Polres Bima Buru Terduga Pelaku Penganiayaan di Desa Ngembe dan Tim Inafis Laksanakan Olah TKP

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global-id. Unit Reserse Kriminal Umum dan tim Inafis Polres Bima Polda NTB melakukan olah TKP kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus penganiayaan itu terjadi pada Jum,at (30/08/24) sekira pukul 15.30. WITA di Desa Ngembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Penganiyaan yang mengakibatkan korban berinisial KM (L/30) warga desa jala meninggal dunia ini diduga dilakukan oleh MW (L/33) juga merupakan warga setempat.

Olah TKP ini dilakukan pasca terjadinya penganiayaan guna membuat terang kasus tersebut.Tim Inafis melakukan serangkaian kegiatan seperti pemotretan TKP luka yang dialami Korban dan lainnya

Kronologis, awalnya terduga pelaku datang dari arah desa darussalam menuju desa Nggembe dengan menggunakan ojek, setibanya di Desa Nggembe terduga Pelaku yang masih berada di pinggir jalan memanggil Korban yang sedang duduk didalam rumahnya.

Korban yang tidak merasa curiga keluar dari rumah dan sempat duduk berbincang dengan terduga Pelaku didepan rumah warga sekitar.

Setelah berbincang dengan korban terduga Pelaku hendak pulang ke rumahnya namun terduga pelaku topinya tertinggal.

Korban yang berniat memberikan topi terduga pelaku tiba-tiba menghunus sebilah parang dan langsung membacok Korban akan tetapi tidak mengenai Korban, kemudian setelah dibacok oleh Terduga Pelaku,korban lari menuju rumahnya mengambil kapak kecil dan korban kembali menyerang terduga pelaku sehingga terjadi saling kejar antara korban dengan Pelaku menggunakan Parang.

Sehingga pada saat itu juga Terduga Pelaku berbalik berhadapan dengan Korban dan terjadilah saling bacok akan tetapi kapak di gunakan korban pendek tidak bisa mengenai terduga pelaku,dan pelaku yang menggunakan parang yang panjang berhasil membacok korban di bagian leher sebelah kiri dan tangan bagian kiri korban. 

Setelah melakukan aksinya terduga pelaku melarikan diri dengan menumpangi kendaraan bermuatan jagung yang melintas di TKP.

Almarhum sempat dilarikan kerumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan oleh pihak RSUD Sondosia korban dinyatakan meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasat Reskrim Iptu Abdul Malik SH.

Kapolres juga mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih memburu terduga pelaku

"Kami sudah menyebar personel dilapangan untuk memburu dan mempersempit ruang gerak terduga pelaku". Ujarnya.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada pihak keluarga dan masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Pihak Kepolisian dan tidak main hakim sendiri yang dapat menimbulkan Guankamtibmas.

Sedangkan motif tertuga pelaku menganiayaya korban masih dalam penyelidikan.

"Kasus ini akan kami usut sampai tuntas dan bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku agar melaporkan ke Pihak Kepolisian". Tutupnya. (MDG 023)

Continue reading...

Sekretaris DPD PAN Serahkan Tanah Hibah Untuk 20 KK Miskin

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Anggota DPRD Kab. Bima Fraksi PAN Hibahkan Lahan Untuk 10 KK Miskin pada awalnya. Mengingat Banyak Masyarakat yang Membutuhkan Tanah Pekarangan itu, lalu saya tambahkan 10 Are lagi. Jadi Jumlahnya sebanyak 20 Are. Meski saat ini Rafidin S,Sos masih fokus membangun Kantor DPD PAN di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima di atas lahan yang dihibah juga.

Pemberian lahan tersebut secara resmi telah diserahkan pada pagi ini Sabtu (1/9) sekitar pukul 12.00 Wita yang berlangsung di desa Kananta dan diterima langsung oleh penerima hibah bersama Sekretaris Desa (Sekdes) setempat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, juga sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima Rafidin, S. Sos Mengungkapkan bahwa Alhamdulillah, saya bersama istri pada hari ini, ke desa kananta untuk menyerahkan tanah pekarangan rumah bagi warga miskin yang belum memiliki lahan untuk bangun rumah, baik untuk rumah batu permanen ataupun rumah panggung.

