Upaya Proaktif Pemerintah Dengan Operasi Pasar Untuk Menjaga Ketersediaan Dan Stabilitas Harga Pangan

Kota Bima. Media Dinamika Global. Id.- Plt Asisten 2, Drs. M Saleh, melakukan operasi pasar yang komprehensif untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa, serta memastikan stabilitas harga pangan di Kota Bima. Operasi pasar kali ini berlangsung di pasar Penaraga Kota Bima, Kamis 18 Januari 2024.

Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa beban finansial yang berlebihan.

Operasi pasar di Kota Bima melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian setempat. Langkah-langkah konkret yang diambil meliputi pengawasan ketat terhadap rantai pasok, distribusi yang efisien, serta intervensi harga secara langsung.

Drs. M Saleh mengungkapkan, semua ini dilakukan dengan harapan dapat mencegah spekulasi harga dan praktek penimbunan, yang sering menjadi pemicu gejolak pasar.

" Dalam hal distribusi, operasi pasar di Kota Bima juga mengoptimalkan logistik dan rantai pasok, dengan melibatkan pelaku usaha setempat. Dengan demikian, diharapkan barang-barang dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan dengan biaya distribusi yang wajar," ungkap Plt Asisten 2.

Meskipun operasi pasar di Kota Bima ini diarahkan untuk memberikan dampak positif pada ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa, serta stabilitas harga pangan, tantangan tetap ada. Faktor-faktor seperti cuaca, fluktuasi pasar global, dan dinamika ekonomi lokal tetap menjadi perhatian. Pemerintah setempat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam upaya menjaga efektivitas operasi pasar ini.

Dengan implementasi operasi pasar yang cermat, Pemerintah Kota Bima berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, di mana masyarakat dapat menikmati keberlanjutan pasokan barang dan jasa, harga pangan yang terjangkau, serta kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.(MDG024).

Continue reading...

Pemkot Bima Raih Pelayanan Publik Kualitas Tinggi Dari Ombudsman RI NTB Tahun 2023

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H. Mukhtar mengatakan pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 masih memperoleh predikat kualitas tinggi dengan kategori B (Zona Hijau) dengan perolehan nilai 85,90 poin. Perolehan ini meningkat sebesar 3,79 poin dibanding tahun 2022 sebesar 82,11 poin.

Atas pencapaian tersebut, pemerintah Kota Bima bersyukur dan sekaligus bangga. Mudah-mudahan pada tahun depan pencapaian ini terus meningkat.

"Terima kasih kepada seluruh tim yang tangguh, khususnya kepada Disdukcapil, DPMPTSP, Dinsos, Dikpora, Puskesmas Mpunda dan Puskesmas Paruga serta bagian organisasi Setda Kota Bima sebagai fasilitator pembina pelayanan publik lingkup pemerintah Kota Bima," ujar H. Mukhtar saat menyampaikan sambutan di acara penganugerahan pelayanan publik oleh Ombudsman RI NTB, di aula kantor Wali Kota, pada Selasa (16/1/2024).

Ia menambahkan, prestasi pemerintah Kota Bima dalam bidang pelayanan publik dari KemenpanRB predikat "Baik" yang unit lokusnya antara lain dinas sosial, RSUD Kota Bima dan Kecamatan Rasanae Timur.

Bahkan yang lebih menggembirakan lagi sambungnya, seluruh puskesmas dan RSUD Kota Bima telah mendapat akreditasi paripurna dari kementerian Kesehatan RI. Kemudian saat ini pemerintah Kota Bima juga sedang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan publik yang ada.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima mengapresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB atas penganugerahan ini. Tentu kekurangannya akan terus diperbaiki untuk meraih predikat tertinggi," ucapnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, SH menyampaikan, 8 tahun terakhir Ombudsman melakukan penilaian kepatutan pelayanan publik yang meliputi 5 dimensi, pertama kompetensi penyelenggara, kedua, proses mekanisme prosedur pelayanan, ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana, keempat, persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah, dan kelima, penerimaan pengaduan masyarakat.

Sudarsono menjelaskan, secara akumulasi Pemerintah Kota Bima memperoleh poin sebanyak 85,90 kategori B opini tinggi, dikes 63,83, dikpora 86,07 kategori A opini tinggi, dinsos 87,46 kategori B, DPMPTSP 89,93 kategori A kualitas tertinggi, dukcapil 90,01 kategori A kualitas tertinggi, PKM Mpunda 91,97 kategori A kualitas opini tertinggi dan PKM Paruga 92,02 kategori A opini tertinggi.

"Bagi yang belum mendapatkan zona hijau tidak perlu berkecil hati. Kedepan, yang paling penting dalam penilaian kepatutan pelayanan publik adanya ketersediaan dokumen 50 porsen yang sangat memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.(MDG024).

Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Ungkap Rencana Aksi Percepatan Pembangunan IAIN Bima Di Jakarta Selatan

Jakarta. Media Dinamika Global. Id.- Pj.Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, menguraikan rencana aksi untuk mempercepat pembangunan IAIN Bima dalam rapat koordinasi di Grand Dhika Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin, 15 Januari 2024. Salah satu langkah strategisnya melibatkan pembuatan surat serah terima aset tanah, penyerahan Naskah Akademik dan otaker ke berbagai instansi terkait.

Rencana aksi juga mencakup registrasi hibah tanah, pembahasan naskah akademik dan otaker, penetapan tata batas, dan penuntasan pengurusan dokumen AMDAL dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan hingga Mei 2024. Langkah-langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendukung pengembangan IAIN Bima.

Rakor ini dihadiri oleh beberapa pihak terkait antara lain Perwakilan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Perwakilan Direktur PTKI Kemenag RI, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI, Ketua Penggagas Komite Pendirian IAIN Bima, Sekretaris Penggagas Komite Pendirian IAIN Bima yang juga menjabat di Sekretariat Wakil Presiden RI, Jajaran Komite Pendirian IAIN Bima, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, PTKI Kemenag RI, Kasubdit Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, PTKI Kemenag RI, kasubag TU Diktis, Kabag dan analis madya pada Biro Keuangan dan BMN Kemenag RI, Tim Desain Fisik IAIN Bima.

Sementara di PHKA Pemerintah Kota Bima, Pj.Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT di dampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dikpora Kota Bima dan Kepala DLH Kota Bima.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pj.Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT memaparkan bahwa materi pembahasan dan target kesepakatan dalam Rakor Percepatan Pembangunan IAIN Bima meliputi Rencana Target Kesepakatan Jangka Pendek dengan cara  mendefinisikan langkah konkret yang akan diambil dalam waktu dekat.

Jangka Menengah melalui upaya  penetapan kerangka waktu dan proyeksi perkembangan untuk tahapan selanjutnya. Sementara untuk tahapan Jangka Panjang adalah menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan IAIN Bima menuju terwujudnya UIN Bima di masa yang akan datang.

Dengan partisipasi pihak-pihak terkait dari tingkat nasional hingga lokal, diharapkan rapat ini menghasilkan kesepakatan yang kokoh untuk mendukung percepatan pembangunan IAIN Bima sesuai dengan rencana aksi yang telah diuraikan oleh Pj. Wali Kota Bima.

Tanggapan dan respon dari pihak terkait terhadap agenda rencana aksi percepatan pembangunan dan pengoperasian IAIN Bima sangat positif. Para peserta rakor, termasuk Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Direktur PTKI Kemenag RI, dan Ketua Penggagas Komite Pendirian IAIN Bima, menunjukkan dukungan penuh.

Mereka menyambut baik langkah-langkah konkrit seperti pembuatan surat serah terima, penyerahan dokumen akademik, registrasi hibah tanah, dan penyelesaian dokumen AMDAL. Keikutsertaan dan respon positif ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan IAIN Bima sesuai rencana aksi yang diusulkan oleh Pj. Wali Kota Bima.(MDG024)

Continue reading...

HUT Ke-22 Kota Bima : Pj.Walikota Pentingnya Bersinergi Dalam Membangun Kota Bima Yang Berkualitas

Kota Bima. Media Dinamika Global-id. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima ke-22 Tahun 2024 resmi digelar di Halaman Kantor Wali Kota. Bertugas selaku Inspektur Upacara, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT memimpin upacara dengan penuh hikmat. Sebelum memulai sambutannya tak lupa Ia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta upacara yang hadir. Rabu, (17/04/24)

"Setelah sebulan beribadah di Bulan Suci Ramadhan diharapkan dapat dijadikan momen untuk berkarya, bekerja dan mengabdi pada masyarakat. Dengan begitu kita semua dapat mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri," jelasnya.

Bertemakan "22 Tahun Berkarya, Bangkit Menuju Kota Bima Mandiri dan Berbudaya", H. Rum mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadikan Kota Bima sebagai kota besar yang berbudaya dan mendunia.

"Sejalan dengan makna dari tema ini, saya harap dan imbau kepada seluruh unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat terus saling berkolaborasi dan bersinergi dalam seluruh proses dan bersinergi dalam seluruh proses pembangunan Kota Bima dapat berkembang menjadi kota terkemuka yang mandiri dan berkualitas," ucapnya.

