Pekanbaru – Media Dinamika Global.Id.-Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPUD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk provinsi Riau, tak ayal membuat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) di provinsi Riau menjalaninya dengan optimis, merkipun harus dihadapkan dengan kondisi objektif pasca keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menidakloloskan partai yang dideklarasikan bertepatan dengan hari lahi Pancasila 1 Juni.
Menurutnya, walau pun terkesan mendapat pertanyaan aneh-aneh dari beberapa petugas penyelenggara Pemilu tentang verifikasi faktual anggota, dirinya akan menjawab semampunya, mengingat dalam 5 bulan pasca keputusan KPU RI, pergeseran pilihan politik di tingkatan bawah terjadi.
“Pergeseran pilihan politik yang saya maksud adalah, menyangkut jika dulunya orang-orang yang mendaftarkan diri ke Partai PRIMA, menjadi berubah haluan saat mengetahui partainya dingatakan tidak lolos verifikasi administrasi saat akhir Oktober 2023.
Misalnya, kami temukan beberapa anggota yang sudah menjadi anggota partai politik lain, pasca keputusan KPU RI tersebut. Dan ada pula anggota yang tidak mau dilibat-libatkan lagi ke Partai PRIMA, karena malu muka pasca mengetahui partainya tidak lolos,” jelasnya.
Tapi pun demikian, alumni Universitas Sumatera Utara ini memberikan apresiasi yang sangat tingga kepada penyenggara pemilu, walau pun menurutnya masih ada beberapa kejanggalan yang harus diselesaikan.
“Kejanggalan-kejanggalan ini tentunya harus diselesaikan dengan 2 jalan, apakah dengan upaya melakukan klarifikasi secara cepat kepada penyelenggara Pemilu, atau jika tidak menemukan jalan, tentunya akan lahir laporan atau aduan ke Gakumdu setempat.
Tapi kami garansi, tindakan kami kedepan tentunya tidak memiliki maksud untuk menunda-nunda pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Sebagai informasi, DPW PRIMA Provinsi Riau telah menjalani verifikasi faktual kepengurusan pada hari Minggu (02/04/23) lalu di kantor sekretariatnya jalan Beringin, Marpoyan Damai, Pekanbaru.
Beriringan dengan itu, Verifikasi faktual di Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, dan Indragiri Hilir juga sedang berjalan.
Beberapa daerah ada yang dilakukan secara online, mengingat banyak pengurus yang berada di luar kota dalam beberapa waktu kedepan, atau mendapatkan tugas luar provinsi dari kantornya.
Misalnya, ketua dan sekretaris DPK PRIMA Kabupaten Kampar yang saat ini sedang melakukan advokasi sengketa agraria masyarakat Sakai di kabupaten Kampar. “Namun, apapun itu, show must go on. Kami harus hadapi ini dengan tekanan tinggi,” tandasnya. (Morex Bima).
0 comments