DPC GMNI Dompu Kutuk Pemerintah Atas Pembungkaman Demokrasi
Dompu NTB. Media Dinamika Global. Id.- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dompu mengutuk keras Pemerintah atas pembungkaman demokrasi terhadap aktivis. (Jumat,17 Mei 2024)
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Dompu menilai segala bentuk tindakan maupun upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Dompu dalam menanggapi aksi demonstrasi sangatlah tidak mencerminkan birokrasi yang demokratis. Sebab lebih condong kepada tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dan mengarahkan kepada pembungkaman demokrasi.
Sebab, Tindakan Pemerintah terhadap para aktivis dalam kurun waktu terakhir sama sekali tidak mencerminkan pemerintah demokratis. Apalagi dengan adanya penetapan sebagai tersangka terhadap 5 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu yang menyampaikan aspirasi di Depan Kantor Bupati Dompu beberapa hari lalu.
Dompu dalam kurun waktu terakhir sering dibanjiri oleh aksi protes ataupun unjukrasa yang bertujuan Agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menuntaskan persoalan merosotnya harga jagung. Namun bobroknya pemerintah selalu berujung pada tindakan pembungkaman demokrasi.
Menanggapi Persoalan diatas, Bung Farid selaku Sekertaris Cabang GMNI Dompu Menyampaikan bahawasanya pemerintah sangatlah buruk dalam upaya pembangunan daerah. Respon Pemerintah Daerah hari ini terhadap Aktivis yang menyuarakan aspirasi rakyat untuk pembangun daerah selalu dibungkam dengan masif, Padahal Lewat aspirasi rakyat yang disuarakan oleh para aktivis adalah acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Lanjut, pembungkaman demokrasi yang masif oleh pemerintah haruslah dikutuk dan tidak boleh dibiarkan berlanjut, dan bentuk intimidasi terhadap 5 aktivis HMI Cabang Dompu yang dilaporkan karna merusak pintu gerbang saat melakukan demonstrasi merupakan upaya yang kontradiktiv dalam menanggapi aksi demonstrasi.
Kemudian, Penangkapan 5 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu memicu reaksi keras dari berbagai organisasi dan beberapa elemen yang mengecam tindakan kepolisian yang dianggap berlebihan dan arogan dalam penangana massa aksi unjuk rasa dan melanggar hak warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
Terakhir, " Kami keluarga besar GMNI Cabang Dompu Menegaskan dan Mengutuk Keras Pemerintah atas Pembungkaman Demokrasi lewat penangkapan 5 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu. Dengan adanya tindakan demikian, kami menegaskan Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
“Membungkam Ruang Demokrasi merupakan Cara licik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam menutupi buruknya Pemerintah untuk membangun Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”. Pungkasnya
Penegasan. “ Mendesak KAPOLRES DOMPU Agara segera memeriksa serta mengadili Oknum kepolisian dan bertanggung jawab atas tindakan represifitas terhadap mahasiswa dan para aktivis-aktivis gerakan di Dompu pada tanggal 18 April 2024 yang mengakibatkan banyak yang terluka.
Dan Kami sampaikan dengan tegas terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu agar segera melakukan koordinasi dengan POLDA untuk membebaskab rekan kami tanpa syarat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Penutup, dalam hal ini Bung Farid selaku Sekertaris DPC GMNI Dompu telah berkoordinasi dengan DPP GMNI untuk Mengupayakan di Pemerintah Pusat dan KAPOLRI.(Team MDG).
.jpg)
