Dinas Sosial Diduga Menipu Operator Desa Se-kabupaten Bima


Bima-Ntb. Media Dinamika Global.id - Kasus ini mencuat berdasarkan keluhan beberapa operator desa di kabupaten Bima. Salah satunya operator yang berasal dari kecamatan Bolo.


Menurutnya, tahun lalu pihak Dinas Sosial menjanjikan insentif kepada para Operator Desa se-kabupaten Bima setelah mengerjakan Validasi Data yang termuat di dalam Basis Data Terpadu (BDT).


"Kami sudah merampungkan validasi data BDT tapi hingga sekarang belum diberikan insentif yang dijanjikan itu", terang J salah satu operator desa di kecamatan Bolo (15/03). 


Sementara itu, salah satu operator desa yang berasal dari kecamatan Soromandi mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh Dinas Sosial.


"Andi Sirajuddin telah menipu kami seluruh operator desa se-kabupaten Bima", Terangnya. 


Menurutnya Pihak Dinas Sosial menjanjikan akan memberikan insentif perbulan selama 3 bulan kepada masing-masing Operator Desa.


"Data BDT sudah kami rampungkan hingga 80 persen tapi sampai sekarang belum ada pembayaran insentifnya sama sekali", Terang B salah satu operator desa di kecamatan Soromandi (10/03).


Selain itu juga, operator desa lain dari kecamatan Bolo memberikan keterangannya.


"Sampai sekarang kami belum menerima insentif, koordinator TKSK hanya meminta data diri dan rekening saja kemarin tapi belum ada transfer insentif sama sekali hingga sekarang", Imbuh S salah satu operator desa di kecamatan Bolo (15/03).


Kepala Dinas Sosial Andi Sirajuddin yang dikonfirmasi via WhatsApp (15/03) menjawab dengan singkat terkait polemik insentif validasi data BDT untuk para operator desa se-kabupaten Bima.


"Insentif dari mana itu. Di DPA Dinsos tak ada itu", Jawabnya singkat.


Ketika ditanyakan lagi oleh media terkait adanya keluhan beberapa operator terkait insentif yang dijanjikan itu dan pihak mana yang bisa dihubungi untuk konfirmasi langsung permasalahan tersebut, Kadis Sosial hanya read saja dan belum memberikan jawabannya.


Beberapa staf yang kami datangi di dinsos memilih bungkam dan mengarahkan untuk bertanya langsung kepada kepala dinsos Andi Sirajuddin permasalahan insentif validasi data BDT tersebut. Dikutip dari Sumber dari Pelopor NTB. (MDG.08).

Load disqus comments

0 comments