Produksi Sampah Per Hari, Bank Sampah Induk Kota Bima Diresmikan


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH resmikan Bank Sampah Induk Kota Bima sebagai wujud upaya nyata Pemerintah Kota Bima terhadap pengelolaan sampah.

Pembangunan Bank Sampah Induk bantuan dari Kementerian LHK Republik Indonesia tersebut akan mulai beroperasi mengurai sampah Kota Bima sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), memberi nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat dari hasil pengelolaan sampah serta mewujudkan Kota Bima yang bersih.

Drs. H. Mukhtar, MH mengatakan, Kota Bima memiliki berbagai regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Meski demikian, kita saat ini sedang membuktikan sendiri betapa regulasi dan kebijakan saja tidak cukup, sama seperti isu lainnya.

Pengelolaan sampah perlu dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak mulai dari hulu hingga ke hilir. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang merupakan induk dari seluruh regulasi dan kebijakan di Kota Bima mendefinisikan pengelolaan sampah seperti sebuah kegiatan yang sistematis menyeluruh.

"Pada tahun 2023, jumlah produksi timbunan sampah di Kota Bima mencapai 80,68 ton per hari atau 29.448 ton per tahun. Namun baru dapat ditangani dengan pola konvensional unggul, angkut dan buang mencapai 78 persen yaitu sebesar 22.969 ton per tahun atau 62,93 ton per hari dari target 80 persen melalui program NTB Zero Waste, hal itu dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta kekurangan personil", kata H. Mukhtar di acara peresmian bank sampah induk, di halaman kantor DLH Kota Bima, Selasa (6/2/2024).

H. Mukhtar mengaku, dalam hal pengurangan sampah, Kota Bima baru mencapai 4,48 persen yakni 3,62 ton per hari atau 1.321 ton per tahun, masih jauh dari target 25 persen. Penyebabnya karena masih kurang optimalnya pengelolaan sampah pada bank unit di tingkat kelurahan.

Dengan dibangunnya bank sampah induk diharapkan dapat meningkatkan angka pengurangan sampah karena dapat menampung sampah dari sumber sampah kemudian dilakukan pemilahan dan pengolahan, sehingga hanya sampah sisa pengolahan saja yang dibuang ke TPA. Sampah yang dikelola diharapkan sebagai sumber pendapatan dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima mengapresiasi, terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Kementerian LHK RI yang telah membangun bank sampah induk di Kota Bima," ujarnya.

Ia juga berharap kepada pengelola bank sampah induk agar dapat mengelola bank sampah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan Kota Bima yang bersih, sehat, lingkungan yang terawat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Pungkasnya.(MDG024).
Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Dukung Perkembangan Birokrasi Berkelas Dunia Dalam Rakor BKN 2024


Denpasar. Media Dinamika Global.Id.- Selasa, 6 Februari 2024, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, turut serta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar, Bali. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas secara daring, Plt Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M. Hum, jajaran KASN RI, seluruh jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar, dan Kepala daerah se-Bali Nusra.

Rakor tersebut menyoroti pentingnya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka sistem meritokrasi, sebagai langkah strategis menuju pembentukan birokrasi berkelas dunia. Dalam konteks menghadapi momentum pemilu, pembahasan isu netralitas ASN tersebut menjadi semakin relevan.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas via zoom meeting menekankan keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. Beberapa alasan mengapa ASN harus netral adalah karena itu adalah sebagai bentuk kewajiban profesionalisme dimana ASN memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Selanjutnya Menpan RB juga menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi harus memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik. Netralitas ASN mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ASN yang netral membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ini menjamin bahwa kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu.

Beliau juga menegaskan bahwa netralitas ASN mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mendukung atau menghambat pihak politik tertentu selama proses pemilu. Netralitas ASN adalah landasan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam administrasi pemerintahan, terutama dalam konteks perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi setelah pemilu.

"Dengan menjadi netral, ASN memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan untuk membuat pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah", ujar Haryono.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum berpendapat bahwa pentingnya mengamankan netralitas ASN selama pemilu adalah langkah kritis untuk memastikan integritas proses demokrasi dan menjaga kestabilan daerah dan negara. Beliau sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang digagas oleh BKN RI guna memastikan peran dan fungsi ASN yang netral dalam Pemilu 2024.

"Sebagai Pj. Wali Kota Bima yang ditugaskan mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu, tentunya harus taat terhadap koridor aturan yang telah ditentukan dimana setiap ASN diperintahkan oleh aturan untuk tidak berpihak dan memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu," tegas H. Mohammad Rum.

Tak hanya itu, Rakor juga menandai peluncuran sistem I-Mut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja birokrasi, menandai langkah progresif dalam mencapai tujuan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap dinamika zaman.

