Media Dinamika Global: Politik
Home Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Maret 2025

Wali Kota Bima Hadiri Apel Persiapan Pengamanan Malam Idul Fitri 1446 H

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah, Walikota Bima, H. A. Rahman H . Abidin, SE menghadiri apel persiapan pengamanan malam takbiran Idul Fitri. Apel ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bima, antara lain Kepala Kesbangpol, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kasat Pol PP, dan seluruh Forkopimda Kota Bima, serta dari unsur keamanan, Polres Bima Kota, dan Kodim 1608 Bima.

Apel persiapan pengamanan malam Idul Fitri 1446 H, dilaksanakan di halaman kantor Polres Bima Kota, tepat pukul 17.00. wita. Bertindak sebagai Komandan apel, yakni, Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K.,M.Si.

Dalam sambutannya Didik memberikan  apresiasi, semangat dan motivasi kepada seluruh unsur pengaman / peserta apel, atas kesiapannya di dalam menjalankan tugas, dalam rangka Operasi pengamanan malam takbiran hari raya Idul Fitri 1446 H.  

“Kepada seluruh personil peserta apel, saya sampaikan terima kasih, dan mari kita kawal malam takbiran nanti malam dengan baik, kita pastikan semuanya berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif", ujarnya

Kapolres Bima Kota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bima, agar di dalam melaksanakan malam takbiran nanti malam, tidak hura-hura, tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dan untuk mengantisipasi itu semua pihak kepolisian telah menyiapkan sebanyak 385 personil, yang tergabung dari berbagai elemen pengaman, yang nantinya akan di sebar di titik-titik strategis, Polres Bima Kota juga telah mempersiapkan personil yang khusus mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, dan tidak melakukan konvoi yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.

Apel persiapan operasi pengamanan malam takbiran hari raya Idul Fitri 1446 H berjalan lancar, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan seluruh undangan yang hadir. Berharap perayaan Idul Fitri 1446 H tahun ini dapat berlangsung dengan penuh khidmat, damai, dan tenang.(Sekjend MDG)

Arahan Wali Kota, Lampu Taman Amahami dan Batas Kota Kembali Nyala

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Fokus Pemerintah Kota Bima pada program 100 hari kerja Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima yakni menata kekumuhan, penataan pengelolaan sampah, kebersihan dan penerangan disejumlah taman dan jalur jalan raya di Kota Bima terus dioptimalkan oleh perangkat daerah teknis.

Selain dinas lingkungan hidup, Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima terus memacu semangat kerja dinas perhubungan dalam rangka mewujudkan Kota Bima bercahaya. Sabtu, 28 Maret 2025.

Kepala Dinas Perhubungan, Is Fahmin, mengatakan, pihaknya mendapat instruksi Wali Kota Bima untuk terus melakukan pemeliharaan perbaikan lampu taman dan jalan raya yang ada di Kota Bima.

Is Fahmin menuturkan, melalui team PJU Bidang Sapras Dishub Kota Bima telah melakukan perbaikan jaringan dan pergantian bolam lampu sorot di taman Amahami Kota Bima pada tiang lampu sebelah selatan dan perbaikan jaringan dan pergantian bolam lampu sorot pada tiang sebelah utara taman Amahami Kota Bima.

"Alhamdulillah semua lampu pada 2 tiang lampu utara dan selatan taman Amahami sudah dapat di fungsikan (nyala)," ujar Kadis Perhubungan.

Setelah melakukan perbaikan di taman Amahami, sambungnya, tim melanjutkan perbaikan lampu sorot di perbatasan kota Ni'u. Pungkasnya.(Sekjend MDG)

Sabtu, 29 Maret 2025

Pemdes Ncera Salurkan BLT ADD Tahap 1 2025 Sebanyak 12 Kepala Keluarga

      Comment   


Ncera Belo. Media Dinamika Global. Id.- Pada hari ini Minggu tgl 30 - 3_2025 Pemdes Ncera lakukan pembagian BLT DD tahap 1 untuk Tahun 2025 selama 6 bulan pada 12 keluarga penerima manfaat. Penerima Manfaat itu mendapat perbulan 300 Ribu untuk 6 bulanya yaitu sejumlah Rp 1.800 Ribu. 

BLT -DD merupakan salah satu program kegiatan prioritas Dana Desa sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan Ekstrim melalui pemberian BLT -DD.

Kades Ncera Idris S,Pd, dalam Kesempatan itu menyampaikan kepada seluruh penerima manfaat agar menggunakan uang tsb lebih maksimal, pembagian BLT -DD pada tahap pertama ini diserahkan selama 6 Bulan dan KPM menerima Rp 1.800 Ribu per KPM sehingga nanti pada tahap kedua akan menerima lagi 6 bulan dengan nominal Rp 1.800 Ribu lagi. ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pihak BPD, pada Media ini mengatakan bahwa bantuan BLT itu selama 12 Bulan, tetapi untuk tahap pertama ini pemerintah Desa hanya menyalurkan 6 Bulan dulu dan nanti ditahap kedua akan disalurkan sisa 6 Bulan tersebut.


