Media Dinamika Global

Selasa, 02 Desember 2025

Sabung Ayam Merajalela di Pasar 2 Sei Mencirim, Polsek Kutalimbaru Dianggap Tutup Mata

      Comment   



Kutalimbaru. Media Dinamika Global.id. Rasa kecewa dan kekesalan warga Pasar 2, Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, semakin memuncak. Masyarakat menilai Polsek Kutalimbaru gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas judi sabung ayam yang terus beroperasi terang-terangan di wilayah hukum mereka.

Hingga hari ini, arena sabung ayam di Pasar 2 masih “hidup subur”, bebas beroperasi seolah tanpa pernah tersentuh aparat penegak hukum. Warga menilai kondisi ini bukan hanya meresahkan, tapi telah mencoreng rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami sudah capek melihat sabung ayam ini dibiarkan begitu saja. Seolah-olah Polsek Kutalimbaru tidak berani menggerebek apalagi menutupnya. Karena itu, kami warga mendesak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung ke lapangan,” tegas Lubis (46), warga sekitar.

Keresahan serupa juga disampaikan Sembiring, yang mengaku bahwa aktivitas sabung ayam tersebut sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.

“Bisingnya luar biasa. Teriakan para penonton saat ayam diadu itu sampai terdengar ke mana-mana. Mereka tidak peduli dengan warga sekitar,” ucapnya kesal.

Informasi yang dihimpun warga menyebutkan, arena judi sabung ayam itu rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu, dengan jumlah taruhan yang tidak kecil. Saat “event” berlangsung, lokasi tersebut dipenuhi orang, namun tidak pernah sekalipun terlihat aparat melakukan penertiban.


“Kalau sudah ada event, pasti ramai. Justru di saat seperti itu polisi harus hadir. Kami hanya minta penegakan hukum yang benar,” tambah warga lainnya dengan tegas.

Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap jajaran Polsek Kutalimbaru tak membuahkan hasil.

Kapolsek Kutalimbaru AKP Idem Sitepu yang dihubungi melalui pesan WhatsApp di nomor +62 812-6045-xxxx pada Selasa (2/12/2025) tidak memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.

Hal yang sama terjadi saat wartawan mencoba menghubungi Waka Polsek Kutalimbaru IPTU Syafrizal, S.Sos melalui WhatsApp +62 812-6444-xxxx. Pesan telah centang biru, namun tidak ada balasan.

Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru IPDA A. Sinulingga yang dikonfirmasi melalui WhatsApp +62 813-6176-xxxx juga tidak bersedia memberikan jawaban, meski pesannya telah terbaca.

Sikap bungkam jajaran Polsek Kutalimbaru ini semakin mempertebal kecurigaan warga bahwa ada kelemahan serius dalam upaya pemberantasan praktik perjudian di wilayah tersebut. (Tim)

Bupati Ady Mahyudi Minta OPD Tuntaskan Administrasi Kegiatan

      Comment   

Bima,Mediadinamikaglobal.id - Tidak terasa, kita berada di penghujung tahun 2025. Oleh karena itu untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, saya berharap kepada seluruh pelaksana/pemegang kegiatan agar segera mengajukan permintaan pembayaran atas program kegiatan, baik yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), DBHCHT, DBH Provinsi dan PAD Tahun Anggaran 2025 hingga batas waktu yang telah ditentukan".

Demikian instruksi Bupati Bima dalam sambutan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri Senin (1/12) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima yang secara khusus ditujukan kepada para kepala OPD maupun unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. 

Ditambahkan Bupati, Permintaan-permintaan pembayaran tersebut wajib didukung dengan administrasi yang valid dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan segera menyetorkan pajak yang berkenaan dengan belanja beban APBD tahun anggaran 2025.

"Semua administrasi dan pajak harus tuntas, ini penting agar prosesnya lancar dan tidak ada masalah di kemudian hari". Imbuh Bupati. (Mdg05) 

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

      Comment   


Riau — Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025.

Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan

Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pengelolaan tak berjalan mulus.

Di lapangan, PT SIS justru masih bebas memanen Tandan Buah Segar (TBS), sehingga memicu kecurigaan serta kemarahan warga. Masyarakat menilai PT SIS lebih dominan dibanding PT APN, bahkan dibanding Satgas PKH sendiri.

Pada 2 Desember, warga Duri 13 berinisiatif menahan aktivitas keluar masuk panen sawit dari kebun yang dianggap sudah berstatus sitaan negara. Namun aksi tersebut berbuntut bentrokan setelah sekelompok karyawan PT SIS datang dan menyerang warga menggunakan benda tumpul serta senjata tajam, hingga menyebabkan korban luka dari pihak masyarakat adat.

