Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id._ Keberadaan Hirilisasi yang digaungkan oleh negara seharusnya menyelamatkan konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia agar tidak terjadi konflik horizontal maupun vertikal, yakni masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan para investor, dan masyarakat dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini disampaikan Presidium Nasional BEM PTMAI Zona 6, Mumus Adi Putra.
Kata Mumus Adi Putra, Agenda Internasional World Water Forum (WWF ) ke 10 dilaksanakan di Provinsi Bali 18-25 Mei 2024 mendatang dan dihadiri sebanyak 43 negara. Agenda tersebut merupakan agenda pemborosan anggaran Negara dan tidak memiliki dampak positif untuk masyarakat.
"Keberadaan forum tersebut seharusnya memiliki output yang menjadi misi sebuah negara dalam mensejahterakan masyarakat," ucap Mumus sapaan akrab Mumus.
Disini lain, lanjut Mumus, sejak berdiri forum tersebut tidak ada dampak yang signifikan bagi Indonesia terutama di Povinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya negara melakukan upaya dan memperkuat sektor hilirisasi ini, dalam hal menjamin serta pencapaian tujuan masing-masing Daerah.
"Hadirnya WWF ini untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi mata air, pencermaran air, dan lain-lainnya, namun pada kenyataannya berbanding terbalik," tutur Mumus.
Disektor pertanian, sambung Mumus Adi Putra, hasil pantau kami di berbagai daerah masyarakat sangat krisis air, baik air bersih, maupun air kebutuhan masyarakat petani.
"Kekurangan mata air diakibatkan pembabatan hutan yang merajalela, alih fungsi lahan dan pembangunan perumahan tidak terkontrol," terang Mumus.
Terutama lahan di NTB, krisis air bersih dan kebutuhan masyarakat tani menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan negara karena ini menjadi hal yang funda mental.
Kata Mumus juga, seluas lahan di NTB sekitar 490 Ribu hektar, 150 Ribu hektar berada di kawasan hutan dan 340 Ribu hektar berada di luar kawasan hutan yang disebabkan pembabatan dan alih fungsi hutan, sehingga berdampak kurangnya mata air, kekeringan dan bencana alam.
"Sudah sejauh mana peran forum WWF untuk mempertahankan mata air," tandasnya.
Diakhiri disampaikan Mumus, diberbagai daerah terjadi gelombang gerakan aksi unjuk rasa terkait dengan anjloknya harga hasil pertanian rakyat, dari pada pemborosan anggaran negara lebih baik digunakan untuk membantu para petani maupun melakukan reboisasi sehingga hutan kembali hijau dan mata air kembali muncul sehingga kebutuhan akan air tetap tersedia.
"Kami menolak dengan adanya kegiatan WWF yang memboroskan anggaran negara, oleh kerena itu kami akan melakukan konsilidasi akbar untuk melakukan aksi unjuk rasa dan mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama menolak kegiatan tersebut," tutup Mumus.
(Surya Ghempar).
0 comments