"Kami berharap bantuan itu dapat digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat".Harapnya.( ZBR MDG ).

Jumat, 28 Maret 2025

Camat Sape Ajak Masyarakat Ikut Partisipasi dan Meriahkan Lomba Takbir Keliling Malam 1 Syawal

      Comment   


Sape.Bima.NTB Media Dinamika Global.id Dalam rangka memeriahkan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah/2025 M Pemerintah Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB Melalui PHBI Kecamatan dan Panitia yang telah terbentuk akan mengadakan lomba takbir keliling Tingkat Kecamatan Sape.(29/03/2025)

Untuk itu demi meriah dan Suksesnya Lomba Tahunan sekaligus Sebagai Syi'ar Islam ini Camat Sape (Muhammad Akbar.SP.M.Si) mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sape ikut ikut Berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Lomba Takbir Keliling tersebut.

Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dalam kegiatan ini nanti akan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.ini sangat luar biasa Sekali semoga ini akan menjadi kebanggaan kita semua masyarakat Sape dan ini juga akan bisa menarik wisatawan dari luar Sape yang penasaran dengan lomba Takbir Keliling ini,karena tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bima mampu menyelenggarakan kegiatan seperti ini.Lomba Takbir Keliling ini juga akan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang pulang mudik dengan keluarganya.

Camat Sape (Muhammad Akbar.SP.M.Si)

Lomba Takbir Keliling seperti biasa nanti akan di mulai atau Star Di Lapangan Putih Sangia dan Finish di depan kantor Camat Sape.

sambungnya, Panitia juga sudah menyiapkan sejumlah hadiah menarik, yakni berupa uang tunai, tropi dan juga sertifikat.

“Mari bersama meriahkan malam kemenangan dengan gema takbir yang penuh semangat,”Ucapnya

Kegiatan Tahunan seperti ini masyarakat menyambutnya dengan penuh semangat, hal itu tampak dari berbagai ornamen keagamaan yang telah mulai dipersiapkan dan dikerjakan oleh masing-masing peserta.

“Warga kita sangat bersemangat, mereka membuat ornamen ornamen keagamaan, karena lomba yang akan dilaksanakan ini merupakan antar masjid dan musholla yang ada di  masing-masing Desa di Kecamatan Sape

Untuk pendaftarannya, boleh langsung hubungi kontak panitia yang sudah dibentuk.

“Jangan lewatkan kesempatan untuk menunjukkan kreativitas dan kekompakan para tim yang menjadi peserta nantinya,” tutur Camat

“Semoga dengan adanya lomba ini, bisa kembali mempererat tali silaturahmi yang mungkin beberapa waktu lalu sempat renggang dikarenakan beda pilihan pada Pilkada 2024 yang lalu, kini saatnya kita kembali bersatu dan kompak.

(Team.MDG.03)

Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Akan Angkat PPL Pertanian Dari Honorer

      Comment   


Lombok Timur, Media Dinamika Global.id. – Mendukung program pemerintah pusat untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan agar ada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di setiap desa.


Karena itu ia meminta agar tenaga honorer dengan basis pendidikan pertanian yang tersebar di berbagai OPD dapat disisir untuk nantinya ditempatkan sebagai PPL dengan harapan jumlah PPL di masing – masing desa sesuai dengan ketentuan.

“Cari, sisir dulu tenaga honorer yang ada di setiap dinas. Kalau ada yang jurusan pertanian rekrut dia sebagai tenaga PPL, Di setiap desa harus ada, tidak boleh tidak ada, itu sudah ketentuan undang-undang,” pintanya saat safari Ramadan Pemda Lombok Timur yang berlangsung di Pondok Pesantren Afzal Adzkia, Dusun Tangar, Desa Sukarara, Kecamatan Terara. Safari berlangsung Selasa (25/3).

Ia mengatakan, pada saat ini belum adanya pengisian jabatan PPL yang sudah memasuki usia pensiun sehingga masih terdapat desa yang tidak memiliki PPL. Padahal diakuinya PPL memiliki peran penting mewujudkan ketahan bangsa melalui ketahan pangan.

Karena, Sektor pertanian mendapatkan perhatian besar dengan dibukanya sejumlah lahan pertanian baru. Selain berkomitmen terhadap ketersediaan pupuk, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah juga tidak mengizinkan impor beras mulai tahun ini. Sehingga sesuai harapan tahun 2026 mendatang Indonesia sudah dapat mewujudkan kemandirian pangan.(Sekjend MDG)

Bupati Dompu Siap Pasang Badan Soal SK TP2D, Tantang Konspirasi Dan Implementasi

      Comment   


Dompu, Media Dinamika Global.id.--Bupati Dompu, Bambang Firdaus,SE akhirnya angkat bicara terkait polemi dan kontroversi yang mencuat mengenai Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa keberadaan TP2D sangat diperlukan untuk memastikan visi dan misinya dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“TP2D itu harus ada untuk memastikan, mengawal, dan mendorong agar visi misi BBF dapat diimplementasikan oleh perangkat OPD,” ujar Bupati Bambang Firdaus, saat dimintai tanggapannya, Jum’at 27 Maret 2025.