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima 2 Periode ini menghibahkan lahan seluas 10 are (1.000m2) awalnya, untuk sepuluh Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Tetapi saya tambahkan 10 Are lagi karena Banyak Masyarakat yang Membutuhkan Pekarangan Rumah ini. Jadi Jumlah keseluruhannya sebanyak 20 Are ( 2. 000m2) Dan namanya akan ditentukan oleh Pemerintah Desa setempat dan akan Mengurusnya hingga selesai. Ujarnya

Kemudian terkait dengan Dokumen atau Suratnya akan di urus oleh Pemerintah Desa setempat, dan saya telah menandatangani Surat Hibah tersebut bersama Istri dihadapan Pemerintah Desa dan Para Penerima Hibah Tanah tersebut,  lalu nanti Masyarakat akan mengukur Sertifikat masing-masing dengan cara Pemecahan nantinya. Tutupnya

Di tempat terpisah, Sekdes Kananta, Ilham H. Mansyur, S.Pd membenarkan adanya penyerahan lahan untuk pekarangan rumah bagi warga tidak mampu oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima dari Dapil III, Rafidin S,Sos.

Adapun Nama warga yang akan menerima tanah hibah dari Wakil rakyat fraksi PAN tersebut antara lain ;
1. Aril Nggeri
2. Dimas Nggeri
3. Sujuh Nggeri
4. Nawir Nggeri
5. H.hatijah Nggeri
6. Saiful Talehe
7. Junaidin/uni kananta
8. Maskur tuntu
9. Aminah Sowa
10. Muraidin
11. Hafid Musa
12. Irwansyah
13. Baharuddin
14. Hasanuddin
15. Mariam
16. Furaidin
17. Yayasan
18. Sahrir
19. Sofia Abdullah
20. Abdullah

"Atas nama Pemerintah Desa Kananta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rafidin yang telah memberikan lahan seluas 20 are untuk 20 KK miskin tersebut, dan ini sejarah pertama kali ada seorang anggota dewan yang mau memberikan lahan secara percuma untuk warga tidak mampu, padahal satu are harga tanah di kananta sekarang 15-20 juta, itupun sulit didapat di dekat perkampungan," paparnya.

Nantinya kata Sekdes, akan langsung diurus sertifikat masing-masing penerima lahan pekarangan tersebut.

" Untuk sertifikat nanti Pemerintah Desa yang akan mengurusnya, tentu tergantung dari warga juga. Dan Harapannya adalah Tanah yang dihibahkan itu, tidak dapat diperjual belikan dan atau dipindah tangankan. Kemudian Kepada Penerima Tanah Hibah ini, agar segera membangun Rumahnya masing-masing minimal Rumah Panggung, jangan hanya memilikinya. Pungkasnya.(MDG024).

Continue reading...

Serda Asnaidin,Babinsa Boke Koramil 1608-03/Sape Dampingi Pemanfaatan Mesin Pompa Air Bantuan dari Kementan

Sape Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Sabtu 31 Agustus 2024 Pukul 08.30 Wita, Serda Asnaidin Babinsa Desa Boke Anggota Koramil 1608-03/Sape beserta PPL Desa Boke, Melaksanakan Pendampingan Pemanfaatan Mesin Pompa Air (Pompanisasi) Program PAT yang di berikan Kepada Poktan So Tolo Sarei  So cera dan So Lawu Desa Boke sebanyak 6 Unit yang bertempat di lokasi Poktan So Tolo Sarei,So Cera dan So Lawu Desa Boke Kec. Sape Kab. Bima.

"Program ini merupakan kerjasama dari Kementan pusat dengan mabes TNI sebagai upaya menunjang ketahanan pangan, makanya ujung tombak di lapangan adalah Babinsa dengan petugas PPL", Jelas Babinsa

Serda Asnaidin, sebagai Babinsa dirinya selalu siap mendukung setiap kegiatan yang sifatnya untuk membantu kesulitan warga di wilayah binaannya. "Dengan bantuan pompa ini di harapkan dapat membantu  mengatasi kesulitan warga terkait pengairan tanaman pertanian warga", tuturnya.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut sbb:

1. PPL Desa Boke

2. Babinsa Desa Boke

3. Kaur Pembangunan Desa Boke

4. Ketua Poktan So Tolo Sarei,So Cera dan So Lawu.

Nampak terlihat pada Pukul 09.30 Wita, Kegiatan Pendampingan telah selesai dan berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

(Arif Sape/MDG.04)

Continue reading...

