Media Dinamika Global

Senin, 08 Juni 2026

Sekdaprov Marindo Kurniawan Ikuti RDP Dengan Komisi II DPR RI, Dihadiri Mendagri Tito Karnavian Dan MenPANRB Rini Widyantini Terkait Pengelolaan PPPK, Tenaga Non-ASN dan Belanja Pegawai Daerah.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Senin 08 Juni 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota yang diundang untuk memberikan masukan terkait implementasi kebijakan belanja pegawai dan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

Rapat membahas berbagai isu strategis terkait penyelesaian permasalahan PPPK dan tenaga non-ASN, termasuk relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah yang di sejumlah daerah telah melampaui batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB memaparkan kondisi terkini pengelolaan PPPK dan tenaga non-ASN di daerah serta berbagai langkah yang tengah disiapkan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan kebijakan penataan tenaga kerja pemerintah.

Komisi II DPR RI menilai diperlukan solusi yang komprehensif terhadap persoalan belanja pegawai daerah. Oleh karena itu, Komisi II meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan yang menjadi solusi permasalahan.

Dari hasil pembahasan, Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ketentuan tersebut nantinya akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Komisi II DPR RI juga mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran persentase belanja pegawai dalam APBD.

Selain itu, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian PANRB mengoordinasikan percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN guna memberikan kepastian terkait masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi ASN.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pegawai dan penyelenggaraan pemerintahan.

Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu sehingga pelaksanaan kebijakan penataan tenaga non-ASN dapat berjalan optimal di seluruh daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional terkait pengelolaan aparatur sipil negara dan keuangan daerah guna memastikan implementasinya dapat berjalan efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung langkah pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap pengelolaan PPPK dan belanja pegawai daerah, sekaligus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik melalui tata kelola kepegawaian yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
(Fs/Red) 

Oknum Anggota DPRD Lobar Diduga Dugem di Tempat Hiburan Malam

     


LOMBOK BARAT, Media Dinamika Global – Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi Hanura dalam aktivitas hiburan malam memicu gelombang kritik keras dari kalangan mahasiswa dan aktivis hukum. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut integritas dan kehormatan lembaga legislatif.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PKC PMII Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra) menilai dugaan perilaku oknum wakil rakyat tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat yang selama ini memberikan mandat politik melalui pemilu.

Ketua LBH PKC PMII Bali Nusra, Sahrul Ramdan, mengatakan bahwa seorang anggota dewan bukan hanya dituntut menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga wajib menjaga etika serta moralitas sebagai representasi rakyat.

"Ketika masyarakat masih bergelut dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan pelayanan publik, munculnya dugaan anggota dewan menghabiskan waktu di tempat hiburan malam menjadi ironi yang sangat menyakitkan," tegas Sahrul dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, perilaku tersebut mencerminkan krisis sensitivitas sosial dan berpotensi merusak citra DPRD Lombok Barat yang seharusnya menjadi garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

LBH PMII Bali Nusra menegaskan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat tidak boleh bersikap pasif. Mereka mendesak BK segera melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik.

"Jangan sampai Badan Kehormatan hanya menjadi pajangan lembaga yang aktif ketika ada tekanan publik. Jika dugaan ini benar, maka harus ada konsekuensi etik yang tegas. Jika tidak benar, publik juga berhak mengetahui hasil klarifikasinya," ujar Sahrul.

Tak hanya DPRD, Partai Hanura juga didesak untuk mengambil sikap. LBH PMII Bali Nusra meminta partai menunjukkan komitmen terhadap politik bersih dengan tidak melindungi kader yang diduga melakukan tindakan yang mencoreng nama baik partai maupun lembaga legislatif.


"Kami menunggu keberanian Hanura. Jangan hanya berbicara soal keberpihakan kepada rakyat saat kampanye, tetapi diam ketika kadernya tersandung persoalan moral dan etika," tambahnya.


