Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global

Sidoarjo 16/1/2025

Kepala dinas perumahan , permukiman ,cipta karya dan tata ruang ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo  M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menindak lanjuti kasus korupsi pengelolaan dan pemanfaatan lahan fasum dan fasos yang di duga dilakukan oleh ketua yayasan al -falah darusalam di perumahan wisma tropodo yang merugikan uang pemerintah daerah sebesar 30 milyar.

Padahal kasus tersebut sudah pernah dimediasi oleh dinas P2CKTR dan pihak pengembang , beserta masyarakat perumahan wisma tropodo dan ketua yayasan al -falah darusalam dan semua sudah memberikan keterangan sejelas - jelasnya kepada dinas .P2CKTR . pemkab Sidoarjo bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi oleh ketua yayasan al - Falah Darusalam .

setelah melakukan mediasi dinas.P2CKTR  langsung melakukan tindakan survei dan pembuktian di lokasi dan fakta nya benar bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi .

dikomersilkan dan dibuat usaha dan bisnis oleh ketua yayasan al -falah darusalam dengan keuntungan pertahun 30.milyar dan hasilnya dinikmati sendiri secara pribadi dan kelompok.

dan untuk mendirikan bangunan gedung tersebut ketua yayasan al -falah darusalam tidak mengantongi izin untuk mendirikan bangunan ( IMB ) dan tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung ( PBG ) . dan tidak terdaftar didalam peta dena dan set plain , otomatis dong bangunan gedung tersebut bisa di katagorikan sebagai bangunan liar karena tidak mengantongi izin .

Tapi kenapa kepala dinas P2CKTR Sidoarjo M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan liar ada apa ?

Coba kalau yang mendirikan bangunan liar  tersebut masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak mampu pasti di ratakan !!!

di duga pihak ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo masuk angin . karena tidak berani menertibkan bangunan liar dengan omset pertahun 30 milyar

ada apa dengan kepala dinas P2CKTR pemkab Sidoarjo ???

yang lebih mengejutkan lagi ketua yayasan al - Falah darusalam ini mengantongi surat keputusan bupati ( SK bupati ) secara logika ini tidak masuk akal .

perumahan yang belum diserahkan ke Pemkab Sidoarjo , surat keputusan bupati ( SK bupati ) sudah terbit , 

Pertanyaan nya : 

1 , Darimana bupati bisa tahu kalau lahan tersebut lahan fasos fasum padahal fasum fasos tersebut selama 32 tahun dan sampai sekarang belum pernah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo . dan sampai sekarang  bangun gedung sekolah swasta al -falah darusalam tidak terdaftar baik di peta dena maupun set plen 

2 , dengan penghasilan pertahun 30 milyar apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah membayar PAJAK baik PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) atau PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  ( PPN ) sesuai pasal 59 peraturan pemerintah no 35 tahun 2023 .

3 , Apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah melaporkan SPT tahunan padahal itu kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan.

Netti

Kasus Jaksa Jovi Menampar' Imbas Penyalahgunaan wewenang Menimbulkan rasa hormat itu terabaikan .

Kasus Jaksa Jovi Menampar' Imbas Penyalahgunaan wewenang Menimbulkan rasa hormat itu terabaikan .

Media Dinamika Global       Comment   

 Kasus jaksa Jovi memberikan pelajaran pahit bagi instansi pelayanan yang berkategori superpower,dengan gunakan mobil dinas,fasilitas lain yang bersumber dari uang rakyat hingga flaxing disosmed guna mencapai pengakuan diri.

Hal tersebut bukan pada mereka yang jadi anggota saja melainkan istri dan anak ikut serta.

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Terkait itu, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2024. 

Rapat ini membahas penyelesaian kasus ini secara transparan dan adil. Dalam kesimpulan rapat, Komisi III meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan laporan yang diajukan oleh Sdri. NM kepada Polres Tapanuli Selatan diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, Komisi III mendorong agar penyelesaian kasus tersebut mengedepankan prinsip keadilan restoratif.