 |
| Foto : Salahudin, SH. |
Mataram, Media Dinamika Global.Id.__ Kencan melakukan kunjungan kerja di daerah wilayah kabupaten Dompu, Daerah Dompu merupakan tempat tinggal dan kelahiran mantan istri Gubernur NTB (RED), berinisial CK, masyarakat dompu pun mengapresiasi dan kehormatan kedatangan sang Pemimpi NTB (Gubernur NTB).
Salahudin, SH mengatakan, Pertengahan puasa lalu riuh gemuruh Plat mobil dinas NTB 1 menyusuri jalan lintas Sumbawa-Dompu dan akan bertandang ke salah satu kecamatan penyumbang APBD terbesar di sektor pertanian salah satunya Kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu.
"Dalam rumus demokrasi kekuasaan ditakdirkan untuk menjawab kompleksitas penyakit akut (mengakar) yang sudah di derita rakyat dompu sejak lama, rumus inilah yang menghantrakan rakyat terus ketergantungan terhadap kekuasaan," ungkapan Salahudin disapa akrab Haden. Pria Kelahiran Kabupaten Dompu.
Menurut dia, Kompleksitas penyakit akut di derita rakyat jika kita melirik Ntb di wilayah timur sangat beragam, secara gambaran kasar penulis menguraikan antara lain, yakni tata kelola infrastruktur yang amburadul, penataan jalan yang secara kasat mata belum juga di sentuh pembangunan, hutan yang di ekssploitasi secara berlebihan, bencana alam yang terus hadir tanpa alpa di saat musim tanam, harga komoditi pertanian terus menghantaui tiap tahunya, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang mercuni sendi-sendi birokrasi.
"Perseteruan hingga terjadi konflik antar kampung hanya untuk mendapatkan pekerjaan di tambang di kecamatan Hu’u," ujarnya.
Perseteruan akan terus berlangsung jika pemerintah Ntb tidak cepat merespon dan membuka ruang perekrutan karyawan secara total, pengangguran terus bertambah hingga pada konteks regulasi yang sampai sekarang belum hadir untuk menjawab itu semua.
"Hadirnya Birokrasi untuk memberikan solusi bagi rakyatnya," tuturnya.
Beberapa bulan terakhir ini, jagat maya di hebohkan dengan sosok pemuda yang bernama BIMA mengkritik pemerintah lampung terkait pembangunan lampung yang tak kunjung maju, hingga menarik perhatian Presiden republik indonesia untuk turun langsung meninjau lokasi lampung. Jika kita kembali ke NTB di bandingkan Lampung secara pola kerja birokrasi NTB jauh dari kata baik.
"Dalam paham Antony Giddens salah satu konsekuensi dan resiko dari moderenitas adalah eksploitasi dan ekstraksi yang berlebihan pada alam," akunnya.
Dia menjelaskan, merujuk pada paham tersebut tentu pemerintah tidak boleh lelap dan tidur tanpa pikiran, otoritas harus di gunakan untuk hadir sebagai penetral agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan kedepannya, namun itu hanya gambaran ilusi, jika kita melihat fakta di lapangan bahwa ada hutan yang tidak mampu di jaga, ada jalan provinsi yang tidak layak di lihat, salah satu contoh, jalan provinsi NTB di kecamatan Manggelewa Kabupaten dompu sebagai bukti kecil dari ketidakseriusan Gubernur Ntb yang hanya viral sebagai Gubernur tukang ngutang dan tukang kawin cerai.
"Peryataannya, Presiden Jokowidodo dalam portal berita liputan 6 pada tanggal, 5 Mei tahun 2023 mengatakan, bahwa harga bahan pokok dapat di kendalikan asalkan pasokan stabil.
Hal itu bergantung pada infrastruktur terutama jalan. Meninjau pernyataan Presiden tersebut, Salahuddin teringat dengan jalan utama provinsi NTB yang berada di wilayah kecamatan Manggelewa yang notabene sebagai pintu utama untuk memasuki Dompu dan akses satu-satunya untuk mengangkut Komoditi hasil pertanian antar kabupaten dan kota yang seharusnya di perhatikan secara serius oleh pemangku otoritas yang ada di provinsi Ntb.
"Bergeser pada trand isu clasic tapi selalu menarik untuk dibicarakan yaitu sirkulasi pengangguran di NTB yang selalu bertambah. Pada 11 Maret 2023 Lombok post merilis berita bahwa angka pengngguran di Ntb Berpotensi bertambah itu di karenakan kebutuhan dunia industri belum terbangun cukup baik di wilayah provinsi Ntb," tandasnya.
Jika kita sadar, lanjutnya, 2 (Dua) tambang besar di NTB cukup besar untuk bisa menekan angka pengangguran di NTB, dari tahun ke tahun, jika pemerintah serius dan fokus mengerjakan tapi apalah daya tangan tak sampai. Orang nomor satu di ntb sibuk dengan pencitraan dengan memakai motor vespa tanpa menggunakan helem saat berkendara di wilayah Polda NTB, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ada pengeculiannya Pak Gubernur NTB, giliran rakyat biasa ke Polda NTB tanpa helem di tilang dan di pulangkan.
Diakhir paragraf ini penulis ingin menyampaikan kemajuan NTB adalah tanggung jawab kita bersama terlebih pada pundak pemilik otoritas.
Mengutip tulisan dari Dr. Alfisahrin, M.Si dalam bukunya tentang patalogi peradaban bahwa pemimpin yang ingin menawarkan perubahan harus memiliki tiga level.
Pemimpin level pertama adalah yang melihat realitas dengan kasat mata.
Artinya segala sesuatu di pandangnya sebagai kenyataan yang terjadi secara mekanis dan normatif.
Pemimpin level Kedua adalah yang melihat dengan mata analisis, melihat realitas secara kritis dan objektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan lalu menyegarkan inovasi dan solusi.
Pemimpin di level ke Tiga adalah yang melihat dengan visi yaitu mata visibilitas maksudnya meletakkan realitas dan problem-problem kekinian dengan menyiapkan ide-ide futuristik, gagasan dan infrastruktur lain mengubah kemustahilan-kemustahilan menjadi, kemungkinan-kemungkinan faktual lewat jalan partisipasi, integrasi, kolaborasi yang simultan, tutupnya.
Gubernur NTB, saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya, tidak memberikan komentar atau pun tanggapan. (MDG.01).
0 comments