Media Dinamika Global

Rabu, 05 Agustus 2026

Anggota DPRD Sumbawa "Sri Wahyuni" Selamat Dirgahayu ke-81 RI, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan


SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa, Sri Wahyuni, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa.

"Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Sri Wahyuni.

Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air serta meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa, dimulai dari daerah.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Semoga di usia ke-81 kemerdekaan ini, Indonesia semakin kuat, berdaulat, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, pengabdian, dan semangat kebersamaan," tutupnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Redaksi |

Kabag Tatapem Gelar Lomba Penilaian Kebersihan di Kelurahan Penana'e Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Suasana kerja penilaian lomba kebersihan di lingkungan kelurahan Penana'e Kota Bima dan Tengah mendadak terasa berbeda dengan kehadiran "Inspeksi Mendadak Kabag tatapem" yang membawa misi khusus. Kehadiran Tim Penilai Lomba Kebersihan Kabag tatapem ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun 17 Agustus nanti yang ke-62 kota bima. Berdasarkan Surat Perintah Nomor: S-600.4.15/9/tatapem, penilaian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi untuk memastikan standar kebersihan, keasrian, dan kenyamanan lingkungan kerja di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kelurahan Penana'e (05/08/2026).

Tim Penilaian dari Pemerintah Kota Bima tahun 2026, melakukan penilaian di Kelurahan Penana'e Kecaman Mpunda dilaksanakan pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Warga kelurahan Penana'e Kota Bima berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Bapak Lurah Penana'e mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini.(Sekjend MDG)

Selasa, 04 Agustus 2026

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas Ucapkan Dirgahayu ke-81 RI Tahun 2026

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas, (Ist/Surya)

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Camat Alas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Alas menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta dukungan terhadap semangat persatuan bangsa.

Ucapan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mempererat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata di lingkungan masing-masing.

"Peringatan HUT RI bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan membangun daerah, menjaga persatuan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat bersama untuk memperkuat persatuan, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui momentum Hari Kemerdekaan ini, Camat Alas, Forkopimcam, dan seluruh Kepala Desa berharap semangat nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga Kecamatan Alas dapat terus berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa dan Indonesia secara keseluruhan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka!

Redaksi |

Pemkab Tulang Bawang Gelar Lomba Senam Udang Manis, Rangkaian HUT RI Ke-81 Tahun 2026.


Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggelar Lomba Senam “Udang Manis” Tahun 2026 yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan siswa SMP se-Kabupaten Tulang Bawang di Kawasan Wisata Cakat Nyenyek.Rabu 06 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, sportivitas, dan membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Tulang Bawang Drs.Qudrotul Ikhwan menyampaikan, selamat mengikuti lomba senam udang manis yang digelar, jaga sportivitas, tampilkan kreasi yang memukau para juri, ujarnya. 

Perlombaan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026, rangkaian kegiatan untuk mengisi hari kemerdekaan Indonesia dengan kearifan lokal kabupaten tulang bawang dengan jargon udang manisnya. 

diharapkan dengan rangkaian kegiatan lomba yang digelar dapat memperkuat persatuan, kesatuan, kekompakan dan rasa nasionalis untuk mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif terutama dalam menjaga kesehatan dengan melakukan senam bersama. 

"Selamat kepada seluruh pemenang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tutup Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan.

DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat


Mataram, Media Dinamika Global - Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan, komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi daerah yang digelar di ruang rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah terkait sejumlah persoalan strategis mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.

"Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya," kata Evi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lainnya akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun secara informal agar penyelesaiannya dapat dipercepat.

"Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia" dengan menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

"Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami," jelas Nelly.

Ia juga memaparkan, sepuluh program unggulan Pemprov NTB di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas Kementerian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.

Menurut Jubir Pemprov NTB itu, masih kerap terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak terhadap ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.

"Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi rill di daerah," ujar Ahsanul.