Aplikasi I-Mut memiliki fungsi utama untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses mutasi pegawai pemerintah. Ini mencakup pemantauan real-time, integrasi data pegawai, efisiensi proses mutasi, peningkatan akuntabilitas, responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan organisasi, dan penyediaan fasilitas pelaporan untuk evaluasi dan analisis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan manajemen mutasi pegawai dengan memanfaatkan integrasi teknologi.(MDG024).
Continue reading...

Tekan Inflasi, Pemkot Bima Bersama Bulog Gelar Operasi Pasar Di Kelurahan Kolo


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Kota Bima dibawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah di Kelurahan Kolo, Selasa, 6 Februari 2024.

Operasi Pasar turut dihadiri langsung oleh Plt. Asisten II Drs. Muhammad Saleh dan beberapa pejabat lainnya. Kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika pasar dan memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada operasi pasar kali ini Pemerintah Kota Bima menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau, diantaranya ada minyak sebanyak 1000 liter, gula 500 kilo, 7,5 Ton beras dan bawang merah sebanyak 30 kilo.

Pemerintah Kota Bima berharap dengan diadakannya secara rutin operasi pasar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.(MDG024).
Continue reading...

Sekda Kota Bima Terima Tim Penilai Penghargaan PPD Provinsi NTB Tahun 2024


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH menerima Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (TPPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Drs. H. Mukhtar, MH mengatakan, pada tahun lalu, Pemerintah Kota Bima terpilih menjadi salah satu nominasi penghargaan pembangunan daerah terbaik mewakili provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita semua berharap tahun ini dapat meraih prestasi yang lebih baik.

Ia menjelaskan, dari hasil penilaian dokumen PPD tahun 2024, Kota Bima meraih nilai tinggi pada beberapa indikator penilaian, antara lain, pertama, indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB, kedua, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, ketiga, transparansi dan akuntabilitas, keempat, tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan terkait dengan RPJMD dan RPJ, kelima, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.

Keenam sambungnya, tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024.

Delapan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional pengembangan dan pemerataan wilayah untuk mengurangi kesenjangan rencana kerja pemerintah 2024. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep tematik, holistik, integrativ dan spesial. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas.

H. Mukhtar menambahkan, pada sisi lain, kedepan ada beberapa indikator yang menjadi PR antara lain, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pembangunan terbuka dan jumlah pengangguran serta ketimpangan.

Kurangnya pencapaian terhadap ketiga indikator tersebut dapat kita simulasikan karena belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah sehingga menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain serta kurangnya keterampilan masyarakat pencari kerja.

"Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah kedepan," kata H. Mukhtar pada acara kunjungan tim penilai PPD provinsi NTB, di aula kantor Bappeda, Senin (5/2/2024).

"Saya apresiasi kinerja persngkat daerah, khususnya menyangkut unsur pelayanan publik, perencanaan dan inovasi daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan, sosial, pendidikan dan kesehatan, kedepan akan terus kita tingkatkan". Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan menyampaikan, pada hari ini sesuai dengan tahapan penghargaan PPD tahun 2024 saat ini memasuki tahapan penilaian kedua.

Adisan menuturkan, penghargaan pembangunan daerah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, tetapi oleh Bappenas RI sejak tahun 2018 penghargaannya diubah menjadi PPD. Sejak saat itu sambungnya, pemerintah Kota Bima selalu ikut serta mengikuti ajang tersebut bersama kota Mataram mewakili provinsi NTB pada tingkat nasional.

"Insya Allah mudah-mudahan tahun ini besar harapan kami Kota Bima dapat mewakili provinsi NTB pada ajang PPD tingkat Nasional". Tutupnya.(MDG024).
Continue reading...

Pemkot Bima Ikuti Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Kota Bima kembali mengikuti Vicon Rapat Koordinasi Mingguan yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Senin, 5 Februari 2024.

Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten II Setda Kota Bima Drs. Muhammad Saleh dan didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat mingguan kali ini berfokus terhadap kenaikan harga komoditi bahan pangan diantaranya beras, minyak goreng dan cabe merah.

"Perhitungan inflasi per tanggal 1 februari 2024 terdapat 3 komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga di kabupaten/kota, diantaranya minyak goreng di 204 daerah kabupaten/kota, beras di 179 kabupaten/kota dan cabai merah di 175 kabupaten/kota," ujar beliau.

Disamping itu beliau juga menginformasikan terkait 12 Pemda dengan inflasi year-on-year tahun 2023 diatas 3% selama tiga kali berturut-turut akan di undang secara khusus oleh Kemendagri.

"Disini ada 12 Pemda yang inflasinya 3% selama 3 kali berturut-turut di tahun 2023 dan rencananya setelah pemilu kemendagri secara khusus akan mengundang Kabupaten/Kota tersebut untuk dicari solusinya," ujar beliau.