Isu mengenai dugaan konspirasi dan tidak dilibatkannya Wakil Bupati dalam sejumlah kebijakan daerah, termasuk dalam pembentukan TP2D, juga ditanyakan kepada Bupati. Menanggapi hal tersebut, Bambang Firdaus dengan tegas membantah adanya konspirasi.



Terlalu jauh kalimat konspirasi Itu hanya mis saja,” ungkapnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain dalam pengambilan kebijakan daerah, termasuk terkait SK TP2D, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa dirinya tetap independen dalam menjalankan tugasnya.

“Bupati harus merdeka dalam mengambil kebijakan, jadi tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dinamika pemerintahan di Dompu. Bupati menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan profesional demi kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG).

Sekda Dan Bupati Dompu Akan Takbir Keliling Menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Atau Bertepatan 1 Syawal Tahun 2025

      Comment   


Dompu, Media Dinamika Global.id.-- Sekda Menyambut dan memeriahkan Perayaan Hari Raya Idhul Fitri 1446 Hijriah atau 1 Syawal Tahun 2025 Masehi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu akan melaksanakan Takbir Keliling. 

Mengenai jadwal pelaksanaan Takbir Keliling tersebut menyesuaikan dengan pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait Pelaksanaan Hari Raya Idhul Fitri 1446 Hijriah. 

Hal dimaksud disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE dalam Surat Nomor: 005/94/Kesra/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Undangan Takbir Keliling. 

Menurut Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE kegiatan Takbir Keliling dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Perayaan Hari Raya Idhul Fitri 1446 Hijriah.

Guna memeriahkan acara dimaksud Bupati Bambang Firdaus mengundang berbagai pihak untuk hadir dan melaksanakan Takbir Keliling bersama. 

Adapun berbagai pihak yang di undang dalam kegiatan ini terdiri dari Wakil Bupati Dompu, Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. 

Di undang juga Sekertaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Kabag Setda, Kepala Kemenag, Camat, Dompu, Woja dan Pajo. 

Lainnya Lurah, Kades Se Kecamatan Dompu, Woja dan Pajo, Ketua MUI, Ketua Baznas, Ketua PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Ketua Organisasi Islam Se Kabupaten Dompu dan Ketua Organisasi Pemuda Se Kabupaten Dompu dan elemen penting lainnya. 

Sebagai garis star dan finis kegiatan Lokasi CFD di Depan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu.( Prokopim/Sekjend MDG ).

Pj.Kepala Desa Lewintana Bagikan BLT-DD Tahap I Pada 16 KPM Selama 6 Bulan

      Comment   


Bima NTB.Media Dinamika Global.Id.- Pemdes Desa Lewintana Kecamatan Soromandi telah merealisasikan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun anggaran 2025 untuk tahap I (pertama) pada 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing masing   Rp 300 Ribu perbulan  selama  6  bulannya Senilai Rp.1.800.000 Ribu. Pada hari jum,at  28/03 di aula kantor Desa Lewintana Kecamatan soromandi 

Pembagian BLT/DD merupakan Salah Satu program Kegiatan Prioritas Dana Desa TA 2025 sebagai langkah Pemerintah dalam meringankan beban keluarga kita yang kurang mampu dalam  melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Pj.Desa Lewintana  Akadir  Menyampaikan, Pembagian BLT  Dana Desa Lewintana  yang mencairkan selama 6 bulan, Tujuannya agar bantuan itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang menerima bantuan ini.

"Pembagian BLT/DD pada tahap pertama ini di serahkan selama 6 bulan dan KPM masing masing  menerima Rp 1800.000 Ribu per KPM dari Rp 300 ribu perbulannya, sehingga tersisa tinggal 6 bulan untuk tahap ke-2 nantinya. Ujarnya pada penerima manfaat.

Akadir  Berharap, kepada seluruh KPM penerima BLT Dana Desa, Semoga Bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik  Harapnya.


Hal yang sama juga yang  di sampaikan oleh  Ketua BPD, Suhardiman dalam sambutanya  Menyampaikan, Bahwa bantuan BLT itu selama 12 bulan, tetapi untuk tahap pertama ini pemerintah desa Lewintana mencairkan  selama 6  bulan dulu dan masih tersisa 6 bulan untuk tahap ke-2 nanti. 

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat untuk keluarga yang menerima Harapnya.(Morex Bima).