Hari Ke-2 Rakerwil, MIO NTB Kunjungi Sejumlah Wisata di Lombok

MATARAM-NTB, Media Dinamika Global.Id._  Hari kedua Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB melaksanakan one day trip ke  sejumlah spot wisata di wilayah Lombok dan sirkuit Mandalika. Sabtu (31/8/2024). 

Puluhan peserta dari pengurus MIO Kabupaten Kota se-NTB menggunakan kendaraan bus pariwisata yang disupport oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. 

Ketua MIO NTB, Feryal MP, mengatakan, on day trip tersebut adalah bagian dari Rakerwil untuk memberikan waktu kepada para peserta khususnya yang dari luar Lombok melihat dan menikmati pariwisata dan Sirkuit MotoGP. 

"Selain refresing, teman-teman ini bisa melihat dan menikmati pariwisata di Lombok sehingga mereka nantinya bisa menceritakan segala hal yang mereka lihat pada saat trip tersebut," ujar Feryal. 

Lokasi pertama yang dikunjungi para peserta adalah Desa Adat Sukarara yang memiliki berbagai macam produk tenun dan pakaian adat. 

Lokasi kedua adalah mengunjungi Desa Adat Sade yang selama ini sudah terkenal. Namun, karena masih banyak peserta yang belum mengunjunginya, maka lokasi ini menjadi tempat yang akan dikunjungi. 

Lokasi ke Empat adalah Sirkuit MotoGP mandalika. Para peserta akan menikmati track Sirkuit dunia tersebut. Sirkuit tersebut saat ini ramai dikunjungi karena berbagai event nasional maupun internasional tetap dilaksanakan disana. 

Usai trip ke Lombok Selatan, Peserta akan melaksanakan camping di Danau Gunung Jae. Danau ini mempunyai landscape seperti danau segara anak Gunung Rinjani.

(Surya Ghempar).

Continue reading...

Anggota DPRD Bima Banting Kursi Gegara Rapat Banggar Sepi, Ada Apa Ya ?

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima memprotes sikap sejumlah anggota bahkan Ketua DPRD yang malah mementingkan mengikuti pendaftaran calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni Iqbal-Dinda di Mataram, Kamis (29/8/2024).

Melalui video pribadinya yang direkam dan tersebar, anggota DPRD tersebut mengungkapkan bahwa rapat banggar yang sejatinya dilaksanakan pada hari tersebut sepi dan tidak sedikit yang hadir.

"Hari ini saya sedang berada di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima dalam rapat banggar APBD perubahan. Dari pagi saya duduk di sini dengan teman-teman banggar, tidak jelas apa yang diinginkan legislatif ini termasuk ketua DPRD," ujarnya dalam video berdurasi 1.45 menit tersebut. Seperti dikutip dari Media SIARPOST

Ia mengatakan, sengaja melakukan siaran langsung tersebut agar masyarakat Kabupaten Bima tau bahwa inilah cara pemerintah Kabupaten Bima dalam mengelola APBD nya.

Ia juga mengungkapkan, mendapat informasi bahwa semua rata-rata pejabat Kabupaten Bima semua ke Mataram mengikuti proses pendaftaran Iqbal-Dinda ke KPU NTB.

"Bahkan kepala dinas semua pergi ke Mataram dan membawa 4 sampai 5 orang staf ke Mataram," ujarnya.

Yang hadir ke Mataram itu bahkan Sekda Kabupaten Bima, ia menganggap bahwa semua pejabat di Kabupaten Bima lebih mementingkan menghadiri acara pendaftaran Cakada Iqbal-Dinda daripada membahas APBD Perubahan.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah anggota marah-marah hingga membuang dokumen dan membanting kursi, diduga atas kekecewaan nya terhadap sikap anggota DPRD yang tidak peduli dalam membahas anggaran.

Atas kejadian tersebut, salah satu aktivis Hukum dan sosial, Sudirman SH sekaligus Direktur LBH Komnas HAM angkat bicara, ia menilai bahwa sikap para oknum anggota DPRD Bima yang melakukan atau merusak sarana dan fasilitas negara itu tidak patut dicontohi.

