Pj.Wali Kota Bima : Bekali Anak Dengan Iman Dan Amal Sholeh


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Untuk mewujudkan generasi Indonesia emas pada tahun 2045, H. Mohammad Rum mengajak para orang tua agar membekali anak-anak dengan ilmu, iman dan amal sholeh.

Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Bima saat mengikuti shalat Isya dan taraweh berjamaah pada malam ke 17 bulan puasa, dirangkaikan dengan peringatan Malam Nujulul Qur'an serta penyerahan bantuan hibah pembangunan masjid Baburrahmah Kelurahan Dara sebesar Rp. 75 juta.

"Mencetak generasi Indonesia emas, generasi emas Kota Bima pada 2045 mendatang, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu adanya peran serta dan dukungan kuat dari para orang tua untuk terus mengajarkan anak-anak dengan ilmu, iman dan amal sholeh," terang HM. Rum pada peringatan malam Nujulul Qur'an, di Masjid Baburahmah, Kelurahan Dara, Kamis (28/3/2024).

Rum menyebut jangan sampai waktu kita semua habis dan berlalu sia-sia hanya untuk urusan dunia semata, musti dan wajib mempersiapkan bekal akhirat dengan amalan-amalan baik.

"Kewajiban kita memastikan generasi kedepan agar memahami dan menerapkan isi kandungan alqur'an dalam kesehariannya," ujar Pj.Wali Kota Bima.

"Minimal anak-anak kita diajarkan cara berwudhu yang baik, tuntun anak-anak kita untuk shalat 5 waktu," jelasnya.(MDG024)
Continue reading...

Operasi Pasar Di Halaman Kantor Lurah Jati Baru Disambut Antusias Oleh Masyarakat


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Kota Bima kembali menggelar operasi pasar di halaman Kantor Lurah Jati Baru, dibawah kepemimpinan Asisten III Setda Kota Bima, Drs. M. Saleh. Operasi pasar tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memberikan akses terhadap barang-barang primer dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kamis 28 Maret 2024.

Dalam pengawasan langsung Drs. M. Saleh, operasi pasar ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk perum bulog serta instansi terkait, dan komunitas setempat. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret Pemerintah Kota Bima dalam menanggulangi fluktuasi harga serta memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok yang memadai.

Beliau menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menjaga harga barang agar tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan terselenggaranya operasi pasar ini, masyarakat sangat bersyukur dan antusias melihat adanya peningkatan aksesibilitas terhadap barang-barang primer. Contohnya, minyak dengan penawaran 1000 botol seharga Rp16.000 per botol, beras sebanyak 5 ton dengan harga Rp52.000 per 5 kilo, dan gula sebanyak 500 kg dengan harga Rp17.000 per kilo. Semua ini memberikan kelegaan bagi warga setempat, terutama di bulan suci Ramadhan ini, di mana kebutuhan pokok menjadi lebih vital.

Masyarakat pun dihimbau untuk mendukung serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan operasi pasar ini. Selain itu, mereka juga diminta untuk melaporkan segala bentuk praktik penimbunan atau manipulasi harga yang dapat merugikan konsumen.

Operasi pasar ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Kota Bima, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan bersama.(MDG024)
Continue reading...

Penjabat Wali Kota HM Rum Ikuti Arahan Mendagri, Ini Poinnya


Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin rapat koordinasi menyongsong Pemilu Pilkada 2024 bersama seluruh kepala daerah, Penjabat Kepala Daerah, baik pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pj.Wali Kota Bima H. Mohammad Rum mengikuti rapat koordinasi tersebut bertempat di Kota Mataram, sementara ditempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring. Rabu, 27 Maret 2024.

Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).

"Karena tanpa sadar, dipundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan," kata Tito saat memimpin rapat melalui daring, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Pj.Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD wajib mundur," katanya.

Ia menambahkan, untuk itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut dia, karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

"Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024," ujar Tito.

Diakhir arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

"Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat". Pungkasnya.(MDG024)
Continue reading...

Asisten I Setda Kota Bima, Dukung Edukasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Selasa, 26 Maret 2024, Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, memberikan dukungan penuh terhadap upaya meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Beliau hadir sebagai representasi Pemerintah Kota Bima dalam acara Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB di Paruga Nae Convention Hall Kota Bima. Dalam moment tersebut turut hadir Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy.

