Kabupaten Bogor,Media Dinamika Global. Id. - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc lakukan Reses II Tahun Sidang 2022-2023 di Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, tepat nya di Yayasan Pondok Pesantrean Arrofi'iyah Wadda'wah, Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, KM. 3, Kp. Cigarogol, Desa Mekarsari, Senin(20/02/2023).
Kehadiran H. Ricky Kurniawan, Lc yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra Persatuan sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VI Jabar(Kabupaten Bogor) yang didampingi Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra, H. Adi Suardi, S. E. dan disambut antusias warga.
Dari pantauan awak media, kegiatan Reses juga dihadiri Kiyai James Bon, Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Arrofi'iyah Wadda'wah, Kiyai Tatang, Tokoh Agama lainnya dan Tokoh Masyarakat.
H.Ricky Kurniawan,Lc dalam kata sambutan nya mengatakan bahwa ini merupakan reses terakhir dan siap menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Gubernur dan Forkompimda Provinsi Jawa Barat.
" Ini merupakan reses terkahir, dan saya sudah keliling di 8 titik wilayah, reses ini adalah amanat dari undang-undang, kita diamanatkan undang-undang untuk mendengar aspirasi masyarakat, gagasan, curhatan, dan juga kritikan warga, ini merupakan momentum dewan harus lebih banyak mendengar daripada bicara" imbuh nya.
" Setelah ini, bapak ibu sekalian silahkan sampaikan aspirasi nya langsung, baik by WA, juga ke ketua PAC, nanti akan kita sampaikan, kita bacakan didepan gubernur dan Forkompimda, karena dewan ingin tau apa sebenarnya yang terjadi lalu kita akan laporkan ke gubernur termasuk nanti program satu desa satu Hafidz" lanjut nya.
Saat sesi tanya jawab berlangsung, ada beberapa warga masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara langsung diantaranya perihal Fasus fasos di wilayah cileungsi indah yang belum diserahkan ke pemda kabupaten bogor, dimana ada fasilitas jalan yang dianggap timbulkan keresahan di masyarakat, sulitnya mendapatkan BBM solar bersubsidi bagi pengusaha, termasuk pengusaha derek yang mana pembelian nya dibatasi yaitu boleh lebih dari 20 liter dan harus gunakan barcode.
Ada juga warga masyarakat yang mengeluhkan kartu indonesia sehat dan banyak nya penerima PBI yang salah sasaran, juga mengenai kemacetan di wilayah metland yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dipecahkan, masalah banjir dan permintaan pengadaan universitas di wilayah kecamatan cileungsi.
Mendengar beberapa aspirasi yang disampaikan warga masyarakat, H.Ricky Kurniawan,Lc menjawab akan berusaha semaksimal mungkin karena menampung aspirasi saat reses merupakan tugas konstitusi dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
" Sebagai Dewan, semua aspirasi akan ditampung untuk disampaikan ke Gubernur dan Forkompimda, tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena reses merupakan tugas konstitusi, semua akan kita angkat nanti, ini permasalahan klasik dan kita ingin solusi dari pemerintah. BPJS masalah klasik, anggaran 43 milyar PBI sudah diajukan, tapi persoalan covid membuat semua berubah dan adanya kendala di database, kalaupun itu domain pusat saya akan tetap suarakan, kita juga ada mobil ambulance, kita bukan hanya antar pasien tapi juga advokasi" terang nya.
" Masalah tunggakan-tunggakan BPJS itu kita punya gagasan bagaimana supaya bisa diputihkan mengingat banyak nya perekonomian kita yang terpuruk di beberapa sektor, tapi ini baru gagasan, sebab 5 persen APBD harus dianggarkan untuk kesehatan, subsidi untuk PBI di kabupaten bogor baru 43 milyar, jadi harus banyak perbaikan lagi karena banyak nya keluhan masyarakat, dan bagi saya permasalahan BPJS ini harus jadi perhatian pemerintah, khusus nya PBI"sambung nya.
" Terkait Kemacetan, ini juga jadi catatan kita, karena kebanyakan jalan provinsi, kalau fly over kan pemerintah pusat, untuk drainase kita harap ke depan ada cost sharing, artinya bisa di backup kabupaten, kalau jalan nasional kan bagus karena sekalian drainase, kalau jalan provinsi gak, tapi kita akan usahakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat" pungkas nya.
Sementara Angota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor(Badan Anggaran), H. Adi Suardi, S. E. yang turut mendampingi H. Ricky Kurniawan, Lc, meminta kepada warga masyarakat untuk menulis segala keluhan masyarakat untuk disampaikan langsung bahkan siap menerima aspirasi by WA.
" Kalau ada keluhan, aspirasi silahkan sampaikan, tulis bahkan WA saya siap 24 jam untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat" jelas nya.
" Untuk Fasos fasum Perumahan cileungsi indah, pastinya pertama kita lihat dulu site plan, kedua penyerahan nya seperti apa dari developer ke pemerintah? dan kalau belum diserahkan ada apa? tentu ada kewajiban yaitu penyerahan, karena fasos fasum itu hak warga, tapi pengelolaan nya ada di pemda, itu diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai peruntukan nya, dan bisa juga dimanfaatkan untuk sekolah, Mushola dan lain nya" lanjut nya.
" Perlu diingat, urusan flyover harus selesai, sebab banyak keluhan, udah dibersihkan tumbuh lagi, banyak pedagang kaki lima, banyak sampah, evaulasi kewenangan provinsi, kita kerjasama antara pemda kabupaten bogor dan pemerintahan provinsi jawa barat untuk penanganan flyover, dan juga membuat kejelasan batas-batas dan ikon nya.
Terkait Universitas merupakan bagian dari persyaratan untuk lahirnya bogor timur, di tanjung sari UPN sedang ber proses, sudah punya lahan, dari 7 kecamatan yang dominan penghasilan tertinggii yaitu kecamatan gunung putri dan kecamatan cileungsi, membantu orang lemah bagian ibadah.
Ada regulasi yang sangat berarti, untuk saat ini provinsi tugaskan dari bapenda dan samsat yaitu petugas khusus untuk monitoring pajak kendaraan yang nunggak, kehadiran mereka jangan dianggap masalah karena justru membantu memfasilitasi, per kecamatan 2 orang di cileungsi 2 orang, itu saya fasilitasi, sampaikan ke kami kalau mereka lakukan tindakan kurang berkenan,
Sebab mereka bertugas membantu kesulitan mekanisme pembayaran pajak, kira-kira begitu dan untuk surat terkait PSU saya tunggu, saya di komisi 2 bidangi aset-aset pemda, sampaikan ke kami kalau ada perubahan PSU yang dipakai oleh oknum atau dikomersilkan berarti itu oknum, itu harus melalui perubahan site plan.
Saya minta data, itu ranahnya DPKPP, bagian aset. PSU yang ada disekitar lokasi perumahan untuk apa, didalam site plan sdh tertulis, semua harus ada pemberitahuan kepada dinas terkait, data itu sangat penting, saya beberapa kali raker dengan DPKPP, jadi.., bisa buat surat dan sampaikan ke kami, copy nya sampaikan juga ke saya biar gak keselip, sebab kami bekerja berdasarkan badan musyawarah(bamus)" tutup nya. (Marlon, S. E.).
0 comments