"Kita sesalkan, mereka kaum intelektual yang merusak fasilitas negara di sidang banggar DPRD Bima, kalau ada hal miskomunikasi tentu ada cara-cara nya," kata Sudirman.

Menurut penilaiannya selaku aktivis politik, Hukum dan sosial, hal ini jangan sampai dipertontonkan di publik sehingga akan menjadi penilaian buruk kepada para legislatif tersebut.

"Jangan dengan hal seperti ini dibuat skenario melempar kursi di DPRD seakan ada kekecewaan terhadap eksekutif. Ada dokumen juga yang dibuang. Perilaku ini tidak layak dipertontonkan. Masa hal kecil miskomunikasi seperti ini tidak disikapi dengan baik," tutupnya.(Team)

Continue reading...

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kab.Bima Minta Copot Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima Kepada Kemenkumham RI

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Mantan Ketua Komisi I DPRD Kab.Bima Bapak Baharuddin Ishaka, SH Agar Kemenkumham RI segera Mencopot Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima. Dugaan tersebut tentunya memiliki banyak hal yaitu jarangnya masuk Kantor hingga abaikan Tugas Utamanya dengan cara tidak mengumumkan setiap Perkembangan Informasi kepada Masyarakat lewat Media Sosial terutama adanya Imigran yang kini masih tidak Jelas Arahnya. Sabtu, 31 Agustus 2024

Benar sekali Belum lama ini, ada Organisasi Pers yang telah mengirimkan Surat ditujukan kepada Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, Dalam Surat Resminya DPW dan DPC SPI NTB dan Bima  perihal : Permohonan Klarifikasi dan Tindak Lanjut terhadap Permasalahan yang terjadi di Kantor Imigrasi diduga kuat adanya Praktek Kerjasama antara Calo dengan Pegawai atau Ordal dengan cara bagi hasil, dengan alasan untuk memuluskan Pembuatan Paspor dengan Tarif yang sangat tinggi hingga Jutaan Rupiah, padahal Pembuatan Paspor berdasarkan ketentuan Pemerintah hanya kisaran Ratusan Ribu saja.

Dari Persoalan itulah, DPW dan DPC SPI hadir untuk melakukan klarifikasi dengan melalui Surat resmi kepada Kepala Kantor Imigrasi Bima dengan tujuan agar Informasi tersebut bisa lebih akurat dengan data autentik serta menghindari adanya Disharmonisasi antara Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Masyarakat. Juga Pemerintah tidak alergi atau anti kritik terhadap Wartawan yang melakukan wawancara guna mendapatkan informasi tentang hal itu.

Karena itu, sehubungan dengan perihal surat diatas, kami bermaksud meminta klarifikasi dan tindak lanjut terhadap oknum Pegawai Imigrasi Bima yang selama ini telah membuat aturan diatas aturan yang Bapak Pimpin, dan tidak ada niat baiknya terhadap Wartawan atau jurnalis yang melakukan Wawancara langsung tersebut. Baik terhadap masalah yang akan kami sebutkan dibawah ini maupun masalah lainnya yang terkesan sangat tertutup sekali. Padahal Undang-undang telah mengatur kebebasan Pers, baik kebebasan secara tertulis atau secara lisan.

Adapun hal-hal yang kami anggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Imigrasi Bima terhadap Wartawan yang Mewawancara secara langsung itu, antara lain :
1. Setiap ada Masalah yang terjadi di Masyarakat Bima yang datang melakukan Pengurusan Paspor selalu saja dibuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian
2. Setiap Warga Bima yang menjadi Pemohon dan atau membuat paspor yang datang ke Kantor tersebut selalu dipersulit bahkan terkesan apatis apabila tidak ada Uang yang banyak
3. Mengabaikan setiap ada masalah Pegawai/Karyawan yang dinilai kurang terbuka atau management yang dikelolanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Setiap kami ingin bertemu selalu menutup diri,bahkan mengolok-olok Wartawan saat ingin meminta keterangannya
5. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan kami sebutkan satu per satu saat audiensi nanti.

