 |
| Foto : Dahyar Aktivis NTB. (Surya Ghempar). |
Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id._ Salah satu aktivis di NTB, Dahyar Teta menyoroti terkait dengan kasus dugaan kecurangan Penyelembungan suara di Pemilu Umum Legislatif serentak tahun 2024 di kabupaten Dompu beberapa bulan lalu yang sudah kita lalui bersama.
Kata Dahyar Teta, beberapa bulan lalu Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Bawaslu Republik Indonesia (RI) terkait dengan kasus dugaan kecurangan pemilu yakni penyelembungan suara yang dilaporkan oleh salah satu calon DPRD provinsi NTB berinisial MT sekaligus politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) melalui kuasa hukumnya.
"Sampai saat ini belum ada tindaklanjuti serta komunikasi lanjutan dari DKPP Bawaslu RI untuk memanggil ketua Bawaslu Kabupaten Dompu dan sudah sejauh mana proses pemeriksaannya," ucap Dahyar sapaan akrabnya saat diwawancara di salah kedai kopi di kota Mataram. Rabu, 15/5 (malam).
Kedati demikian, Lanjut Dahyar meminta Bawaslu provinsi NTB segera melakukan komunikasi ke DKPP Bawaslu RI terkait dengan laporan tersebut. Hal ini ditunggu-tunggu oleh publik, pasalnya laporan tersebut secara resmi.
"Ia, artinya Pileg kemarin itu tidak sehat dan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara harus menunjukkan netralitasnya, tidak boleh pilih buluh sehingga merugikan hak orang lain," ujarnya.
Menurut Dahyar, apabila Bawaslu provinsi NTB tidak menindaklanjuti persoalan tersebut, maka kuat dugaan bahwa Bawaslu provinsi NTB melakukan kongkalikong atas laporan tersebut.
"Bawaslu provinsi NTB juga harus memberikan informasi secara terbuka atas persoalan tersebut untuk menunjukkan netralitasnya agar Pileg selanjutnya berjalan sesuai diharapkan secara bersama," kata Dahyar.
Sambung Dahyar, Hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali di Pilkada serentak 2024 beberapa bulan lagi, tepatnya di bulan November 2024 dan Pileg dan berikutnya.
"Kalaupun itu terjadi kembali, tidak bisa percaya lagi Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten Dompu menunjukkan netralitasnya sebagai penyelenggara," tuturnya.
Diakhiri disampaikan Dahyat, kami berharap Bawaslu provinsi NTB dan kabupaten Dompu agar menunjukkan netralitas dan transparan serta mengedepankan memberikan informasi secara terbuka terhadap publik.
"Catatan penting untuk Bawaslu provinsi NTB, jikalau belum juga memberikan informasi, maka akan hadir gelombang gerak unjuk rasa di kantor Bawaslu provinsi NTB," pungkasnya.
Ketua Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi NTB, dan DKPP Bawaslu RI belum bisa konfirmasi dan awak Media Dinamika Global.Id terus berupaya konfirmasi, hingga berita dipublikasikan.
(Surya Ghempar).
0 comments