Kamis, 27 Maret 2025

Kades Naru Bagikan BLT-DD Tahap I Pada 8 KPM Selama 9 Bulan. Usman Berharap Agar Dapat di Manfaatkan Secara Maksimal.

      Comment   










Bima. Media Dinamika Global.Id_ Pemdes Desa Nisa lakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun anggaran 2025 untuk tahap I (pertama) pada 8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulannya Rp 300 Ribu untuk 9 bulannya Senilai Rp.2.700 Ribu. Pada hari jum,at tanggal (28/03) di aula kantor Desa Naru Kecamatan Woha. Berjalan dengan aman.

Pembagian BLT/DD merupakam Salah Satu program Kegiatan Prioritas Dana Desa 2025 sebagai langkah Pemerintah dalam Percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kades Naru, Usman, AB, Menyampaikan, Pembagian BLT satu-satunya Desa Naru yang mencairkan selama 9 bulan, Tujuanya agar bantuan itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan modal usaha atau kebutuhan bulan puasa maupun lebaran. 

"Pembagian BLT/DD pada tahap pertama ini di serahkan selama 9 bulan dan KPM menerima Rp 2.700 Ribu per KPM dari Rp 300 ribu perbulannya dan sehingga tersisa tinggal 3 bulan untuk tahap ke-2 nantinya. Ujarnya pada penerima manfaat.

Usman Berharap, kepada seluruh KPM penerima BLT Dana Desa, Semoga Bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan secara maksimal untuk kebutuhan modal usaha dan keperluan puasa mapupun kebutuhan lebaran .Harapnya.

Hal yang sama juga dikatakan, Ketua BPD, Rusli, Spd, Menyampaikan, Bahwa bantuan BLT itu selama 12 bulan, tetapi untuk tahap pertama ini selama 9 bulan dulu dan masih tersisa 3 bulan untuk tahap ke-2 nanti. 

"Kami berharap bantuan itu dapat bermanfaat untuk di pergunakan dalam kebutuhan puasa dan kebutuhan lebaran". Harapnya.(mdg/03)

Pemkot Bima Serius Tangani Ternak Liar, Perkuat Perda Hingga Denda

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wakil Wali Kota Bima mengatakan, dalam rangka mendukung dan merealisasikan Kota Bima maju, bermartabat dan berkelanjutan, faktor utama yang harus dilakukan dan didorong adalah mewujudkan kota ini bersih, tertata dan bercahaya di mulai dari rumah masing-masing.

Hal itu diungkapkan Feri Sofiyan, SH saat mengikuti shalat Isya dan taraweh berjamaah dalam rangkaian safari ramadhan pemerintah Kota Bima di Masjid Nurul Ula Lingkungan Mande 3 kelurahan Mande, pada Kamis, 27 Maret 2025.

"Dalam waktu dekat kita akan launching program Bersih-bersih Selasa dan Sabtu (Bersatu). Sekitar 5-10 menit kita bersihkan pekarangan rumah masing-masing," ujarnya.

Aba Feri sapaannya menyebut, pemerintah berharap bahwa tugas mewujudkan daerah ini bersih tidak serta merta menjadi kewenangan pemerintah, melainkan semua pihak dan seluruh masyarakat harus memiliki kewajiban yang sama mewujudkan kota ini bersih. Minimal dimulai dari rumah masing-masing.

Ia menambahkan, dalam rangka menegakkan aturan tentang penertiban hewan ternak liar di Kota Bima, ia menegaskan dalam waktu dekat mulai menertibkan hewan ternak yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Kita mulai dengan tahapan sosialisasi terlebih dahulu.

"Hal ini terpaksa kami lakukan, nanti kita perkuat perda nya, bahkan nanti ada dendanya. Untuk itu kami harap masyarakat mulai sekarang kandangkan ternak masing-masing," imbau Wakil Wali Kota Bima.

Safari Ramadhan di kelurahan Mande ini dihadiri oleh Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, Sekda Kota Bima, Staf Ahli Wali Kota, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Ketua Baznas Kota Bima, Plt Camat Mpunda dan Lurah se Kecamatan Mpunda.(Sekjend MDG)

Wujud Keseriusan BBF Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi

      Comment   


DOMPU, Media Dinamika Global.id.– Bupati Dompu Bambang Firdaus berupaya mengganyang kemungkinan terjadinya praktik-praktik buruk menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah (2025). Baik yang berbentuk korupsi maupun gratifikasi.

Wujud keseriusannya dengan Surat Edaran (SE) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Edaran yang ditujukan kepada seluruh aparatur itu menindaklanjuti SE Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Isinya enam poin;

Pertama, setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian Gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

Kedua, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

Ketiga, berdasarkan pasal 12B dan 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan Gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

Keempat, terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

Kelima, Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah penceganan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang; dan

Keenam, Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Watshapp 0811145575 atau bisa menghubungi layanan Informasi Publik KPK di Nomor 198, atau Inspektorat Kabupaten Dompu, atau juga kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) di tautan https://gol.kpk.go.id atau e-mail pelaporan gratifikasi@kpk.go.id. (sekjend MDG)


 


Pemkab.Dompu Mendorong Upaya Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi

      Comment   


Dompu, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka menjaga kesakralan hari istimewa Idhul Fitri 1446 H Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. 

