Kemudian untuk berita selanjutnya meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima yang dicantumkan terlebih dahulu.
Terkait Belanja Perjalanan dinas dalam kota maupun luar daerah, dengan anggaran mencapai angka 1.074.015.000 (satu milyar, tuju puluh, empat juta lima belas ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Bima. Dan Belanja Lembur pun 1.361.930.000 sangat fantastis besarnya, yang dimana seluruh anggaran bagian dari APBD Kabupaten Bima.
Berulang kali dikonfirmasi, semoga Pak Kabid Anggaran bisa untuk menanggapi nya, bahwa ini merupakan kami melakukan klarifikasi terkait adanya anggaran tersebut.
Mirisnya, upaya kami ingin mengetahui penjelasan tentang anggaran tersebut, pihak dinas BPKAD Kabupaten Bima, tidak memberikan kejelasan tentang berapa kali perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam kota.
Langkah menguatkan fakta penuh data. Hal ini, jangan merasa risi dengan kehadiran team investigasi media ini, karena fakta data yang berbicara bukan Omkos Diduga sebagai tameng koruptor berkeliaran bebas dari jeratan hukum.
Setiap tahun bapak Presiden Republik Indonesia memberikan pernyataan secara resmi, jangan main-main soal Anggaran, bahwa itu adalah untuk rakyat.
Negara menggelontorkan anggaran bukan ingin ditutup-tutupi, masyarakat wajib mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Maka hal demikian, kami sampaikan kepada BPK RI agar meninjau dan lakukan audit progres yang kini terus bergulir di Daerah Kabupaten Bima.
Akhirnya Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Bima Faisal menanggapi nya melalui via WhatsApp, dirinya menyampaikan. Tanpa bermaksud menyinggung perasaan abang sebagai pewarta, Faisal hanya ingin menyampaikan bahwa Faisal ini hanya seorang Kepala Bidang yang ruang kerja nya dibatasi oleh Tupoksi tersebut dalam aturan. Pada hari Minggu (02/07/2023).
Terkait dengan klarifikasi nya, dengan segala hormat tidak bisa Faisal sampaikan mengingat secara tupoksi Faisal sebagai personal PNS yang bertugas menyiapkan data dan informasi kepada Pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ungkap Faisal
Karena bunyi klarifikasi adalah bagian dari kebijakan dimaksud, mohon langsung kepala BPKAD nya sebagai narasumber.
Dan sebelum sesudahnya disampaikan mohon maaf, mohon jangan diulangi "jadikan saya sebagai kabid anggaran menjadi narasumber berita nya" karena secara etika berorganisasi hal demikian tidak baik buat kami selaku bawahan yang masih punya atasan yaitu pimpinan OPD. Pungkasnya
Wartawan melakukan klarifikasi langsung sesuai dengan prosedur, yang dimana. Mengetok pintu ruang kerja kepala BPKAD, namun Asisten menjawab " lagi keluar kota" dan mengatakan, yang bisa menanggapi terkait anggaran, itu ada kepala bidang (Kabid).
Lalu tiga orang wartawan mendatangi ruangannya, saat kami lakukan klarifikasi, kabid anggaran pun tidak ingin di rekam dan divideokan. Padahal kami melaksanakan tugas Pers supaya pemberitaan Media ada keseimbangan.
Kalau pun demikian Kabid Anggaran menjelaskan bahwa ini bukan dari pada poksinya, dan kami diterima saat itu. Hari ini kami menduga kuat ada konspirasi terselubung di kubu BPKAD.(Red/Aryadin).
Semoga pihak Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Kabupaten Bima Punya Nyali untuk menanggapi nya sampai berita ini dipublikasikan belum di konfirmasi. Edisi kedua bersambung
0 comments