Karen itu, kami yang tergabung dalam Organisasi Pers atau biasa disebut Organisasi Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Wilayah NTB dan Cabang Bima Kota/Kabupaten meminta dengan Hormat kepada Bapak Agar :
1. Memanggil dan atau memproses secara Hirarki terhadap oknum pegawai Imigrasi Bima untuk Menemui kami
2. Menjatuhkan sanksi terhadap Oknum Pegawai Imigrasi Bima yang dianggap mencederai Nama baik Institusi Negara, dengan Sanksi Pemberhentian
3. Apabila kemudian salah satu yang tersebut diatas, tidak dipenuhi dengan baik, maka kami akan melakukan Aksi Demontrasi terhadap Instansi itu.

Kembali kami tegaskan terhadap Opsi-opsi tersebut di atas, kami memiliki bukti-bukti yang cukup saat kami ingin melakukan Pengurusan Paspor dengan Oknum Pegawai Imigrasi Bima, yaitu berupa berita yang kami sajikan baik saat berlangsung atau tidaknya.

Misalnya saja, saat Pemohon Memohonkan Pasport untuk Mengunjungi Keluarga di Luar Negeri selalu memasang Harga yang lebih tinggi hingga Jutaan Rupiah. Lalu apa bedanya mengurus Pasport dengan Ibadah yang Notabenenya sama-sama berangkat ke Luar Negeri.

Lalu Pertanyaannya adalah Adakah Perbedaan antara Pengurusan Paspor antara Kunjungan Keluarga dan Ibadah ke Luar Negeri?

Berapa Tarifnya atau Iuran antara Kedua Pasport itu ?

Karenanya, kami sangat membutuhkan jawaban yang konkrit agar tidak membias ke Masyarakat hingga terjadi Disharmonis antara Pemerintah dengan Masyarakat dan jangan jadi anti kritik terutama menutup Informasi terhadap Wartawan yang akan melakukan Wawancara langsung. Apalagi saat ini, masih saja tidak ada Kepastian terhadap Proses Penanganan masalah yang terjadi di Kantornya.

Dan masih banyak lagi Masalah-masalah lain, yang melibatkan Oknum Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, karenanya saya berharap agar Kemenkumham RI Segera Copot Dia, sebab saya menilai bahwa selama ini Kerjanya sangat Buruk sekali.

Banyaknya Imigran yang tidak jelas hingga Keluar Masuknya Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum ini sehingga saya sesalkan. Seolah-olah tidak ada Informasi dari Pihak Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, seakan-akan menjadi tanda tanya besar oleh Masyarakat Bima Umumnya. Kesalnya.

Sebagai Kader Partai Gerindra Kab. Bima tegaskan agar Kemenkumham RI yang baru dari Partai Gerindra untuk segera Mencopot Oknum Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima dari Jabatannya, Masyarakat tidak menerima Pemimpin seperti ini. Pungkasnya. (MDG024).

Continue reading...

Ketua Komisi I DPRD Kab.Bima Sorot Kinerja Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, Kemenkumham RI Segera Copot

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Ketua Komisi I DPRD Kab.Bima H. Rafidin, S. Sos Sorot Kinerja Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, diharapkan kepada Kemenkumham RI Segera Copot Dia, Dugaan tersebut tentunya memiliki banyak hal yaitu jarangnya masuk Kantor hingga abaikan Tugas Utamanya dengan cara tidak mengumumkan setiap Perkembangan Informasi kepada Masyarakat lewat Media Sosial terutama adanya Imigran yang kini masih tidak Jelas Arahnya. Sabtu, 31 Agustus 2024

Belum lama ini, ada Organisasi Pers yang telah mengirimkan Surat ditujukan kepada Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, Dalam Surat Resminya DPW dan DPC SPI NTB dan Bima  perihal : Permohonan Klarifikasi dan Tindak Lanjut terhadap Permasalahan yang terjadi di Kantor Imigrasi diduga kuat adanya Praktek Kerjasama antara Calo dengan Pegawai atau Ordal dengan cara bagi hasil, dengan alasan untuk memuluskan Pembuatan Paspor dengan Tarif yang sangat tinggi hingga Jutaan Rupiah, padahal Pembuatan Paspor berdasarkan ketentuan Pemerintah hanya kisaran Ratusan Ribu saja.

Dari Persoalan itulah, DPW dan DPC SPI hadir untuk melakukan klarifikasi dengan melalui Surat resmi kepada Kepala Kantor Imigrasi Bima dengan tujuan agar Informasi tersebut bisa lebih akurat dengan data autentik serta menghindari adanya Disharmonisasi antara Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Masyarakat. Juga Pemerintah tidak alergi atau anti kritik terhadap Wartawan yang melakukan wawancara guna mendapatkan informasi tentang hal itu.

