Ketua Komisi 1. Rafidin menyampaikan dalam hasil, Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, SE dan seluruh pegawai serta pejabat disemua SKPD agar fokus pencapain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dari tahun ke tahun target PAD hampir semua SKPD tak ada yang memenuhi target.
Dua tahun terakhir ini hanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil memenuhi target PAD, justru lebih banyak yang masih jauh dari harapan," Ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima Rafidin S.Sos kepada wartawan Media online.
Lanjutnya Rafidin, patut diduga keadaan APBD Kabupaten Bima dua tahun terakhir, memang tinggi estimasi target PAD nya. Hingga mencapai angka Rp. 154 Milyar seperti tahun 2021- 2022 apalagi di 2023. Namun faktanya sampai dengan November ini hampir semua dinas tak ada yang mencapai angka 50 persen, sedangkan waktunya tinggal sebulan lagi.
"Ini menandakan bahwa patut diduga dalam kepemimpinan Dinda-Dahlan hanya bisa berhayal tapi tak mampu berbuat, sehingga target pencapaian PAD terus merosot bahkan ada indikasi kebocoran PAD dari tahun ke tahun selama Dinda Dahlan memimpin daerah ini," Terang Mantan Ketua PWI Bima ini dua periode.
Dugaan ini memiliki dasar yang jelas yaitu tingginya plafon APBD 1.84 triliun, terutama disektor pendapatan PAD. Namun, di tengah jalan banyak saja alasan eksekutif turunnya pendapatan daerah antara lain karena pangkasan anggaran di setiap Dinas, deviden atau jasa giro dari sejumlah simpanan di beberapa bank, juga tak adanya penyertaan modal.
"Saya anggap semua alasan itu tak ada kaitan dengan pencapaian PAD. Sebab estimasi PAD yang dituangkan dalam RAPBD atau APBD itu berdasarkan analisa dan hitungan yang jelas dan pasti. Kalaupun meleset hanya beberapa persen saja dari target yang ada. Tapi sekarang, justru yang terjadi PAD kita adalah terus merosot, bukannya menambah setiap tahun," tegasnya.
Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Fraksi PAN ini menduga kuat ada beberapa alasan yang membuat pejabat dan pegawai di semua OPD tidak bekerja secara maksimal. Misalnya, tidak adanya perhatian serius dari kepala daerah dalam rangka mengelola anggaran Rp.1.84 Triliun di tahun 2023.
Secara baik dan profesional serta tepat sasaran untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, alasan lain diduga jabatan tersebut didapat karena sesuatu pengorbanan materi, sehingga saat menjabat pun akan berpikir bagaimana mengembalikan sesuatu dari pengorbanan dimaksud.
"Sekali lagi saya sampaikan bahwa Dinda-Dahlan tak serius membangun daerah dan sejahterakan rakyat di kabupaten Bima. Oleh sebab itu, sejak menjadi Bupati dari tahun 2015 hingga 2023 ini pencapaian PAD tak terlihat adanya peningkatan, malah menurun banyak,"urainya.
Diakhir pendapatnya, Rafidin menyampaikan pesan moral kepada bupati Bima dan wakil bupati Bima, sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Bima agar betul-betul memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin, terutama memperhatikan nasib petani di seluruh Desa dengan 191 kabupaten Bima yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
"Kita ini hanya mengandalkan dana transfer dari pusat untuk bangun daerah ini, potensi PAD cukup banyak tapi tidak mampu dikelola dengan baik oleh eksekutif. Bahkan untuk capaian PAD dari sumber pendapatan yang ada saja tidak mampu dilakukan oleh Bupati dan wakil Bupati Bima Dinda/Dahlan sekarang," Pungkasnya.(Aryadin)
0 comments