Dalam sambutannya juga tak lupa Ia sampaikan di Bulan Kelahiran Kota Bima ini digelar pula kegiatan berskala nasional yaitu Festival Rimpu Mantika Tahun 2024 yang telah ditetapkan menjadi 110 kegiatan dalam Karisma Event Nusantara (KEN) di Tahun 2024.

Pemerintah Kota Bima akan terus berupaya mendorong dan konsisten agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Memberikan perhatian dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Bima.

"Semua pemcapaian yang kita nikmati saat ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, DPRD Kota Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima. BUMN/BUMD maupun berbagi komunitas masyarakat," tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan Kota Bima.

Selain itu, H. Mohammad Rum juga mengulas pencapaian dan agenda penting yang telah dilakukan selama masa jabatannya, termasuk dalam penanganan bencana banjir dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, beliau berharap Kota Bima dapat terus berkembang menjadi kota yang mandiri dan berkualitas.

Di Akhir sambutannya, H. Mohammad Rum menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai pemerintah Kota Bima dan masyarakat atas dukungan dan dedikasinya dalam membangun Kota Bima.

Dengan demikian, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima ke-22 menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan kota yang semakin maju dan berdaya saing. (Tim MDG)

Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Diterima Langsung Stafsus Wapres RI, Bahas Stanting Dan Kemiskinan

Jakarta. Media Dinamika Global. Id.- Staf Khusus Wapres RI, Dr. Gatot Prio Utomo Terima Kunjungan Pj.Wali Kota Bima Untuk Sinkronisasi Program Penanganan Stunting Dan Kemiskinan di Jakarta. Dalam upaya percepatan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik, staf khusus Wakil Presiden RI bidang koordinasi Dr. Gatot Prio Utomo menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Bima. 

Dipimpin oleh Pj Walikota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT bersama instansi teknis terkait, kunjungan ini bertujuan untuk meminta arahan agar program-program tersebut dapat disinkronisasikan dengan program pemerintah pusat. 15 Januari 2024

Pada kesempatan ini, berbagai aspek, termasuk penekanan inflasi, rencana pendirian Mall Pelayanan Publik, dan program lainnya, menjadi fokus pembicaraan guna mencapai sinergi yang optimal antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Pj dalam kunjungannya ke Istana Wakil Presiden RI, memperoleh arahan untuk menyelaraskan program penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima dengan prioritas dan kebijakan pemerintah pusat.

Staf Khusus Wakil Presiden, Dr. Gatot Prio Utomo, memberikan panduan strategis dan dukungan agar implementasi program-program tersebut dapat berjalan efektif, sesuai dengan visi pembangunan nasional. Arahannya mencakup koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, optimalisasi sumber daya, dan penerapan langkah-langkah konkret untuk mencapai hasil yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dihadapan Staf Khusus Wakil Presiden RI, Pj. Wali Kota Bima menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah mengimplementasikan serangkaian langkah konkret dalam upaya percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. 

Dalam hal Penanganan Stunting, HM. Rum menyampaikan starategi yang ditempuh Pemerintah Kota Bima adalah pelaksanaan program gizi masyarakat dengan fokus pada balita dan ibu hamil serta penyuluhan gizi dan promosi pola makan sehat di masyarakat. Selain itu, penguatan sistem kesehatan anak dan ibu juga menjadi atensi Pemerintah Kota Bima dalam menangani isu penurunan stunting.

Sementara itu, dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, HM. Rum menjelaskan Pemerintah Kota Bima melakukan perencanaan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pengendalian inflasi dan peningkatan efisiensi distribusi barang dan layanan untuk mengurangi biaya produksi yang berimbas pada stabilisasi harga.

Selanjutnya Ir. H. Mohammad Rum, MT mengungkapkan bahwa terkait penanganan Kemiskinan Ekstrim, Pemkot Bima melakukan Peluncuran program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja dan Penguatan jaringan bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan serta Implementasi proyek-proyek pembangunan ekonomi lokal.

Terkait sektor kebijakan Reformasi Birokrasi, HM. Mohammad Rum mengungkapkan perlunya pembaruan proses administrasi dan manajemen di tingkat pemerintahan daerah. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik serta pelatihan dan peningkatan kualitas SDM birokrasi.

Terakhir Pj. Wali Kota Bima memaparkan bahwa terkait Peningkatan Pelayanan Publik, Pemkot Bima mendorong penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pembentukan pusat layanan satu atap (One Stop Service) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai layanan serta pengembangan sistem evaluasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Langkah-langkah ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menyelaraskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ungkap Ir. H. Mohammad Rum, MT.(MDG024).

Continue reading...