Karena itu, sehubungan dengan perihal surat diatas, kami bermaksud meminta klarifikasi dan tindak lanjut terhadap oknum Pegawai Imigrasi Bima yang selama ini telah membuat aturan diatas aturan yang Bapak Pimpin, dan tidak ada niat baiknya terhadap Wartawan atau jurnalis yang melakukan Wawancara langsung tersebut. Baik terhadap masalah yang akan kami sebutkan dibawah ini maupun masalah lainnya yang terkesan sangat tertutup sekali. Padahal Undang-undang telah mengatur kebebasan Pers, baik kebebasan secara tertulis atau secara lisan.

Adapun hal-hal yang kami anggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Imigrasi Bima terhadap Wartawan yang Mewawancara secara langsung itu, antara lain :
1. Setiap ada Masalah yang terjadi di Masyarakat Bima yang datang melakukan Pengurusan Paspor selalu saja dibuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian
2. Setiap Warga Bima yang menjadi Pemohon dan atau membuat paspor yang datang ke Kantor tersebut selalu dipersulit bahkan terkesan apatis apabila tidak ada Uang yang banyak
3. Mengabaikan setiap ada masalah Pegawai/Karyawan yang dinilai kurang terbuka atau management yang dikelolanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Setiap kami ingin bertemu selalu menutup diri,bahkan mengolok-olok Wartawan saat ingin meminta keterangannya
5. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan kami sebutkan satu per satu saat audiensi nanti.

Karen itu, kami yang tergabung dalam Organisasi Pers atau biasa disebut Organisasi Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Wilayah NTB dan Cabang Bima Kota/Kabupaten meminta dengan Hormat kepada Bapak Agar :
1. Memanggil dan atau memproses secara Hirarki terhadap oknum pegawai Imigrasi Bima untuk Menemui kami
2. Menjatuhkan sanksi terhadap Oknum Pegawai Imigrasi Bima yang dianggap mencederai Nama baik Institusi Negara, dengan Sanksi Pemberhentian
3. Apabila kemudian salah satu yang tersebut diatas, tidak dipenuhi dengan baik, maka kami akan melakukan Aksi Demontrasi terhadap Instansi itu.

Kembali kami tegaskan terhadap Opsi-opsi tersebut di atas, kami memiliki bukti-bukti yang cukup saat kami ingin melakukan Pengurusan Paspor dengan Oknum Pegawai Imigrasi Bima, yaitu berupa berita yang kami sajikan baik saat berlangsung atau tidaknya.

Misalnya saja, saat Pemohon Memohonkan Pasport untuk Mengunjungi Keluarga di Luar Negeri selalu memasang Harga yang lebih tinggi hingga Jutaan Rupiah. Lalu apa bedanya mengurus Pasport dengan Ibadah yang Notabenenya sama-sama berangkat ke Luar Negeri.

Lalu Pertanyaannya adalah Adakah Perbedaan antara Pengurusan Paspor antara Kunjungan Keluarga dan Ibadah ke Luar Negeri?

Berapa Tarifnya atau Iuran antara Kedua Pasport itu ?

Karenanya, kami sangat membutuhkan jawaban yang konkrit agar tidak membias ke Masyarakat hingga terjadi Disharmonis antara Pemerintah dengan Masyarakat dan jangan jadi anti kritik terutama menutup Informasi terhadap Wartawan yang akan melakukan Wawancara langsung.

Dan masih banyak lagi Masalah-masalah lain, yang melibatkan Oknum Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima, karenanya saya berharap agar Kemenkumham RI Segera Copot Dia, sebab saya menilai bahwa selama ini Kerjanya sangat Buruk sekali.

Banyaknya Imigran yang tidak jelas hingga Keluar Masuknya Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum ini sehingga saya sesalkan. Seolah-olah tidak ada Informasi dari Pihak Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, seakan-akan menjadi tanda tanya besar oleh Masyarakat Bima Umumnya. Kesalnya.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Bima Kelas III Non TPI Bima atau yang menanggapi terkait dengan Sorotan ini, hingga Berita ini diturunkan. (MDG024).

Continue reading...