Konflik Horizontal Meletup, Masyarakat Merasa Dipicu Satgas PKH

Insiden ini memperlihatkan bagaimana operasi Satgas PKH justru menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Sengketa kepemilikan dan pengelolaan sawit sitaan negara kini berkembang menjadi eskalasi kekerasan yang meresahkan warga Bathin Solapan.

Menurut masyarakat, ketidakjelasan status pengelolaan kebun sitaan serta lemahnya pengawasan negara membuka ruang bagi perusahaan untuk tetap beroperasi, yang kemudian memicu benturan dengan masyarakat adat yang merasa dirugikan.

AGRA Angkat Suara: Hentikan Kekerasan, Kembalikan Tanah Leluhur Sakai

Merespons kejadian ini, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan sikap tegas dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Sakai. AGRA menilai peristiwa ini adalah akibat langsung dari kebijakan Satgas PKH yang tidak berpihak pada rakyat dan memperkeruh persoalan agraria di Riau.


AGRA menyampaikan lima sikap resmi sebagai berikut:

1. Solidaritas untuk Suku Sakai

AGRA menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat adat Sakai di Duri 13, serta mendesak dihentikannya segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut.


2. Kembalikan Tanah Leluhur Suku Sakai

AGRA menegaskan bahwa tanah-tanah yang telah disita negara harus dikembalikan kepada Suku Sakai selaku pemilik wilayah adat. Suku Sakai berhak menentukan pengelolaan tanah tersebut, apakah ingin bekerja sama atau menghutankannya kembali.


3. Bubarkan Satgas PKH

AGRA menilai Satgas PKH dan PT APN justru menjadi pemicu konflik horizontal dan memperkuat dominasi kapitalis-birokrat atas komoditas sawit dan pertambangan. Karena itu, mereka mendesak pemerintah membubarkan Satgas PKH.


4. Hentikan Perampasan Tanah Rakyat

Organisasi ini juga meminta pemerintah mengembalikan tanah-tanah rakyat yang disita secara manipulatif dengan dalih penerbitan kawasan hutan kepada petani miskin dan masyarakat tak bertanah.


5. Jalankan Land Reform Sejati

AGRA mendesak pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati dengan membagikan tanah secara cuma-cuma kepada buruh tani dan petani kecil sebagai fondasi industrialisasi nasional.


Warga Minta Perlindungan Negara

Peristiwa penyerangan terhadap masyarakat adat Sakai menambah panjang daftar konflik agraria di Provinsi Riau. Masyarakat kini mendesak negara turun tangan secara penuh untuk memberikan perlindungan, menindak para pelaku kekerasan, dan memastikan bahwa proses penyitaan dan pengelolaan aset tidak lagi menimbulkan pertumpahan darah di lapangan.

Babinsa Simpasai Koramil 1608-03/Sape Dampingi Walping Pengeboran Air Sumur Dangkal Di So Sakola

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Babinsa (Bintara Pembina Desa) sering kali mendampingi kegiatan pengeboran sumur air sebagai bagian dari Program TNI AD Manunggal Air Bersih atau inisiatif kesejahteraan masyarakat lainnya di desa binaan mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan akses air bersih bagi warga atau untuk mendukung ketahanan pangan di sektor pertanian, terutama di daerah yang mengalami kesulitan air.




Pada hari ini Rabu 03 Desember 2025 sekitar mulai pukul 08.30 wita, Serka Jamaluddin Babinsa Desa Simpasai Kec Lambu anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape melaksanakan Walping Pengeboran air sumur Dangkal, kegiatan ini Dalam rangka Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) untuk mendukung peningkatan Ketahanan Pangan Nasional bersama di So Sakola wilayah Desa Simpasai Kec. Lambu Kab. Bima 

Adapun yang turut hadir sbb.

1. Kades Simpasai, M. Sidik, S.Sos

2. Babinsa Simpasai, Serka Jamaluddin 

3. Bhabinkamtibmas Simpasai, Aiptu Abdul Rafiq 

4. Kardus Lakenu Desa Simpasai, Masrullah 

5. Ketua Poktan Sakolo, M. Jafar dan

6. Anggota Tenaga pelaksana Pemboran air sumur.

Peran Babinsa dalam kegiatan ini mencakup pengawasan, koordinasi dengan pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat, dan memastikan proyek tersebut bermanfaat maksimal bagi masyarakat, sehingga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan Walping Pengeboran air sumur Dangkal berjalan dengan lancar dan aman.

