Keberadaan Pengelola Geopark Tambora seharusnya menunjukkan kinerja dengan menggalang sumber pembiayaan, itu dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Sebagai. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Tambora/Samota sesungguhnya sudah diletakkan pada Renstra Nasional, bahkan bisa mendapatkan kucuran anggaran khusus Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN) di Bappenas. Masalahnya pengurus geopark dan pengelola Taman Nasional tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan dan kemitraan program.
Para tokoh diberbagai unsur dikawasan penyangga, yaitu masyarakat Desa Kawinda to'i Kecamatan Tambora dan sekitar Sanggar Kempo Manggelewa Pekat Tarano Plampang sampai Labuan Badas, harus menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Gubernur NTB.
Dewan Pelaksana Geopark Tambora perlu melibatkan perwakilan masyarakat lokal sebagai bagian dari Badan Pengelola Geopark dan Biospher Tambora Samota. Amanat Perpres dan Permen sudah jelas bahwa Geopark dan Biospher itu milik masyarakat.
Pemerintah Daerah Pemprov dan Pemkab hanya Pengarah. Selama masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi terhadap status taman nasional, status Geopark, Status Biospher, status KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah).
Jika semua status itu cuma ajang proyek kibal-kibul dari eks timses dan para gelandangan politik sekitar kekuasaan, lebih baik kawasan itu dibagi menjadi HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang dikelola oleh Kelompok Tani. Tokoh Pengelola Geopark dan Biospher serta Balai Taman Nasional tidak jelas kontribusi nya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tidak jelas berapa kontribusi nya bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Masyarakat lokal sekitar kawasan memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan pengelolaan penganggaran dan pemanfaatan bahkan pengelolaan.
Coba tengok di Sembalun Lombok, Geopark dan Taman Nasional memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola berbagai situs unggulan, baik situs Geologi, situs Biologi, maupun situs Budaya.
Kuncinya adalah sosialisasi, edukasi, publikasi dan partisipasi masyarakat. Selama masyarakat lokal diacuhkan bahkan dikibuli, jangan heran ilegal logging tetap eksis, hutan semakin kritis, banjir dan kekeringan terus mendera.
Kenapa? Karena keberadaan geopark biospher dan taman nasional cuma kedok Badan Pengelola untuk mendapatkan honor besar dan ajang narsis unjuk eksis tanpa prestasi.
Badan Pengelola melalui Dewan Pelaksana harus berkolaborasi dengan pokmas dan tokoh masyarakat lokal, disitulah letak kunci pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang di inginkan oleh UNESCO, APGN, UGG, GGN, KNGI, MATABUMI, MAGI dan menerangi pemerhati SDGs.
Gubernur harus peka dan lugas memahami konstelasi yang terjadi di lapangan, memahami apa latar belakang semua program unggulan itu dulu dirintis dengan berdarah-darah oleh para Perintis nya.
Jangan keenakan masuk menyerobot ditengah jalan, menjadi ladang pembagian jatah pekerjaan eks timses, jangan menjadi kedok proyek titipan dan anggaran siluman. Untuk apa Pemimpin Daerah yang berkoar visi misi gemilang kalau kenyataannya masyarakat tambah susah?
Pemerintah provinsi selaku penanggung jawab 7 KSPD di Pulau Sumbawa harusnya malu, sudah berbuat apa untuk peningkatan lapangan kerja, sudah berapa lokus percontohan pembangunan yang dikembangkan sebagai referensi keberhasilan, jangan membiasakan diri bersolek indah di medsos dengan narsis dan pencitraan, dilingkari para buzzer pemoles keberhasilan aspal.
Pemimpin yang cerdas tentu memahami bagaimana mengaplikasikan Renstra Pembangunan Berkelanjutan Multisektor. Malu lah berbanyak gelar ternyata penuh dengan NATO (Not Action Talk Only). Banyak Visi nihil bukti, Unggul Misi tumpul eksekusi, Indah karakter tapi bego parameter. Pungkasnya HM LEBU, Sasambo Menggugat Disparitas.
Segenap pernyataan para Aktivis Mataram. Kini Wartawan Media ini melakukan Konfirmasi langsung kepada masyarakat Desa Kawinda to'i. Yang tidak ingin namanya tercantum dalam lampiran pemberitaan. Panggil saja Ncuhi Tambora nama samaran nya.
Saat diwawancarai Wartawan, Ncuhi Tambora mengatakan pihaknya juga merasa berduka cita dengan keberadaan kantor Kota Terpadu Mandiri ( KTM) dan rumah-rumah serta gudang garam mesin yang sekian lama tak terurus Oleh pemerintah daerah maupun provinsi NTB.
KTM di Tambora layaknya Kota Hantu 👻. Seperti apa yang kita menyaksikan secara bersama-sama kawasan KTM tersebut sangat luas. Coba diberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelolanya, pasti akan tertata rapi dan bersih.
Pada hari ini apa yang diandalkan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten bima di KTM ini, sedangkan keadaannya sangat acuh tak acuh yang tidak mampu diperhatikan agar nantinya bermanfaat bagi masyarakat, memang miris. Tutupnya Ncuhi Tambora.
Disisi lain kini Kepala Desa Kawinda to'i Saat ditemui Awak Media di kediaman. Saat dimintai keterangan terkait teritorial wilayah desa Kawinda to'i Kecamatan Tambora kabupaten bima.
Kades yang biasa disapa Pak Iskandar, dirinya menjelaskan. Jadi didalam kawasan kota terpadu mandiri KTM antara Desa Kawinda to'i dengan oi panihi Perbatasan pasnya di jembatan.
Terlihat jelas. Pembangunan KTM Tambora yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut diharapkan untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bima khususnya di kawasan lereng Gunung Tambora.
Bagaimana tanggapan Kades mengingat situasi dan keadaan dikawasan KTM diduga tidak memberikan asas manfaat terhadap masyarakat.
Soal KTM jangan hanya berbicara doang, akan tetapi harus mampu memberikan dan membuka ekonomi baru untuk kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB menjadikan KTM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mengingat banyak potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Karena bepotensi banyak, harus dikelola dan dioptimalkan dengan baik,’’ harapnya
Sarana dan prasarana yang dibangun cukup memadai. Tetapi dampaknya sejauh ini tidak ada, apalagi di Desa Oi panihi barang-barang dan atap sebuah Gudang sudah tertiup angin, bagaimana berdampak untuk perkembangan ekonomi, katanya.
Di samping itu, juga menyayangkan Tambora kini yang sudah mendunia, tapi tidak bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Setiap tahun hanya dijadikan sebagai tempat memperingati peristiwa meletusnya Saja.
Iskandar, menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah daerah kabupaten bima, membuka peluang ekonomi baru di kawasan KTM serta pada umumnya Tambora. Pungkasnya
0 comments