Menyemangati keadaan yang demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Idhul Fitri 1446 H Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. 

Surat Edaran dimaksud ditandatangani Bupati Dompu, Bambang Firdaus yang ditujukan kepada seluruh aparatur dari pejabat tinggi hingga staf yang paling bawah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. 

Surat Edaran dimaksud dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. 

Adapun hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran dimaksud adalah;

1.Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian Gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2.Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri / penyelenggara negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi(Sekjend MDG)


Pemdes Rasabou Sape.Salurkan BLT DD Triwulan Pertama 2025 Kepada 20 KPM

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Pemerintah Desa (Pemdes) Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB Melaksanakan Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Triwulan pertama Tahun Anggaran 2025 yaitu (Januari, Februari, Maret) Kepada 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Aula Kantor Desa Rasabou (Kamis.27/03/2025)

Kegiatan ini turut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Rasabou,Babinsa, Bhabintrantibun,Pendamping Desa Kecamatan Sape, Pendamping Lokal Desa, Serta KPM Penerima Manfaat BLT.


Dalam sambutannya Kades Rasabou (Makruf.S.Adm)  menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan ini, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh KPM, dan kami berharap bantuan yang diterima KPM dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Penyaluran BLT Dana Desa di Rasabou Pada hari ini Merupakan Desa Tercepat ke 14 Dari 18 Desa di Kecamatan Sape.

 “Gunakan dana tersebut dengan bijak seperti untuk memenuhi kebutuhan Sembako di bulan Ramadhan jangan dibelikan baju lebaran semua, karena kebutuhan Sembako itu lebih penting”ucap Kades .

Kades Juga menambahkan bahwa penyaluran BLT DD tahap pertama tahun ini yaitu 3 bulan sekaligus (Januari, Februari, Maret) kepada 20 Penerima Manfaat dengan nominal Rp.900.000 setiap KPM atau Rp.300.000/Bulan.


Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban bapak ibu sekalian, dan sekiranya bantuan ini dapat dibelanjakan didesa kita, agar manfaat BLT DD ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki usaha dan tidak menerima bantuan dari pemerintah, karena sejatinya BLT DD ini adalah bentuk perhatian dari Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.


Pantauan awak media sebagian KPM BLT Dana Desa yang tidak bisa hadir dikantor Desa dikarenakan yang bersangkutan Menderita Sakit Menahun Kronis dan Lansia, Pemdes bersama Babinsa, Bhabintrantibun dan Pendamping Desa mendatangi langsung di rumah masing-masing guna menyerahkan bantuan tersebut.

Kegiatan berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Rabu, 26 Maret 2025

100 % Kegiatan APBDESA 2024 Telah Selesai,Kades Naru Sape Serahkan LPPD dan LKPPD

      Comment   


Sape Bima NTB.Media Dinamika Goobal.id Kamis.27/03/2025 Berdasarkan Ketentuan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dan Ketentuan pada pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,bahwa kepala Desa berkewajiban :

1. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat dan juga

2. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Kedua Dokumen ini wajib diserahkan oleh kepala Desa paling lambat 3 bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran atau 31 Maret 2025.

Saat dikonfirmasi oleh Awak Media Kades Naru Sape (Nasaruddin) Menjelaskan bahwa Dokumen LPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,Sedangkan Dokumen LKPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pantauan awak media Pada hari ini Kepala Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB sekaligus menjadi Desa ke 9 Di Sape Menyerahkan langsung Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Melalui Camat yang diterima langsung oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Sape (Agus Hermawan,SE).

Terkait dengan seluruh kegiatan yang termuat dalam APBDESA 2024 Saat dikonfirmasi oleh awak media ini Pemerintah Desa Naru membenarkan bahwa seluruh kegiatan yang tertuang dalam APBDESA 2024 100% telah selesai dilaksanakan dengan baik dan Alhamdulillah hari ini kami serahkan Dokumen tersebut sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban kami selaku Pemerintah Desa.Jelas Kades.

Selain Dokumen LPPD juga telah diserahkan dokumen LKPPD 2024 secara tertulis kepada kepada  BPD yang di terima Langsung Oleh Ketua BPD (Syahrul Mubarak).