Sebelumnya beberapa aspirasi disuarakan oleh perwakilan kabupaten kota di NTB, sebagian besar menyuarakan terkait efek efisiensi serta dana transfer ke daerah yang dipotong sehingga mengalami hambatan pada belanja pegawai. Selain itu, beberapa aspirasi juga ikut disuarakan seperti isu lingkungan kehutanan, permodalan UMKM (KUR) hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirasasi industri.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi bersama DPD RI semakin memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Redaksi |

Makanan Bergizi Kembali Disajikan, Dapur Adiba SPPG Bima Sape Parangina 1 Layani Penerima Manfaat


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id– Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Parangina 1 melalui Dapur Adiba kembali menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan menu sehat, bergizi, dan seimbang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri atas nasi putih, telur balado, tahu goreng, gudeg nangka, serta buah pisang dan salak. Kombinasi menu tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dengan menghadirkan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat dalam satu sajian.

Penyelenggara berharap seluruh penerima manfaat dapat menikmati hidangan yang telah disiapkan serta memperoleh manfaat dari asupan gizi yang diberikan. Penyediaan menu yang bervariasi setiap hari juga diharapkan dapat meningkatkan selera makan sekaligus mendukung kesehatan dan pertumbuhan penerima manfaat.

SPPG Bima Sape Parangina 1 bersama Dapur Adiba terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dengan menghadirkan makanan yang higienis, aman, dan bergizi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sape dan sekitarnya.

Melalui penyajian menu yang beragam dan bernilai gizi seimbang, SPPG Bima Sape Parangina 1 diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif.(Team.MDG.03)

Gubernur Miq Iqbal Akselerasi Transformasi SMK Berbasis Industri


Bekasi, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi pendidikan vokasi melalui penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan kunjungan kerja ke SMK Mitra Industri MM2100 di Kabupaten Bekasi, Selasa (4/8). Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan, serta Kepala SMKN 5 Mataram.

Kunjungan berlangsung selama tiga jam dan diisi dengan observasi implementasi Teaching Factory (TEFA), Project Based Learning (PBL), proses pembelajaran berbasis industri, hingga strategi sekolah dalam mempersiapkan siswa mengikuti program magang dan penempatan kerja ke Jepang maupun Jerman.

Rombongan juga meninjau bengkel praktik, laboratorium, serta berbagai fasilitas pembelajaran yang dirancang menyerupai lingkungan kerja sesungguhnya.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, persoalan utama pendidikan vokasi saat ini bukan terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Di situlah pentingnya membangun link and match yang nyata, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang menjadi standar perusahaan modern.

"Ketika masuk ke dunia industri, anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Karakter, disiplin, dan etos kerja harus dibangun sejak mereka masih berada di bangku sekolah," ujarnya.

SMK Mitra Industri MM2100 menjadi salah satu sekolah vokasi rujukan nasional karena menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan industri. Sekolah yang berdiri di kawasan industri MM2100 tersebut didukung langsung oleh asosiasi Human Resources Development (HRD) perusahaan-perusahaan besar sehingga kurikulum, kompetensi, hingga proses evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.

Selain memiliki fasilitas Teaching Factory (TEFA) sebagai tempat praktik sekaligus uji kompetensi siswa, sekolah ini juga mengintegrasikan pembinaan karakter, penguatan budaya industri, serta lembaga pelatihan kerja berlisensi Sending Organization (SO) yang memungkinkan lulusan memperoleh akses bekerja ke luar negeri tanpa melalui lembaga perantara.

Model tersebut menghasilkan tingkat penyerapan lulusan yang sangat tinggi, bahkan hampir seluruh lulusan setiap tahunnya langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur menilai praktik baik tersebut layak menjadi inspirasi bagi pengembangan SMK di NTB.