Lebih jauh, Sahrul mengingatkan bahwa setiap fasilitas yang dinikmati pejabat publik berasal dari uang rakyat. Karena itu, jabatan yang diemban harus digunakan untuk mengabdi, bukan mempertontonkan gaya hidup yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

Kasus ini, menurut LBH PMII Bali Nusra, harus menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat publik di Lombok Barat agar lebih menjaga perilaku dan integritas di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan beretika. Carita Carita

LBH PMII Bali Nusra memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kejelasan dari pihak-pihak terkait.

"Rakyat memilih wakil untuk memperjuangkan aspirasi, bukan untuk menikmati gemerlap dunia malam. Kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga, bukan dikhianati," pungkas Sahrul.

Oknum anggota DPRD tersebut belum bisa konfirmasi dan media ini berupaya mengkonfirmasi demi perimbangan berita, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Pendaftaran Hari Pertama SPMB 2026 Jalur Prestasi di SMP Negeri 1 Sape Resmi Dibuka

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, SMP Negeri 1 Sape resmi membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jalur prestasi pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi kesempatan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik untuk bergabung dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sape.



Pihak sekolah mengimbau para calon pendaftar dan orang tua untuk segera melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini.

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai tata cara pendaftaran, persyaratan, serta jadwal pelaksanaan SPMB 2026, calon peserta didik dapat melihat Brosur SPMB SMP Negeri 1 Sape yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Dengan dibukanya pendaftaran jalur prestasi ini, SMP Negeri 1 Sape berharap dapat menjaring peserta didik berprestasi yang siap mengembangkan potensi dan meraih prestasi di lingkungan sekolah.(Team.MDG.03)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya, Siapkan Kebangkitan Desa Adat Dan Wisata Dengan Khas Kebudayaan Lampung.

     

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai identitas masyarakat Lampung. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mewajibkan penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan dan mendorong penguatan desa-desa budaya di berbagai wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri resepsi pernikahan Ahmad Ridho, putra Azhar Marzuki bergelar Pengikhan Tihang Makhga Saibatin Makhga Legun dan Khoiriyah Arahman bergelar Dalom Khujungan Makhga, dengan Frety Septiani, putri Syofiansyah bergelar Khadin Pilihan dan Rosyani bergelar Minak Mas. Acara tersebut dirangkaikan dengan prosesi peresmian gelar adat tertinggi pewaris takhta kepemimpinan Marga, yang berlangsung di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin 08 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa prosesi adat tersebut tidak hanya menjadi momentum penyatuan dua keluarga, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang memiliki nilai penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi masyarakat adat Lampung.

"Hari ini tidak semata menjadi momentum penyatuan dua insan, tetapi juga menjadi peristiwa adat budaya yang sangat berharga melalui pelaksanaan prosesi peresmian gelar adat tertinggi pewaris takhta kepemimpinan atau Timbang Marga," ujar Gubernur Mirza.

Menurutnya, pelestarian budaya harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Lampung, jelasnya, telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperkuat identitas budaya daerah.

Salah satunya melalui kebijakan penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis. Kebijakan tersebut, menurut Gubernur Mirza, mulai menunjukkan dampak positif karena tidak hanya diikuti oleh masyarakat lokal, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan pendatang.

"Alhamdulillah, banyak masyarakat pendatang yang mulai belajar bahasa Lampung. Bahkan sekarang sudah ada kursus dan les privat bahasa Lampung. Ini menunjukkan bahwa budaya kita dihargai oleh banyak pihak," ujarnya.

Gubernur Mirza menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi masyarakat Lampung untuk semakin bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki.

Selain penguatan bahasa daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga berencana menghidupkan kembali desa-desa budaya dan kawasan wisata berbasis kearifan lokal. Program tersebut akan difokuskan pada pengembangan kampung budaya Lampung serta pemeliharaan cagar budaya.

