Media Dinamika Global

Selasa, 10 Maret 2026

TP. PKK Kabupaten Bima Sebar Paket Ramadan di dua lokasi

BIMA, Mediadinamikaglobal.id - Tim Safari Ramadhan yang dipimpin Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Ny Murni Suciyanti Ady Mahyudi dan Pengurus Senin (9/3) kembali melaksanakan kegiatan Ramadhan berbagi dalam rangka HKG PKK ke 54 tahun 2026.

Dua lokasi yang titik pembagian yaitu 200 paket takjil kepada pengguna jalan yang melewati jalan lintas Tente Woha Kabupaten Bima.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 200 takjil dibagikan bersama Ketua TP PKK Kecamatan Woha dan Ketua TP PKK Desa SE Kecamatan Woha. 

Lokasi selanjutnya kegiatan Ramadan berbagi TP PKK di Desa Lido Kecamatan Belo dan turut dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan.

Ketua TP PKK Kabupaten dalam kesempatan tersebut memberikan bantuan paket mukenah kepada 10 orang penerima manfaat, yaitu 5 kader PKK desa Lido yang aktif dan 5 orang janda Lansia tidak mampu. 

Di hadapan Para pengurus dan kader mengungkapkan kegiatan berbagi ditujukan untuk lebih mempererat tali silaturahmi juga menjadi ladang Amal di bulan suci Ramadan.

Kepada para pengurus Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan dan desa, Ny. Murni Suciyanti menghimbau agar dapat memanfaatkan secara optimal Bulan Suci Ramadan ini untuk menjabarkan sejumlah program strategis termasuk kegiatan Ramadan Berbagi di masing-masing wilayah sebagai wujud kepedulian dan empati kepada keluarga kurang mampu. (MDG05) 

‎ 

Barisan Ina-Ina Anti Narkoba Gelar Aksi Demo di Depan Polsek Lambu


Lambu, Bima, NTB.Media Dinamika Global.id – Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Barisan Ina-Ina Anti Narkoba Kecamatan Lambu menggelar aksi damai di depan Kantor Polsek Lambu pada Rabu (11/3/2026). 

Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba, khususnya jenis sabu, yang dinilai semakin meresahkan warga di wilayah Kecamatan Lambu.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WITA itu diikuti kurang lebih 100 orang peserta. Para peserta berkumpul di depan Kantor Polsek Lambu untuk menyampaikan aspirasi serta mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait agar segera mengambil langkah tegas dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di daerah tersebut.



Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pembakaran ban di depan halaman Polsek Lambu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pihak kepolisian yang dinilai belum maksimal dalam memberantas peredaran narkoba.

Berdasarkan pantauan awak media, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak kepolisian. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili para bandar narkoba yang diduga beroperasi di wilayah Kecamatan Lambu.

Selain itu, massa juga menuntut agar Kapolsek Lambu dicopot dari jabatannya. Mereka juga meminta dilakukan tes urine kepada seluruh anggota kepolisian yang bertugas di wilayah Kecamatan Lambu sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan narkoba.

Barisan Ina-Ina Anti Narkoba juga mendesak agar Kapolres Bima turun langsung menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, mereka meminta pihak kepolisian menertibkan serta memanggil anggota Buser dan Humas Polsek Lambu yang menangani kasus narkoba untuk dilakukan tes urine.


Massa juga meminta agar oknum Bhabinkamtibmas yang diduga terlibat dalam kasus narkoba diberikan sanksi tegas apabila terbukti bersalah.

Para peserta aksi menilai pengawasan dan patroli yang dilakukan aparat selama ini masih kurang maksimal dalam mencegah peredaran narkoba di tengah masyarakat.

Melalui aksi damai tersebut, para ibu-ibu yang tergabung dalam Barisan Ina-Ina Anti Narkoba berharap aparat penegak hukum dapat bertindak lebih serius dan tegas sehingga peredaran narkoba di Kecamatan Lambu dapat segera dihentikan.

(Tim MDG.03)

Pemdes Bugis Sape Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I kepada 12 KPM Tahun 2026


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id — Pemerintah Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk triwulan pertama tahun 2026 pada Rabu (11/3/2026).

Bantuan tersebut mencakup alokasi untuk bulan Januari, Februari, dan Maret.

Sebanyak 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dengan total nilai Rp.750.000 per KPM. Nominal tersebut merupakan akumulasi dari bantuan sebesar Rp.250.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan.



Penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilaksanakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta beberapa perwakilan masyarakat Desa Bugis. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa besaran BLT Dana Desa tahun ini ditetapkan sebesar Rp250.000 per bulan untuk setiap KPM.

Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan Pertama ini dihadiri juga oleh BPD,Bhabinsa dan Pendamping Lokal Desa Bugis.

Kepala Desa Bugis, Muhammad Akbar, SE, berharap bantuan yang disalurkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penerima. Ia juga mengimbau agar bantuan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan ini.” ujarnya.

pantauan awak media, penyaluran BLT Dana Desa di Desa Bugis hari ini tercatat sebagai yang tercepat ketiga di Kecamatan Sape pada tahun ini. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Sebagian KPM BLT Dana Desa yang Sakit didatangi langsung oleh Pemerintah Desa di rumah masing-masing, Kegiatan Berlangsung Dengan Lancar Tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Jaga Kondusifitas Wilayah, Serma Samsurijal Pimpin Patroli Cipkon


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Babinsa Kelurahan Tanjung Serma Samsurijal pimpin Apel pengecekan Personil dalam rangka kegiatan Patroli Cipta Kondisi di wilayah Teritorial Koramil 1608-01/Rasanae bertempat di Posramil Rasanae Timur Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Sabtu, (07/03/26)

Apel tersebut dihadiri oleh 4 orang Anggota Koramil 1608-01/Rasanae.

Sementara Sasaran Patroli yang dilaksanakan oleh.Babinsa Kelurahan Tanjung Serma Samsurijal bersama dengan 5 orang Anggota lainnya adalah.

1. Kelurahan Kumbe

2. Kelurahan Rabangodu utara

3. Kelurahan Penaraga

4. Kelurahan Pena toi

5. Kelurahan Manggemaci 

6. Kelurahan Dara

Usai pelaksanaan Apel Serma Samsurijal bersama dengan Anggota bergerak menuju sasaran guna melaksanakan Patroli keliling, seluruh Personil star dari Kel. Kumbe menuju sepanjang Jln Sukarno Hatta dengan menggunakan kendaraan Roda dua

Sekitar Pukul 21.25 Wita' Anggota Patroli tiba di lokasi dan langsung memberikan menghimbau kepada masyarakat terutama anak anak remaja untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Salah satu bentuknya adalah tidak menggunakan atau memasang knalpot racing/Brong pada kendaraan bermotor, karena dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Tak hanya itu saja, Personil Patroli juga melakukan pemeriksaan salah satu warga yg menggunakan sepeda motor knalpot resing sekaligus menegur dan mengingatkan agar knalpot resing di copot, dan tidak digunakan kembali usai di copot.

Selain mengingatkan agar tidak.e.akai knalpot resing, juga diharapkan kepada masyarakat khususnya anak-anak remaja agar dapat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Bima.

Setelah melaksanakan Patroli keliling, sekitar Pukul 21,50 Wita, Anggota Patroli tiba di Kantor Koramil 01 Rasanae, dan kegiatan Patroli Cipta Kondisi selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Di Hadapan BK DPRD NTB, NR Sebut Marga Harun Pernah Nyatakan “Bukan Istri Lagi”


Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Pelapor dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD NTB, NR, mengungkap fakta baru terkait rumah tangganya dengan anggota DPRD NTB, Marga Harun. Ia menyebut Marga Harun telah menyatakan bahwa dirinya bukan lagi istrinya dan mengatakan sudah bercerai dari NR. Menurut NR, pernyataan tersebut secara syariat Islam dapat dimaknai sebagai bentuk talak. 

Saat ini, proses perceraian mereka juga telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Agama dan tinggal menunggu putusan. Hal itu disampaikan NR usai menghadiri klarifikasi di Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB di Mataram pada Selasa (10/3/2026).

“Bahkan Marga sudah beberapa kali menyatakan bahwa sudah bercerai. Kalau secara syariat, itu sebenarnya sudah masuk talak. Tapi secara hukum negara kita tetap mengikuti proses di Pengadilan Agama,” ujar NR saat dikonfirmasi.

NR menjelaskan, sidang perceraian mereka saat ini sudah berada di tahap akhir. Putusan dari majelis hakim dijadwalkan akan dibacakan pada 16 Maret 2026.

“Proses perceraian sudah berjalan dan sekarang tinggal menunggu putusan pengadilan sekitar tanggal 16 Maret,” katanya.

Penjelasan Syariat Soal Talak

Dalam kajian fikih Islam, pernyataan seorang suami yang menegaskan bahwa seorang perempuan bukan lagi istrinya dapat dikategorikan sebagai talak jika diucapkan dengan niat menceraikan.