"Di NTB sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang baik, seperti Komatsu School Welding dan UT School. Ke depan, model-model seperti ini harus kita perbanyak agar lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Miq Iqbal mengungkapkan telah mengundang pendiri beserta manajemen SMK Mitra Industri MM2100 untuk berkunjung ke NTB guna membahas kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Kerja sama tersebut direncanakan mencakup supervisi dan pendampingan pengembangan SMK berbasis industri, penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan budaya kerja sekolah, hingga pengembangan model pendidikan terintegrasi dengan lembaga pelatihan kerja yang membuka akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak SMK yang berkembang menjadi SMK Go Global, yaitu sekolah vokasi yang mampu menghasilkan lulusan berstandar industri nasional dan internasional.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pendidikan vokasi bukan sekadar meningkatkan angka kelulusan, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing yang dibutuhkan dunia kerja. 

"Memperkuat kemitraan antara sekolah, industri, dan lembaga pelatihan kerja, NTB ingin membangun ekosistem pendidikan vokasi yang mampu mencetak tenaga kerja profesional sekaligus mengurangi pengangguran lulusan SMK secara berkelanjut," pungkasnya.

Redaksi 

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Lindungi Generasi Muda


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, 5 Agustus 2026 – Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing, Rabu (5/8). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Di Desa Soro, Serka Masykur melaksanakan Komsos di Kantor Desa Soro bersama warga binaan. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan baik antarwarga maupun antartetangga. Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul tidak diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri, melainkan segera dilaporkan kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun aparat desa agar dapat ditangani secara cepat dan dicarikan solusi yang tepat.




Sementara itu, di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, Serka Abdul Hafit menggelar Komsos bersama warga dengan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak, khususnya remaja yang masih bersekolah. Menurutnya, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Karena itu, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengimbau warga agar segera melaporkan kepada RT/RW maupun Babinsa apabila menemukan potensi permasalahan di lingkungan sekitar.

Di Desa Jia, Kecamatan Sape, Serma Nasruddin mengajak masyarakat untuk terus menjaga sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bertetangga. Menurutnya, kerukunan menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Selain itu, ia juga mengingatkan para orang tua agar senantiasa memberikan bimbingan kepada putra-putrinya agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif.

Hal serupa dilakukan Sertu Syaifullah di Desa Sangia. Melalui kegiatan Komsos, ia mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mengajak warga untuk terus memupuk kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga kerukunan antarwarga. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Babinsa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah binaan.

Kegiatan Komunikasi Sosial yang dilaksanakan para Babinsa Koramil 1608-03/Sape tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan di lingkungan masing-masing.(Team.MDG.03)

Dugaan Denda Bunga Berbunga BPKB Motor di Adira


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- PENJELASAN HUKUM & ANALISIS PERHITUNGAN DENDA ADIRA.

A. APA YANG TERJADI DUGAAN BUNGA BERBUNGA.

Berdasarkan kronologis, ada 3 kejanggalan utama dalam perhitungan Adira:

1. Denda Rp14 Juta Jauh Melebihi Kewajaran.

- Kalau denda Rp18.000/hari × 365 hari = Rp6.570.000 saja

- Tapi Adira menagih Rp14 Juta → LEBIH DARI 2 KALI LIPAT dari maksimal 1 tahun

- Padahal Bapak sudah bayar ganda berkali-kali, artinya angsuran sudah tertutup

- Kesimpulan: Adira kemungkinan menghitung denda di atas denda → BUNGA BERBUNGA.

2. Sistem Pembayaran Sudah Benar.

- terlambat → bayar ganda → angsuran tetap jalan

- Artinya tidak ada tunggakan pokok yang menumpuk berbulan-bulan

- Seharusnya denda hanya dihitung pada angsuran yang terlambat saja, bukan ditumpuk terus.

3. Denda TIDAK BOLEH Dihitung Berbunga Majemuk.

- Prinsip Hukum: Denda dikenakan pada pokok angsuran yang terlambat, TIDAK boleh dihitung dari denda itu sendiri

- Jika Adira menghitung denda atas denda = DILARANG HUKUM (melanggar Pasal 1338 KUHPerdata — Itikad Baik & Kepatutan)

B. ATURAN HUKUM YANG MENGIKAT ADIRA.

UU No. 42 Tahun 1999 — Jaminan Fidusia (Pasal 25)

"Jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin."