Kasrem 043/Gatam Hadiri Peresmian Dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pimpinan Wilayah MEBI Provinsi Lampung

Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Jum'at (30/08/2024) menghadiri peresmian dan pengukuhan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Provinsi Lampung bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Lampung Jl. Raden Intan Bandar Lampung.

Mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., sangat mengapresiasi atas pengukuhan pengurus MEBI Provinsi Lampung Periode 2024-2028, MEBI memiliki peran penting dalam menginisiasi, mengkoordinasikan dan mendorong berbagai inisiatif di sektor pengembangan energi biomassa.

MEBI yang lahir dari keprihatinan melihat perkembangan energi listrik berbasis energi biomassa di Indonesia yang belum berkembang sesuai harapan, sementara pengembangan biomassa berpotensi menjadi lapangan pekerjaan baru buat masyarakat khususnya di sektor energi menjadi salah satu terobosan ekonomi yang sangat menjanjikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Untuk itu saya berharap, organisasi ini dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi Biomassa di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya, teruslah berinovasi, berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menyediakan energi yang bersih, efisien dan berkelanjutan," tuturnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Umum MEBI Pusat Dr. Ir. Milton Pakpahan, M.M., CERG., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Provinsi Lampung, Dirkrimsus Polda Lampung, Ketua MEBI Provinsi Lampung, Asisten 3 Walikota Bandar Lampung, Direktur PLN Mega Proyek Dan Energi Baru Terbarukan, Para Kepala Dinas Provinsi Lampung, Para Pimpinan Cabang Bank Se-Provinsi Lampung dan tamu Undangan lainnya.( Fs/Red ) 

Continue reading...

Anggota DPRD Kab.Bima Fraksi PAN Hibahkan Lahan Untuk 10 KK Miskin

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Anggota DPRD Kab. Bima Fraksi PAN Hibahkan Lahan Untuk 10 KK Miskin. Meski saat ini Rafidin S,Sos masih fokus membangun Kantor DPD PAN di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima di atas lahan yang dihibah.

Kali ini, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima 2 Periode ini akan menghibahkan lahan seluas 10 are (1.000m2) untuk sepuluh Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Pemberian lahan tersebut secara resmi akan diserahkan Sabtu (1/9) besok di desa Kananta dan diterima langsung oleh penerima hibah bersama Kepala Desa (Kades) setempat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, juga sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima Rafidin, S. Sos Mengungkapkan bahwa Alhamdulillah, saya bersama istri Sabtu besok akan ke desa kananta untuk menyerahkan tanah pekarangan rumah bagi warga miskin yang belum memiliki lahan untuk bangun rumah, baik untuk rumah batu permanen ataupun rumah panggung.

Di tempat terpisah, Kades Kananta, Aidin Abdullah, S.Pd membenarkan adanya penyerahan lahan untuk pekarangan rumah bagi warga tidak mampu oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Dapil III, Rafidin S,Sos. Seperti dikutip dari Media Koranstabilitas.com

Nama warga yang akan menerima tanah hibah dari wakil rakyat fraksi PAN tersebut antara lain,Junaidin/Uni (kananta), Muraidin(kananta), Saiful(Talehe), Maskur(tuntu) dan Aminah Tahami(sowa), sementara untuk warga dusun yaitu, aril,dimas,sujuh, sahrir dan nawir.

"Atas nama pemerintah desa kananta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak rafidin yang telah memberikan lahan seluas 10 are untuk 10KK miskin tersebut, dan ini sejarah pertama kali ada seorang anggota dewan yang mau memberikan lahan secara percuma untuk warga tidak mampu, padahal satu are harga tanah di kananta sekarang 20-30 juta, itupun sulit didapat di dekat perkampungan," paparnya.

Nantinya kata kades, akan langsung diurus sertifikat masing-masing penerima lahan pekarangan tersebut.

" Untuk sertifikat nanti pemerintah desa yang akan mengurusnya, tentu tergantung dari warga juga. Pungkasnya.(MDG024).

Continue reading...

DPW MIO NTB Gelar Rakerwil, Doktor Najam : Media Pilar Demokrasi

MATARAM-NTB, Media Dinamika Global.Id._  Dewan Pimpinan Wilayah MIO-INDONESIA Provinsi NTB menggelar rapat wilayah di Hotel Fave Kota Mataram. Jum'at (30/08/24).

Kegiatan tersebut dengan, peran dan pengaruh media digital dukung parawita, investasi, dan sukses pilkada 2024.

