Soromandi. Media Dinamika Global. Id.-Usai Demo, IMS SB Rencana Laporkan Dugaan Penggunaan Uang Bumdes Dan Sarana Lainnya Ke APH. Ratusan Anggota Ikatan Mahasiswa Sai (IMS) SB Kembali Lakukan Aksi Demontrasi di Depan Kantor Desa Sai Kec.Soromandi Guna Mendesak Pj.Kades Tuntaskan Masalah Tatakelola Desa Sai. Banyak Problematika yang terjadi mulai dari era Kepemimpinan yang lalu hingga kini masih Belum Tuntas satupun sehingga merasa sangat kecewa terhadap Sikap Apatisme Pemerintahan Desa saat ini. Kamis,07/12/2023. Ketua Koordinator Lapangan IMS SB Desa Sai Kec.Soromandi Kab Bima NTB Dalam Orasinya Mengatakan bahwa Sebagai bagian dari Upaya Mengatasi Dan Pencegahan Korupsi, kerap kali terjadi di kalangan paling bawah yaitu mulai dari Desa, sebab Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara masa kini dihadapkan dengan berbagai Masalah baik itu persoalan, pendidikan, kurangnya perhatian terhadap pemberdaya,an SDM, konflik anggraria serta korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tentunya hal ini atas dasar kegagalan negara untuk memberikan kesejahteraan terhadap sosial dan menjawab kebutuhan sosial.
Misalnya organisasi Kepemudaan (karang taruna) yang tidak di berdayakan, korupsi yang merajalela di sampai pelosok desa, konflik agraria yang tak kunjung di selesaikan bahkan tidak profesionalnya pemerintah dalam bertugas.
Sepertinya yang kami ketahui problematika demikian juga kini pun mengakar di kab. Bima kecamatan Soromandi desa sai sehingga dapat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan desa sai itu sendiri.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sai yang statusnya penyelenggaraan mandiri dan mestinya Pemerintahan Desa sai merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan dan kemajuan desa sai itu sendiri, namun kondisi kongkrit di lapangan kepala desa atau yang kini status Penanggung jawab sementara (PJ) kepala desa sai, beserta seluruh perangkat desa sai begitu tidak profesional, proposional, tidak efektif (lambat) atau lalai terhadap tugasnya.
Juga kondisi yang sama Badan pengawas desa (BPD) sai yang tidak efektif dan profisonal. Kondisi ini dapat terlihat ketidak aktifan anggota BPD sai, tugas pokok pengawasan (pengotrol) terlihat kecolongan dalam mengawasi indikasi tindakan KKN dalam tubuh pemdes sai, serta tak ada satupun peraturan desa (PERDES) sai menjadi landasan dan acuan hukum di tingkat internal.
Lanjutnya, bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan Kinerja PEMDES dan BPD SAI sehingga berada pada poros tidak constitusional dalam hal ini bertolak belakang dengan amanat undangan-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
Di sisi lain permasalahan BUMDES sai dari hulur ke hilir belum ada solusi sama sekali, baik dari anggaran negara yang digunakan sampai hari ini tak jelas arahnya di sisi lain kelemahan pemerintah desa sai tak punya itikad baik dan keseriusan yang totalitas untuk membentuk kembali kepenggurusan BUMDES itu sendiri.
Negara telah memberikan anggaran dan menyusun konsep berkala nasional untuk pengembangankan dan memberdayakan anak muda akan tetapi pemerintah desa sai memilih membiarkan karang taruna kekosongan kepemimpinan (off pawer), ini menandakan degradasi eksen pemerintah desa sai dalam menjawab tantangan jaman apalagi dinamika pemuda yang tidak menyehatkan hari ini.
Permasalah lainnya bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh lapisan masyarakat terkait ada beberapa paket proyek yang terindikasi ada tindakan korupsi yang di lakukan oleh pemerintah desa sai di APBDes tahun 2023, dalam hal ini mestinya PEMDES dan BPD Sai sebagai penyelenggara pemerintahan kembali membuka RKPDS dan RKPMJDS demi menjaga integritas proposional dan keadilan.
Permasalah yang lain yang kami temukan adalah konflik agraria lebih khususnya sangketa lahan kuburan (Tanah kuburan) yang kini masih merambat bahkan memicu konflik horizontal sesama masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian dan analisis kami dari ikatan mahasiswa sai Soromandi bima (IMS-SB) sehingga dengan ini kami memberikan beberapa tuntutan yaitu sebagai berikut:
1. Menuntut pemerintah desa (pemdes) dan BPD sai untuk provisional dan efektif dalam menjalankan kinerjanya
2. Mendesak pemerintah desa segera memberikan klarifikasi mengenai anggaran BUMDES sai, dan segera bentuk pengurus baru BUMDES sai.
3. Meminta kepada pemdes sai dan BPD sai untuk Tranparansi terkait dengan RKPDS dan RKPJMDS
_Jembatan sori jati
_ Irigasi
_buka gang baru dusun lara
_ Bronjong sori nae
4. Menuntut pemerintah desa sai untuk menyelesaikan konflik agraria dalam hal ini memperjelas status tanah kuburan.
5. Mendesak pemerintah desa segera Revitalisasi (pemilihan ulang) karang taruna.
6. Mendesak babinkamtibmas dan Babinsa untuk memaksimalkan tupoksi dan kewajibannya. Tutupnya
Orasi Di depan Kantor Desa Sai silih berganti, namun semuanya menuntut hal yang sama saja tetapi mereka Menegaskan bahwa agar semua Keuangan dan Tatakelola di Desa bisa di Pertanggungjawabkan mulai Kades Sebelumnya hingga Kades yang saat ini.
Sementara itu, situasi dan kondisi Aksi Demonstrasi Lancar dan Aman sambil Menunggu Tanggapan dari Pemerintahan Desa Sai Kec.Soromandi Kab Bima NTB.
Setelah Masa Aksi Ditemui oleh Pj.Kades Sai Soromandi Lutfi lalu kemudian Lutfi Menanggapi terhadap Tuntutan Mereka (Red) bahwa Kades akan bekerja sesuai dengan Prosedur, secara tahap demi tahap karena itu berikan Waktu untuk Jeda Sebentar. Insyaallah kami dari Pemerintah Desa akan terus Berupaya untuk menyelesaikan Tugas dan Tanggung jawab terhadap proses Penyelesaiannya semua tuntutan tersebut.(Atr MDG/MDG 024).
0 comments