 |
| Foto: Usrah sapaan Akrab Andre dan Syamsul Rizal Sapaan Akrab Rizal Patikawat. |
Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Carut marut dijajaran pendidikan Kabupaten Bima dalam hal ini tingkat SDN dan SMPN tak pernah berhenti dan selesai. Apakah jajaran dinasnya yang nakal, atau memang Bupati dan Wakil Bupati Bima (IDP-DAHLAN) tak peduli atas kondisi itu.
Sebut saja, adanya masalah PKBM dan PAUDNI yang selama ini selalu disorot atas verifikasi Dinas belum lagi hal lainnya. Kali ini, temukan BPKP perwakilan provinsi atas pengelolaan dana Bos terdiri atas sekolah SDN sebanyak 44 dan Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri 113 Sekolah yang anggarannya mencapai milyaran.
Pemerhati dan Pendiri serta pembina Bima Coruption Watch (BCW) adanya kondisi ini dia menuding Kabid Dikdas saat ini tak besuc dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, sebelum dia dilantik jadi Kabid Dikdas Ia menjabat sebagai Kasi Sarpras. Secara otomatis Ia yang menjalankan tugas pembinaan kepala sekolah tingkat SMPN selama ini," jelas Andre alias Usrah.
Pemuda asal Risa ini meminta Bupati Bima mencopot Kabid Dikdas ini.Pasalnya, Ia dituding tak besus dan tak mampu menjalankan dengan baik. Hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, begitu Kasi Sarpras tingkat SDN bupati harus mencopot.
"Apabila ini tak diindahkan Bupati Bima, Kuat dugaan pejabat di Dikbudpora adalah antek antek pengumpul pundi pundi kekuasaan tanpa memikirkan kepentingan pendidikan di kabupaten Bima," katanya.
Kok bisa ada temuan, sementara sosialisasi pihak Dinas selama ini atas pengelolaan dana BOS tetap dilakukan. Bukti ini menunjukkan ketidakmampuan Kabid Dikdas asal Kecamatan Wawo saat ini yang dulu menjabat Kasi Sarpras.
"Kalau ini tak ditinjau oleh Bupati Bima atas birokrasinya di OPD. Berarti diduga kuat Birokrasi Pemda Bima bukan murni karier, tapi kuat dugaan penilaian akan hal lain," ujar Usrah.
Senada dengan Usrah, Syamsul Rizal atau yang dikenal dengan Rizal Patikawat di akun facebooknya menyampaikan hal yang sama. Kalau para kasek dihasilkan korban atas kondisi itu tak mungkin. Pasalnya, juknak juknisnya dari Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima awalnya," tegas Rizal.
Sebagai masyarakat kabupaten Bima, kami sangat peduli atas hal ini. Karena pendidikan adalah tolak ukur maju mundurnya suatu daerah," tambahnya.
"Selain itu, Kadis Dikbudpora adalah warga Madapangga jadi dia harus peka atas kondisi dilingkupnya. Jangan ada kesalahan yang fatal dong, apalagi dia dipersiapkan akan menjadi Sekda kabupaten Bima kedepan," tutur pemuda Desa Bolo ini.
Dirinya ingatkan agar menyampaikan ke Bupati Bima atas kondisi ini. Jaga Marwah pendidikan demi kemajuan daerah. Dan diminta kepada Bupati Bima agar mencopot Kabid Dikdas," pintanya.
Hingga berita ini diturunkan Kabid Dikdas dan Bupati Bima belum dikonfirmasi atas hal ini. (MDG.01).
0 comments