Peringati Hari Sumpah Pemuda, LMND Mataram Seruduk Gedung DPRD Provinsi NTB dan Distanbun NTB

Foto : Putri Nurul Fadilah Saat Orasi di Depan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

Mataram, Media Dinamika Global.Id.__  Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Mataram (LMND-Mataram) menggelar Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi NTB dan Gedung Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat (Distanbun NTB). Jum'at, (28/10/22).

Sebagai bentuk kekecewaan massa aksi kepada pemerintah yang tidak mampu mengatasi beberapa persoalan yang ada di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Massa aksi melakukan orasi bergiliran, Koordinator Lapangan, Wahyu mengatakan, Melihat perkembangan dinamika sosial di negara indonesia, sampai hari ini banyak persoalan rakyat yang belum dituntaskan dan belum mendapatkan keadilan serta kesejahteraan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah sesuai amanat undang undang 1945, tentang kemakmuran/keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

"Di Negara Indonesia khusunya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terjadi gejolak sosial yang menghisap dan menindas manusia di atas manusia lainya," ungkapan Wahyu.

Foto: Massa Saat Seruduk Gedung DPRD Provinsi NTB

Senadah, Mujihat juga menegaskan, 
kenaikan harga BBM ini tentunya akan sangat memberikan tekanan hebat bagi rakyat tentunya rakyat kecil dan kita ketahui BBM bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok rakyat, banyak rakyat kecil yang mengunakan BBM untuk mencari nafkah, sebut saja ojek, nelayan, petani, dan pekerja buruh dan lain-lainnya.

"Mereka rata-rata dari rakyat kecil yang harus terus hidup ditengah kerasnya kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil maupun pada umumnya," tegas Mujihat Pria kelahiran Desa Pion, kecamatan Sanggar, kabupaten Bima ini.

Sementara, Putri Nurul Fadilah mengatakan, kelangkaan pupuk bersudsidi ini diakibatkan kurangnya kebijakan dan pengawasan dari pemerintah yang tidak mendukung kepentingan masyarakat para petani, sehingga kesempatan itu digunakan oknum-oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat tani.

"Saat ini, diberbagai Desa kami, Kelompok tani mengadu, tentang RDKK yang tidak pernah di Revisi, disetiap tahunnya harus di perbarui RDKK, namun tidak dilakukan sama sekali, ini menunjukan bahwa pemerintah hari ini sangat apatis terhadap kondisi petani," pungkas Aktivis Jender. (Hendri).