Ketua IMBI Mataram Desak KPK RI Tuntaskan Kasus Dugaan KKN Bupati Bima

Foto : Alfariji Nato Ketua Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI-MATARAM)

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.- Ketua Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI-MATARAM) Alfariji Nato mendesak KPK RI untuk menuntaskan sejumlah kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda).

Kata Alfariji Nato, sebagai rasa prihatin kami terhadap kondisi pembangunan di kabupaten Bima sampai saat ini belum ada arah tujuan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Bima.

"Stagnasi pembangunan di kabupaten Bima karena kerap kali tersandung oleh proses pembangunan yang dinodai oleh indikasi-indikasi korupsi yang merusak harapan masyarakat akan kesejahteraan dan keamanan," ucap Alfariji Nato disapa akrab Nato melalui Via WhatsAppnyanya, Senin (30/09/24).

Nato putra Bima itu menjelaskan, kasus dugaan Bupati Bima, kasus pembangunan Masjid Agung Bima pada bulan Juni 2022, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan NTB, pembangunan mesjid agung itu diduga terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 8,4 Milyar sekian.

"Temuan itu berasal dari denda keterlambatan pekerjaan Rp. 832.075.708.,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dan kekurangan pekerjaan konstruksi Rp. 497.481.748.,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Delapan Rupiah), dan kelebihan pembayaran PPN Rp.7,0 Milyar sekiat serta dugaan mengalir fee pembangunan Masjid Agung Bima ke Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda)," jelas Nato.

Selanjutnya, Oligarki Keluarga di Jabatan Strategi di tubuh pemerintah kabupaten Bima, Kedati demikian kondisi faktual yang dihadapi oleh masyarakat Bima saat ini adalah dimana nasibnya ditentukan diatas meja makan sebuah keluarga. Komposisi kekuasaan itu diisi oleh kroni-kroninya yakni keluarga Bupati Bima.

"Ia, mulai dari paman, sepupu, adik, adik ipar dan lain-lainnya," terang Pria Kelahiran Wera Bima.

Menurut Nato, kroni keluarga tersebut tentunya mengisi jabatan paling strategis sehingga potensi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat nyata di Pemda Bima, demi mengisi meja makan kroni keluarganya Bupati Bima.

Diakhir disampaikan Ketua IMBI Mataram, dengan beberapa poin persoalan diatas, "Ia mendesak KPK RI segera melakukan supervisi menyeluruh terkait kasus-kasus yang mandek di Polda NTB dan Kejati NTB," tutup Alfariji Nato. (Surya Ghempar).