Sejumlah ulama juga pernah menjelaskan hal tersebut. Dai nasional Abdul Somad dalam beberapa ceramahnya menyampaikan bahwa talak bisa terjadi melalui ucapan yang jelas (sharih), seperti menyatakan cerai atau menyebut bahwa seorang perempuan bukan lagi istrinya.

“Kalau suami mengucapkan kata yang tegas, seperti ‘kamu bukan istriku lagi’ atau ‘kita sudah berpisah’, itu dalam fikih termasuk lafaz talak yang jelas,” demikian penjelasan yang pernah disampaikan Ustaz Abdul Somad dalam salah satu kajian fikih rumah tangga.

Meski demikian, dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian tetap harus diputuskan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap.

Klarifikasi di BK DPRD NTB

Terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Marga Harun, NR mengatakan bahwa agenda di Badan Kehormatan DPRD NTB kemarin masih sebatas klarifikasi awal dan verifikasi dokumen.

“Agenda tadi klarifikasi dan verifikasi berkas. Saya juga ditanya apa sebenarnya yang saya inginkan. Saya jawab sesuai isi pengaduan terakhir. Kalau memang dia melanggar kode etik, ya silakan diproses sesuai aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan lanjutan akan kembali dilakukan setelah masa libur Lebaran.

“Nanti setelah Lebaran saya akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan pokok perkara. Marga juga akan dipanggil dua kali di waktu yang berbeda,” katanya.

Seperti diketahui, laporan NR ke Badan Kehormatan DPRD NTB berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga melibatkan Marga Harun. Informasi yang beredar menyebutkan laporan tersebut juga berkaitan dengan persoalan rumah tangga, termasuk dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB sebelumnya menyampaikan bahwa pemanggilan pelapor merupakan bagian dari tahapan awal untuk memverifikasi laporan sebelum menentukan langkah pemeriksaan berikutnya.

Hingga berita ini diturunkan, Marga Harun belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang sedang diproses oleh Badan Kehormatan DPRD NTB tersebut.

Redaksi ||

For-WIN Aprisiasi Polda Lampung Dalam Menangkap Pelaku Penambang Emas Ilegal di Way Kanan.


Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Ketua Umum Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN), Aminudin S.P mengaprisiasi Jajaran Kepolisian Daerah Lampung dalam pengungkapan aktivitas penambangan emas Ilegal yang ada di kabupaten Waykanan.

Hal tersebut disampaikan Aminudin di depan beberapa awak media di sekretatiat DPP For-WIN, rabu 11 Maret 2026.

"Kita dari For-WIN mengaprisiasi kinerja Polda Lampung beserta seluruh jajarannya dalam pengungkapan aktifitas tambang Emas Ilegal yang ada di Kabupaten Waykanan. Ini bentuk keseriusan Polda Lampung dalam memberantas Praktek-praktek kegiatan ilegal yang ada di provinsi Lampung" jelas Aminudin.

Penegakan hukum seperti ini penting, karena praktek tambang Emas Ilegal di waykanan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini telah merusak ekosistem dan lingkungan". tambah pria yang akrab disapa Aminkancil ini.

Dia berharap, pihak kepolisian tidak hanya berhenti untuk mentersangkakan 24 orang pekerja tambang ilegal saja, tapi diharapkan semua pihak yang terlibat perlu di sikat habis.
Menurut informasi yang diperoleh For-WIN banyak Pihak yang terlibat sebagai otak perusakan ekosistem dan Lingkungan di Kabupaten Waykanan, keluarga besar pejabat tinggi di Wayakanan banyak yang terlibat, beberapa oknum Aparat, oknum anggota DPRD, Pengusaha dan pemilik modal menjadi otak sekaligus sebagai pelaku serta penyedia alat kelengkapan penambangan ilegal terdebut.

"kita berharap penegakan hukum menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat sebagai pelaku, sebagai pemodal, sebagai Baking serta sebagai pengumpul hasil tambang emas ilegal perlu dilakukan Polda Lampung agar aktivitas haram tersebut benar-benar berhenti.".pungkasnya.
( Fs/Red) 

Kapolresta Bandar Lampung Pimpin Sertijab Kapolsek Panjang.


Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Panjang yang digelar di lapangan apel Mapolresta Bandar Lampung, Rabu 11 Maret 2026.

Upacara sertijab tersebut dilaksanakan berdasarkan dua Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/135/II/KEP/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung.

Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat yang baru, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah, serta penandatanganan pakta integritas.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari proses pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk promosi jabatan, hal ini juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota,” ujar Kombes Pol Alfret.

