Media Dinamika Global

Kamis, 12 Maret 2026

Pemeriksaan Pasukan Oleh Bupati Bima Pimpin Apel Gelar Pasukan Awali Pengamanan Arus Mudik 2026 di Lapangan Polres Bima

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Pemeriksaan pasukan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar,

S.IK, MH Kamis (12/03/2026) menandai dimulainya Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat Rinjani 2026" pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Lapangan Upacara Polres Bima Kabupaten.

"Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh personel serta peralatan pendukung benar-benar siap dalam menjalankan tugas pengamanan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dan merayakan Idul Fitri dengan aman, tertib, dan lancar,”

Ungkap Bupati Bima yang membacakan amanat tertulis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam Gelar Pasukan yang mengambil tema "Mudik Aman, Keluarga Bahagia" yang dimulai pukul 16.00 WITA tersebut, Bupati Bima menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama operasi berlangsung" . 

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri". Terang Bupati pada apel yang turut dihadiri Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan, unsur Forkopimda, Pejabat Utama (PJU) Polres dan mitra kerja Polres Bima.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan pengamanan Idul Fitri tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Bupati bima dalam amanatnya menekankankan "bahwa keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi serta kewaspadaan selama pelaksanaan operasi". jelasnya. Kabag prokopim Setda kabupaten bima Suryadin S.S.Msi (Sekjend MDG)

SMKPPN Bima Gelar Membagikan 70 Paket Zakat Fitrah Sekitar Lingkungan Sekolahnya

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- SMKPPN bima melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan 70 paket zakat fitrah kepada masyarakat sekitar sekolah, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sekolah terhadap warga sekitar khususnya dalam menyambut IdulFitri. Kepala sekolah SMKPPN bima A. Hamid S.pt, Mpd, melalui kepala sub bagian tata usaha Syafruddin, Kamis 13 Maret 2026 mengatakan bahwa setiap paket zakat fitrah berisi 5 kilogram beras yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

Paket paket tersebut berasal dari penghimpunan zakat fitrah, zakat maal, Infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari guru, karyawan, Siswa siswi, serta keluarga besar SMKPPN bima. Kegiatan pembagian paket zakat fitrah ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas sekolah SMKPPN bima kepada masyarakat sekitar, Ucapnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga dan mempererat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar,  pembagian zakat fitrah ini juga merupakan bagian dari proses pembelajaran siswa siswi SMKPPN bima melalui project Based learning (PJBL) dimana siswa siswi dapat mempraktikkan nilai nilai kepedulian sosial, kerja sama dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini SMKPPN bima diharapkan dapat terus berperan aktif dalam kegiatan sosial sekaligus menanamkan karakter positif, kepada para siswa siswi SMKPPN bima sejak dini.(Sekjend MDG)

Audiensi IMBI dengan Dishub NTB: Harga Tiket Bus Mataram–Bima Dinilai Terlalu Tinggi Saat Mudik

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan mahasiswa terkait kenaikan harga tiket bus rute Mataram–Bima yang melonjak signifikan menjelang momentum mudik.

Dalam audiensi tersebut, pihak Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan, Sobri, menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar kenaikan harga tiket bus pada rute tersebut.

Sobri menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi kenaikan tarif. Pertama, adanya kebijakan tarif angkutan pada masa Lebaran yang berlaku sejak H-10 hingga H+10. Pada periode tersebut, harga tiket yang sebelumnya sekitar Rp250.000 mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp330.000 hingga Rp350.000.

Kedua, adanya kenaikan biaya penyeberangan kapal dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano yang turut mempengaruhi biaya operasional transportasi darat.

Ketiga, pihak perusahaan bus menyampaikan bahwa ketika kendaraan kembali dari Bima menuju Mataram, jumlah penumpang relatif sedikit sehingga berdampak pada keseimbangan biaya operasional perjalanan.

Namun dalam forum audiensi tersebut, IMBI Mataram melalui Ketua Umum Formateur, Arif Rizal Muhaimin, menyampaikan bahwa alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk membebankan kenaikan harga yang tinggi kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam praktik usaha tentu terdapat risiko keuntungan maupun kerugian, sehingga tidak tepat apabila seluruh beban operasional dialihkan kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai pengguna transportasi.

“Transportasi publik seharusnya berpijak pada nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata-mata pada pertimbangan keuntungan ekonomi,” ujarnya dalam audiensi tersebut.

IMBI Mataram juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan transportasi tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya pada momentum mudik yang menjadi kebutuhan sosial bagi banyak orang.

Selain itu, dalam audiensi tersebut juga terungkap adanya ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan oleh Dishub dengan harga yang terjadi di lapangan. Pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan bahwa tarif resmi rute Mataram–Bima berada di kisaran Rp330.000.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian operator bus menjual tiket hingga Rp350.000.