Artinya:

- Jika pokok tambah bunga kredit sudah lunas → BPKB WAJIB DIKEMBALIKAN

- Adira TIDAK BOLEH menahan BPKB hanya karena sengketa denda

- Denda adalah tuntutan terpisah, BUKAN bagian dari utang pokok yang dijamin BPKB.

 KUHP perdata Pasal 1338 Ayat (3)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tidak boleh menekan posisi lemah konsumen dengan menahan jaminan atas sengketa denda yang belum disepakati.

 Prinsip Kepatutan & Keseimbangan.

- Denda TIDAK BOLEH melebihi kewajaran

- Jika denda hampir menyamai atau melebihi nilai pokok kredit → MELANGGAR ASAS KEADILAN dan dapat dituntut dikurangi oleh hakim.

C. JALANNYA PERHITUNGAN ADIRA — DUGAAN BUNGA BERBUNGA.

Yang Seharusnya Yang Diduga Dilakukan Adira 

Denda dihitung dari angsuran yang terlambat saja Denda dihitung dari seluruh tunggakan tambah denda sebelumnya 

Setelah dibayar ganda → denda berhenti bertambah Denda tetap diakumulasi seolah belum dibayar 

Maksimal denda 1 tahun ≈ Rp6,5 Juta Denda dibengkokkan jadi Rp14 Juta 

BPKB diserahkan saat pokok lunas BPKB ditahan sebagai tekanan bayar denda sengketa.

 INTI MASALAH: Adira kemungkinan menerapkan bunga berbunga — denda dibebankan juga atas denda yang belum dibayar. Ini DILARANG dalam prinsip hukum perjanjian dan peraturan OJK.

D. LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN.

1. Minta Rincian Tertulis Secara Terperinci

- Surat resmi: minta rincian hari keterlambatan per bulan, besaran denda per hari, dan total akumulasi

- Jika Adira menolak memberi rincian → dasar kuat untuk lapor OJK

2. Lapor ke OJK

- OJK adalah lembaga pengawas Adira Finance

- Laporkan: penahanan BPKB padahal pokok lunas + perhitungan denda tidak wajar + ditolak diberi rincian

3. Tegaskan: BPKB Wajib Dikembalikan

- Pokok + bunga sudah lunas → Pasal 25 UU Fidusia berlaku

- Denda boleh diperdebatkan terpisah, TIDAK BOLEH jadi alasan menahan BPKB

4. Siap Jalur Hukum Jika Diperlukan

- Somasi → Pengadilan Negeri (memenangkan BPKB + denda tidak wajar dikurangi hakim)

 VERSI BERITA SIAP SEBAR.

POKOK KREDIT LUNAS, BPKB DITAHAN — Denda Rp14 Juta Diduga Hasil Bunga Berbunga, Adira Cabang Bima Dituntut Transparan.

Upaya pendampingan yang dilakukan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) sekaligus Penanggung Jawab Media Dinamika Global (MDG) bersama Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-RI) terhadap nasabah Adira Finance Cabang Bima, berujung pada penolakan mentah-mentah oleh Kepala Cabang Adira Bima, Muhlis, saat pertemuan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026).

Nasabah yang dikaitkan dalam perkara ini telah melunasi seluruh kewajiban pokok dan bunga kredit motor dengan tenor 12 bulan sejak tahun 2025. Namun BPKB kendaraan tetap ditahan dengan alasan belum melunasi denda keterlambatan yang dibebankan sebesar Rp14 Juta lebih.

Ketua STIT Sunan Giri Bima Mengucapkan


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Civitas Akademika STIT SUNAN GIRI BIMA mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan gelar Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram Prof. Dr. Muhammad Sa'i (Sekretaris Kopertais Wilayah XIV Mataram).

Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah, menambah kebaikan, bermanfaat dan semakin menginspirasi dalam memajukan pendidikan dan peradaban.