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran ini atau LKPPD digunakan oleh BPD untuk bahan evaluasi bahwa BPD dapat : 

1. membuat catatan tentang kinerja kepala desa

2. Meminta keterangan atau informasi

3. Menyatakan Pendapat

4. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Prose Penyerahan Dokumen LPPD Kepada Bupati Melalui Camat dan Juga Penyerahan Dokumen LKPPD kepada BPD telah berlangsung dengan lancar dan sukses kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.(TEAM.MDG.03)

Bupati Dompu BBF Menyerahkan Laporan Keuangan Kepada LKPD NTB

      Comment   


MATARAM, Media Dinamika Global.id. – Bupati Dompu Bambang Firdaus menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu Un-Audited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.

Serah-terima LKPD tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Rabu (26/3/2025). Kepala BPKAD Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, juga hadir di sana.

Setelah menerima LKPD dari Bupati Bambang, selanjutnya BPK akan segera melakukan audit untuk menentukan opini terkait pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah bermoto Nggahi Rawi Pahu.

Mampukah Pemkab Dompu mempertahankan tradisi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kembali meraih opini tersebut untuk kali ke-11 secara berturut-turut?

Pertanyaan tersebut juga menjadi harapan Bupati Bambang. “Besar harapan kami, hasil pemeriksaan BPK nanti akan membawa dampak positif bagi Pemkab Dompu dalam mempertahankan dan meraih Opini WTP yang ke 11,” harapnya ketika menyampaikan sambutan.


Kepala BPKAD Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni (tiga dari kiri) hadir mendampingi Bupati Bambang Firdaus (tengah, batik) momen penyerahan LKPD 2024 kepada BPK Perwakilan NTB.

Menurut Bupati, LKPD Kabupaten Dompu 2024 disusun sejak awal 2025. Hal itu sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akuntansi Pemerintahan.

Selain itu, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan Un-Audited Pemkab 2024, jelas Bupati, menyajikan informasi kepada para pengguna (stakeholder) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih, pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi kas daerah Pemkab.

Intinya, LKPD adalah laporan keungan hasil konsolidasi dengan laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan bagian dari otoritas Pemkab Dompu.

“LKPD yang disampaikan ini dapat menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang akuntabel, transparan dan berpedoman pada sistem dan kebijakan akuntansi yang berlaku,” papar pria yang juga akrab disapa Papi dan BBF ini.

Bupati Bambang mengucapkan terima kasih Tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan LKPD Dompu mulai 17 Februari hingga 26 Maret 2025.

Bupati berjanji, terhadap catatan awal atas hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut akan segera diperbaiki dan ditindaklanjuti. “Hal ini akan memberikan peringatan, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di seluruh OPD yang diperiksa BPK,” tuturnya.

Dia mengharapkan, hasil pemeriksaan BPK tersebut akan membawa dampak positif bagi Pemkab Dompu dalam mempertahankan dan kembali meraih Opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut. (Sekjend MDG)

Pemdes Na,e Sape Salurkan BLT Dana Desa Triwulan Pertama 2025 Sekaligus Buka Puasa Bersama

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Sekitar mulai pukul 16:00 Wita Pemerintah Desa Na,e Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB Melaksanakan Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Triwulan pertama Tahun Anggaran 2025 yaitu (Januari, Februari, Maret) kepada 21 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Aula Kantor Desa Na,e.(Rabu Sore.27/03/2025).

Kegiatan ini turut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Na,e Anggota BPD,Sekdes, Pendamping Desa Kecamatan Sape,Babinsa Anggota Koramil 1608-03/Sape,Pendamping Lokal Desa Na,e,Serta KPM Penerima Manfaat BLT.



Dalam sambutannya Kades Na,e (H.Syahbudin Mahmud)  menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan ini, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh KPM, dan kami berharap bantuan yang diterima KPM dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Na,e Pada hari ini Merupakan Desa Tercepat ke 13 Dari 18 Desa di Kecamatan Sape artinya di belakang Na,e masih tersisa 5 Desa.

 “Gunakan dana tersebut dengan bijak seperti untuk memenuhi kebutuhan Sembako di bulan Ramadhan jangan dibelikan baju lebaran semua, karena kebutuhan Sembako itu lebih penting”ucap Kades .

Untuk Lebih Mempererat hubungan Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah dan Ampunan ini,Setelah Pembayaran BLT DD Triwulan Pertama ini Kami mengajak kepada Seluruh Perangkat Desa, BPD, BABINSA, Pendamping Desa untuk bersama-sama melakukan Buka Puasa Bersama (Bukber) di Balai Desa Na,e, Semoga Puasa dan Ibadah ibadah lain yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT.Aamiin

Ditempat yang sama, Pendamping Desa Kecamatan Sape sesuai amanat permendes No.2 tahun 2024 bahwa penyaluran BLT DD dilakukan triwulan atau 3 bulan sekaligus (Januari, Februari, Maret).

Untuk Desa Na,e ada 21 Penerima Manfaat yang mana sebelumnya telah di tetapkan melalui Musdes Khusus Penetapan KPM BLT bersama BPD.

Jumlah yang akan diterima oleh setiap KPM BLT Rp.900.000 setiap KPM atau Rp.300.000/Bulan.

Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban bapak ibu sekalian, dan sekiranya bantuan ini dapat dibelanjakan didesa kita, agar manfaat BLT DD ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki usaha dan tidak menerima bantuan dari pemerintah, karena sejatinya BLT DD ini adalah bentuk perhatian dari Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.

Pantauan awak media sebagian KPM BLT Dana Desa yang tidak bisa hadir dikantor Desa dikarenakan yang bersangkutan Menderita Sakit Menahun Kronis dan Lansia, Pemdes bersama BPD dan Pendamping Desa mendatangi langsung di rumah masing-masing guna menyerahkan bantuan tersebut.


KPM BLT Dana Desa Yang Menderita Sakit Menahun dan Kronis Seperti yang di alami Ibu Hara Warga Dusun Na,e yang sudah beberapa tahun ini menderita stroke dan hingga kini ndk bisa berjalan lagi 

Disamping itu juga nampak terlihat Kades Na,e juga memberikan Parcel Lebaran Sederhana kepada Perangkat Desa,BPD,Babinsa dan PD,PLD

Kegiatan berlangsung dengan lancar tertib dan sukses yang di lanjutkan dengan Do,a dan Buka Puasa Bersama.

(Team.MDG.03)

Spektakuler, Wakil Bupati Bima Lakukan Inspeksi Mendadak PKM Kecamatan Sanggar

      Comment   


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Spektakuler, Wakil Bupati Bima Lakukan Inspeksi Mendadak PKM Kecamatan Sanggar. Sidak PKM Sanggar, Wabup Cek Ruang Perawatan Hingga Toilet Pasien. Kunjungan kerja di Kecamatan Sanggar, selain dimanfaatkan Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan kegiatan Safari Ramadan,  juga melakukan sejumlah kegiatan.

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy Wabup yang didampingi Inspektur Kabupaten Bima yang diwakili Irban Wilayah I M.Taufan Aga S.STP. MPH Jam: 10.10 WITA, begitu tiba di Puskesmas Sanggar, diterima oleh Plt. Kepala PKM Sanggar Evi Suarni, AMd. Keb dan langsung melakukan  Inspeksi  untuk  melihat dari dekat pelayanan kesehatan kepada masyarakat di PKM tersebut. 

Inspeksi dimulai pada pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk kemudian meninjau 12 ruang perawatan yang ada, ruang farmasi  hingga toilet di fasilitas kesehatan tersebut.

Pada setiap ruangan yang dikunjungi, Wabup dr. Irfan mendengarkan penjelasan terkait pelayanan di masing-masing ruangan,  kendala dan aspek yang diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan medis.

Kita akan mengadakan rapat koordinasi khusus untuk masing-masing kluster pelayanan, mengacu pada masalah yang dihadapi serta solusi. Jadi kita tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas.  Semua harus mempunyai mimpi yang sama untuk menciptakan Bima yang lebih baik".  Terangnya.( Humas ).

Kunjungan Wakil Menteri Ke NTB Untuk Memperbaiki Sistem Persiapan Tenaga Kerja Yang Akan Kirim Ke Luar Negeri

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.-- Kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI). 

PEMPROV NTB TINGKATKAN  SKILL PMI MELALUI SKILL CENTER

Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperbaiki sistem persiapan tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan (upskilling) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB melalui Skill Center, yang merupakan program unggulan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda).

“Selain membedah permasalahan-permasalahan yang ada, yang lebih utama adalah memperbaiki sistem persiapan tenaga kerja yang akan kita kirim. Ini merupakan cita-cita Bapak Gubernur yang telah lama berkecimpung di bidang ini, melalui Skill Center,” ujar Umi Dinda saat menerima kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (26/3).

Umi Dinda menyebut bahwa saat ini NTB termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah PMI terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan para PMI harus ditingkatkan dengan penguatan keterampilan mereka. Dengan demikian, negara tujuan akan lebih siap menerima mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih menjanjikan, sehingga berbagai permasalahan yang sering dihadapi PMI di luar negeri dapat diminimalisir.

Dari sisi pelayanan administrasi, NTB yang terdiri dari dua pulau, Lombok dan Sumbawa, telah memiliki dua kantor imigrasi yang melayani kebutuhan PMI. Selain itu, beberapa layanan terpadu juga telah tersedia untuk mendukung keberangkatan mereka.

Namun, Umi Dinda juga menyoroti tingginya angka PMI yang berangkat secara unprosedural serta dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, ini merupakan persoalan yang harus menjadi bahan evaluasi bersama.

“Semoga apa yang kita sampaikan akan menjadi oleh-oleh berharga bagi beliau untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Kementerian,” harapnya.(Sekjend MDG).

