Warga Dusun Ntori Utama Ucapkan Terimakasih Atas Bantuan Air Bersih Dari BPPD Kabupaten Bima

Warga Dusun Ntori Utama Ucapkan Terimakasih Atas Bantuan Air Bersih Dari BPPD Kabupaten Bima

Media Dinamika Global       Comment   

BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat mendistribusikan air bersih di wilayah Dusun Ntori Utama RT006/RW003 Desa Ntori Kecamatan Wawo,Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Minggu (20/10/2024) sekira pukul 07.30 Wita. 

Anggota Satpol. PP Kecamatan Wawo Jalaluddin, S. Sos memberikan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Kepada warga Rt 006/003 Dusun Ntori Utama

Sulitnya air bersih di wilayah Dusun Ntori Utama diakibatkan karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan sehingga sumber air bersih di wilayah tersebut semakin berkurang. Akibat kondisi tersebut terdampak kekurangan pasokan air bersih.

Untuk mengatasi problem tersebut, BPBD Kabupaten Bima melalui Kecamatan Wawo telah mengambil langkah konkret dengan mendistribusikan sebanyak satu tangki mobil air bersih berkapasitas 5.000 liter yang diterjunkan langsung bersama dengan anggota Satpol PP Kecamatan Wawo beserta salah satu sekretaris BPD Desa Ntori.

"Karena kemaraunya agak lumayan panjang, bahkan sumur juga sudah mulai kering, kalau untuk ketersediaan air sekarang hanya ada air payau akibatnya warga terpaksa mandi air asin. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dari BPBD ini, warga merasa sangat terbantu untuk keperluan sehari-hari," ujarnya. 

Camat Wawo Syarifudin Bahsyar,S.Sos Saat dihubungi langsung awak media, menyampaikan dengan adanya bantuan air bersih ini, menjadi langkah awal dalam membantu warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Sehingga air bersih ini, nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci pakaian dan lainnya.

"Saya juga sudah mengimbau, kalau seandainya warga mau mengkonsumsi air bersih tersebut untuk diminum, maka airnya harus dimatangkan terlebih dahulu," tambahnya.

Sekretaris BPD Desa Ntori, Adnan Jamal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Bima melalui BPBD dan Camat Wawo yang sudah merespon cepat bantuan air bersih untuk masyarakat di wilayahnya. 

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemdes Ntori, Pemerintah Kecamatan Wawo dan BPBD Kabupaten Bima guna memastikan pasokan air bersih agar tercukupi. Masyarakat juga diminta agar dapat menghemat penggunaan air sehingga kebutuhan air dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan terus berkoordinasi ke BPBD karena bantuan ini masih satu tangki mobil, mengingat masyarakat kami jumlahnya banyak sehingga masih membutuhkan," ungkapnya. (MDG05)

Kasus Pembunuhan di Nggembe, Satreskrim Polres Bima Gelar Rekonstruksi

Kasus Pembunuhan di Nggembe, Satreskrim Polres Bima Gelar Rekonstruksi

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id - Unit Pidana umum Satreskrim dan Tim Identifikasi (Inafis) Polres kabupaten Bima menggelar rekonstruksi tindak pidana pembunuhan di lapangan apel Mapolres kabupaten Bima, Jum,at (18/10) sekira pukul 09.00. WITA.

Rekonstruksi atau reka adegan ulang tindak pidana pembunuhan itu dikendalikan oleh Kasat Reskrim Polres kabupaten Bima Iptu Abdul Malik, SH, dihadiri Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Negeri Bima dan personel Unit Pidum satreskrim Polres Bima.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasatreskrim Iptu Abdul Malik, SH membenarkan pihaknya melaksanakan rekonstruksi tindak pembunuhan tersebut.

"Rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas perkara," kata Kapolres.

Kasus pembunuhan itu terjadi pada Jum,at, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.15. WITA bertempat di Jalan di Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Rekonstruksi Tindak Pidana Pembunuhan berencana atau Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP Sub Pasal 354 ayat (2) KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Tersangka MW dan para saksi yang melihat kejadian itu melakoni sebanyak delapan adegan mulai dari awal tersangka melakukan pembunuhan hingga tersangka kabur usai melakukan pembunuhan.

"Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan aman," tutupnya. (Surya Ghempar).

Berhadiah Total Rp.480 Juta, Waktu Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Masih Dua Pekan Lagi

Berhadiah Total Rp.480 Juta, Waktu Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Masih Dua Pekan Lagi

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id - 19 Oktober 2024 - PT PLN (Persero) menyiapkan total hadiah sebesar Rp480 juta bagi para pemenang PLN Journalist Award (PJA) 2024. Mengusung tema "Salurkan Energi Bersih, Wujudkan Kolaborasi", periode pendaftaran PJA 2024 masih dibuka hingga 31 Oktober 2024. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN Journalist Award 2024 merupakan wadah apresiasi dari PLN bagi para jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hingga ke seluruh pelosok negeri.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan dari PLN kepada para insan jurnalis di seluruh pelosok Tanah Air yang telah konsisten mendukung menyebarkan informasi mengenai perkembangan sektor energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia," kata Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan PLN Journalist Award 2024 terbagi ke dalam enam kategori lomba, yaitu karya tulis hard news, feature, audio visual, video berita, foto cerita, dan foto tunggal. 

"PLN menyiapkan total hadiah Rp 480 juta bagi 3 pemenang pada masing-masing kategori. Waktu pendaftaran PJA 2024 masih tersisa 2 minggu lagi. Oleh karena itu, Kami mengajak semua insan jurnalis di seluruh tanah air dapat berpartisipasi," ucap Gregorius.

Adapun ketentuannya, peserta lomba adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis baik tetap maupun lepas (_freelance_) dan bekerja di media massa lokal, nasional, media cetak atau daring, hingga televisi.

Gregorius menegaskan, tidak ada pungutan biaya dalam kompetisi ini dan peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran melalui _link_ yang disediakan, serta mengirimkan berkas yang diperlukan. 

“Karya jurnalistik yang hendak didaftarkan harus telah dipublikasikan dalam periode 1 Januari 2024 hingga 31 Oktober 2024. Batas waktu pendaftaran dan penyerahan karya adalah 31 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB,” ungkapnya.

Peserta yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait PLN Journalist Award 2024, dapat mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2024.

*Narahubung*

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia. (Surya Ghempar).

Gasak Narkoba di Menggala Kota, Polres Tulang Bawang Tangkap Dua Pengedar Sabu

Gasak Narkoba di Menggala Kota, Polres Tulang Bawang Tangkap Dua Pengedar Sabu

Media Dinamika Global       Comment   

Tulang Bawang - Mediadinamikaglonal.id || Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, menangkap dua orang pengedar sabu dalam kegiatan pemberantasan narkoba yang bernama 'Gasak Narkoba' di wilayah hukumnya.

Dua pengedar sabu yang ditangkap oleh petugas dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' tersebut yakni berinisial TI als BE (29) dan FS (18). Mereka sama-sama berstatus pengangguran dan merupakan warga Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain menangkap dua pengedar sabu, petugas juga menyita barang bukti (BB) berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,20 (lima koma dua puluh) gram, tabung pipa kaca (pyrex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, plastik klip sedang kosong, plastik klip besar kosong, tas berbentuk kotak warna hitam dan merah, handphone (HP) merek Oppo warna biru, dan HP merek Infinix warna hitam.

"Hari Rabu (16/10/2024), sekitar pukul 14.00 WIB, petugas kami melaksanakan kegiatan 'Gasak Narkoba' di belakang sebuah rumah yang ada di Jalan Dermaga Bugis, Kelurahan Menggala Kota, dan menangkap dua orang pengedar narkoba jenis sabu," kata Kasat Narkoba, AKP Yofi Haryadi, SH, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, Sabtu (19/10/2024).

Lanjutnya, pelaku berinisial TI als BE sebelumnya merupakan residivis kasus penggelapan pada tahun 2021 dengan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Menggala selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan sekarang terlibat dalam kasus narkoba.

