Media Dinamika Global

Senin, 08 Desember 2025

DEBAT KANDIDAT CALON KETUA/WAKIL KETUA OSIS SMAN 1 KOTA BIMA TA 2025/2026


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– SMAN 1 Kota Bima menggelar kegiatan debat kandidat Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS Tahun Ajaran 2025/2026 pada Kamis, 4 Desember 2025. Bertempat di aula sekolah, seluruh siswa memadati ruangan untuk menyaksikan jalannya debat yang berlangsung penuh antusiasme dan sportif.

Dua pasangan kandidat tampil menyampaikan visi, misi, serta gagasan strategis mereka dalam memajukan OSIS di tahun mendatang.

Pasangan pertama yakni Muhammad Gifar dan Miftahul Anggita Pratiwi, serta pasangan kedua yaitu Aldi Agus Setiawan dan Filsah Kamilah, saling beradu argumen dan menawarkan program unggulan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sekolah.

Pada sesi penyampaian visi misi, masing-masing kandidat menonjolkan rencana program kerja yang inovatif, meliputi penguatan karakter, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengembangan kreativitas dan kepemimpinan siswa. Para kandidat juga menjawab pertanyaan dari panelis dan audiens dengan penuh percaya diri.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dahlan, S.Pd., Jas, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap proses demokrasi di lingkungan sekolah ini.

“Semoga kegiatan debat ini menjadi wadah pembelajaran berdemokrasi yang baik bagi seluruh siswa, serta melahirkan pemimpin OSIS yang mampu membawa perubahan positif bagi SMAN 1 Kota Bima,” ujarnya.

Kegiatan debat berlangsung tertib dan interaktif, sekaligus menjadi momentum penting menjelang pemilihan umum OSIS yang akan digelar dalam waktu dekat. Siswa berharap ketua dan wakil ketua terpilih nantinya dapat mengemban amanah dan menjalankan program-program yang telah dipaparkan dengan maksimal.(Sekjend MDG)

INOVASI PEMILIHAN OSIS MENGGUNAKAN INTERACTIVE FLAT PANEL MEMBUAT DEMOKRASI SEKOLAH LEBIH CEPAT & TRANSPARAN


SMAN 1 Kota Bima, Media Dinamika Global.id. – Suasana Aula SMAN 1 Kota Bima dipenuhi antusiasme siswa pada pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS setelah kegiatan Sumatif Akhir Semester hari ini. Tanggal 6 Desember 2025. Pemilihan berlangsung unik dan inovatif karena menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) sebagai media pemungutan suara digital.

Panitia pelaksana memanggil kelas secara bergiliran sesuai jadwal, dimulai dari kelas XII, kemudian X, dan terakhir XI. Setiap kelas dipandu oleh penanggung jawab OSIS menuju Aula untuk melaksanakan proses pemilihan secara digital menggunakan IFP. Sistem ini membuat proses berjalan lebih teratur, cepat, dan modern.

Dua pasangan calon yang maju dalam kontestasi tersebut adalah

Muhammad Gifar & Miftahul Anggita Pratiwi

Aldi Agus Setiawan & Filsah Kamilah

Kedua pasangan bersaing secara ketat dalam perolehan suara hingga akhirnya suara terbanyak diraih oleh pasangan Muhammad Gifar dan Miftahul Anggita Pratiwi. Selamat kepada ketua dan wakil ketua OSIS yang baru.

Ditemui di lokasi kegiatan, Ibu Rahmah Fitria, S.Sn, dan Pak Fathurrahman, S.Pd. selaku Pembina OSIS SMAN 1 Kota Bima, menyatakan bahwa penggunaan IFP dalam pemilihan adalah langkah inovatif. Menurut beliau berdua 

“Pemilihan menggunakan IFP memberikan solusi yang lebih cepat dan transparan karena hasilnya dapat dilihat secara langsung oleh seluruh siswa. Ini juga menjadi cara yang menyenangkan untuk memperkenalkan proses demokrasi di lingkungan sekolah.”

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Bima, Bapak Dedy Rosadi, M.Pd., M.Sc., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemilihan yang lancar dan modern, serta mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih. Beliau menegaskan bahwa inovasi seperti ini penting dalam mengembangkan literasi digital siswa sekaligus menumbuhkan budaya partisipasi yang sehat.

