Hal ini mengingat BLUD adalah system yang diterapkan UPT dinas/Badan daerah yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Tujuannya agar pelayanan RS menjadi lebih efisien dan efektif, lebih ekonomis, lebih transparan dan bertanggung jawab. Demikian pula di RSUD Sondosia Bima.
Saat di wawancarai wartawan usai Hari jadi Bima ke-383, direktur RSUD Sondosia, Dr. Firman, MPH menjelaskan bahwa esensi BLUD adalah meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat bagi pasien dan masyarakat.
“Dengan peningkatan kinerja pelayanan ini, maka kami berharap kinerja keuangan juga akan mengikuti. Kami sangat tidak ingin bahwa RS kami hanya sibuk pada kinerja keuangan sementara kinerja pelayanan kami nomorduakan”, ujarnya.
Karena itu, menurut inisiator BLUD RS/Puskesmas kabupaten Bima ini sebagai BLUD juga harus memiliki pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel. Tidak mencari untung, tetapi juga harus dilaksanakan dengan praktek bisnis yang sehat. “Artinya dalam pelaksanaanya BLUD harus tetap menggunakan prinsip efisiensi dan produktifitas.
Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban”, jelasnya.
Khusus di RSUD Sondosia, menurutnya, semua orang harus berubah mindsetnya. “Tadinya biasa dilayani, sekarang melayani, tadinya pasien butuh RS, sekarang RS butuh pasien/pelanggan.
Tadinya uang disetor ke kas Pemda, sekarang dikelola sendiri dikas BLUD. Jadi, tiap orang di RS ini harus melakukan hal yang produktif, efisiensi di semua area pekerjaan. Juga, responsif, cepat tanggap kebutuhan pasien, bukan lagi terpaku pada rutinitas belaka”, jelasnya.
Bahkan dirinya menceritakan kebetulan sebagai salah satu ahli dalam hal efisiensi RS di Indonesia, ketika dipraktekkan di RS Sondosia, itu bisa.
“Awalnya kami membayar listrik sekitar 14 jutaan sebulan, kami intervensi: sadar pemakaian lampu sorot dan mengganti lampu yang belum menggunakan LED, itu menurunkan biaya listrik sekitar 14% atau kasus kami hampir 2jt per bulan”, urainya.
Menurutnya hal-hal simple lain yang harus dipahami semua orang di RS. “Bila sebelum BLUD, mentalnya kita mental setoran, menghabiskan anggaran sebab bila anggaran tidak terserap atau tidak habis, dianggap kinerjanya jelek. Setelah BLUD, mental kita harus sebaliknya: Harus berhemat, harus efisien.
Uang yang ada tidak mesti di nihilkan di 31 Desember. Jadi Silpa tidak apa-apa, tetap ada direkening kas BLUD. Bisa dipakai untuk membiayai operasional RS diawal Januari sebelum DPA disahkan”, jelasnya.
Setelah 6 (enam) bulan implementasi BLUD bagaimana hasilnya?
Menurut direktur yang juga hoby fotografi pernah menjadi wartawan magang di Surabaya ini, dirinya bersama manajemen dan semua staf yang ada di RSUD Sondosia saat ini menjadikan penataan system pengelolaan pelayanan sebagai prioritas yang harus dilakukan sekarang.
Hal ini dimaksudkna agar RSUD Sondosia bisa menjadi lebih baik sesuai atau mendekati harapan masyarakat. “Tidak mudah. Tapi dengan kebersamaan, dukungan pemilik, masyarakat yang peduli termasuk teman-teman media, akan membuat RS Sondosia ini menjadi lebih baik ke depan nya”, cetusnya.
Menurutnya, meletakan fondasi dasar agar system organisasi di RS Sondosia berjalan efektif menjadi misi yang tidak mudah. Berbagai standar dan system pelayanan khususnya bersamaan dengan implementasi BLUD juga harus disiapkan.