Kasat Narkoba menjelaskan, penangkapan terhadap dua pengedar sabu dalam kegiatan 'Gasak Narkoba' merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugasnya di wilayah Kecamatan Menggala. Informasi yang didapat, bahwa di belakang salah satu rumah yang ada di Jalan Dermaga Bugis, Kelurahan Menggala Kota sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

"Saat petugas kami di lokasi, melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan. 2 (dua) orang ditangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri dengan cara berenang ke sungai sampai tiba di ujung seberang sungai. Selain itu, juga turut disita BB berupa narkoba jenis sabu," jelas perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

AKP Yofi menambahkan, dua pengedar sabu yang ditangkap oleh petugasnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang, dan akan dikenakan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)," imbuhnya. ( Fs/Red ) 

Jelang Pelantikan Presiden RI,Seluruh Anggota Koramil 1608-03/Sape Apel Siaga Situasi di Wilayah Sape-Lambu

Jelang Pelantikan Presiden RI,Seluruh Anggota Koramil 1608-03/Sape Apel Siaga Situasi di Wilayah Sape-Lambu

Media Dinamika Global       Comment   

Sape Bima.NTB.Media Dinamika Globak.id Danramil 1608-03/Sape Kabupaten Bima Lettu Inf Ruslin Bersama Seluruh Anggota Koramil 1608-03/Sape Melaksanakan apel siaga di Halaman Kantor Koramil 1608-03/Sape dalam rangka siaga antisipasi perkembangan situasi pada pengambilan sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 di wilayah Hukum Koramil 1608-03/Sape.

Apel siaga tersebut di pimpin langsung Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin.Sabtu(19/10/2024).

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin dalam arahannya menyampaikan, Ia berpesan kepada seluruh prajuritnya agar senantiasa selalu peka dan waspada terhadap perkembangan situasi yang terjadi, tingkatkan kewaspadaan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengambilan Sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.

” Bila ada perkembangan Bangsit diwilayah nya masing masing saya harapkan segera laporkan,saya minta kerja sama nya tidak ada kegiatan lain semua sesuai perintah,kita seluruhnya Siaga” pesan Danramil Sape.

Kegiatan Berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.(Arif Sape/MDG.04)

Menjadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi, PLN Sabet Penghargaan di Detikcom Awards 2024

Menjadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi, PLN Sabet Penghargaan di Detikcom Awards 2024

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id - 19 Oktober 2024 - PT PLN (Persero) meraih penghargaan kategori Inovasi Tata Kelola (Good Governance) dengan predikat 'Terdepan sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi' pada ajang Detikcom Awards 2024 (17/10). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan PLN dalam Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu yang telah melibatkan tak kurang dari 250 ribu petani dan memberikan nilai ekonomi hingga lebih dari 2 triliun rupiah.

Program tersebut merupakan salah satu upaya PLN dalam mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan lahan kritis untuk penanaman tanaman energi multifungsi melalui sistem tumpang sari. Hasilnya, selain dapat digunakan sebagai bahan baku biomassa, juga dapat dimanfaatkan untuk sumber pakan ternak dan penghasilan tambahan masyarakat.

Pemimpin Redaksi Detikcom, Alfito Deannova mengatakan bahwa ajang ini merupakan bentuk penghargaan atas berbagai inovasi dan capaian anak bangsa yang menorehkan prestasi, memberikan dampak bagi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Bagi kami sebagai media publik, acara ini tidak semata sebagai malam perayaan, namun juga bagian dari usaha menghidupkan optimisme dan menebar inspirasi agar segala capaian yang diraih terus lahir di masa yang akan datang," ujar Alfito. 

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai lokomotif transisi energi di Indonesia, PLN berkomitmen untuk terus berinovasi dan membangun ekosistem kelistrikan berkelanjutan dengan berbasis pada energi baru terbarukan (EBT). Hal ini searah dengan target pemerintah untuk mereduksi emisi di sektor kelistrikan dan mencapai _Net Zero Emissions_ (NZE) di tahun 2060.

“Kita melakukan transisi energi karena kita benar-benar peduli akan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Maka, jika dulu tugas PLN adalah menyediakan listrik, sekarang tugas PLN adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan,” imbuh Darmawan. 

