Kota Bima. Media Dinamika Global-id. Akhir-akhir ini kelangkaan Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kg, kian dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin Kota Bima.
Menyadari hal itu Forum Pengurus Karang Taruna (PKT) Kota Bima menggelar aksi demonstrasi untuk menuntaskan kelangkaan LPG yang menjadi kebutuhan rakyat miskin.
Dikutip dari Media Online Bimantika tepat hari ini, Kamis pagi (21/03/24) masa aksi berkonsentrasi di Gedung Paruga Na’e dan melakukan aksi konvoi hingga ke depan Kantor Pertamina Bima.
Usai menggelar mimbar bebas di depan kantor Pertamina, masa aksi menuju SPBE di Lingkungan Niu dengan melakukan orasi yang mempertanyakan kelangkaan LPG 3 Kg.
Ketua Karang Taruna Kota Bima Amiruddin, S. Sos Saat Lakukan Orasi
Usai melakukan aksi di SPBE massa aksi langsung menuju kantor DPRD hingga ke Kantor Koperindag sebagai titik terakhir aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Imam menyampaikan rakyat kesulitan mendapatkan gas 3 kg yang langka.
Ia juga menyampaikan keluhan rakyat miskin dengan keadaan LPG yang langka dan harga yang meroket.
LPG 3 Kg subsidi untuk masyarakat miskin itu juga terjual dengan harga mahal hingga Rp. 70 satu tabung, inilah yang menjadi beban rakyat miskin Kota Bima.
Dirinya menilai ada konspirasi jahat atas kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 Kg.
“Kami minta pihak Pertamina, SPBE dan para agen harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Jika tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” Tegasnya
Ketua Karang Taruna Kota Bima, Amirudin, S. Sos mendesak pada Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima agar bisa menuntaskan masalah kelangkaan LPG 3 Kg.
“LPG 3 Kg Malah dan Langka segera Pemerintah dan Dewan memanggil pihak Pertamina dan SPBE serta para agen untuk dilakukan R DP dalam waktu dekat” ujar Amir.
Menurut Amir, bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu penting dilakukan karena ada kejanggalan yang disampaikan oleh pihak Pertamina dan SPBE.
Seperti yang dikatakan oleh pihak Pertamina bahwa mereka tidak ada urusan terkait dengan langka dan mahalnya harga gas tersebut, karena tugas mereka hanya mengeluarkan tangki gas saja.
Sedangkan pernyataan Direktur SPBE mengaku bahwa mereka juga tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, karena mereka bertugas hanya mengisi gas dalam tabung sesuai dengan perintah pihak Pertamina.
“Pihak Pertamina dan pihak SPBE ini saling melempar tanggung jawab, ini ada apa? Artinya kami menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres dengan berbedanya penyataan pihak Pertamina dan SPBE ini,” Ungkapnya
Menurut Amir RDP di DPRD Kota Bima sebagai wadah untuk mencari solusi wajib dilakukan oleh Dewan sebagai bentuk tanggung jawab Wakil Rakyat pada rakyatnya. (MDG 002)
0 comments