Sekda Kota Bima Perkuat Koordinasi Dalam Penanganan Inflasi Daerah

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Senin, 15 Januari 2024. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhktar MH,  mengikuti Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi l Daerah.yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri Komjen Pol Tomsir Tohir memberikan arahan kepada seluruh stakeholder untuk terus memusatkan perhatian pada penanganan inflasi, khususnya terkait bawang merah dan cabe rawit.

"Pentingnya kerjasama semua pihak dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, yang selalu kita harapkan bersama agar sekiranya semua pihak dapat memperhatikan dengan baik, fokus untuk memperbaiki dan penanganannya," ungkapnya.

Menggambarkan situasi secara nasional, Komjen Pol Tomsir Tohir menyampaikan data mengenai 10 Kab/Kota dengan persentase kenaikan harga bawang merah tertinggi. Wakatobi, Konawe Kepulauan, Dompu, Lombok Timur, Soppeng, Bolaang Mongondow Utara, Bima, Gorontalo Utara, Asahan, dan Enrekang menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan inflasi.

Komjen Pol Tomsir Tohir menyampaikan harapannya agar lajur inflasi tahun 2024 dapat menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Keseluruhan rapat memberikan momentum bagi Kota Bima untuk bersama-sama mencapai target tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.

"Saya mengajak kepada semua Stakeholder untuk sama-sama bersinergi dalam upaya penanganan inflasi, dari tahun kemarin kita jadikan pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik," tutupnya

Menyambut informasi tersebut Sekertaris Daerah Kota Bima dengan kesiapan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan inflasi di wilayahnya. " Kota Bima harus berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan langkah-langkah strategis yang efektif," tutupnya.(MDG024)

Continue reading...

Sekda Kota Bima Dan Umi Dinda Hadiri Islah Antara Desa Renda Dan Cenggu

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri acara Islah (Damai) antara Desa Renda dan Desa Cenggu Kecamatan Belo serta penyerahan dan pemusnahan senjata api rakitan dalam mewujudkan situasi kamtibmas kondusif diwilayah hukum Polres Bima Kabupaten dan Kota Bima menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Bertempat di halaman Polres Bima, pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq, S.H., M.Hum mengatakan bagi saudara-saudara kita yang pernah berkonflik komunal atau konflik antar kampung antara desa Renda dan Cenggu hanya 5 porsen bagian komunitas warga di Kabupaten Bima yang mempunyai emosional yang tidak terkontrol, karena yang 95 porsen memiliki itikad baik untuk membangun Kabupaten Bima.

"Saya masih meyakini bahwa perkembangan situasi di Bima bisa dikendalikan. Meskipun akibat atau dampak dari 5 porsen warga Kabupaten Bima yang bertikai," ujar Irjen Pol. Umar Faroq saat menghadiri islah kedua desa, pada Sabtu (13/1/2024).

Jenderal Umar Faroq menegaskan, bagi masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senpi, pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih. Kemudian bagi masyarakat yang masih memegang senjata api rakitan agar mulai hari ini segera menyerahkan kepada pihak berwajib.

"Bagi yang menguasai senpi secara ilegal dikenakan hukuman penjara 20 tahun sesuai UU Darurat nomor 12 tahun 1951. Bagi masyarakat yang hari ini menyerahkan senpi masih diberi pengampunan," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP menyampaikan didasari dengan nilai silaturahim yang terbangun antara masyarakat desa Renda dan desa Cenggu menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Kapolda NTB di daerah kami untuk mewujudkan adanya rasa persaudaraan yang kembali menggelora di tengah-tengah masyarakat.

Dengan didasari keinginan untuk kembali menunjukkan niat rasa persaudaraan dan ukhuwah islamiyah di antara kedua desa, kami juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang bisa dirasakan oleh keluarga atas beberapa kejadian yang dialami oleh kedua desa, baik di desa Renda maupun di desa Cenggu.

"Saya harap keinginan untuk bersama-sama terus mewujudkan ukhuwah islamiyah di antara kita tidak hanya khusus untuk keluarga kita dari desa Renda dan Cenggu, tetapi ini harus mampu terwujud oleh seluruh masyarakat yang ada di 191 desa khususnya yang berada di Kabupaten Bima," ujar Bupati Bima Umi Dinda sapaannya.

Kemudian lanjut Bupati, 30 hari menjelang hari pelaksanaan Pemilu 2024 kami bersama penyelenggara baik itu KPU dan Bawaslu terus bersinergi bersama aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses. Tandasnya.

Turut hadir pada acara perdamaian antara kedua desa yang bertikai beberapa waktu lalu tersebut yakni Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq, S.H., M.Hum, para pejabat utama Polda NTB, Sekda Kota Bima, Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kapolres Kota dan Kabupaten Bima, Ketua PN Raba Bima, lurah, kepala desa serta masyarakat kedua desa yang berdamai.(MDG024)

Continue reading...