Sekda Kota Bima Hadiri Rapat, Bahas Stabilitas Harga Pangan Komoditi Jagung Dan Gabah Tahun 2025

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Menindak lanjuti rapat Walikota, Wakil Walikota, dengan beberapa unsur terkait beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH, hari ini kembali mengadakan  rapat koordinasi terkait stabilitas harga pangan dan target penyerapan jagung serta gabah oleh Bulog untuk tahun 2025. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kantor Wali Kota Bima ini, dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain, Plt. Asisten II, Kadis Koperindag, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kabag Ekonomi, perwakilan Perum Bulog, dan juga perwakilan dari Polresta Bima.

Januari 2025, Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp. 5.500 per kilogram, sementara gabah Rp. 6.500 per kilogram, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 Tahun 2025. 

Penetapan HPP jagung ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam rangkap menyerap hasil panen petani dalam negeri, dengan tujuan untuk memperkuat stock cadangan pangan Pemerintah.

Melalui rapat ini, H. Mukhtar merespon positif  keputusan Pemerintah, dalam hal ini Bapanas, terkaitan dengan penetapan harga yang di ambil, serta berharap peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama jagung dan gabah, yang menjadi sumber utama penghidupan bagi para petani di daerah ini (Kota Bima), Ia juga menyoroti upaya pemerintah dalam memastikan harga tetap menguntungkan bagi petani tanpa membebani konsumen.

"Penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani, dari fluktuasi harga yang merugikan, serta memastikan harga kedua komoditi ini tetap kompetitif bagi industri. Dengan HPP sebesar Rp. 5.500/kg, kami berharap keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga", ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Bulog menjelaskan bahwa Kota Bima untuk tahun ini akan menampung khusus komoditi jagung sebanyak 50 ribu Ton, pihaknya menargetkan peningkatan penyerapan jagung pada tahun 2025 dengan skema harga yang lebih kompetitif. 

Namun dengan banyaknya jagung yang dihasilkan tahun ini, permasalahan lain yang akan muncul adalah kurangnya ketersediaan tempat atau gudang bagi Perum Bulog untuk menampungnya, sementara stock jagung sisa tahun kemarin (2024), masih tersisa sebanyak 13 ribu Ton, hal ini Perum Bulog berharap adanya perhatian dari Pemerintah, agar bisa memberikan solusi, pada permasalahan yang ada.

"Dengan banyaknya hasil panen jagung tahun ini, kami Perum Bulog khawatir tidak bisa membeli jagung dengan maksimal, karena terkendala terbatasnya gudang penyimpanan yang kami miliki, di tambah lagi dengan sisa stok tahun 2024  kemarin, yang masih tersisa 13 ribu Ton", tuturnya.

Menanggapi hal di atas, Sekretaris Daerah Kota Bima, mengatakan akan mencarikan solusinya, masalah sisa stock tahun kemarin sebanyak 13 ribu Ton, satu-satunya cara yang mungkin efektif untuk dilakukan, yakni dengan melakukan pelelangan, karena kalau stock sisa tahun kemarin tidak habis, dikhawatirkan Perum Bulog kurang maksimal membeli hasil panen tahun sekarang.

Sementara Kadis Ketahanan Pangan Kota Bima, memberikan pendapat, atau pandangan agar Perum Bulog harus lebih progresif dalam hal pemasaran, yang jangkauannya lebih luas dengan mitra-mitra Bulog yang ada luar pulau Sumbawa, harapnya.

Diskusi dalam rapat ini, membahas berbagai persoalan yang akan dihadapi baik pemerintah, Perum Bulog, maupun petani, terkait dengan hasil panen petani, baik jagung ataupun gabah yang sebentar lagi akan memasuki masa panen. Mulai dari penentuan harga jagung dan gabah, penyediaan alat ukur kadar air yang telah di kalibrasi, sampai kepada ketersediaan tempat atau gudang, untuk menampung jagung ataupun gabah yang akan di beli oleh Perum Bulog.(Sekjend MDG)

Bupati Dompu BBF Langsung Pemberhentian Pengalian Pasir Di Dorombaha, Ho'do Wilayah Kab.Dompu

      Comment   


Dompu, Media Dinamika Global.Id.– Dua lokasi pengalian pasir di wilayah kabupaten Dompu, NTB, dihentikan langsung oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus, saat memantau langsung lokasi, pada Rabu (26/3/25).

Dinilai merusak ekosistim, Bupati langsung memberhentikan aktifitas pengalian pasir. Kehadiran Papi Bambang bersama ketua DPRD, Sekda dan jajarannya untuk melihat langsung dari dekat yakni di lokasi Doromboha dan Ho’do.

“Ia menegaskan, kepada pekerja siapapun pemiliknya segera memberitahu ke Pemerintah Daerah,” pintanya.

Ditegaskan, Kader Gerindra agar pengalian pasir diduga Ilegal ini segera dihentikan,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pemilik lahan areal pengalian pasir diduga ilegal itu belum bisa dikonfirmasi.(Sekjend MDG)