 |
| Foto : Syamsul Rizal dan Ilyas. |
Bima, Media Dinamika Global.Id.__ DAM Bontokape yang berlokasi di Desa Timu Kecamatan Bolo Bima NTB ambruk setelah beberapa bulan selesai dikerjakan. Penyebabnya, diduga akibat diterjang banjir pertama pada awal musim hujan 2021 lalu.
Diketahui, DAM tersebut merupakan bagian pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dikerjakan pihak rekanan PT Graha Bima Kontruksi sejak Mei hingga Oktober 2021, dengan pagu anggran senilai Rp3,4 M. Yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Rusaknya DAM yang masih seumur jagung itu, tentu saja menuai beragam reaksi publik. Sejumlah aktivis pro demokrasi di Sila-Bima pun turut menyoroti proyek yang menghabis uang negara tersebut.
"Sejak awal pelaksanaan, saya sudah bicara terkait proyek ini, bahwa ada dugaan pelanggaran. Dan nyatanya ini terbukti. Belum beberapa bulan selesai dikerjakan, DAM-nya sudah ambruk," ungkap Syamsulrizal, Jum'at (14/10/22).
Baca : https://www.mediadinamikaglobal.id/2022/10/dam-senilai-rp-34-m-di-desa-timu-ambruk.html
Lanjutnya, mengingat proyek tersebut menggunakan uang negara, maka sepatutnya pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres dan Kejari Bima untuk melakukan audit investigasi terkait pelaksanaan proyek yang dimaksud.
"APH harus ambil sikap, segera panggil pihak pelaksana dan PPK untuk diperiksa" tegas aktivis senior tersebut.
Begitupun disampaikan Ilyasa. Ia meminta pihak terkait untuk bertanggungjawab atas kerusakan DAM yang dimaksud. Jangan sampai mengorbankan kepentingan petani, hanya karena keserakahan.
Tak hanya itu, ia juga meminta APH untuk memanggil pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Guna menyelidiki adanya indikasi praktek Mark Up anggaran.
"Sudah sepatutnya Polres Bima memanggil pihak rekanan untuk diperiksa. Jangan biarkan uang negara terbuang sia-sia," pinta dia.
Sebelumnya, pihak rekanan PT Graha Bima Kontruksi telah menyatakan sikap untuk memperbaiki kerusakan DAM yang dimaksud.
"Kita akan perbaikinya paling telat awal November 2022. Kebetulan saat ini, bahan materialnya (Besi) sebagiannya sudah ada," kata Mansyur perwakilan PT Graha Bima Kontruksi. (MDG.01).
Lanjutnya, mengingat proyek tersebut menggunakan uang negara, maka sepatutnya pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres dan Kejari Bima untuk melakukan audit investigasi terkait pelaksanaan proyek yang dimaksud.
"APH harus ambil sikap, segera panggil pihak pelaksana dan PPK untuk diperiksa" tegas aktivis senior tersebut.
Begitupun disampaikan Ilyasa. Ia meminta pihak terkait untuk bertanggungjawab atas kerusakan DAM yang dimaksud. Jangan sampai mengorbankan kepentingan petani, hanya karena keserakahan.
Tak hanya itu, ia juga meminta APH untuk memanggil pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Guna menyelidiki adanya indikasi praktek Mark Up anggaran.
"Sudah sepatutnya Polres Bima memanggil pihak rekanan untuk diperiksa. Jangan biarkan uang negara terbuang sia-sia," pinta dia.
Sebelumnya, pihak rekanan PT Graha Bima Kontruksi telah menyatakan sikap untuk memperbaiki kerusakan DAM yang dimaksud.
"Kita akan perbaikinya paling telat awal November 2022. Kebetulan saat ini, bahan materialnya (Besi) sebagiannya sudah ada," kata Mansyur perwakilan PT Graha Bima Kontruksi. (MDG.01).
0 comments