Dikutip dari lakeynews.com berhembus isu, bahwa yang turun ke Kabupaten Bima Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya belum terinfo terkait hal di atas,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto ketika dikonfirmasi kabar tersebut, pagi tadi.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati NTB Efrien Saputera yang juga dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengaku sedang di luar daerah.
Efrien mempersilakan media ini agar menghubungi Plh. Kasi Penkum Kejati NTB Supardin untuk informasi kegiatan-kegiatan Kejaksaan (Kejati).
Supardin yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp-nya menjelaskan, kegiatan Tim Kejagung-Kejati NTB di Kabupaten Bima tidak terkait dengan penanganan perkara.
“Tim pengawasan. Sama dengan Inspektorat (kalau di) daerah. Tidak terkait penanganan perkara,” jawab Supardin.
Supardin juga membantah informasi yang menyebut, Tim Kejaksaan sekalian membawa Bupati Bima kemarin. Apalagi dikatakan langsung diserahkan ke KPK.
“Gak ada. Tim Pengawasan Kejagung hanya melakukan inspeksi pemantauan di seluruh Satker saja. Tidak terkait penanganan perkara,” tegas pria yang dikenal low profile itu.
Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. Ip yang dikonfirmasi, mengakui dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Jakarta.
"Saya hadiri rakor bersama Kadis Nakertrans Aries Munandar, ST.,MT, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dan Nina Triana, SH, M.Si Kabid Transmigrasi Nakertrans Provinsi NTB," terang dia.
Menyoal dirinya dijemput dan dibawa menggunakan pesawat oleh Tim Kejagung, Umi Dinda sapaan akrab Bupati Bima mengaku tidak ketemu apalagi satu pesawat.
"Beda pesawat bahkan lebih duluan, kita ke Bali, mereka ke Mataram, beda tujuan," ujar dia. (red).
0 comments