Ketua DPW MIO Provinsi NTB, Feryal Mukmin, MIO NTB adalah asosiasi perusahaan media yang di dalamnya tergabung para pimpinan media online. Sejauh ini kami telah mempunyai media member of MIO NTB sebanyak 88 media online se-NTB bisa di bilang mungkin kami yang paling banyak anggotanya dari asosiasi lainnya.

"Media terus meningkatkan kualitas pemberitaan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," ucapan Ketua Ketua MIO NTB dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, rapat kerja wilayah MIO NTB ini bertujuan memudahkan rumusan program baik program jangka pendek, menengah, dan panjang. "Melakukan monitoring penilaian serta evaluasi terhadap kinerja dan keberhasilan para pengurus sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan program dan roda organisasi berdasarkan tingkatannya," jelasnya.

Sambung Feryal Mukmin, mengajak MIO NTB sebagai organisasi yang mampu mendorong perubahan serta dapat berperan aktif dalam menyikapi berbagai persoalan jurnalistik. Rekan-rekan media juga menyajikan artikel-artikel yang tidak hanya bersifat pemberitaan, tetapi mencerdaskan masyarakat dengan tulisan-tulisan yang edukatif. Media tidak hanya sebatas rangkuman peristiwa, namun juga harus disertai artikel-artikel edukatif untuk memberikan informasi yang konstruktif ditengah dinamika sosial yang rentan memecah belah masyarakat.

"Menjalin kerjasama dengan pemerintah, organisasi atau asosiasi lainnya," tandasnya.

Diakhir sambutannya, kita terus beredukasi memberikan berita pariwisata, investasi, dan sukseskan pilkada 2024. "Perang media dalam pilkada ini sangat penting.

Sementara, Kadis Kominfotik NTB, Dr.  Najamudin Amin, S.Sos., MM menyampaikan, Media Asosiasi MIO-INDONESIA luar biasa, karena sudah menuliskan dirinya langsung di tengah-tengah ketika hurufnya itu kata "Idependen". Teman-teman media adalah pembawa pesan-pesan kebaikan, pembawa pesan-pesan kebenaran sesuai dengan kaidah jurnalis dan media merupakan pilar keempat demokrasi.

"Sekarang kita menghadapi pilkada Gubernur dan wakil Gubernur NTB dan Walikota dan Wakil walikota, Bupati dan wakil Bupati se-NTB. Media diuji independensinya, apakah betul media membawa pesan-pesan kebaikan dan membawa pesan-pesan kebenaran pesta demokrasi," ucap Doktor Najam sapaannya.

Kemudian, lanjutnya, kita tegakkan untuk mewujudkan pilar demokrasi, peran para wartawan atau jurnalis ini betul-betul telah memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia.

"Dimomentum Pilkada ini, kita ini tidak boleh dicerai kerena beda pilihan, beda pilihan boleh jangan sampai putus silahturahmi. Bapak dan ibu semua sebagai pelanjut dari cita-cita bangsa dan negara," ujarnya.

Kami sebagai mitra dari MIO NTB ini mitra yang baik dan seluruh organisasi media yang ada di NTB serta kita menjaga kemitraan ini dengan sebaik-baiknya.

"Kalau terjadi miskomunikasi, kita saling berkordinasi dan komunikasi yang baik sebagai upaya kita untuk meningkatkan tali silaturahim karena kita adalah sama-sama pilar keempat demokrasi," tandasnya.

Sambung Doktor Najam, saya atas nama mewakili pejabat Gubernur NTB dalam kegiatan, mengucapkan selamat atas Rakerwil ke-2 MIO-Indonesia provinsi NTB dan sampaikan juga termakasih. "Mudah-mudahan rapat ini lancar sampai selesai dan meningkatkan MIO-Indonesia semakin berkualitas ke depannya," tutupnya.

Kemudian, Ketua MIO NTB menyerahkan cinderamata kepada Doktor Najam.

Forum Rakerwil ini dihadiri oleh para pimpinan perusahaan media online yang tergabung dalam MIO NTB, Kadis Kominfotik NTB, Korem 162/WB, KPUD NTB, Kesbangpol, Kapolda NTB, Bawaslu NTB, dan BPPDNTB.

Pewarta : Surya Ghempar.

Continue reading...