(Team.MDG.03)

Jajaran PUPR Kabupaten Bima Gelar Upacara Hari Bakti Ke-80

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Upacara peringatan Hari Bakti ke-80 Pekerjaan Umum Tingkat Kabupaten Bima yang mengusung tema. "Pekerjaan Umum Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", berlangsung Rabu, 3 Desember 2025 dengan Bupati Bima Ady Mahyudi yang bertindak selaku Pembina Upacara di halaman kantor Dinas PUPR kabupaten Bima

Dalam upacara yang diikuti seluruh jajaran Dinas PU hingga tingkat unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan para purna tugas kepala Dinas tersebut, Bupati Bima menyampaikan amanat Menteri Pekerjaan Umum RI Ir. Doddy Hanggoro, M.PE.

Dalam amanatnya, Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan tujuh nilai Sapta Bakti Insan PU sebagai fondasi etos kerja dalam pembangunan infrastruktur. Menekankan pentingnya bekerja lebih keras, cepat, dan cerdas, menjaga integritas sebagai marwah Insan PU, serta memahami bahwa setiap tugas memiliki dampak langsung bagi masyarakat.



Bupati juga menyerukan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara adil dan merata, mengutamakan keselamatan, kualitas, dan akuntabilitas. 

Selain itu, dirinya mendorong inovasi serta percepatan untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dan mengingatkan bahwa semangat pengabdian adalah jiwa dari Hari Bakti PUPR.

“Pekerjaan Umum adalah urat nadi pelayanan publik. Dedikasi para insan PU sangat menentukan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,”. Ujar Bupati dalam Upacara yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Kadis PUPR Suwandi, ST.MT para Kepala OPD rumput infrastruktur dan purna tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima. 

Dalam rangkaian upacara peringatan

Hari Bakti PU tahun ini juga dilakukan Penyerahan cendramata oleh Bupati Bima Ady Mahyudi kepada para purna tugas Dinas PUPR Kabupaten Bima yaitu Hardianto, S. Adm, Muhammadin, Ibrahim, ST, Nurhayati, S. SosS, SertaDrs, Hanafi. (Sekjend MDG).


Pemdes Bugis Sape Bentuk Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Untuk 2 Formasi

      Comment   


Sape Bima NTB.Media Dinamika Global.id Sehubungan dengan telah terjadinya kekosongan dua orang perangkat Desa pada Formasi Kepala Dusun Gudang dan Kabid Umum dan Aset karena sama-sama mengundurkan,maka pada hari ini  Pemerintah Desa Bugis Melaksanakan Satu agenda Penting yaitu Rapat Pembentukan Tim Seleksi dan Penjaringan Perangkat Desa untuk Dua Formasi. (Rabu.03/12/2025)

Rapat dimulai pukul 09:30 Wita yang bertempat di Balai desa Bugis yang dihadiri oleh  Kades,Sekdes,Ketua BPD dan Anggota, Pendamping Desa Kecamatan Sape,PLD,Babinsa,Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, pemuda,Kadus,RT/RW.



Kades Bugis (Muhammad Akbar.SE) Dalam sambutan nya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan masyarakat yang sudah berkesempatan hadir memenuhi undangan pemerintah desa dalam rangka Rapat Pembentukan Tim Seleksi dan Penjaringan Perangkat Desa.

Kades juga menambahkan bahwa dasar hukum yang bisa kita pakai adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Juga Peraturan Bupati Bima Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bima Nomor 9 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah kabupaten Bima Nomo 1 Tahun 2015 tentang perangkat Desa dan Peraturan peraturan pemerintah lainnya.

Selain itu Kades berharap semoga Kepanitiaan yang terbentuk hari ini adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan penuh tanggungjawab dan yang lebih penting lagi dapat mengedepankan Netralitasnya sebagai Panitia atau Tim.Ucapnya

Pendamping Desa Kecamatan Sape (Arif Budiman.S.Pi) juga menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada bahwa Jumlah Kepanitiaan sebanyak 5 orang yang keanggotaannya terdiri dari:

a. Perangkat Desa

b. Tokoh Masyarakat

c. Tokoh Agama

d. Golongan Profesi 

Selain dari itu PD Kec.Sape juga menjelaskan Bahwa Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan antara lain :

- Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat

- Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun 

- Warga Desa Setempat

- tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga

- tidak memiliki hubungan keluarga semenda yang timbul karena pernikahan

Dan hal-hal lain akan di atur lebih lanjut melalui Tata Tertib.Tutur PD Kec.Sape

Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa  Pelaksanaan Tes Ujian Tertulis akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dan untuk Pengadaan Soal Naskah ujian akan dibuat sendiri oleh Panitia

Hal - hal lain akan dibahas lebih lanjut pada rapat kerja panitia selanjutnya.