"Kami akan menghidupkan kembali 15 desa budaya. Desa-desa itu akan dikembangkan agar mencerminkan kehidupan masyarakat Lampung seperti ratusan tahun lalu, baik dari perilaku masyarakatnya, kebudayaannya, maupun ekosistem yang mendukungnya," ujarnya.

Ia berharap upaya tersebut dapat memperkuat daya tarik Lampung sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya sekaligus destinasi wisata berbasis tradisi dan sejarah.

"Kita ingin setiap orang yang datang ke Lampung merasa bangga dengan Lampung," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga besar yang hadir. Ia berharap pernikahan tersebut membawa kebahagiaan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan budaya Lampung.

Acara yang berlangsung di Desa Kesugihan itu turut dihadiri unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda Lampung Selatan, tokoh adat, perangkat marga, serta masyarakat adat dari berbagai wilayah di Lampung Selatan. Prosesi Timbang Marga yang dilaksanakan menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan adat sekaligus penegasan pentingnya pelestarian tradisi di tengah perkembangan zaman.
( Fs/Red) 

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

     


Lombok Barat, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6). Kegiatan ini menyasar wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan, terutama dalam penyediaan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.343 keluarga di Taman Ayu menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Menurut Mirza, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“GPM ini kita upayakan bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk melakukan pengendalian inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan akan dilaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami dan berdasarkan data BPS, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena terjadi kelangkaan di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Program GPM juga difokuskan pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan GPM ini diharapkan dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini terus meningkat. Ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah Provinsi yang perlu terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Apalagi saat ini yang paling langka adalah minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya.

Redaksi |

Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB Perkuat Sinergi Perangi Narkoba

     


Mataram, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Senin (8/6/2026) siang, bersilaturahmi dengan Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si. Pertemuan di Kantor BNNP NTB itu sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarinstansi, dalam memerangi peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan Kapolda NTB disambut hangat Kepala BNNP NTB beserta jajaran. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan dua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

Kapolda NTB menegaskan, persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, agar upaya pencegahan dan penindakan berjalan lebih efektif.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, serta komitmen bersama agar ruang gerak para pelaku semakin sempit dan masyarakat semakin terlindungi," ujar Irjen Pol. Kalingga.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah penguatan koordinasi, pertukaran informasi, serta strategi menghadapi jaringan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Kapolda berharap hubungan baik antara Polda NTB dan BNNP NTB dapat semakin solid, sehingga berbagai program pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

"Kami siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BNNP NTB. Tujuan kita sama, yakni menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat," katanya.

Sementara itu, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol. Marjuki menyampaikan komitmennya, untuk terus bersinergi dengan Polda NTB dan seluruh jajaran dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB.

"BNNP NTB berkomitmen terus bersinergi dengan Polda NTB dan jajaran dalam pemberantasan peredaran narkoba. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kami optimistis upaya penanggulangan narkoba dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus memperkuat tekad bersama menghadapi ancaman narkotika. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat, guna mewujudkan NTB yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Redaksi |

Pendaftar SPMB SMA Unggulan Lampung Tembus 34 Ribu, Thomas: Bukti Kepercayaan Masyarakat Terus Meningkat.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || 
Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri Unggulan Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 mengalami lonjakan signifikan. 

Jumlah pendaftar tercatat mencapai sekitar 34 ribu peserta didik, meningkat tajam dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yang berada di kisaran 14 ribu pendaftar.

Lonjakan lebih dari dua kali lipat tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan sekolah-sekolah unggulan di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap sistem pendidikan yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, tahun ini jumlah pendaftar SPMB SMA Unggulan Provinsi Lampung mencapai sekitar 34 ribu peserta. Angka ini meningkat sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran 14 ribu pendaftar. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan di Lampung semakin tinggi," kata Thomas, Senin 08 Juni 2026.

Menurut Thomas, tingginya animo masyarakat menjadi motivasi bagi Disdikbud Lampung untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi mutu pembelajaran, sarana prasarana, maupun kompetensi tenaga pendidik.