Dengan teknologi seperti IFP, SMAN 1 Kota Bima menunjukkan bahwa demokrasi sekolah bisa berjalan cepat, jujur, dan menarik. Semoga ketua dan wakil ketua OSIS yang baru mampu membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah.(Sekjend MDG)

13 Aturan Kemendikdasmen yang Wajib Guru Tau



Media Dinamika Global.id.

1. Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025  

Mengatur beban kerja guru secara lebih jelas: minimal 24 JP bisa dipenuhi dengan pembelajaran tatap muka, projek, atau pendampingan belajar.

2. Penyederhanaan Administrasi Pembelajaran  

Guru tidak wajib membuat dokumen berlapis; cukup modul ajar atau RPP ringkas yang langsung digunakan dalam pembelajaran.

3.  Supervisi Akademik Model Baru  

Pengawas dan kepala sekolah wajib melakukan supervisi berbasis coaching, bukan inspeksi administratif.

4. Perubahan Mekanisme SKTP  

Validasi SKTP dipercepat dan terintegrasi langsung dengan Info GTK dan Dapodik.

5. Standar Minimum Kualifikasi Guru  

Guru tanpa S1 diberikan jalur percepatan penyetaraan dan pendidikan lanjutan yang difasilitasi pemerintah.

6. Penataan Guru Honorer 2025–2026  

Semua non-ASN yang terdata wajib masuk pemetaan formasi PPPK, termasuk prioritas bagi guru >5 tahun mengabdi.

7. Optimalisasi Beban Mengajar di Satu Sekolah  

Guru tidak lagi diwajibkan mencari jam tambahan di sekolah lain jika sekolah sudah menyediakan kegiatan pembelajaran tambahan yang sah.

8. Digitalisasi Tugas Guru  

Penggunaan platform *ASN Digital*, *e-Kinerja*, dan *Manajemen Pembelajaran* kini wajib untuk semua guru ASN/PPPK.

9. Penilaian Kinerja Guru Model Baru  

Penilaian dilakukan berbasis bukti praktik mengajar (praktik baik), bukan tumpukan dokumen.

10.  Program Penguatan Kompetensi Guru  

Guru wajib mengikuti pelatihan minimal 20 JP per tahun melalui platform resmi pemerintah.

11.  Penataan Kurikulum & Projek Profil Pelajar Pancasila  

Kurikulum Merdeka diperkuat dengan fleksibilitas yang lebih besar dan penyederhanaan projek.

12.  Penguatan Perlindungan Guru  

Sekolah wajib membuat SOP perlindungan profesi untuk mencegah kriminalisasi dan kekerasan terhadap guru.

13.  Aturan Baru Pengelolaan MBG di Sekolah  

Sekolah tertentu yang siap boleh mengelola *dapur MBG*, tetapi tidak menjadi kewajiban untuk semua sekolah.(Sekjen MDG)


Jaga Kamtibmas,Serka Sahlan Babinsa Rai Oi Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Serka Sahlan Babinsa Desa Rai Oi Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(08/12/2025)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Rai Oi Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.

Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Rai Oi Kecamatan Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.



Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

EW-LMND NTB Resmi Laporkan Kematian Almarhum Ilham Viloid Ke Polisi


Mataram, Media Dinamika Global.Id - 8 Desember 2025 - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW-LMND provinsi NTB) secara resmi melaporkan kematian almarhum ke Polresta Mataram. Senin, (08/12/25).

Almarhum Ilham Viloid merupakan salah satu kader aktif LMND NTB. Peristiwa melimpah almarhum pada Jum'at, 05 Desember 2025, sekitar pukul 03:00 Wita (dini hari). Peristiwa tersebut menimbulkan gelombang tanda tanya untuk publik.

Ketua EW-LMND NTB, Arif Haryadin menjelaskan bahwa berdasarkan data awal yang diperoleh, secara organisasi kami mengamini laporan bahwa kematian almarhum merupakan kecelakaan tunggal. Kesimpulan itu hanya berdasarkan  informasi terbatas hasil "Investigasi Non Formal" yang dilakukan oleh kawan-kawan LMND NTB bersama beberapa orang yang mewakili pihak keluarga almarhum.

"Kami mengamini kematian almarhum adalah murni kecelakan tunggal. Beberapa orang dari perwakilan keluarga sebelum melaporkan secara resmi ke Lakalantas," jelas Bung Arif.

Kemudian, EW-LMND NTB mengambil langkah melaporkan secara resmi kejadian tersebut ke Lakalantas Polresta Mataram pada tanggal, 08 Desember 2025, ini setelah tiga hari kejadian untuk memastikan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

"Namun, dengan adanya rangkaian peristiwa sebelum kematian almarhum yang wajib diklarifikasi melalui proses penyelidikan lebih dalam dari kepolisian," tegasnya.