Rapat berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.(Team.MDG.03)

Gebernur Lampung Mirza, Tegaskan Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

      Comment   

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Provinsi Lampung  menegaskan dukungannya pada program Ketahanan Pangan Nasional, hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, dalam kegiatan Penanaman Jagung di Kabupaten Lampung Selatan, Selasa 02 Desember 2025.

Kegiatan penanaman jagung menuju swasembada pangan dipusatkan di lahan pertanian SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, Pangdam II/Sriwijaya, Bupati Lampung Selatan, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. 

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat adalah kunci utama keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan. 

"Gotong royong adalah jati diri bangsa kita. Keberhasilan pangan tidak mungkin dicapai tanpa sinergi antarlembaga. Terima kasih kepada TNI dan Polri yang dukungannya luar biasa, khususnya Polri dalam komoditas jagung,"ujar Menko Zulkifli. 
Wakapolri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, memastikan komitmen Polri dalam mendukung penuh percepatan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Polri siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah, termasuk menjaga stabilitas keamanan agar proses produksi dan distribusi pangan berjalan lancar. Hingga saat ini, Polri menargetkan 1 juta hektare lahan jagung tertanam hingga akhir Desember 2025," ujar Wakapolri. 

"Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah strategis yang memenuhi target tanam dan serapan jagung dengan sangat baik," ujarnya. 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik sinergi yang terbangun antara Pemerintah Pusat dan institusi Polri-TNI dalam menggerakkan sektor pertanian di daerah. Gubernur menekankan bahwa kondisi saat ini sangat menguntungkan bagi petani di Lampung.(Fs/Red)

Tanam Pohon di Batas Kota, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.//Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menghadiri kegiatan penanaman pohon di kawasan Batas Kota Jenamawa, Selasa, (02/12/25). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti PU ke-80 serta bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala OPD yang mendapat undangan.

Pada kesempatan ini, dilakukan penanaman 5 pohon jenis Tapang Kencana yang dikenal mampu membantu menjaga ketersediaan sumber mata air. Jenis pohon ini dipilih karena akarnya yang kuat serta daya serapnya yang baik sehingga mampu melindungi ekosistem sekitar.

Selain penanaman di lokasi batas kota, pemerintah juga berencana membagikan bibit pohon di wilayah Jatibaru sebagai upaya memperluas gerakan penghijauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Dalam rangkaian kegiatan Hari Bhakti PU ini, Dinas PUPR juga menyiapkan penanaman pohon di wilayah hulu atau pegunungan, dengan menyediakan 45 bibit pohon berbuah seperti klengkeng, sawo, dan alpukat. Penanaman pohon berbuah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi warga sekitar.

Wali Kota Bima mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif menjaga lingkungan.

“Menanam pohon bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Mari kita jaga kelestarian alam agar Bima tetap hijau dan nyaman bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Bima menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memulihkan fungsi hutan, menambah keteduhan, serta menjaga kualitas udara di Kota Bima.

Pemerintah Kota Bima berharap gerakan penghijauan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Tinjau Progres Pembangunan RSUD, Komitmen Wujudkan Layanan Kesehatan Modern

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH meninjau progress pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Eks Kantor Wali Kota Bima Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba, pada Selasa (02/12/2025).

Turut mendampingi peninjauan RSUD Kota Bima dengan Tipe C tersebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Direktur RSUD Kota Bima, dan pejabat pelaksana PT Hutama Karya (Persero).

Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima tiba di lokasi pembangunan RSUD Kota Bima pada pukul 09.15 WITA dan langsung meninjau gedung lantai 1 RS. Lorong demi lorong, dari ruangan ke ruangan hingga ke lantai 3 RS tak luput dari peninjauan tersebut untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat selesai tepat waktu hingga Desember 2025.

Wali Kota Bima, H A Rahman mengapresiasi pihak pelaksana PT Hutama Karya (Persero) sejak peletakkan batu pertama pada bulan Mei 2025 hingga saat ini telah bekerja dengan maksimal.

"Alhamdulillah saya apresiasi dan hasilnya sudah sesuai harapan kita," ujar H. Man sapaannya.

Wali Kota Bima juga menegaskan kepada pihak pelaksana PT Hutama Karya (Persero) untuk memperhatikan lampu penerangan yang memadai, dan alat pemadam kebakaran dapat dipastikan tersedia di tiap sudut RS.