Darmawan mengatakan bahwa agenda besar transisi energi telah membuka banyak peluang ekonomi baru. Termasuk Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu yang telah terbukti mampu mendorong perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potensi lahan-lahan kritis di berbagai daerah.

"Program _co-firing_ tidak hanya menjadi program transisi energi, tetapi sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan. Tak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga membangun ekosistem rantai pasok biomassa berbasis pemberdayaan masyarakat di lahan kritis," jelasnya.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa saat ini PLN telah berhasil melakukan _co-firing_ biomassa untuk 46 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Total biomassa yang digunakan untuk bahan baku _co-firing_ mencapai 3 juta ton dan berhasil memproduksi energi hijau sebesar 3,1 terawatt hour (TWh).

“Penghargaan ini kami dedikasikan kepada 250 ribu petani dan juga masyarakat pendukung yang telah memasok 3 juta ton biomassa sebagai bagian dari substitusi batubara. Upaya ini telah berhasil menurunkan emisi sebesar 3,2 juta ton CO2e dengan skala bisnis lebih dari Rp2 triliun,” kata Iwan. 

Selain memanfaatkan lahan kritis yang tersebar di berbagai daerah, Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Pertanian Terpadu ini juga turut berkontribusi menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkular, menghadirkan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Hingga saat ini, PLN telah meluncurkan program tersebut di beberapa wilayah seperti Tasikmalaya, Cilacap, dan Gunungkidul dengan total luas lahan yang dimanfaatkan mencapai lebih dari 200 hektare. 

"Kita akan terus bekerja sama dengan para petani dan masyarakat untuk menyuplai biomassa sebagai bahan bakar substitusi dari batu bara untuk _co-firing_. Program ini telah menggerakkan perekonomian masyarakat dan di saat yang bersamaan berkontribusi dalam mencapai target NZE," pungkas Iwan. 

Untuk tahun 2025, PLN menargetkan Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Terpadu bisa diimplementasikan pada 52 PLTU dengan pemakaian biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun. Bukan hanya itu, program ini diharapkan dapat memanfaatkan 1,7 juta hektare lahan kritis yang tersebar di wilayah Indonesia dan melibatkan tak kurang 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi hingga Rp9,43 triliun per tahun. 

*Narahubung*

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia. (Surya Ghempar).

Transisi Kekuasaan Presiden RI, HMI MPO Cabang Mataram Demo Kantor DPRD NTB

Transisi Kekuasaan Presiden RI, HMI MPO Cabang Mataram Demo Kantor DPRD NTB

Media Dinamika Global       Comment   

 

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Beberapa hari lagi Transisi kekuasaan Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di DPRD provinsi NTB. Jum'at, (18/10/2024).

Ratusan masa aksi HMI MPO melakukan orasi bergiliran, Koordinator Umum (Kordum) Sudirman mengatakan, dengan ada transisi Kekuasaan, kebebasan berpendapat dimuka umum yang telah diperjuangkan pada era Reformasi, kini terangterangan dikhinati dan dicederai oleh bentuk arogansi serta represif kepolisian mengatasnamakan sebagai keamanan. 

"Kasus perampasan lahan yang terjadi di berbagai daerah, pengesahan UU yang bermasalah, Revisi UU KPK yang tentunya upaya untuk memotong taring KPK dalam memberantas laju pertumbuhan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Negara Rebublik Indonesia ini.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pemberantasan korupsi terparah terjadi pada 10 tahun pemerintahan Jokowi, termasuk RUU KUHP baru hanya sekedar produk formalitas dengan gaungkan karya asli anak bangsa, justru fakta lapangan tidak punya esensi, hanya melahirkan peningkatan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa," ujar Sudirman sekaligus Formatur terpilih HMI MPO Cabang Mataram.

Pada momentum transisi kekuasaan 2024 kali ini, kita dari internal komposisi kepengurusan HMI Cabang Mataram tidak butuh permintaan maaf dari Jokowi, tentu hal ini kami menilai bentuk dari pada cara dan strategis politik Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia. 