Dalam acara tersebut, Drs. H. Alwi Yasin memberikan inspirasi serta memberikan dorongan semangat kepada para peserta untuk lebih memahami pentingnya manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan.

Drs. Alwi Yasin menambahkan bahwa acara ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat," ungkap H. Alwi Yasin.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kota Bima.

Beliau menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali, dan kegiatan seperti ini menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan aksesibilitas keuangan yang lebih luas bagi mereka yang memiliki disabilitas.

Rico Rinaldy juga menyampaikan harapannya bahwa acara ini akan menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, Rico Rinaldy berharap bahwa melalui kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dalam mengakses layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri terutama dalam menunjang geliat ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru di tengah masyarakat.

Tentunya, OJK NTB akan terus hadir terutama dalam mengawal kemudahan akses permodalan bagi penyandang Disabilitas.

Diakhir sambutannya , Kepala OJK menggambarkan bahwa terdapat berbagai materi edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan, literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi, teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.

"Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas," tutup Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy.(MDG024).
Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Berpartisipasi Dalam RUPS Tahunan PT. Bank NTB Syariah Untuk Tahun Buku 2023 Di Mataram NTB


Mataram. Media Dinamika Global.Id.- Selasa, 26 Maret 2024, Penjabat Wali Kota Bima, HM. Rum, turut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank NTB Syariah untuk Tahun Buku 2023, yang diselenggarakan di Mataram, NTB.

Dalam acara tersebut, HM. Rum memberikan dukungan kepada manajemen bank dalam upaya meningkatkan kinerja dan kontribusi PT. Bank NTB Syariah dalam mendukung perekonomian daerah serta memberikan layanan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, HM. Rum juga mengapresiasi transparansi yang ditunjukkan oleh manajemen bank dalam menyampaikan laporan keuangan dan rencana strategis ke depan kepada para pemegang saham.

Kehadiran Pj.Wali Kota Bima dalam acara ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di wilayah NTB.

Sementara itu Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo menjelaskan target yang ingin diraih dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Bank NTB Syariah meliputi beberapa aspek, antara lain berupa peningkatan Kinerja Keuangan dengan cara menetapkan target untuk pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan efisiensi operasional guna memastikan kesehatan keuangan bank serta meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

H. Kukuh Raharjo menambahkan bahwa jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah saat ini juga fokus pada pengembangan produk dan layanan dengan merancang strategi untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Hal lain yang juga digenjot oleh PT Bank NTB Syariah adalah Peningkatan Pangsa Pasar dimana langkah tersebut diawali dengan menetapkan target untuk meningkatkan pangsa pasar bank dalam segmen yang dituju, baik itu di tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan strategi pemasaran yang tepat.

Direktur Utama Bank NTB Syariah juga menyoroti tentang peningkatan kualitas layanan dengan menargetkan inovasi teknologi, peningkatan proses operasional, dan pelatihan staf untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Beliau juga mengingatkan pentingnya Kepatuhan Syariah sebagai value addic dalam konsep keuangan syariah.

Menegakkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasi bank dan menetapkan target untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar-standar syariah.

Serta keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan cara menetapkan target untuk meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk melalui program-program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berdampak positif bagi masyarakat.

"Target-target ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank NTB Syariah dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan masyarakat setempat," pungkas Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah.

Sementara itu Pj.Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi, dalam RUPS PT. Bank NTB Syariah memberikan dukungan penuh terhadap visi dan misi managemen Bank NTB Syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, kepatuhan terhadap prinsip syariah, peningkatan efisiensi operasional, pemberdayaan SDM, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan bank sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selain itu, Pj.Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi juga menyampaikan komitmen untuk mendorong Jajaran Direksi PT. Bank NTB Syariah untuk segera bergabung dalam Kelompok Usaha Bank dengan menjajaki kerjasama perbankan dengan Bank Jatim.

Beliau juga menekankan kepada direksi PT. Bank NTB Syariah untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.(MDG024)
Continue reading...

Pj.Wali Kota Bima Bahas Percepatan Tata Batas Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kampus IAIN Bima Di Jakarta


Jakarta. Media Dinamika Global. Id.- 22 Maret 2024, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syarief Rustaman, S.Sos M.Ap, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kota Bima, M. Noor A. Majid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI di Jakarta.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadakan audiensi dalam rangka pembahasan percepatan kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan terkait dengan pelepasan hutan untuk lokasi Rencana Pembangunan IAIN Bima.