Menanggapi hal tersebut, Arif Rizal Muhaimin secara tegas menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak Dishub NTB terhadap operator transportasi.

Bahkan dalam forum audiensi tersebut, Ketua IMBI Mataram menelpon langsung salah satu pihak perusahaan bus di hadapan Kabid Angkutan Dishub NTB untuk menanyakan harga tiket yang sedang berlaku. Dari percakapan tersebut, baik pihak Dishub maupun peserta audiensi mendengar bahwa harga tiket yang diterapkan di lapangan memang tidak sepenuhnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.

Peristiwa tersebut semakin memperjelas adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, IMBI Mataram menilai Dishub NTB tidak cukup hanya menetapkan tarif, tetapi juga harus memastikan pengawasan serta pengendalian terhadap operator transportasi agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Dinas Perhubungan NTB menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan evaluasi terhadap operator bus yang menjual tiket di atas tarif yang telah ditetapkan.

Bagi IMBI Mataram, persoalan ini bukan sekadar mengenai angka harga tiket, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik tarif yang tidak terkontrol.

IMBI Mataram menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara serius agar kebijakan transportasi di NTB dapat berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Bima yang sangat bergantung pada jalur transportasi Mataram–Bima.

Redaksi |

Istri Buka Suara di Tengah Polemik KDRT, Sebut Ada Dugaan Perselingkuhan Marga Harun

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Polemik dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Marga Harun, terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Di tengah mencuatnya kasus tersebut, sang istri berinisial NR mengungkap sejumlah persoalan rumah tangga yang menurutnya telah berlangsung cukup lama.

Dalam keterangannya kepada wartawan, NR menyebut konflik dalam rumah tangganya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia mengaku persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah keduanya sempat menjalani proses rujuk yang disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak.

Menurutnya, setelah proses rujuk itu, keluarga dari kedua pihak sempat dipertemukan dengan harapan hubungan rumah tangga mereka dapat kembali membaik. Namun, ia mengklaim berbagai persoalan kembali muncul seiring berjalannya waktu.

Salah satu hal yang diungkap NR adalah dugaan perselingkuhan yang disebutnya beberapa kali dilakukan oleh suaminya selama pernikahan mereka.

“Saya pernah mendatangi langsung seorang perempuan yang katanya dijanjikan akan dinikahi,” ujar NR.

Ia menyebut pertemuan tersebut terjadi di sebuah hotel di Kota Mataram serta di salah satu hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, perempuan yang ditemuinya disebut mengaku sempat dijanjikan akan dinikahi oleh sang legislator sebelum mengetahui bahwa yang bersangkutan telah memiliki istri.

NR juga mengklaim dugaan hubungan dengan perempuan lain bukan hanya terjadi sekali. Menurutnya, terdapat beberapa perempuan lain yang disebut pernah dijanjikan pernikahan oleh suaminya.

Meski mengungkapkan hal tersebut, NR menegaskan dirinya tidak bermaksud memperkeruh konflik rumah tangga mereka di ruang publik. Ia menyatakan hanya menjawab berbagai pertanyaan yang muncul setelah polemik dugaan KDRT terhadap dirinya ramai diberitakan.

“Saya tidak ingin berperang. Bagaimanapun dia tetap ayah dari anak saya,” katanya.

Redaksi |

Bupati Bima: "Safari Ramadan, Memperkuat Ukhuwah"

      Comment   


Soromandi NTB, Media Dinamika Global.id.-- Safari Ramadan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di Masjid Darul Abrar Desa Punti Kecamatan Soromandi dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi beserta Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Inspektur Iwan Setiawan, SE beserta para kepala perangkat daerah, kepala bagian, pejabat struktural dan fungsional perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Bupati Bima dalam sambutan yang diawali penyerahan bantuan paket al Qur'an, paket bantuan tanggap bencana dan bantuan beras BAZNAS kembali menegaskan tujuan kehadiran pimpinan daerah pada setiap kegiatan safari Ramadan. 

"Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran dalam rangkaian Safari Ramadan di seluruh kecamatan dihajatkan untuk tetap menjalin, menjaga dan memperkuat ukhuwah. Melalui kegiatan ini juga pemerintah daerah ini lebih dekat dan melihat dari dekat masalah yang dihadapi oleh masyarakat'. Jelas Bupati.

Selain menjelaskan tujuan Safari Ramadan, pada kesempatan tersebut Bupati juga kembali memaparkan capaian dan penjabaran visi Bima Bermartabat dalam kurung waktu satu tahun kepemimpinan.

"Pada tanggal 20 Februari 2026 lalu, tepat satu tahun Bupati dan Wakil Bupati memimpin Kabupaten Bima. Dalam perjalanan pemerintahan, ada sejumlah capaian yang telah ditorehkan. Namun demikian masih banyak aspirasi dan harapan masyarakat yang belum dapat diwujudkan. Karena banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih mencermati prioritas pembangunan di daerah

Namun, kami tetap berkomitmen untuk terus mencari peluang bagi kemajuan daerah". Imbuh Bupati.