Kapolresta juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi serta kinerja yang telah diberikan selama bertugas di Polresta Bandar Lampung.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas. Kepada pejabat yang baru saya ucapkan selamat datang, semoga dapat membawa semangat baru serta peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Kompol Martono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Panjang dimutasikan ke jabatan baru sebagai Wakapolres Way Kanan Polda Lampung. Posisi Kapolsek Panjang selanjutnya dijabat oleh AKP Ipran yang sebelumnya menjabat sebagai Wakasat Lantas Polresta Bandar Lampung.

Kapolresta juga berpesan kepada pejabat lama untuk tetap memberikan masukan dan pengalaman kepada pejabat yang baru sebagai bekal dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polsek Panjang.

“Serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, termasuk di Polri. Melalui proses ini diharapkan terjadi pembelajaran, penguatan, serta penyegaran dalam organisasi,” tambahnya.

Kegiatan sertijab tersebut turut dihadiri oleh Waka Polresta Bandar Lampung, para pejabat utama, para Kapolsek jajaran, pengurus Bhayangkari, serta personel Polresta Bandar Lampung. (Fs/Red) 

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Tetap Siaga di Wilayah Selama Periode Lebaran 1447 H


Jakarta, Media Dinamika Global.Id.– Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia untuk tetap siaga dan berada di wilayah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Lebaran 1447 Hijriah.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam aturan tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan dinas luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Tito, kebijakan tersebut diambil guna memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan berbagai agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah penting yang harus menjadi perhatian para kepala daerah. Pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idul Fitri dengan memperkuat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan berbagai kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Tito menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar para kepala daerah tetap berada di wilayahnya sehingga dapat merespons dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan atau penjadwalan ulang agenda kegiatan,” tegasnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Redaksi |

Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???


Soromandi. Media Dinamika Global.Id.- Jeritan Anak Sekolah Di Dusun Wonto Kananta Kec. Soromandi Tak ada Internet, Kemana Hati Pemerintah???. Pertanyaan ini sering kali memicu berbagai polemik di tengah Kemerdekaan Indonesia yang setiap Tahun di Gaungkan. Kondisi Internet di Sekolah membuat Siswa dan Guru harus Belajar di Dekat Laut dimana Internet tersebut berada. Rabu, 11-03-2026

Sekitar Pukul 07. 30 Wita terlihat Anak Sekolah dan Guru menepi di Pinggir laut guna memastikan Internet yang akan di gunakan itu berjalan normal, karena kebutuhan anak sekolah dan Guru untuk melakukan kegiatan itu amatlah penting.

Pantauan Media ini, bahwa Siswa dan Siswi yang ditemani oleh Guru yang ada di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB itu mengerjakan beberapa materi atau soal yang memang membutuhkan internet untuk berinteraksi dalam dunia Digital ini.

Padahal, kemerdekaan Indonesia ini sudah sangat lama, namun di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB ini belum mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, ini disebabkan oleh Apatisme nya Pemerintah terhadap Kebutuhan anak Sekolah sehingga terkesan seperti ini.

Diera Digital ini, Pemerintah harusnya melihat secara langsung bagaimana kebutuhan Anak Sekolah yang sekarang mengenyam Dunia Pendidikan. Sikap Apatisnya Pemerintah itu membuat Anak Didik terhalang seolah-olah tidak menikmati makan dari Kemerdekaan itu.

Maka, oleh karena itu selaku Pemerhati Pendidikan yang juga Putra Asli Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Hafid Musa, S. Ak. S. PD. SE. SH. MH menambahkan bahwa stigma berpikir Pemerintah saat ini hanya memikirkan bagaimana cara mengejar target setiap saat dengan pola atau Data saja tanpa melihat langsung di Lapangan.

Kondisi ini memicu spekulasi dan persepsi Masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah tidak pernah melihat langsung kondisi real di Masyarakat terutama di Satuan Pendidikan di era Digital ini. Itu satu

Dan yang kedua adalah Pemerintah hanya pandai Bicara dengan data yang di poles sedemikian rupa, sedemikian baik sehingga laporan ke atas(red) pimpinan nya seolah-olah dalam keadaan baik-baik saja, yang menjadi masalah adalah Anak-anak bangsa yang mengenyam Dunia Pendidikan.

Bayangkan saja, jam 07.30 Wita anak-anak Sekolah harus belajar efektif di Ruangan kelas dengan Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah seperti Sarana Infrastruktur serta internet nya namun di Sekolah tersebut sama sekali tidak mendapatkan akses tersebut.

Ini sesuatu yang tidak bisa di biarkan, oleh sebab itu Pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bima, Provinsi bahkan Pusat harus segera atasi masalah Akses internet anak Sekolah agar mereka bisa belajar dan mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan itu dan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kecamatan, Provinsi, dan Pusat untuk terus mendorong agar Akses internet tersebut bisa di nikmati oleh Anak Sekolah.

