Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id._ Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Mataram gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD provinsi NTB dan Kantor Gubernur NTB menolak Pj Gubernur NTB dan beberapa persoalan yang tidak mampu diselesaikan DPRD dan Gubernur NTB dengan dengan keterpurukan masyarakat NTB.
Aksi unjuk rasa dengan kepolisian sempat adu dorong, adu mulut hingga memanas, pasalnya masa aksi berusaha masuk kedalam gedung DPRD NTB, namun situasi pun kembali stabil dan kondusif.
Korlap I, Nanang mengatakan, DPRD NTB sebagai wakil rakyat hari tak mampu memperjuangkan nasib masyarakat hingga masyarakat masih dizolimi oleh pemerintah daerah provinsi.
"Kami menolak penolakan Pj Gubernur NTB, pasalnya setda NTB diduga terlibat dalam kasus pasir besi di Lombok Timur," ujarnya.
Lanjut Nanang, sekarang pemerintah provinsi NTB memiliki hutang begitu Fantastik dan kepemimpinan Zul-Rohmi meninggalkan hutang, hutang ini Pemprov masyarakat NTB tahu kemana anggaran di gelontorkan negara ke Pemprov NTB hingga NTB bisa hutang.
"Diduga kuat DPRD dan Pemprov melakukan konspirasi busuk hingga masyarakat NTB masih banyak yang terlantar atas ulah pemerintah provinsi NTB," tuturnya.
Senadah Korlap II, Sudirman, HMI MPO Cabang Mataram menolak secara tegas pelantikan PJ Gubernur NTB. Penolakan ini punya dasar yang jelas, karena PJ Gubernur sekarang ini diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi tambang pasir besi. Artinya bahwa sebagai kader HMI tidak ingin NTB ini dipimpin oleh oknum-oknum yang punya watak korupsi.
"Kita melihat ada konspirasi busuk antara Gubernur NTB dengan Pj Gubernur yang akan dilantik," ujar.
Lanjut Sudirman, Pj Gubernur dari awal bahwa beliau akan berikhtiar melunaskan hutang NTB yang dititipkan selama Zul-Rohmi memimpin NTB 5 Tahun.
"Diduga kuat gubernur NTB sengaja meninggalkan utang untuk kepentingan politik di tahun 2024 akan datang, hingga akhir nantinya utang Pemprov akan dilunasi oleh Pj Gubernur," jelasnya.
Bisa di cek hutang NTB ratusan milyaran di distribusikan di sektor apa dan untuk siapa ?. Dari sini kita mengindikasi bahwa hutang yang begitu banyak dan hutang tersebut untuk keperluan (Modal ) politik di tahun 2024.
"Jika dibiarkan dan diterima secara legowo Pj Gubernur hari ini, bisa berdampak pada kepentingan dasar masyarakat NTB," pungkasnya.
Usai aksi unjuk rasa di DPRD NTB, masa aksi menuju ke gedung Gubernur NTB.
Sementara Kordum, Akramin menegaskan, aksi demostrasi sebagai bentuk perlawanan kami terhadap kezoliman yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTB.
Berdasarkan kajian internal kami dari HMI bahwa ada beberapa problem yang ada di NTB. Lalu kemudian beberapa problem tersebut kami jadikan sebagai tuntutan.
"Kami menolak keras pelantikan Pj Gubernur NTB," ujarnya.
Kemudian kami memintan agar pemprov NTB memberikan jaminan sarana dan prasarana yang layak untuk, SMA dan SMK di seluruh wilayah NTB, karna memang berdasarkan data objekti lapangan bahwasannya banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas yang memadai.
"Kami mendesak Pemprov NTB agar memberikan keringanan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi di NTB, baik kampus negeri maupun swasta," tandasnya.
Lanjutnya, tertibkan dan berikan kehidupan yang layak untuk seluruh geladangan dan pengemis di NTB serta Cabut izin operasional distributor, pengecer nakal/mafiah pupuk dan perbaikin skema pendistribusian pupuk subsidi.
"Kami mendesak pemprov NTB untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di NTB," pungkasnya.
(Surya Gempar).
0 comments