Kata Arif, beberapa waktu terakhir, almarhum sangat vokal dan aktif dalam mengadvokasi persoalan-persoalan di NTB. Ini yang membuat publik mempertanyakan kejelasan atas kematiannya. "Sebelum tragedi,  almarhum melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTB menurut terkait dugaan dana siluman Belanja Tak Terduga (BTT), dan diperkuat juga dengan rekam jejak digital almarhum bahwa kematiannya diduga ada unsur politis," ujar Arif.

Menurut Arif, kronologis ini sudah cukup membuat publik meminta kejelasan penuh dan secara organisasi LMND NTB merasa berkewajiban mengawal.

Kami meminta Kapolresta Mataram untuk melakukan investigasi lebih dalam guna menjawab semua pertanyaan publik dan kami berhak menuntut transparansi serta kejelasan atas seluruh rangkaian peristiwa menimpah almarhum," tegas Arif.

Arif Haryadi berharap publik agar tetap kondusif dan mengawal secara bersama proses hukum serta mendorong kepolisian untuk mengungkap peristiwa kematian  almarhum.

"Kami percaya bahwa kepolisian mampu mengungkap kematian almarhum," harapnya.

Diakhir penyampaian Arif, ia menekankan bahwa perjuangan mengawal kebenaran ini, bukan hanya demi almarhum dan keluarga, tetapi juga memastikan ruang demokrasi di NTB tetap aman bagi para mahasiswa, aktivis, dan rakyat yang menyuarakan keadilan.

Pihak kepolisian belum bisa dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan.

Redaksi ||

Qudrotul Ikhwan Bupati Tulang Bawang Terima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025.


Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Bupati Tulang Bawang Drs, Qudrotul Ikhwan secara langsung menerima Tropi dan Piagam Anugerah keterbukaan informasi publik yang kategori Pemerintah Kabupaten/kota sebagai Badan Publik Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung. 

Penghargaan Anugerah ini diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi oleh Sekdaprov lampung Marindo, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/Raden Intan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung berlokasi di balai keratun lantai III kantor gubernur lampung, senin 08 Desember 2025.

Prestasi penghargaan ini kembali diraih Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang sukses meraih Predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 98 pada KIP Awards Provinsi Lampung pada Tahun 2025. Selain Pemerintah Daerah Tulang Bawang adapun penerima penghargaan Anugerah KIP ada Pemerintah Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung, BUMD, Dinas maupun Universitas. 

Pencapaian ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di Tulang Bawang, sejalan dengan semangat Udang Manis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang unggul, transparan dan akuntabel. 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen terus memperkuat layanan informasi publik, menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui prinsip keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pencapaian, dan informasi kemajuan daerah. (Fs/Red)

Lelang Tanah Eks Jaminan Diduga Bermasalah, Warga Bima Blokade Jalan Nasional

Massa aksi Blokade Jalan, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global.Id - Lagi-lagi kabupaten Bima terjadi pemblokede jalan umum (Nasional) tepatnya dipertigaan pasar sila, perbatasan antara Desa Rasabou dengan Desa Rato kecamatan bolo kabupaten Bima. Senin (08/12/25).

Sejumlah warga di kecamatan Bolo, yang ikut tender eks Tanah Jaminan melakukan aksi protes dengan memblokade jalan umum menuntut persoalan pelelangan tanah eks jaminan pemerintah kabupaten Bima diduga ada kecurangan.

Warga Abubakar menilai ada indikasi kecurangan lelang tanah eks jaminan yang dilakukan oleh panitia Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bima. Peserta lelang yang nilai tawar lebih tinggi justru kalah dari peserta lelang yang memiliki penawaran rendah dari objek yang sama.

“Kami butuh penjelasan dari panitia pelelangan, kenapa penawaran kami yang lebih tinggi justru kalah dari peserta lelang yang menawar dengan nilai rendah,” ujarnya.

Massa aksi Blokade Jalan dan Terlihat kapolsek Bolo Polres Bima, (Ist/Surya)

Sementara itu, Hikmah menuding panitia pelelangan masuk angin  diduga menyalahgunakan wewenang. “Pasti ada apa-apanya,  kenapa panitia justru memenangkan penawar yang lebih rendah,” tuding Hikmah.

