Masa Tenang Pemilu, Kapolres Pringsewu Ajak Masyarakat Ciptakan Suasana Kondusif



Pringsewu,  Media Dinamika Global.id.- Dalam menghadapi masa tenang Pemilihan Umum, Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, AKBP Benny Prasetya menegaskan pentingnya menjaga kedamaian dan ketertiban selama masa tenang ini guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas. 

"Dalam menghadapi masa tenang Pemilu ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang demokratis mampu menjalankan proses pemilihan umum secara tertib dan damai," ujar AKBP Benny Prasetya usai mengikuti apel siaga masa tenang pemilu di komplek pendopo kabupaten Pringsewu pada Minggu (11/2/2024)

Selain itu, AKBP Benny Prasetya juga menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku selama masa tenang Pemilu. Menurutnya, ketaatan terhadap aturan akan menjadi pondasi utama dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

"Kepatuhan terhadap aturan sangatlah penting dalam memastikan kelancaran proses Pemilu. Mari kita bersama-sama menghormati aturan yang telah ditetapkan, sehingga kita dapat menyelenggarakan Pemilu yang adil dan transparan," tambahnya.

AKBP Benny juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang dapat memicu ketegangan atau konflik. Dia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan hal yang mutlak dalam menjaga kedamaian selama masa Pemilu, sehingga semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa polri netral dan siap mengamankan proses demokrasi yang sedang berlangsung tesebut. 

Melalui imbauan ini, Kapolres Pringsewu berharap Pemilu di Pringsewu dapat berlangsung dengan lancar dan berintegritas serta menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah. (Ytn)

Continue reading...

Polres Pringsewu Amankan Pendistribusian Logistik Pemilu Menuju Lima Kecamatan



Polres Pringsewu, Media Dinamika Global.id.-  Polda Lampung, melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pergeseran logistik Pemilu tahun 2024 kabupaten Pringsewu menuju lima kecamatan. Pada Sabtu (10/2/ 2024) siang.

Pergeseran logistik pemilu ini dilepas Asisten Bidang pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan. Acara tersebut juga dihadiri Kapolres Pringsewu, Kajari Pringsewu, Pabung Kodim 0424/tanggamus Ketua KPU, Bawaslu dan sejumlah tamu undangan lainya.

Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya, menjelaskan bahwa pengamanan ini bertujuan untuk memastikan distribusi logistik pemilu berlangsung dengan aman dan lancar. Ia menegaskan bahwa proses pergeseran logistik pemilu melibatkan 88 personel dari satgas operasi mantap brata.

Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa logistik pemilu yang telah tiba di setiap Panitia Pemungutan Suara (PPK) akan mendapatkan pengamanan selama 24 jam penuh oleh petugas kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi hingga logistik tersebut sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Tempat Pemungutan Suara. 

Dalam kesempatan ini Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya pemilu. Ia mengajak semua untuk menjaga kerukunan dan persatuan dan tidak mudah terpecah belah hanya karena Danya perbedaan pilihan politik.

"Mari kita ciptakan pesta demokrasi pemilu 2024 di kabupaten Peibgsewu ini yang aman, damai dan sejuk," imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU, Sofyan Akbar Budiman mengatakan, proses pendistribusian logistik pemilu dari gudang KPU ke tingkat kecamatan atau PPK akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama pengiriman menuju lima kecamatan yaitu Adiluwih, Ambarawa, Banyumas, pagelaran dan Gadingrejo.

Sedangkan empat kecamatan lain, Pringsewu, pagelaran Utara, Pardasuka dan Sukoharjo akan dikirim pada esok, Minggu 11 Februari 2024.

Sedangkan dari PPK ke PPS akan berlangsung pada H-2 sebelum pemilu atau mulai tanggal 12 Februari 2024 dan dari PPS ke TPS pada Rabu pagi sebelum dimulainya proses pemungutan suara. (Ytn)
Continue reading...

Bimtek PTPS, Ebit Sebut Ujung Tombak Pengawasan Pemilu Ada Pada Pengawas TPS


Bima. Media Dinamika Global Id ~ Pada hari Senin 12 februari panwaslu Ambalawi melakukan bimtek panwas TPS di gedung serba guna ( GSG ) desa tolowata, dalam rangka menyiapkan dan memastikan pasukan ke bawah memahami tugas dan fungsi pada saat mengawasi di TPS masing-masing.