Sementara itu, penceramah, Ustadz Farhan Bil Islam,S.Ag memaparkan ada empat perkara yang Allah SWT akan ambil paksa dari seorang hamba Allah. 

Perkara tersebut yaitu Allah akan mengambil paksa ajal, harta orang yang meninggal untuk diserahkan kepada ahli waris. Allah juga akan mengambil paksa jasad dalam kubur, serta mengambil paksa amal dan diberikan kepada orang yang didholimi". Jelas Ustadz Farhan. Kabag prokopim Setda kabupaten bima Suryadin S.S. Msi (Sekjend MDG)

SMKPPN Bima Gelar Berbagi Takjil Kepada Masyarakat Bentuk kepedulian Sosial Ramadhan

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- SMKPPN  melaksanakan kegiatan raih keberkahan bulan suci Ramadhan 1447 H dengan membagi 1000 paket takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan sekolah kamis 12 Maret 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh para guru dan siswa dan merupakan hasil dari infak dan sedekah seluruh guru dan karyawan SMKPPN bima, pembagian takjil dilakukan selama dua hari yakni pada 5 dan 12 Maret sebagai bentuk kepedulian sosial sekolah dibulan puasa Ramadhan kepala sekolah SMKPPN bima A. Hamid S.pt, M.pd mengatakan bahwa takjil yang dibagikan tidak hanya di peroleh secara instan. Melainkan dibuat sendiri oleh guru dan siswa jurusan agribisnis dan pengolahan hasil pertanian (APHP)dengan menerapkan metode project Based leaming (PJBL).

Melalui metode PJBL siswa siswi dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan proses produksi hingga pelaksanaan kegiatan sosial setelah kegiatan PJBL selesai siswa diwajibkan menyusun laporan hasil kegiatan yang selanjutnya akan dinilai oleh guru mata pelajaran sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran.

Pembagian takjil gratis kepada masyarakat dilakukan secara langsung oleh guru dan karyawan serta dibantu oleh siswa pengurus OSIS, sehingga kegiatan ini sekaligus melatih kerjasama tanggung jawab dan kepedulian sosial siswa-siswi SMKPPN bima. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, kepala sekolah SMKPPN bima berharap dapat menumbuhkan nilai nilai kebersamaan empati, dan pembelajaran, bermakna bagi siswa siswi sekaligus mempererat hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sekitar.(Sekjend MDG)

Siap Siaga Amankan Mudik 2026 Kapolres Tulang Bawang, Jamin Mudik Aman, Nyaman, Dan Kondusif Bagi Seluruh Masyarakat.

      Comment   

 Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Sebagai bagian dari upaya besar-besaran menjamin kelancaran dan keamanan masa mudik tahun ini, Polres Tulang Bawang bersama Personel Jajaran Umum (PJU) telah melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026,pukul 08.00 WIB di Lapangan Hijau Polres Tulang Bawang. Kegiatan yang penuh semangat dan menunjukkan komitmen tak tergoyahkan ini dihadiri langsung oleh seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait Kabupaten Tulang Bawang, Kamis 12 Maret 2026.
 
Operasi Ketupat Krakatau 2026 difokuskan untuk menjamin perjalanan mudik dan balik menjadi pengalaman yang aman, nyaman, serta bebas dari gangguan keamanan, pelanggaran lalu lintas, dan segala bentuk kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
 
Kapolres Tulang Bawang AKBP YULIANSYAH, SIK., MH., dalam laporannya kepada Kapolda Lampung menyampaikan dengan nada yang tegas dan penuh tanggung jawab: "Dengan penuh penghormatan, kami melaporkan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 Polres Tulang Bawang, yang diikuti oleh Forkopimda dan instansi terkait Kabupaten Tulang Bawang.

Kami bertekad untuk memberikan layanan terbaik, menjaga keamanan setiap titik jalur mudik, mengatur aliran lalu lintas agar lancar, serta menangkal segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedamaian perjalanan masyarakat. Mohon Bapak Kapolda memberikan arahan dan petunjuk yang mulia untuk memastikan operasi ini berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat."
 
Sinergi erat antara Polres Tulang Bawang dan seluruh komponen masyarakat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan mudik yang aman dan nyaman. Langkah-langkah antisipatif telah dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan jalur utama, pos pemeriksaan keamanan, hingga penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan.
 
