Marhaban Ya Ramadhan! Mari sambut dengan hati yang bersih dan niat yang kuat.
Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ramadhan. Semoga tahun ini lebih baik dari yang lalu.
Ada kapal yang diawaki tim kecil agar tetap gesit dan efisien. Ada pula yang membutuhkan lebih banyak personel untuk mendukung kompleksitas pekerjaan. Ukuran kapal memang berpengaruh, namun bukan satu-satunya penentu.
Karena di dunia pelayaran, yang diutamakan bukan kepadatan, melainkan keseimbangan dan efektivitas kerja.
Satu orang kurang dapat menghambat operasional.
Satu orang lebih bisa mengganggu perhitungan.
Melalui pembelajaran di SMKS Pelita Harapan, khususnya kompetensi keahlian Nautika Kapal Niaga, siswa siswi dibekali pemahaman bahwa profesionalisme di kapal dimulai dari disiplin, tanggung jawab, dan kerja tim yang solid.(Sekjend MDG)
Khalid Bin Walid mengajak seluruh umat Muslim menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kepedulian sosial.
“Marhaban Ya Ramadan 1447 H. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan semangat untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif selama bulan Ramadan, sehingga ibadah dapat dijalankan dengan khusyuk dan penuh keberkahan.
Menurutnya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan solidaritas sosial, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi Kota Bima dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen moral dalam mendukung terciptanya suasana religius dan harmonis di Kota Bima selama bulan suci Ramadan. (Sekjend MDG)
 |
| Diskusi Pembahasan Percepatan Legalitas Tambang Rakyat Melalui Skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) |
Mataram,Mediadinamikaglobal.id – Harga emas dunia terus menanjak. Namun di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), lonjakan itu belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
Persoalan itu mengemuka dalam kegiatan ramah tamah dan bimbingan teknis koperasi tambang rakyat se-NTB yang digelar PT Aradta Utama Mining di Ballroom Rinjani 1, Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (14/2/2026).
Sekitar 50 ketua dan pengurus koperasi hadir. Forum ini membahas percepatan legalitas tambang rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Direktur Utama PT Aradta Utama Mining, Bangkit Sanjaya, menegaskan legalitas menjadi kunci tata kelola tambang rakyat yang sehat dan berkelanjutan.
"Legalitas bukan sekadar dokumen. Dengan IPR, koperasi punya kepastian hukum, akses pembinaan, dan peluang kemitraan lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan Kementerian ESDM tidak berada di kawasan hutan lindung. Lokasi tersebut juga disebut telah melalui kajian akademik.
Selain aspek perizinan, peserta juga mendapat materi larangan penggunaan merkuri, standar keselamatan kerja, serta kewajiban reklamasi pasca tambang.
Perwakilan Polda NTB melalui Kabidkum Kombes Pol Abdul Azas Siagian menegaskan perbedaan tambang legal dan ilegal terletak pada akuntabilitas.
"Tambang ilegal berisiko pidana karena tanpa izin dan rawan menggunakan bahan kimia berbahaya. Tambang berizin berada dalam pengawasan hukum yang jelas,” tegasnya.
Pada sesi diskusi malam hari, Irjen Pol (Purn) Hadi Gunawan menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dalam pengelolaan tambang rakyat. Ia mengingatkan, tanpa tata kelola dan pengawasan sesuai ketentuan IPR, aktivitas tambang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan.
Forum juga menyinggung dampak sosial tambang ilegal. Selain kerusakan lingkungan, aktivitas tanpa izin kerap memicu konflik, ketidakjelasan pembagian hasil, hingga hilangnya potensi penerimaan daerah.
Sebaliknya, melalui koperasi berizin, hasil tambang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih aman dan kontribusi terhadap pajak daerah.
Namun, dalam forum itu muncul keluhan soal proses penerbitan IPR yang dinilai lamban. Sejauh ini, disebut baru satu koperasi yang memperoleh IPR. Kondisi tersebut memicu kecemburuan di kalangan koperasi lain.
Sejumlah peserta bahkan menyampaikan kekhawatiran. Jika kepastian IPR tak kunjung diberikan, dikhawatirkan sebagian warga kembali melakukan aktivitas tambang tanpa izin.
Kegiatan ini turut mengundang Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, dan Kepala Dinas ESDM NTB, namun ketiganya tidak hadir, dilansir lombok post.
Lonjakan harga emas dinilai menjadi momentum strategis bagi NTB. Namun tanpa regulasi dan pengawasan konsisten, peluang itu bisa berubah menjadi persoalan baru.