Selain itu, Sekolah yang ada di Di Dusun Wonto Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB tersebut yakni TK-PAUD, SDN Inpres Wonto, SMPN 9 Soromandi, Pustu serta sarana lainnya. Ini harusnya dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima.(Team).

Kenapa Program MBG tidak Diberikan Langsung ke Pihak Sekolah


Media Dinamika Global.id.-- Sekolah adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan siswanya. Karena itu secara logika pengelolaan, akan jauh lebih efektif jika sekolah dilibatkan langsung sebagai pengelola utama program ini.

Sekolah bisa bekerja sama dengan kantin sekolah untuk mengelola anggaran serta mengolah makanan yang benar-benar berkualitas dan bergizi. Pemerintah cukup menunjuk ahli gizi sebagai pengawas utama, sehingga standar nutrisi tetap terjaga.

Dengan sistem seperti ini, kantin tidak perlu memproduksi ribuan porsi dalam waktu singkat seperti dapur besar terpusat.

Tenaga kerja juga tidak perlu sampai belasan atau puluhan orang, sehingga tanggung jawab setiap pekerja menjadi lebih jelas dan pengawasan lebih mudah dilakukan.

Untuk bahan baku, sekolah bersama ahli gizi yang ditunjuk pemerintah dapat melakukan fit and proper test terhadap supplier, mulai dari kualitas bahan hingga harga.

Beberapa supplier bisa dipilih sekaligus agar:

tidak terjadi monopoli, UMKM lokal tetap mendapat kesempatan dan persaingan harga tetap sehat.

Kerja sama antara sekolah dan supplier dibuat transparan dan memiliki perjanjian yang jelas, sehingga apabila terjadi masalah dapat diketahui dengan mudah dari mana sumber masalahnya dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Jika ada sekolah yang tidak memiliki kantin atau fasilitas dapur yang memadai, maka pengolahan makanan bisa dilakukan di lokasi terdekat dari sekolah tersebut, agar jalur distribusi tidak terlalu jauh dan makanan tetap segar saat diterima siswa.

Saya yakin pihak sekolah maupun kantin akan berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa, karena mereka berhadapan langsung dengan siswa dan orang tua setiap hari.

Tujuan program MBG sebenarnya sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak.

Namun yang sering menjadi persoalan adalah cara pelaksanaannya, terutama ketika sistem terlalu besar dan terlalu terpusat.

Apakah jika dikelola kantin sekolah tidak ada potensi korupsi?

Tentu saja kemungkinan itu tetap ada. Tetapi secara kontrol, risikonya jauh lebih mudah diminimalisir, karena pengawasan berada langsung di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.

Untuk skema anggaran, misalnya jika pemerintah menyediakan Rp10.000 – Rp12.000 per porsi, maka bisa dibuat pembagian sederhana seperti:

sekitar Rp10.000 untuk bahan baku, pengolahan, dan kemasan,

sekitar Rp2.000 menjadi margin bagi pengelola kantin. (nominal hanya sekedar contoh)

Atau alternatif lain, pekerja kantin bisa digaji langsung oleh pemerintah, terpisah dari anggaran makanan per porsi, sehingga kualitas bahan makanan tidak dikorbankan demi mengejar keuntungan.

Dengan sistem seperti ini:

kualitas makanan bisa lebih terjaga, UMKM lokal ikut bergerak, distribusi lebih dekat dan segar dan pengawasan lebih transparan.

Karena pada akhirnya, program sebesar ini tidak cukup hanya dibanggakan dari jumlah penerimanya saja.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai ke piring anak-anak, bukan hilang di tengah rantai distribusi yang terlalu panjang.

Kalau sekolah sebenarnya mampu mengelola dengan pengawasan yang jelas, melibatkan kantin, UMKM lokal, dan ahli gizi, maka pertanyaannya menjadi sederhana:

Kenapa harus dibuat begitu jauh dari sekolah?

Karena semakin panjang rantai pengelolaan sebuah program, biasanya semakin besar pula ruang yang terbuka untuk masalah.

Sementara kebutuhan anak-anak sebenarnya sangat sederhana:

makanan yang sehat, bergizi, segar, dan benar-benar sampai ke mereka.

Bukan sekadar program besar yang terlihat hebat di angka, tetapi harus benar-benar terasa manfaatnya di piring anak-anak setiap hari.

Menurut kalian, lebih efektif mana: dikelola langsung oleh sekolah atau sistem terpusat seperti sekarang?