12 Pemda tersebut antara lain Kabupten Bangka Belitung, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Banggai, Kota Gorontalo, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Sorong, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

Beliau berharap kepada 12 Pemda tersebut dapat memberikan perubahan yang signifikan terkait inflasi didaerah masing-masing setelah satu kali pertemuan.

Diakhir beliau berterimakasih kepada kepala daerah yang inflasinya berada dibawah rata-rata nasional agar terus mempertahankan kinerjanya, dan untuk kepala daerah yang inflasinya masih berada diatas rata-rata nasional agar segera berkoordinasi dengan pusat agar segera dicarikan solusinya bersama.(MDG024)
Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Bahas Tata Batas Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kampus IAIN Bima Dengan BPKHTL Wilayah 8 Denpasar


Denpasar. Media Dinamika Global. Id.- 5 Februari 2024 - Bertempat di ruang rapat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 8 Denpasar Bali, Pj. Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, M.T bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syarief Rustaman, S.Sos M.Ap melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan dan akselerasi percepatan kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan areal persetujuan pelepasan hutan lokasi Rencana Pembangunan IAIN Bima.

Pj.Wali Kota Bima diterima oleh Kepala Balai Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si. Dalam arahannya, Pj. Wali Kota mengharapkan pelaksanaan Tata Batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan dapat diselesaikan pada bulan Maret mendatang. Kepala BPKHTL wilayah 8 menyatakan komitmen untuk membantu Pemerintah Kota Bima menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan Tata Batas areal pelepasan kawasan hutan Pembangunan Kampus IAIN Bima akan dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima bersama dengan jajaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 8 Denpasar Bali. Semua pihak berkomitmen untuk menjaga kesinambungan proses ini guna mendukung pengembangan pendidikan di wilayah Kota Bima.

Pj.Wali Kota Bima menyambut baik respon dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 8 Denpasar atas pembahasan dan akselerasi percepatan kegiatan tata batas kawasan hutan areal pelepasan hutan lokasi rencana pembangunan IAIN Bima. Beliau menjelaskan bahwa dalam sesi pembahasan terkait hal tersebut, semua pihak yang hadir berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mempercepat proses tata batas kawasan hutan untuk lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima.

Ir. H. Mohammad Rum, MT lebih lanjut menjelaskan bahwa dokumen tata batas kawasan hutan memiliki peran penting dalam pelepasan kawasan hutan. Dokumen ini menetapkan batas-batas wilayah hutan yang dapat dijadikan acuan untuk penggunaan lahan yang lebih spesifik, seperti rencana pembangunan IAIN Bima.

"Pentingnya dokumen ini melibatkan pengaturan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta melindungi fungsi ekologis kawasan hutan. Kesesuaian dengan tata batas ini juga membantu mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan kebijakan pelestarian hutan dan lingkungan", tutup HM. Rum.(MDG024)
Continue reading...

Kota Bima Terpilih Sebagai Locus 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan, Sekda Buka Resmi


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekda Kota Bima Buka kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2024 di Kota Bima.

Intervensi 3 program nasional BBPOM di Mataram di Kota Bima meliputi kelurahan Manggemaci, Kelurahan Dara, Kelurahan Lewirato, UPTD Pasar Amahami serta 12 sekolah di Kota Bima dari berbagai tingkatan.

H. Mukhtar menyampaikan, pangan memiliki peran strategis menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Pangan yang aman merupakan hak bagi masyarakat yang dijamin dalam UUD 1945. Tentunya, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan masyarakat.

"Pada tahun 2024, BBPOM di Mataram telah menetapkan Kota Bima sebagai wilayah yang akan diintervensi 3 Pro PN keamanan pangan. Terima kasih dan saya apresiasi atas dukungan BBPOM di Mataram dalam mengawal mutu keamanan pangan bagi masyarakat Kota Bima," ujar H. Mukhtar saat membuka Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro-PN) di Marina Iin Hotel, pada Senin (5/2/2024).

Ia menambahkan, program intervensi keamanan pangan ini begitu penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat Kota Bima terutama dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, termasuk sebagai upaya penanganan stunting yang memerlukan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Saya harap, karena Pro-PN ini selama 1 tahun di Kota Bima yang akan dilakukan intervensi oleh BBPOM di Mataram, pemerintah Kota Bima mendukung penuh program ini dengan harapan ada perwakilan Kota Bima di kancah nasional". Pungkasnya.

Hadir pada kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro-PN) yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima bersama BBPOM di Mataram tersebut antara lain Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI melalui daring, kepala BBPOM di Mataram, Kepala Loka POM Bima, Camat dan Lurah.(MDG024)
Continue reading...