Sebagai pematerinya adalah salah satu pimpinan Bawaslu kabupaten Bima Bapak Abdullah SH.MH memberikan edukasi kepada peserta selaku pengawas tempat pemungutan suara PTPS.

Dalam Pantauan Wartawan dalam Kegiatan Bintek, turut didampingi Ade prasetiawan SH. Ketua panwascam 
Anggota :
Arisman S.Pd
Syukriaddin, dihadiri oleh ketua PPK Ambalawi saudara Sudirman SPD dan seluruh ketua PPS Se-kecamatan Ambalawi dan Pemerintah Desa tolowata juga di wakili oleh sekdes Arifrahman SE.

Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Pengawasan dalam Pemilu, mengingat PTPS akan berada di garda terdepan secara pro aktif mengawasi langsung tahapan yang akan menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilihan umum" Sebut Abdullah, SH,.MH saat hadiri Bimtek PTPS di Kecamatan Wera kabupaten Bima. Pada hari Senin (12/02/2024) 

Tehadap hal demikian, Menurut Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan pelatihan (SDMO dan Diklat) itu, PTPS harus benar benar ditempah dengan pengetahuan yang berkaitan dengan regulasi ataupun strategi pengawasan Pemilu. 

"Bimbingan teknis yang Bawaslu laksanakan saat ini adalah kali ke 3 (tiga) pasca dilantiknya Pengawas TPS pada tanggal 22 Januari lalu, kami ingin jajaran kami di lapangan benar-benar paham akan fungsi dan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu, ujar Pria yang disapa Ebit ini. 

Lanjut Ebit, mengatakan bahwa pelaksanaan bimtek yang dilakukan oleh Bawaslu, tidak saja dilaksanakan di Kecamatan Wera, namun juga dilaksanakan di 17 (tujuh balas) Kecamatan lainnnya di Kabupaten Bima. 

1588 jajaran Pengawas TPS kami di Kabupaten Bima semua kami beri pelatihan dan dibekali dengan buku panduan dalam mengawasi proses Pemungutan dan Penghitungan suara, Jelasnya. 

Ebit berharap melalui bimtek dan pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu, Pengawas TPS dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik serta menjujung tinggi nilai integritas sehingga pemilu 2024 berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian. Siapa Saja Yang Ada di Tempat Pemungutan Suara : 

1. KPPS yaitu kelompok yang dibentuk olen PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

2. Pengawas TPS yaitu petugas yung dibentuk oleh Panwascam untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan di TPS

3. Sakal yaitu orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kata atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD

4. Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, stau sudah pernah kawin yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu

5. Petugas Ketertiban TPS yaitu petugas yang dibentuk PPS untuk menangani ketenteraman penertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara. 

Sesi Foto Bersama 
Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Tinjau Kesiapan IPAM Dodu Untuk Optimalisasi Pelayanan Air Bersih Bagi Warga


Dodu Bima, Media Dinamika Global.id.~ Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, bersama dengan sejumlah pejabat terkait, melakukan peninjauan terhadap kesiapan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) Dodu di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur. Dalam kunjungan ini, Pj. Wali Kota Bima bertujuan memastikan bahwa IPAM Dodu siap melayani kebutuhan air bersih bagi warga Dodu dan sekitarnya.

Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber air utama IPAM Dodu, yaitu daerah aliran sungai Dodu, agar ketersediaan air dapat terus dioptimalkan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kelangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Junaidin, ST menjelaskan bahwa infrastruktur utama IPAM Dodu telah direvitalisasi dan beroperasi dengan baik untuk menyalurkan air bersih ke rumah-rumah di wilayah Dodu.

Rencananya, pada tahun 2024 ini, akan dilakukan penambahan sambungan rumah baru menggunakan anggaran dari APBD Kota Bima, dan upaya akan terus dilakukan untuk mendapatkan tambahan anggaran melalui program bantuan inpres air bersih dari Pemerintah Pusat.

Dalam penutupannya, Pj. Wali Kota Bima menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan misi penyediaan air bersih bagi warga Kota Bima pada tahun 2024. Langkah-langkah konkret telah dirancang dan akan terus diupayakan guna memastikan bahwa setiap warga dapat menikmati akses air bersih yang layak dan berkualitas.

