mereka mengingatkan bahwa konflik ini pada dasarnya adalah persoalan pribadi, bukan persoalan adat atau marwah Melayu.

“Jangan sampai negeri ini gaduh hanya karena ego dua orang. Rakyat tidak butuh tontonan konflik, rakyat butuh ketenangan,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa, dikabarkan telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar situasi tidak semakin memanas dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demi menjaga kondusivitas di Kota Pekanbaru.

AIPDA Wawan Setiawan Mundur dari Kanit Reskrim Polsek Sanggar, Pilih Fokus Keluarga dan Regenerasi

     

AIPDA Wawan Setiawan, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global – Setelah mengabdi sebagai Kanit Reskrim Polsek Sanggar, Polres Bima, AIPDA Wawan Setiawan, SE, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. 

Wawan berhenti bukan karena sudah tak mampu lagi, tetapi Ia memilih mundur dari posisi Kanit Reskrim agar bisa lebih fokus menyisakan usianya untuk istri dan anak di rumah.

Tak hanya itu, Wawan juga mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan serta ruang kepada para juniornya. Menurutnya, regenerasi di lingkungan Polsek Sanggar perlu berjalan agar kader muda bisa mengembangkan karier

Tak sedikit dedikasi dan kontribusi yang telah ditorehkan selama aktif menjadi kepolisian. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Sanggar.

"Bagi Wawan, regenerasi menjadi penting dan harus didorong bersama," ujar salah satu tokoh setempat kepada awak media ini, Selasa (5/5/2026).

Wawan Setiawan memulai kariernya di kepolisian sejak awal 2001. Riwayat jabatan  sosok yang juga ramah kebanggaan masyarakat Sanggar ini mulai dari Sabhara Poolda Sumsel, terlibat Operasi Tegak Rencong BKO Polda NAD, Unit Brigade Motor Sat. LANTAS, UNIT Laka Lantas, Unit Sim, Sat Rekrim, Ka.SPKT, Kanit Provost, Kanit Samapta, Kanit Reskrim

Perjalanan panjang itu membawanya melewati berbagai unit, mulai dari patroli, intel, hingga akhirnya dipercaya menjabat sebagai Kanit Reskrim.

Di jabatannya sebagai Kanit Reskrim, ia dikenal tegas namun humanis. Setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan terukur. Ia tidak jarang turun langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

“Beliau tidak banyak bicara, tapi kerja nyata. Kalau ada kasus, cepat ditindaklanjuti. Masyarakat Sanggar banyak yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Selama bertugas, Wawan menangani beragam kasus, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga sengketa lahan yang sempat memicu ketegangan antarwarga. Ia selalu mengedepankan penyelesaian yang adil.

Tokoh menilai, kekuatan Wawan terletak pada kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif. Jika perkara masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ia akan mendorong mediasi.

Kini, tongkat estafet Kanit Reskrim Polsek Sanggar resmi dipegang oleh putra daerah Sanggar sendiri. Ia adalah mantan anggota Buser Polres Bima yang dinilai memahami karakter dan kondisi wilayah.

“Kita akui jabatan itu hanya titipan. Sekarang waktunya Wawan untuk keluarganya. Pengabdian panjangnya menjadi catatan penting bagi Polsek Sanggar dan diharapkan bisa diteruskan oleh Kanit Reskrim yang baru ini," pungkasnya.

Redaksi |