"Indonesia adalah negara hukum, punya mekanisme dan prinsip hukum yang mesti harus dijunjung tinggi. Artinya dosa-dosa dan pelanggan bernegara Jokowi 10 tahun harus di pertanggungjawabkan secara hukum juga," tutur Kordum.

Sementara itu, Korlap I Danu Ariansyah menegaskan salama kepimpinan Ketua DPRD provinsi NTB tidak pernah menindaklanjuti dan memberikan solusi terkait persoalan di tengah-tengah masyarakat NTB dan pergerakan mahasiswa selama ini.

"Justru Ketua DPRD NTB malah memenjarakan enam mahasiswa yang  melakukan gerakan karena diduga merusak fasilitas negara yaitu pagar Kantor DPRD NTB," ujarnya.

Lanjut Danu Ariansyah, Ketua provinsi NTB tak paham tupoksi sebagai wakil rakyat, seharusnya mampu  menindaklanjuti,  memfasilitasi dan memberikan solusi terbaik untuk atas persoalan yang dialami oleh masyarakat NTB pada umumnya.

"Ketua DPRD NTB membungkam pergerakan masyarakat dan mahasiswa selama, kalau tidak paham Esensinya lebih baik ngk usah jadi Wakil rakyat," pungkasnya.

Tak hanya itu, Korlap II Abu Hendrawan mengatakan persoalan kelangkaan LPJ 3 kg di kabupaten Bima belum ada tindak lanjuti, persoalan krisis air bersih di kota Bima belum juga ada respon dan belum solusi.

"Artinya selama kepimpinan Ketua DPRD NTB gagal paham dan otak kosong dan DPRD NTB adalah Dewan penghianat rakyat," pungkasnya.

Tuntutan masa aksi: 

1. Adili dan Penjarakan Jokowi Otak Dari Kerusakan Demokrasi

2. Berikan jaminan hukum untuk membebaskan 6 Mahasiswa Yang ditetapkan sebagai tersangka

3. Segera panggil Kepala Disperindag Kab, Bima, Kota Bima dan Kab, Dompu untuk melakukan audensi terbuka di DPRD Provinsi NTB dengan HMI MPO Cabang Mataram 

4. Berikan jaminan air bersih di beberapa titik wilayah yang mengalami krisis air bersih berdasarkan perintah serta amanah UU. (Surya Ghempar).

Mendagri Janji Tindak Lanjut Tuntutan Aksi Rusa NTB

Mendagri Janji Tindak Lanjut Tuntutan Aksi Rusa NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyikapi tuntutan Rukun Aktivis Seluruh NTB (RUSA NTB). 

Abdul Fattah, SH Koordinator Lapangan aksi Rusa NTB menyampaikan, usai menyampaikan orasinya sejumlah tuntutan, kami diterima Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kemendagri Menerima Masa Aksi dari Rusa NTB dan akan segera menindaklanjuti dan memastikan tidak akan ada rotasi mutasi di kota bima selama Pilkada,"sebut Fattah, dalam keterangan yang diterima media ini, Jum'at 18 Oktober 2024.

Aksi ini Rusa NTB merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Walikota Bima, Drs. Mukhtar, MH, yang dinilai mencederai prinsip netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima 2024.

“Kami mengendus ada indikasi kuat intervensi kepentingan politik dalam rencana mutasi yang dilakukan pada masa Pilkada. Padahal hal ini jelas dilarang oleh peraturan-perundangan, diskresi terlarang dikeluarkan sembarangan tanpa memperhatikan keresahan dan tuntutan masyarakat,” ungkap Fattah.

Indikasi Pelanggaran Aturan Netralitas ASN Manuver Pj Walikota Bima yang hendak melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga, RUSA NTB sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. 

"Langkah ini, menurut kami, berpotensi memberikan keuntungan politik bagi kelompok tertentu yang berafiliasi dengan sang Pj Walikota," terangnya.

Lebih lanjut, RUSA NTB menyoroti bahwa tindakan mutasi pejabat tersebut diduga melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan ASN untuk bersikap netral dan tidak memihak kepentingan politik tertentu. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut dengan jelas melarang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. 

