 |
| Foto: Ketua PW IPM NTB, Masrin Hasanuddin |
Mataram, Media Dinamika Global.Id - Menjelang Panen raya pada bulan April 2025 Harga jagung berangsur turun hingga sekarang, harga jagung terus anjlok Rp.4.400 dengan Kadar Air (KA) Rp.16.000 - 19.000 persen harga gudang. Sedangkan harga kapal Kadar Air Rp.15.000 - 17.000 dengan harga Rp.4.450.
Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (PW IPM NTB), Masrin Hasanuddin menyampaikan bahwa Negara Indonesia adalah negara Agraris. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Istilah negara agraris merujuk pada negara yang sebagian besar ekonominya dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bergantung pada sektor pertanian lebih khusus jagung.
"Kenyataan salah satu hasil tani primer masyarakat umum lebih khusus di Pulau Sumbawa mempertaruhkan nasib dan kesejahteraan hidupnya dengan bertani jagung," ucapnya saat diwawancara di salah satu Kedai Kopi di Kota Mataram. Sabtu (19/04/25).
Kendati demikian, PW IPM NTB meminta pemerintah Komparatif terkait dengan harga jagung yang anjlok dapat dipastikan jika terus anjlok masyarakat akan pesimis dalam menjaga ketahanan Pangan.
"Kami meminta kepada Pemerintah provinsi NTB dan seluruh Kepala Daerah Yakin Wali kota dan Bupati di Pulau Sumbawa agar memperjuangkan Harga di patok sesuai (HPP) di pusat," ujarnya.
Disisi lain, Kondisi terpuruk ini selalu menghantui petani di Pulau Sumbawa. Pemerintah harus melihat kondisi pengeluaran reproduksi agar sekiranya petani mendapatkan keuntungan lewat proses panjang mulai dari pembersihan, penyemprotan, persiapan bibit, pemupukan, sampai panen dan jerih payahnya terbayar oleh hasil dan harga yang memuaskan bukan malah sebaliknya.
"Kami menilai satu-satunya metode dalam pencapaian kesejahteraan negara kita sebagai negara agraris adalah pertahanan pangan yang besar dan membahagiakan rakyat sesuai amanat konstitusi kita. Konklusinya adalah masyarakat akan pesimis dalam segala hal jika kondisi terpuruk ini terus berlangsung pemerintah harus hadir di tengah-tengah kondisi terpuruk ini.
"Kami meminta kepada pemerintah setidak-tidaknya Komparatif dengan biaya reproduksi dan masyarakat mendapatkan keuntungan," pungkasnya.
Pihak Pemprov NTB belum bisa dikonfirmasi hingga berita dipublikasikan. (Surya Ghempar).