"Ini sebagai komitmen kami untuk memastikan tahapan pekerjaan dapat selesai tepat waktu dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan yang modern untuk masyarakat Kota Bima," ungkapnya.

Sementara itu, Manajemen Project, Satrya Nugraha, melaporkan progres pembangunan RSUD Kota Bima hingga saat ini telah mencapai 86,04 persen.

"Realisasi prestasi sampai dengan pekan ini capai 86 persen, mencakup perancangan 98,86 persen, struktur 99,50 persen, arsitektur 88,64 persen, MEP 74,37 persen, infra dan landscape 60,06 persen, dan SMKK 92,04 persen," tutur Satrya.

Ia juga melaporkan realisasi progres gedung utama, dinding MOT hingga saat ini sudah mencapai 90 persen, lantai 90 persen, Railing 70 persen, Fasad 80 persen, car 30 persen, plafond 50 persen pintu 40 persen, sanitair 30 persen dan interior 30 persen, serta MEP instalasi 60 persen.

"Fasilitas penunjang ada lahan parkir kendaraan sisi barat, pintu masuk utama terdapat 2 jalur sebelah barat, dan pintu keluar sebelah timur, serta ruang terbuka hijau," pungkasnya.

Sebagai informasi, RSUD Kota Bima berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan luas bangunan 7.557 m², terdiri dari gedung utama dengan 3 lantai dan 1 atap tanpa basement serta bangunan utilitas 1 lantai. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 130,3 miliar. Rumah sakit ini akan dilengkapi 20 jenis ruangan, seperti IGD, ruang operasi, radiologi, cytotoxic, farmasi, dan lainnya.

Sebagai rumah sakit Tipe C, RSUD Kota Bima diwajibkan menyediakan layanan dokter spesialis dasar, seperti penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Fasilitas modern seperti ruang operasi, ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih juga akan tersedia. Gedung A akan menampung 20 bed intensive, sedangkan gedung perawatan akan menyediakan sekitar 80 bed, sehingga total kapasitas mencapai minimal 100 bed sesuai standar RS Tipe C.(Sekjend MDG)

Wali Kota H A Rahman Salurkan 1 Ton Beras Cadangan dan 10 Juta Bantuan Masjid Ndano Nae

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Camat Raba dan Lurah Ntobo menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 100 kepala keluarga penerima manfaat, bertempat di RW 03 Lingkungan Ndano Na'e Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba, pada Selasa (02/12/2025) sore.

Tujuan penyaluran beras cadangan pemerintah CPP ini selain untuk menjaga stabilisasi pangan, juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan terhadap kemiskinan ekstrem.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima, H A Rahman, menyampaikan, selain menyalurkan beras cadangan pemerintah, pihaknya juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hadir bersilaturahmi bersama masyarakat pelosok Kota Bima.

"Penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah yang bersumber dari APBD Kota Bima ini dalam rangka menjaga inflasi di daerah. Terutama bagi masyarakat pelosok Kota Bima, seperti Kelurahan Oi Fo'o, Kolo, Lelamase, Nungga, Nitu dan Ntobo," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bima menyampaikan kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 mendatang yang mengalami pemotongan anggaran Dana Transfer dari pemerintah pusat. Ia menegaskan APBD tahun 2026 mendatang hanya Rp. 700 miliar.

"Tahun depan kita dalam keadaan sulit. Pada saat yang bersamaan pula, akan ada pembangunan yang tertunda. Kondisi ini harus kami sampaikan secara jujur. Mudah-mudahan dipertengahan 2026 mendatang dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat. Tetapi pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bima," ungkapnya.

"Pada kesempatan ini juga saya penuhi janji akan bantu Rp. 10 juta dari dana CSR untuk masjid Al-Muqarrobi Lingkungan Ndano Nae. Manfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan masjid," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran, menyampaikan, berdasarkan data keluarga penerima manfaat, setiap kelurahan akan mendapatkan 1 ton beras, masing-masing kelurahan sebanyak 100 KK.

"Beras 6 ton yang kami salurkan khusus kelurahan dengan kategori terpencil, seperti kelurahan Oi Fo'o, Nitu, Nungga, Ntobo, Lelamase dan Kolo. Masing-masing KK mendapatkan 10 kg beras. Setelah ini, akan kami salurkan juga bantuan pangan berupa beras sebanyak 5.5 ton dan minyak goreng sebanyak 2.43 ribu liter, masing-masing KK menerima 20 kg beras dan minyak goreng," pungkasnya.(Sekjend MDG)