Dengan adanya upaya pemantauan dan perbaikan secara berkala, diharapkan IPAM Dodu dapat terus beroperasi dengan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

"Kedepan sumber mata air Dodu diharapkan dapat menyalurkan air bersih tidak hanya untuk konsumsi warga kelurahan Dodu akan tetapi dapat dimaksimalkan untuk menjadi solusi air bersih di kelurahan lain di sekitar Kelurahan Dodu.

Untuk itu, saya harap terbangun kesadaran kolektif dari semua komponen masyarakat untuk melestarikan sumber mata air Dodu dan terus bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga keberlangsungan IPAM yang telah dibangun saat ini sehingga fungsi dan manfaat IPAM dapat dinikmati secara luas dan berkesinambungan," pungkas H. Mohammad Rum.(sekjenMDG)

Continue reading...

Perkumpulan Jasaboga Indonesia Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Kondusif


Jakarta, Media Dinamika Global.id.~ Di tengah hiruk-pikuk pemilu tahun 2024, ketegangan politik merajalela di seluruh negeri. Namun, di tengah kekacauan politik itu, ada sebuah cahaya harapan yang bersinar dari sebuah perkumpulan yang bernama "Jasaboga".

Perkumpulan Jasaboga terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan industri makanan lokal. Mereka memiliki tekad kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak politik yang melanda negeri ini selama masa pemilu.

Dalam menghadapi masa yang penuh tantangan ini, perkumpulan Jasaboga melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, mereka meningkatkan koordinasi antara anggota perkumpulan untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil di pasar. Petani meningkatkan produksi dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih efisien, sedangkan peternak fokus pada pemeliharaan ternak untuk memenuhi permintaan pasar.

Kedua, mereka memperkuat jaringan distribusi mereka. Dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat, mereka mengamankan jalur distribusi pangan dari desa ke kota-kota besar. Hal ini membantu menjaga kelancaran pasokan pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan.

Selain itu, perkumpulan Jasaboga juga aktif dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Mereka mengorganisir pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani dan peternak lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

Keberhasilan perkumpulan Jasaboga dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional selama masa pemilu menjadi sorotan positif di tengah kekacauan politik. Mereka membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat, masyarakat bisa mengatasi tantangan apapun yang dihadapi, termasuk situasi politik yang tidak stabil. Dengan kontribusi mereka, mereka tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri tutup Bogin Wj. (SekjenMDG)

Continue reading...

Dendam Prabowo Semakin Menjadi-jadi, Sekarang Menghina Dengan Sebutan Tidak Waras


Jakarta, Media Dinamika Global.id.~ Dalam debat terakhir, Prabowo menutup dengan permintaan maaf kepada paslon. Ternyata perkataan tersebut tidak seindah dengan perbuatannya. Pada kampanye akbar terakhir, Prabowo menyampaikan pidato salah satunya, apabila tidak mendukung atau tidak setuju dengan makan gratis berarti tidak waras. 

Ngeri kali ucapan Prabowo, dulu saja menghina dengan sebutan otak lelet, sekarang dengan menyebut tidak waras. Perkataan Prabowo bukan hanya menghina Ganjar, melainkan masyarakat Indonesia yang setuju internet gratis, kuliah gratis, dari pada makan siang gratis. Apakah kalian terima dikatain seperti itu?

Belum ada 1 minggu, ucapan Prabowo tidak bisa dipegang. Apalagi dengan janji-janji politiknya, kemungkinan besar hanya jadi omong kosong. Sebab dari hal kecil saja sudah seperti itu, bagaimana dengan sebuah janji politik yang bernilai besar?

Oh iya, tidak perlu menunggu janji politik. Dari tindakan pencalonan saja sudah melanggar kode etik berat. Sebab keputusan MK dan penerimaan cawapres Gibran oleh KPU melanggar kode etik berat. Secara tidak langsung, pencalonan Prabowo-Gibran bermasalah, melanggar UU, dan patut didiskualifikasi.

Padahal kalau tidak setuju dengan gagasan capres lain, bisa disampaikan di debat dengan menunjukkan keunggulannya. Bukan di luar debat dengan mengeluarkan kata tidak pantas.  Seharusnya kampanye akbar diisi dengan penyampaian visi-misi, menguatkan pendukung, menerima aspirasi, atau sejenisnya. 