"Kami memandang tingginya minat masyarakat ini sebagai amanah yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Disdikbud akan terus melakukan berbagai pembenahan agar sekolah-sekolah unggulan benar-benar mampu melahirkan generasi yang berprestasi, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global," ujarnya.

Sebagai landasan pelaksanaan SPMB tahun ini, Disdikbud Lampung telah menerbitkan petunjuk teknis penerimaan murid baru SMA dan SMK Tahun Ajaran 2026/2027 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/148/V.01/HK/2026.

Thomas menegaskan, seluruh tahapan SPMB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. 

Ia juga memastikan proses pendaftaran hingga daftar ulang tidak dipungut biaya karena telah ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah (BOPD).

Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, penerimaan peserta didik dibagi melalui empat jalur, yakni Jalur Domisili sebesar 30 persen, Jalur Afirmasi 30 persen, Jalur Prestasi 35 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Thomas mengingatkan masyarakat bahwa tingginya jumlah pendaftar juga harus dipahami secara proporsional karena tidak sebanding dengan daya tampung yang tersedia di sekolah-sekolah unggulan.

"Semua kami verifikasi. Supaya adil dan transparan tentu harus mengikuti aturan dan juknis yang berlaku. Tidak mungkin semua pendaftar diterima karena kuota sekolah sudah ditetapkan," tegasnya.

Menurutnya, sistem seleksi dilakukan secara otomatis dan berbasis data sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada ruang bagi intervensi maupun perlakuan khusus terhadap peserta tertentu.

"Kepercayaan masyarakat yang begitu besar ini harus kami jaga. Karena itu, seluruh proses SPMB dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan sehingga masyarakat mendapatkan layanan pendidikan terbaik," lanjut Thomas.

Meski demikian, Disdikbud Lampung tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB. Thomas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat kendala selama proses pendaftaran berlangsung.

"Sekali lagi kami mohon maaf apabila masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran," katanya.

Ia berharap tingginya partisipasi masyarakat dalam SPMB tahun ini menjadi momentum bagi dunia pendidikan Lampung untuk terus berbenah dan meningkatkan prestasi.

"Ini bukan sekadar soal jumlah pendaftar yang meningkat, tetapi menjadi sinyal bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap kemajuan pendidikan di Lampung. Harapan itu yang harus kami jawab dengan kerja nyata, inovasi, dan prestasi yang terukur," pungkasnya.

Meningkatnya jumlah pendaftar hingga mencapai 34 ribu peserta didik menjadi salah satu capaian positif dunia pendidikan Lampung. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah unggulan, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.(Fs/Red) 

Penerimaan Siswa Baru SDN 2 Maria Tahun Ajaran 2026/2027

     

BIMA, Mediadinamikaglobal.id – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Maria resmi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Pendaftaran dibuka mulai bulan Juni 2026 dan diselenggarakan secara terbuka serta transparan bagi seluruh calon siswa yang memenuhi syarat.

Sekolah yang beralamat di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini menawarkan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Berbagai keunggulan disediakan, antara lain tenaga pengajar yang profesional dan berdedikasi, kurikulum yang relevan, fasilitas belajar yang lengkap, serta pembiasaan karakter disiplin dan sopan santun.

Selain pembelajaran di kelas, siswa juga dapat mengikuti beragam kegiatan pendukung bakat dan minat, seperti olahraga, pramuka, paskibra, klub bahasa, tilawah Al-Qur’an, dan penguasaan komputer. Budaya hidup bersih dan sehat juga menjadi perhatian utama sekolah agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan bertanggung jawab.

 

Informasi Pendaftaran

- Waktu: Dimulai bulan Juni 2026

- Lokasi: Kantor SDN 2 Maria, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. 

- Kontak: 0812-3649-6395 / media sosial resmi @sdn2maria

Kepala sekolah Minarni, S. Pd dan seluruh dewan guru mengajak orang tua dan calon siswa untuk bergabung. “Kami meyakini setiap anak memiliki potensi. Di sini, kami siapkan tempat yang aman dan menyenangkan agar mereka bisa tumbuh, belajar, dan berani maju,” demikian pesan dari Kepsek SDN 2 Maria. 