Menurut Hikmah, peserta yang memiliki penawaran yang tinggi yang harus menang, bukan malah penawaran rendah yang menjadi pemenang. “Kejadian ini bukan hanya satu titik objek tanah saja, melainkan banyak objek tanah di tempat lain juga,” ungkapnya.

Sebelum melakukan aksi blokade jalan, Hikmah bersama sejumlah rekannya yang lain sudah mendatangi panitia pelelangan menuntut penjelasan, namun tidak ditanggapi.

“Hari ini kami aksi blokade jalan, sudah layangkan surat pemberitahuan aksi secara resmi ke kepolisian, besok kami akan melakukan aksi lagi jilid II dengan masa yang lebih ramai lagi,” ancamnya.

Redaksi ||

Peringati HAKORDIA Tahun 2025, Kejari Bandar Lampung Targetkan Tenaga Pendidik, Perkuat Integritas Dari Bangku Sekolah.

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Dalam rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang secara spesifik menyasar para tenaga pendidik di lingkungan Kota Bandar Lampung, Senin 07 Desember 2025.

Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat”, kegiatan ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi yang dimulai dari ekosistem sekolah, Acara berlangsung sukses dimulai  pukul 08.30 WIB, bertempat di Aula SMP Negeri 2 Bandar Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Baharuddin M SH.MH., didampingi jajaran Kasi Pidsus  Bapak(Arie Apriansyah, SH. MH dan Kasi Intelijen Kejari Bapak M. Angga Mahatama. Turut hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Bapak Mulyadi, S.Sos., serta Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Anti Korupsi dari SD dan SMP Negeri se-Kota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Baharuddin M SH.MH., menekankan peran strategis guru sebagai agen perubahan dan pembentuk karakter peserta didik. "Guru adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Melalui pemahaman yang kuat tentang bahaya korupsi di tingkat sekolah, kita sedang berinvestasi untuk masa depan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif," tegas Baharuddin.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber ahli dari internal Kejari Bandar Lampung: Dimas Tryanda Sani, S.H., M.H., Astry Novi Lidarti, S.H., M.H., dan Meilita Hasan, S.H., M.H. Materi yang disampaikan komprehensif, meliputi:

1. Pemahaman mendalam mengenai definisi, 7 karakteristik tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, serta 9 nilai prinsip antikorupsi.

2. Bentuk risiko penyimpangan yang sering terjadi dalam tata kelola keuangan dan administrasi sekolah.

3. Pentingnya integritas, transparansi, akuntabilitas, dan cara menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pendidik.

4. Peran strategis guru sebagai agen pencegah korupsi di lingkungan pendidikan.

Para peserta aktif memanfaatkan sesi tanya jawab untuk mendiskusikan kendala nyata yang dihadapi di lingkungan sekolah masing-masing.

Interaksi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan sinergi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi yang efektif.

Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum berlangsung dengan lancar, tertib, serta kondusif.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berharap kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan jejaring kerja sama yang berkelanjutan, memastikan pendidikan antikorupsi terintegrasi secara masif demi mewujudkan lingkungan pendidikan di Kota Bandar Lampung yang berintegritas dan transparan. (Fs/Red)

Mahasiswa Desa Pandai Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Transparansi Anggaran Dana Desa.

sejumlah massa aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Desa Pandai saat melakukan aksi unjuk rasa depan Kantir Desa Senin (08/12).


Bima. Media Dinamika Global.Id_Aksi unjuk rasa digelar oleh Himpunan Mahasiswa Desa Pandai (HMDP) di depan Kantor Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 09.00 Wita. Para mahasiswa menyoroti dugaan ketimpangan sosial serta minimnya transparansi tata kelola pemerintahan desa.


Tuntutan Massa Aksi Dalam aksinya, HMDP mengajukan beberapa tuntutan utama, di antaranya: Mendesak Pemerintah Desa Pandai untuk transparan dalam penggunaan APBDes. Meminta kejelasan mengenai keberadaan dan pengelolaan BUMDes Pandai, khususnya anggaran tahun 2022–2025. Mempertanyakan peran dan keberadaan Karang Taruna Desa Pandai. Mendesak pencopotan Ketua BPD karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.


Aksi dimulai pukul 09.00 Wita, saat massa melakukan orasi keliling Desa Pandai guna mendapatkan dukungan masyarakat. Pada pukul 10.00 Wita, massa tiba di depan Kantor Desa Pandai dan menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan pentingnya transparansi anggaran desa, pengelolaan BUMDes, serta efektivitas BPD sebagai lembaga pengawas.