Pj.Wali Kota Bima diterima oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut.,M.P, yang didampingi oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Donny August S.D.H.S.Hut.,M.Si.

Dalam arahannya, Pj.Wali Kota menyampaikan bahwa izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kampus IAIN telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 November 2023 dengan SK MENLHK Nomor 1228/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Pelepasan Kawasan hutan yang dapat di konversi untuk Pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas Umum Kota Bima an. Wali Kota Bima seluas lebih kurang 51 Ha.

Dalam putusan tersebut, Wali Kota Bima diwajibkan untuk menyelesaikan persetujuan berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL, menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan Pelindung dan Produksi yang dilepaskan, serta membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan/atau Dana Reboisasi. Pemerintah Kota telah menganggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian persetujuan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut HM. Rum menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bima beberapa progres capian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima diantaranya kesiapan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bima Tahun 2024 untuk penyusunan dokumen AMDAL sebesar Rp. 300 Juta, Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan sebesar Rp. 400 juta dan anggaran Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan/ atau Dana Reboisasi sebesar Rp. 150 juta.

Pj. Wali Kota Bima menyampaikan harapannya agar Rencana Penataan Batas yang diajukan dapat disetujui oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga pelaksanaan Tata Batas dapat segera dilaksanakan.

Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran pembangunan kampus IAIN Bima, serta pemanfaatan kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kepentingan publik.

Menanggapi progres kesiapan Pemerintah Kota Bima, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut.,M.P, menyampaikan apresiasi komitmen dan kesiapan Pemerintah Kota Bima dalam mempercepat proses pembangunan kampus IAIN Bima.

Hal ini menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan.

Beliau juga menyoroti pentingnya kepatuhan Pemerintah Kota Bima terhadap persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan, seperti penyelesaian AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Direktur Jenderal juga menyatakan dukungannya terhadap proses penataan batas kawasan hutan yang dilepaskan oleh Pemerintah Kota Bima. Langkah ini dianggap sebagai langkah positif dalam memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan aspek lingkungan.

Selain itu, Direktur Jenderal juga mengajak Pemerintah Kota Bima untuk terus berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi lingkungan.

Hal ini mencerminkan sikap positif dari pihak Kementerian LHK RI terhadap upaya percepatan pembangunan IAIN Bima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.(MDG024)
Continue reading...

Wujudkan Kota Layak Anak, Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Tim Gugus Tugas 2024


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anak di Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, memimpin rapat Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak. Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai status penilaian "Kota Layak Anak".

Bertempat di Aula Bappeda Kota Bima, Jumat 22 Maret 2024.

H. Mukhtar Landa, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya peran Tim Gugus Tugas dalam menjamin hak-hak anak di Kota Bima.

"Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya,"

Beliau juga mengungkapkan bahwa penialain terhadap anak di Kota Bima ini cukup bagus dan selalu meningkat tiap tahunnya.

"Dan dari tahun ke tahun penilaian terhadap anak ini selalu meningkat, pada awal penialain kita berhasil memperoleh nilai yang bagus, namun kita berharap penialaian di tahun 2024 ini kita bisa naik di tingkat utama sebagai Kota Layak Anak," ujarnya.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah evaluasi terhadap program-program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, pengentasan kemiskinan anak, pemberdayaan anak muda, serta pembangunan infrastruktur yang ramah anak.

Selain itu, rapat ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut, termasuk penyesuaian strategi di tengah dinamika perubahan sosial dan ekonomi.

H. Mukhtar menegaskan, komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak dan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak.

"Oleh sebab itu kepada kita semua yang terlibat dalam gugus tugas ini , siapapun dan apapun tupoksi kita mari kita selesaikan sama-sama, jika ada kendala mari kita rapatkan dan kordinasikan seperti ini," tegas Sekda Kota Bima

Tak hanya itu, di akhir sambutannya
H. Mukhtar berharap penilaian mandiri dari Pemerintah Daerah untuk segera dilaksanakan guna mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi sebagai persiapan menghadapi penilaian.

"saya berharap nantinya penialaian mandiri terhadap ini kita laksanakan secepat mungkin, sehingga kita bisa tau apa kekurangan kita dan apa yang mesti kita benahi dalam rangka menghadapi penialaian dari pusat," tutupnya.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, diharapkan Kota Bima dapat segera meraih status "Kota Layak Anak" dan memberikan teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.(MDG024)
Continue reading...