Jadi bertanya-tanya, apa sih yang ada di pikiran Prabowo? Padahal kalau paham  gagasan, visi-misi, punya solusi atas masalah masyarakat, punya cerita dengan masyarakat, hingga menerima aspirasi warga. Kemungkinan besar bisa menghindari perkataan kasar, meskipun menyampaikan kritik atau tidak setuju terhadap gagasan lawan.

Nyata, Prabowo sering kali mengucapkan kata tidak pantas. Mulai dari Ndasmu Etik, G*blok, T*lol, hingga tidak waras. Padahal kata tidak waras merujuk pada orang edan/gila. Jika diperhatikan semua berkaitan dengan kepintaran atau akal sehat, yang berarti penghinaan kasar sekali kepada lawannya.

Justru, yang paling menjadi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana realisasi makan siang dan susu gratis. Anggaran Rp1 triliun untuk 82,9 juta penduduk, hanya memberikan Rp12.062 per orang. Justru dengan uang tersebut tidak memberikan gizi yang seimbang.

Belum lagi persoalan susu masih impor, pengadaan sapi dan lahan peternakan, proses pemberian makan siang gratis, pengadaan alat dan bahan di setiap daerah atau desa, hingga pekerja pembuat makanan. Apalagi ini rawan menjadi bisnis keluarga dan korupsi.

Coba Prabowo beli makan dan minum bergizi dengan harga Rp12.000, bisa atau tidak? Jika tidak mampu, program makan siang dan susu gratis hanya omong kosong belaka. Apalagi dana tersebut tidak dikorupsi, bagaimana jika dikorupsi, pasti program tersebut mangkrak. 

Terlepas dari programnya, katanya Prabowo politik harus riang gembira. Akan tetapi, dia sendiri yang pendendam sampai dibawa-bawa terus dalam acara kampanye dan semakin menjadi-jadi. Padahal kalau riang gembira, tidak perlu menyebut dengan perkataan “tidak waras,” cukup dengan keunggulan program.

Mungkin riang gembira oleh kubu Prabowo dimaknai dengan boleh memaki-maki, boleh main hakim sendiri dengan memukul, boleh menjadi penyusup dan merusak acara capres lain, boleh mengintimidasi, boleh menyandera pejabat yang diduga korup, boleh melanggar hukum, boleh menabrak konstitusi, boleh mengancam Bawaslu, boleh memelintir jawaban Mahfud, hingga boleh menggerakkan atau menyandera kades.

Eh, tetapi ketika Ganjar atau Anies mengkritik gagasan dan kinerja Prabowo, dibilang menyerang pribadi serta dianggap keliru. Apakah segitunya, kubu Prabowo-Gibran haus kekuasaan? Katanya Prabowo tidak menginginkan jabatan, tetapi nyapres berkali-kali dan majunya melanggar kode etik berat.

Ya sudahlah, mau berkata apapun bagi Prabowo dan pendukungnya tetap salah juga. Besar harapanku rakyat tidak menjual akal sehat dan hati nuraninya untuk mereka. Sebab nasib bangsa dan rakyat menjadi taruhan selama 5 tahun. Jika dikasih uang atau sembako oleh kubu Prabowo, jangan coblos orangnya. Asalkan Bukan Prabowo, demokrasi akan tetap terjaga.(red)

Continue reading...

DPR Dan Kemendagri Sepakat Revisi UU Desa, Ini Perubahannya


Jakarta, Media Dinamika Global.id.~ Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi UU Desa ini merupakan salah satu tuntutan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan perangkat desa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada akhir Januari lalu.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Desa adalah mengenai masa jabatan kepala desa (kades). Dalam revisi ini, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. Sebelumnya, masa jabatan kades adalah 6 tahun dan maksimal tiga periode.

 Pada Senin (5/2/2024) malam, rapat persetujuan tingkat I UU Desa berlangsung. Rapat itu dipimpin oleh Achmad Baidowi atau Awiek, yang merupakan Ketua Panja RUU Desa dan juga Wakil Ketua Baleg DPR. Tito Karnavian, Mendagri, datang sebagai wakil pemerintah.

“Ya Baleg raker dengan pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode. Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya,” kata Awiek kepada wartawan, Selasa (6/2/2024/ sekjenMDG)

Continue reading...