Massa aksi juga mengutip beberapa landasan hukum, termasuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan teknis terkait kewajiban pemerintah desa memasang papan informasi pembangunan.



Kades Pandai, Syahrir Maha Putra, Spd, menegaskan bahwa Pemerintah desa telah menjalankan mekanisme perencanaan melalui Musdes, penyusunan APBDes, dan pemasangan papan informasi. BPD diharapkan lebih aktif menyebampaikan RKPDes kepada masyarakat. Pemerintah desa bersedia memberikan informasi penggunaan anggaran kepada warga yang ingin mengetahui secara langsung. Terkait BUMDes, desa memiliki saldo Rp17 juta pada akhir tahun 2024, dan program penggemukan sapi dijalankan berdasarkan regulasi Kementerian Desa. Karang Taruna dinilai aktif dan mendapat dukungan anggaran dari desa. Tanggapan Ketua BUMDes.



Sementara itu, Ketua BPD, Supardin, Spd, Menyebut pihaknya telah melaksanakan Musdes, Musrenbangdes, dan RPJMDes sesuai ketentuan. Ia mengimbau mahasiswa untuk mengikuti mekanisme penyampaian aspirasi dan memastikan tidak terjadi tindakan penyegelan kantor desa.


Kapolsek Woha, AKP, Muhtar, Meminta semua pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan secara prosedural. Ia menegaskan bahwa pencopotan BPD memiliki mekanisme bertahap dari SP1 hingga SP3.


Pada pukul 13.20 Wita, Kepala Desa Pandai membacakan seluruh program desa secara rinci. Selanjutnya dilakukan penyerahan LPPDes 2023–2024 kepada massa aksi. Kegiatan ditutup dengan foto bersama pada pukul 13.35 Wita, dan aksi dinyatakan selesai pada 13.45 Wita dalam keadaan aman dan kondusif. (Mdg/04)


Ketua BPD Desa Pandai Bantah Dugaan Tidak Berjalannya Fungsi Pengawasan Dana Desa. 


Ketua BPD Desa Pandai, Supriadin, Spd, (Ady) saat menyampaikan tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa senin (08/12) di depan kantor Desa Pandai.


Bima, Media Dinamika Global.Id – Menanggapi adanya tuntutan dan kritik dari kalangan mahasiswa terkait dugaan tidak berjalannya fungsi pengawasan Dana Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandai, Supriadin, S.Pd., menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus membantah tuduhan tersebut.


Supriadin, Spd, Menegaskan bahwa seluruh proses pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program Dana Desa tetap berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi desa maupun perundang-undangan.


“Kami di BPD selalu berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Setiap laporan yang masuk tetap kami tindak lanjuti melalui proses internal, koordinasi dengan pemerintah desa, serta monitoring lapangan. Jika ada masyarakat yang merasa kurang mendapat informasi, kami terbuka untuk berdialog dan memberikan penjelasan,” ujar Ady pada media ini senin (08/12).


Ady menambahkan, pihaknya tidak pernah menutup diri terhadap laporan atau kritik dari warga. Menurutnya, beberapa tahapan pengawasan yang tidak terlihat secara publik bukan berarti tidak dilakukan.


“Perlu dipahami di BPD bekerja secara kolektif dan kolegial dan sebagian proses pengawasan juga dilakukan melalui rapat resmi, verifikasi dokumen, dan komunikasi dengan perangkat desa. Meski demikian, kami akan terus meningkatkan transparansi agar masyarakat dapat memahami proses tersebut,” tambahnya.


Terkait tudingan bahwa BPD kurang melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kegiatan pelaksanaan Dana Desa, Itu tidak benar adanya. Ady memastikan bahwa setiap tahapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa tidak luput dari proses pengawasan oleh seluruh anggota BPD. Ucapnya.


Pihaknya sebagai BPD, juga menyambut baik saran agar pemerintah kecamatan maupun inspektorat daerah melakukan pendampingan atau audit bila diperlukan. Ia menilai langkah itu akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.


“Kami siap bersinergi dengan semua pihak, termasuk Mahasiswa atau lembaga pengawas eksternal, demi memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran dan sesuai aturan,” tegasnya.


Di akhir pernyataannya, Ady sebagai Ketua BPD Desa Pandai, mengimbau masyarakat agar tetap mengedepankan komunikasi yang baik serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.(Mdg/04)