Laporan resmi pelaksanaan apel gelar pasukan ini telah ditindasari kepada Wakapolda Lampung, Irwasda Polda Lampung, Karo SDM Polda Lampung, dan Kabid Propam Polda Lampung sebagai bahan koordinasi dan pengawasan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasi tingkat Provinsi Lampung. (Fs/Red) 

Nadira Ramayanti Buka Suara Berbagai Tuduhan di Media Sosial dengan Bupati Dompu Tidak Sesuai Fakta Yang Sebenarnya

      Comment   


Dompu, Media Dinamika Global.id.– Nama Nadira Ramayanti menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul isu yang mengaitkan dirinya dengan Bupati Dompu dalam konteks hubungan pribadi. Isu tersebut viral di sejumlah platform, khususnya Facebook, dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Nadira akhirnya angkat bicara melalui sebuah press release yang disampaikan kepada sejumlah media pada Rabu (11/3/2026). Dalam keterangannya, Nadira menegaskan bahwa berbagai tuduhan yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. “Saya merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait berbagai informasi yang beredar di media sosial,” ujarnya.

Nadira menjelaskan bahwa saat ini dirinya tengah menjalani proses perceraian dengan suaminya melalui Pengadilan Agama Mataram. Ia menyebut sejak November 2025 dirinya dan suami sudah hidup terpisah serta tidak lagi tinggal bersama.

Ia juga mengakui sempat melakukan komunikasi dengan pihak dari tim Bupati Dompu pada Februari 2026 yang kemudian berlanjut melalui aplikasi WhatsApp. Namun menurutnya, komunikasi tersebut hanya berkaitan dengan penyampaian beberapa pandangan mengenai dinamika yang berkembang di masyarakat. “Komunikasi tersebut merupakan hal yang wajar antara masyarakat dengan kepala daerah dan tidak memiliki maksud atau tujuan lain,” jelasnya.

Nadira menegaskan bahwa komunikasi yang terjadi juga tidak pernah mengarah pada hubungan pribadi maupun hubungan khusus seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak di media sosial. Ia bahkan memastikan bahwa tidak pernah ada rencana pertemuan pribadi dengan Bupati Dompu sebagaimana yang ramai dibicarakan.

“Terkait isu hubungan khusus maupun rencana pertemuan pribadi antara saya dengan Bapak Bupati Dompu, saya tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi,” tegasnya. Nadira menilai berbagai narasi yang berkembang di media sosial telah merugikan dirinya secara pribadi serta berdampak pada keluarga.

Melalui klarifikasi tersebut, ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar serta tidak mudah mempercayai kabar yang belum tentu kebenarannya. “Klarifikasi ini saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tutupnya. (Sekjend MDG)

Hindari Gratifikasi, Bupati Lampung Selatan Larang Pejabat Daerah Terima 'Hampers Lebaran'

      Comment   


DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda.MediadinamikaGlobal.id  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idulfitri. 

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bahkan memastikan dirinya bersama jajaran pemerintah daerah tidak menerima hampers atau bentuk gratifikasi lainnya yang biasanya marak saat momentum hari raya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Artinya Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran tidak menerima gratifikasi atau hampers yang biasanya marak menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Hendry dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Dalam surat edaran tersebut, Bupati Egi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Lampung Selatan untuk menolak serta melaporkan setiap bentuk penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama.

Ia menegaskan, ASN harus menjadi teladan dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam momentum perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Selain itu, Bupati Lampung Selatan juga menekankan bahwa permintaan dana atau hibah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri, merupakan perbuatan yang dilarang.

Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar aturan serta kode etik, dan berisiko mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dalam surat edaran itu pula, ASN diminta tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan.

Bupati Lampung Selatan juga meminta para kepala perangkat daerah, kepala bagian, direktur RSUD dan BUMD, kepala UPTD puskesmas, kepala satuan pendidikan, hingga lurah dan kepala desa untuk menyampaikan imbauan secara internal kepada seluruh pegawai agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan pihak swasta, asosiasi, perusahaan, maupun masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik suap, uang pelicin, atau bentuk gratifikasi lain yang berpotensi melanggar hukum. (Umar.MDG)

Sat Reskrim Polres Bima Bagikan Takjil Gratis ke Pengguna Jalan

      Comment   


Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id– Dalam rangka menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bima menggelar kegiatan pembagian takjil gratis kepada masyarakat dan para pengguna jalan di depan Mapolres Bima, Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 16.30 Wita.

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Abdul Malik, S.H, yang turut didampingi sejumlah KBO Reskrim, para Kanit Reskrim, seluruh personel Sat Reskrim, serta anggota Bhayangkari.

Dalam kegiatan itu, para personel turun langsung ke jalan membagikan paket takjil kepada pengendara roda dua, roda empat, serta masyarakat yang melintas di depan Mapolres Bima. Aksi berbagi ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang merasa terbantu menjelang waktu berbuka puasa.

Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Abdul Malik, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.

“Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat dan mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Sat Reskrim Polres Bima untuk menunjukkan sisi humanis kepolisian dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Redaksi |