Pendaftaran dilayani setiap hari kerja pada jam operasional sekolah. Informasi lengkap dapat diperoleh langsung di tempat atau melalui kontak yang tertera. (MDG05) 

Minggu, 07 Juni 2026

KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru Jalin Silaturahmi dan Audiensi dengan Camat Senapelan

     


Pekanbaru – Komando Inti Mahatidana (KOTI) Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan silaturahmi dan audiensi dengan Camat Senapelan sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kecamatan.


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dankoti Kota Pekanbaru, Bung Eri Bukit, yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Dandema KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru, M. Zulfikar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Unit II, Retno, bersama jajaran anggota lainnya.


Dalam kesempatan ini, KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru juga menggandeng mitra koti dari Infinity Center Pekanbaru yang diwakilkan oleh Erwin Ramadhan , Robby Kurniawan , Ade Sudrajat dan Erik sebagai tim IT ini adalah bentuk kolaborasi dalam mendukung kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat.


Infinity Center yang sudah ada dari tahun 2019 berfokus pada perlindungan konsumen terhadap pelaku pinjaman online ( Pinjol ) , bank konvensional , kartu kredit & KTA serta leasing finance dan juga pemulihan mental dari adiksi negatif seperti judi online ( judol ) & pergaulan bebas . 

Dalam penyampaiannya Erwin Ramadhan menyampaikan Infinity Center Pekanbaru siap hadir di masyarakat khususnya masyarakat senapelan guna memberikan edukasi bahaya dan bagaimana jalan keluar dari masalah yang seperti di sebutkan khususnya Pinjaman Online dan Judi Online karena ini amat sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat . 

Harapannya tercipta ruang diskusi dengan masyarakat agar masyarakat tidak lagi merasa sendiri ketika ada masalah yang di hadapkan . 


Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Camat Senapelan, Ibu Iren, menyambut baik kehadiran KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru beserta rombongan, serta mengapresiasi inisiatif silaturahmi yang dilakukan.


Di tempat terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Bung Iwan Pansa, turut menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyampaikan dukungannya terhadap langkah KOTI Mahatidana dalam membangun


komunikasi dan sinergi dengan pemerintah, serta berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut demi kemajuan organisasi dan masyarakat.

Pihak KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah serta siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.


Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara KOTI Mahatidana Kota Pekanbaru dan Kecamatan Senapelan semakin solid dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Kamtibmas

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id,Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Senin (8/6/2026).

Kegiatan pertama dilaksanakan oleh Babinsa Desa Bugis, Serda Irfan, pada pukul 08.30 WITA. Dalam pertemuannya dengan warga binaan di Kecamatan Sape, ia mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, warga juga diminta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan maupun pertengkaran yang berpotensi merusak keharmonisan bermasyarakat. Apabila terjadi permasalahan, warga diharapkan segera melaporkan kepada pihak terkait agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Selanjutnya, pada pukul 09.00 WITA, Babinsa Desa Rasabou, Serda Abdul Hafid, melaksanakan Komsos dengan warga binaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap aman, nyaman, serta terhindar dari berbagai permasalahan sosial.




Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Babinsa Desa Kale'o, Serda Sanusi, anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, pada pukul 09.30 WITA. Ia mengajak warga untuk terus menjalin silaturahmi dan menjaga komunikasi yang baik demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjaga etika dalam berinteraksi, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta menjauhi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Jika terjadi permasalahan, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat.

Sementara itu, pada pukul 10.00 WITA, Babinsa Desa Sangga, Serka Jamaluddin, juga melaksanakan Komsos bersama warga binaan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing. Warga diajak untuk saling mengingatkan dalam hal-hal positif, menghindari tindakan yang melanggar hukum, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Melalui kegiatan Komsos tersebut, para Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara TNI dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masing-masing.(Team.MDG.03)