Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dari Dapurke Kantor Polisi: Ketika Kritik Dibungkam Sepiring Nasi
Oleh : Ardiansyah Sekertaris DPD I KNPI NTB
Di sebuah sudut Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, demokrasi sedang diuji oleh sesuatu yang sangat mendasar Sepiring nasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya adalah kabar baik yang turun dari meja kekuasaan ke meja makan rakyat. Ia adalah janji tentang nutrisi, tentang masa depan anak-anak kita, dan tentang kehadiran negara di ruang paling privat manusia, yaitu dapur. Namun, apa yang terjadi di SPPG Oi Tui baru-baru ini justru menceritakan drama yang berbeda. Sebuah drama yang beralih rute. Dari dapur menuju kantor polisi.
Kita hidup di era di mana batas demokrasi seolah mengabur. Kritik, yang dalam buku teks kewarganegaraan disebut sebagai "vitamin" bagi kesehatan pemerintahan, kini kerap dianggap sebagai "racun" yang harus dimusnahkan.
Apa yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat di Wera adalah potret buram itu. Ketika warga bicara tentang menu yang dibagikan di waktu yang tidak tepat malam hari atau mempertanyakan higienitas dan aturan IPAL yang ditabrak, mereka tidak sedang berniat menjatuhkan martabat siapapun. Mereka hanya sedang menuntut hak atas kualitas.
Namun, respons yang muncul justru kriminalisasi. Laporan polisi menjadi senjata untuk membungkam mulut yang lapar akan perbaikan. Seolah-olah, di negeri ini, rakyat hanya boleh menerima tanpa boleh bertanya. Jika ini dibiarkan, maka people power bukan lagi kekuatan di tangan rakyat, melainkan sekadar slogan usang di buku sejarah.
Dalam kegelapan itu, langkah KNPI NTB muncul sebagai lilin kecil. Advokasi yang dilakukan bukan sekadar bantuan hukum formalitas. Ia adalah pernyataan sikap. Bahwa rakyat tidak sendirian.
Pencabutan laporan oleh pihak SPPG Oi Tui memang sebuah kemenangan kecil (a small win). Namun, dalam demokrasi yang substansial, kita tidak boleh berhenti pada kata "damai" di atas kertas bermaterai. Masalah utamanya bukan hanya pada pelaporan polisi, melainkan pada pelanggaran etika dan aturan main.
"Demokrasi tidak hanya berhenti saat laporan dicabut. Demokrasi bermula ketika aturan ditegakkan tanpa pandang bulu."
Langkah KNPI NTB untuk terus mendesak pencabutan ID SPPG atau pemberhentian permanen bagi pengelola yang melanggar aturan IPAL dan sertifikat higienis adalah langkah yang logis dan berani. Mengapa?
1. Kesehatan adalah Hukum Tertinggi
Membagikan menu MBG pada malam hari bukan sekadar soal waktu, tapi soal risiko kesehatan dan hilangnya esensi nutrisi bagi siswa.
2. Melawan Arogansi
Program pemerintah, semulia apapun tujuannya, tidak boleh dicemari oleh sikap arogan pengelolanya kepada rakyat kecil.
3. Transparansi atau Mati
Tanpa standar higienis yang jelas, program MBG justru bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan publik.
Kita ingin melihat Indonesia di mana seorang ibu di Bima bisa mengkritik kualitas nasi yang diterima anaknya tanpa perlu merasa takut akan dipanggil polisi esok harinya. Kita ingin melihat sebuah negara di mana para penyedia jasa (SPPG) merasa malu jika gagal memberikan yang terbaik, bukan merasa perkasa untuk melaporkan mereka yang protes.
Komitmen KNPI NTB untuk mengawal program ini agar tetap bersih dari arogansi adalah perjuangan menjaga martabat rakyat. Jangan sampai program "Makan Bergizi" berubah menjadi "Makan Hati".
Sebab, pada akhirnya, kekuasaan tertinggi di negeri ini bukan berada di tangan pemilik modal atau pengelola proyek, melainkan di tangan rakyat yang memiliki hak untuk hidup sehat dan bicara merdeka.
"Dari Wera kita belajar. Jangan biarkan suara rakyat tercekat oleh sesuap nasi yang dipaksakan.