“Kami menilai rencana mutasi ini adalah langkah yang mengarah pada intervensi politik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” ujar Fattah.

Tidak hanya itu, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga melarang kepala daerah, termasuk penjabat kepala daerah, untuk melakukan mutasi atau rotasi jabatan dalam kurun waktu enam bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon. Tindakan ini dianggap oleh RUSA NTB sebagai pelanggaran langsung terhadap aturan tersebut, yang tujuannya adalah untuk mencegah adanya intervensi politik di lingkungan birokrasi selama masa Pilkada.

“Pilkada yang jujur dan adil adalah hak seluruh masyarakat Kota Bima. Kami tidak akan diam jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin merusak integritas proses tersebut,” tegas Fattah dalam orasinya. (Surya Ghempar).

RUSA NTB Demo Tuntut Copot Pj Walikota Bima Diduga Langgar Netralitas ASN

RUSA NTB Demo Tuntut Copot Pj Walikota Bima Diduga Langgar Netralitas ASN

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id - 18 Oktober 2024 – Rukun Aktivis Seluruh NTB (RUSA NTB) menggelar aksi demonstrasi hari ini di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Walikota Bima, Drs. Mukhtar, MH, yang dinilai mencederai prinsip netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima 2024.

Abdul Fattah, SH, selaku Koordinator Lapangan aksi tersebut, menjelaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat Kota Bima terkait langkah-langkah kontroversial yang diambil oleh Pj. Walikota Bima. “Kami mengendus ada indikasi kuat intervensi kepentingan politik dalam rencana mutasi yang dilakukan pada masa Pilkada. Padahal hal ini jelas dilarang oleh peraturan-perundangan, diskresi terlarang dikeluarkan sembarangan tanpa memperhatikan keresahan dan tuntutan masyarakat,” ungkap Fattah..

Indikasi Pelanggaran Aturan Netralitas ASN

Manuver Pj. Walikota Bima yang hendak melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dinilai oleh RUSA NTB sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Langkah ini, menurut mereka, berpotensi memberikan keuntungan politik bagi kelompok tertentu yang berafiliasi dengan sang Pj. Walikota.

Lebih lanjut, RUSA NTB menyoroti bahwa tindakan mutasi pejabat tersebut diduga melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan ASN untuk bersikap netral dan tidak memihak kepentingan politik tertentu. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut dengan jelas melarang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. “Kami menilai rencana mutasi ini adalah langkah yang mengarah pada intervensi politik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” ujar Fattah.

Tidak hanya itu, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga melarang kepala daerah, termasuk penjabat kepala daerah, untuk melakukan mutasi atau rotasi jabatan dalam kurun waktu enam bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon. Tindakan ini dianggap oleh RUSA NTB sebagai pelanggaran langsung terhadap aturan tersebut, yang tujuannya adalah untuk mencegah adanya intervensi politik di lingkungan birokrasi selama masa Pilkada.

“Pilkada yang jujur dan adil adalah hak seluruh masyarakat Kota Bima. Kami tidak akan diam jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin merusak integritas proses tersebut,” tegas Fattah dalam orasinya.

Dampak Terhadap Stabilitas Demokrasi

Selain pelanggaran hukum, RUSA NTB juga menyoroti potensi dampak sosial dari tindakan Pj. Walikota Bima. Mutasi pejabat di tengah situasi yang sensitif ini, menurut mereka, dapat memicu keresahan publik dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Tindakan ini bisa menurunkan kualitas demokrasi di Bima, karena membuka celah bagi intervensi politik yang tidak sehat,” jelas Fattah.

Aksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung secara demokratis dan tanpa gangguan. Abdul Fattah menegaskan bahwa RUSA NTB akan terus mengawal proses Pilkada di Bima hingga tuntas. “Kami akan terus berjuang demi tegaknya demokrasi yang sehat di Bima, dan kami berharap Menteri Dalam Negeri segera mengambil langkah tegas,” tambahnya.

Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri

RUSA NTB juga mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera turun tangan dalam kasus ini. Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri menghentikan seluruh proses mutasi yang diajukan oleh Pj. Walikota Bima dan segera mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. “Menteri Dalam Negeri harus tegas. Jika tindakan ini dibiarkan, itu bisa mencoreng proses demokrasi yang sedang berjalan dan merugikan peserta Pilkada lainnya,” ungkap Fattah.

Jalannya Aksi

Dengan jumlah massa sekitar 50 orang, demonstrasi ini berlangsung dengan damai. Para peserta aksi membawa spanduk, megaphone, dan bendera yang berisi tuntutan-tuntutan mereka. Mobil komando juga dikerahkan sebagai alat koordinasi aksi di lapangan. Pihak keamanan yang telah dihubungi oleh panitia, turut hadir guna memastikan demonstrasi berlangsung tertib dan aman.

RUSA NTB berharap bahwa aksi ini akan mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri dan mendorong tindakan konkret untuk menegakkan netralitas ASN di Kota Bima. “Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan dan Pilkada dapat berjalan dengan baik,” tutup Fattah dalam pernyataan penutupnya.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri ini akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka mendapat tanggapan dari pihak berwenang. (Surya Ghempar).

Polres Tulang Bawang Gelar Operasi Zebra Krakatau 2024 di Dua Lokasi Berbeda, Berikut Kegiatan dan Hasilnya

Polres Tulang Bawang Gelar Operasi Zebra Krakatau 2024 di Dua Lokasi Berbeda, Berikut Kegiatan dan Hasilnya

Media Dinamika Global       Comment   

Tulang Bawang - Mediadinamikaglonal.id || Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, bersama instansi terkait lainnya menggelar Operasi Zebra Krakatau 2024 dengan sasaran lokasi yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Operasi Zebra Krakatau 2024 tersebut dilaksanakan hari Kamis (17/10/2024), pukul 08.00 WIB s/d pukul 11.30 WIB, di Kampung Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawartama dan Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

"Kemarin, saya memimpin langsung pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2024 di Kampung Tri Rejo Mulyo dan Kampung Tri Tunggal Jaya bersama instansi terkait yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Jasa Raharja, UPTD Samsat dan Subden POM TNI," kata Kasat Lantas, AKP Khoirul Bahri, SH, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, Jum'at (18/10/2024).

Lanjutnya, kegiatan Operasi Zebra Krakatau 2024 diawali dengan apel pengecekan dan pemberian arahan kepada personel yang terlibat langsung, sehingga Operasi bisa berjalan optimal dan sesuai dengan harapan dari pimpinan.

"Kami memberikan reward (penghargaan) kepada pengendara sepeda motor yang tertib dalam berlalu lintas yakni membagikan 20 unit helm SNI secara gratis. Dengan harapan pengendara tersebut bisa menjadi contoh yang baik untuk pengendara lainnya," papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya.

Kasat Lantas menerangkan, dalam Operasi Zebra Krakatau 2024 yang kami laksanakan di Kampung Tri Rejo Mulyo dan Kampung Tri Tunggal Jaya, juga dilakukan penindakan dengan menggunakan blanko tilang kepada para pengendara yang masuk dalam 9 (sembilan) prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran operasi.

"Sebanyak 50 pelanggar yang kami tilang, dengan barang bukti (BB) berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor, 23 (dua puluh tiga) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 20 (dua puluh) keping Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk sepeda motor yang kami tilang bisa diambil langsung ke Mapolres Tulang Bawang dengan membawa surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB," terangnya.

AKP Khoirul menambahkan, tujuan dari kegiatan Operasi Zebra Krakatau 2024 ini adalah untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan dan kesadaran pengguna jalan akan peraturan lalu lintas, serta meminimalisir dan mencegah terjadinya laka lantas dan fatalitas korban laka lantas.

"Operasi Zebra Krakatau 2024 berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, mulai tanggal 14 Oktober s/d 27 Oktober 2024 selama 14 (empat belas hari). Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, patuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta lengkapi diri dengan surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM," imbuhnya. ( Fs/Red)