Kini, tantangan terbesar bukan sekadar menggali emas. Melainkan memastikan setiap gram yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB.(MDG05)
BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Bupati Bima melakukan pertemuan strategis dengan Panglima Korps Marinir (Pangkormar) dalam rangka merintis rencana kehadiran Batalyon Marinir di wilayah Kabupaten Bima. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bima berdiskusi langsung dengan Endi Supardi, yang saat ini menjabat sebagai Korps Marinir (Pangkormar). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi dan sinergi guna mendorong penguatan pertahanan wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Bupati Bima menyampaikan harapannya agar kehadiran Batalyon Marinir di Kabupaten Bima nantinya tidak hanya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Keberadaan satuan Marinir di Kabupaten Bima akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Selain memperkuat pertahanan, ini juga akan membuka peluang baru bagi kemajuan daerah,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Pangkormar menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan bahwa setiap rencana pembentukan dan penempatan satuan baru tentu melalui kajian strategis yang komprehensif, baik dari sisi kebutuhan operasional, kesiapan wilayah, maupun dukungan pemerintah daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari langkah konkret dalam merealisasikan kehadiran Batalyon Marinir di Kabupaten Bima, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas wilayah. (MDG05)
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447H/2026 Masehi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447H. Semoga setiap langkah kita diridhai-Nya.
Ramadhan kembali menyapa. Mari saling memaafkan dan memulai bulan suci ini dengan hati yang lapang.
Panglima Korps Marinir (Pangkormar) ke-26 tersebut didampingi para perwira tinggi Korps Marinir menyambut baik kehadiran Bupati Bima beserta rombongan yang melakukan silaturahmi dan membahas secara khusus penjajakan peluang dalam rangka merintis hadirnya batalyon marinir di Kabupaten Bima.
Dikatakan Bupati, "sebagai sebuah daerah yang memiliki garis pantai sepanjang 446 km dengan 13 kecamatan pesisir, 64 desa pesisir dan memiliki sumber kekayaan hayati yang melimpah, kehadiran batalyon marinir sebagai garda terdepan pertahanan negara, terutama di wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting.
Mengingat kata Bupati, satuan Marinir memiliki kemampuan tempur yang dapat diandalkan dalam menghadapi ancaman. Disamping dapat dilibatkan dalam operasi kemanusiaan dan penyelamatan, jadi sangat membantu masyarakat.
Bupati Bima Ady Mahyudi yang didampingi Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bima Aries Munandar, ST MT menambahkan, selain aspek keamana dan penanganan bencana alam di pesisir juga mendorong pembangunan ekonomi maritim". Terang Bupati. Kabag Prokompim Setda Kab. Bima, Suryadin, S.S., M.Si.(Sekjend MDG)
Berikut adalah panduan tata cara penanganan dan pengelolaan dana BUMDes yang benar sesuai aturan:
1. Tata Cara Penanganan Ketua BUMDes Tidak Transparan
Jika ketua BUMDes lama tidak transparan, langkah-langkah yang dapat diambil:
Musyawarah Desa karumbu (Musdes): Warga berhak menuntut laporan pertanggungjawaban dalam Musdes. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan dan usaha.
Evaluasi oleh BPD/Pemdes: Kepala Desa karumbu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mengevaluasi laporan pertanggungjawaban.
Pemberhentian/Pergantian Pengurus: Jika kinerja kurang memuaskan, merugikan, atau tidak transparan, pengurus dapat diganti melalui Musyawarah Desa Luar Biasa (Musdeslub).
Audit Independen: Pengawas BUMDes atau auditor eksternal dapat melakukan audit untuk memeriksa penyimpangan dana.
Pelaporan Hukum: Jika terbukti ada korupsi atau penggelapan (pasal 372 KUHP), pengurus dapat dilaporkan ke pihak berwajib.
2. Tata Cara Kelola Dana BUMDes yang Benar (Transparan)
Pengelolaan keuangan BUMDes yang sesuai aturan adalah:
Laporan Tahunan: Pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Transparansi Publik: Laporan keuangan wajib diumumkan dalam forum Musyawarah Desa karumbu kecamatan langgudu agar diketahui masyarakat.
Penggunaan Dana: Dana BUMDes (termasuk penyertaan modal desa) hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang disepakati, bukan untuk kepentingan pribadi.
Pembukuan Standar: Pembukuan harus rapi dan akuntabel.
3. Sanksi Pengurus Tidak Transparan
Administratif: Diberhentikan dari jabatan.
Perdata: Wajib mengganti kerugian BUMDes.
Pidana: Penjara maksimal 4 tahun (penggelapan).
Jika mendapati dugaan penyimpangan, warga karumbu dapat melapor melalui LAPOR! (lapor.go.id) atau melalui aparatur desa karumbu dan kecamatan langgudu. (Sekjend MDG)
Pertemuan ini membahas rencana strategis dalam rangka merintis hadirnya Batalyon Korps Marinir di Kabupaten Bima pada tahun Rabu 18 Februari 2026.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam:
✅ Penguatan sistem pertahanan dan keamanan wilayah
✅ Peningkatan stabilitas daerah
✅ Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur
✅ Membuka peluang kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI AL, khususnya Korps Marinir TNI AL, menjadi sinyal kuat komitmen bersama dalam memperkuat posisi strategis Kabupaten Bima di wilayah timur Indonesia.
Semoga langkah besar ini membawa manfaat luas bagi masyarakat dan menjadi awal kemajuan baru bagi Kabupaten Bima.
Sukses Selalu Bupati Bima