Karena terdapat banyak peraturan pelaksana Tata kelola RS BLUD yang harus disiapkan. “seperti SOP pelayanan, standar penatausahaan keuangan BLUD, system remunerasi, dan lain-lain”, ujarnya.
Setelah 6 (enam) bulan memimpin RSUD Sondosia, mantan Kepala seksi Pelayanan kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima ini mengaku kalau secara umum selama semester pertama Tahun 2023 rata-rata mengalami peningkatan.
“Dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022 (Jan-Juni), Semuanya mengalami peningkatan kecuali pelayanan di Klinik (Poli) Kandungan yang turun 1%. Pasien yang di layani di IGD misalnya, meningkat 66%. Di rawat inap Anak, meningkat 270%, klinik umum meningkat 50%, klinik penyakit dalam meningkat 13%, Klinik Gigi meningkat 223%.
Demikian juga pada instalasi atau unit penunjang. Instalasi Gizi misalnya, Jan-Juni tahun 2022 melayani makan 844 hari rawat pasien, tahun 2023 periode yang sama melayani makan 1826 hari rawat pasien atau meningkat 116%, instalasi laboratorium pasien BPJS meningkat 99,6 %, pasien umum meningkat 112%. Radiologi pasien BPJS meningkat 85%, pasien umum meningkat 12%.
Di rawat inap, keseluruhan BOR kami meningkat dari 14% menjadi 29%. Khusus pasien BPJS, kita sangat ingin memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan peserta. Meskipun kita memiliki tingkat kesesuaian dengan formularium RS mencapai 95%, namun ada saja obat-obatan yang tidak tersedia. Untuk itu kami melakukan kerjasama dengan apotek sekitar untuk mengatasi ketika terjadi ketidaktersediaan obat sesuai resep ini”, jelasnya.
Bukan cuma kinerja pelayanan, sebagai RS pemerintah, RSUD Sondosia juga menyiapkan diri dan fasilitas untuk berbagai keadaan masyarakat. Setelah pandemic COVID-19 mereda, saat wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi kejadian luar biasa, RSUD Sondosia melayani 54 pasien DBD yang bagi pasien umum adalah gratis. “inilah cara kami untuk bisa lebih bermanfaat (kinerja manfaat) buat masyarakat”, jelasnya.
Saat ini juga kami sedang menyiapkan pelayanan obstetric ginekology secara bertahap. “Awal ini, kami membuka pelayanan nifas atau kasus ringan untuk ibu hamil. Kami sudah menyiapkan ruangan berikut tenaga bidan pelaksananya.
Kami sedang membicarakan dengan dokter obgyn sebagai penanggung jawab. Mudahan ini secar bertahap segera berjalan dan mudahan ini mendekatkan pelayanan kepada ibu-ibu hamil atau bersalin yang memerlukan perawatan”, harapnya.
Mendukung keinginan tersebut, direktur berharap dengan moto “melayani dengan cinta”, nilai dasar HATI TULUS, serta falsafah “Tohompara ndai sura duou labo dana” benar-benar menjadi landasan pelayanan di RSUD Sondosia. “tapi ini butuh waktu yah, kami bertahap bagaimana nilai dasar, falsafah ini bukan hanya sekedar semboyan, tapi benar-benar jadi citra setiap orang di RSUD Sondosia ini”, tambahnya.
Dirinya juga berharap UU kesehatan yang baru segera disahkan oleh pemerintah (update: sudah disahkan tanggal 11 Juli 2023 lalu), karena dengan UU kesehatan yang baru direktur berharap akan lebih mendapat prioritas pemerintah pusat untuk dukungan anggaran dan SDM khususnya dokter spesialis.
“Saya mendengar penjelasan menkes, kalau dengan UU yang baru itu, maka percepatan akses masyarakat terhadap pelayanan yang standar akan di dukung pemerintah (kemenkes) pada setiap fasilitas kesehatan di Indoensia. Semoga salah satunya yang segera adalah RSUD Sondosia ini”, harapnya.
(Pimpinan Redaktur MDG : Morex Bima).
